Undang Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2003 Tentang Pengesahan ILO CONVENTION NO.81 CONCERNING LABOUR INSPECTION IN INDUSTRY AND COMMERCE (KONVENSU ULO NO.81 MENGENAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DALAM INDUSTRI DAN PERDAGANGAN)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2003 TENTANG PENGESAHAN ILO CONVENTION NO. 81 CONCERNING LABOUR INSPECTION IN INDUSTRY AND COMMERCE (KONVENSI ILO NO. 81 MENGENAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DALAM INDUSTRI DAN PERDAGANGAN) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan …

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2003 Tentang Pengesahan ILO CONVENTION NO.81 CONCERNING LABOUR INSPECTION IN INDUSTRY AND COMMERCE (KONVENSU ULO NO.81 MENGENAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DALAM INDUSTRI DAN PERDAGANGAN) Read More »

Undang-Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO.13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PREDISEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a.   bahwa  pembangunan  nasional  dilaksanakan  dalam  rangka  pembangunan  manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur yang merata, baik meteriil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik …

Undang-Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Read More »

PERATURAN UAP (STOOMVERORDENING) 1930

PERATURAN UAP (STOOMVERORDENING) STOOMVERORDENING 1930 ATAU DENGAN KATA DALAM BAHASA INDONESIA PERATURAN UAP TAHUN 1930 Pasal 1 “Ketel-ketel uap yang dimaksud dalam pasal 1 dari undang-undang uap 1930 dibagi atas: a.       ketel-ketel uap dalam mana tekanan yang di timbulkan oleh uapnya adalah lebih besar dari 1/2 kg tiap cm 2 melebihi tekanan udara luar, dan …

PERATURAN UAP (STOOMVERORDENING) 1930 Read More »

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1973 Tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja Dibidang Pertambangan

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 1973 TENTANG PENGATURAN DAN PENGAWASAN KESELAMATAN KERJA DIBIDANG PERTAMBANGAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa bidang pertambangan mempunyai fungsi yang penting dalam pembangunan ekonomi nasional dan pertahanan negara, sehingga perlu diadakan pengaturan lebih lanjut tentang pengawasan keselamatan kerja dibidang pertambangan sebagaimana disebutkan dalam   Pasal 16 Undang-undang Nomor …

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1973 Tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja Dibidang Pertambangan Read More »

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1979 Tentang Keselamatan Kerja Pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak Gas dan Bumi

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 1979 TENTANG KESELAMATAN KERJA PADA PEMURNIAN DAN PENGOLAHAN MINYAK DAN GAS BUMI Presiden Republik Indonesia, Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang   Nomor 44 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2070), dianggap perlu mengatur lebih …

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1979 Tentang Keselamatan Kerja Pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak Gas dan Bumi Read More »

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2012 TENTANG PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KERJA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2012 TENTANG PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KERJA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perlu  menetapkan Peraturan Pemerintah   tentang   Penerapan   Sistem   Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja; Mengingat : Pasal   …

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2012 TENTANG PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KERJA Read More »

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1973 TENTANG PENGAWASAN ATAS PEREDARAN, PENYIMPANAN DAN PENGGUNAAN PESTISIDA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1973 TENTANG PENGAWASAN ATAS PEREDARAN, PENYIMPANAN DAN PENGGUNAAN PESTISIDA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan produksi pertanian, pestisida mempunyai peranan yang sangat penting; b. bahwa untuk melindungi keselamatan manusia, sumber- sumber kekayaan perairan, fauna dan flora alami serta untuk menghindari kontaminasi lingkungan, dipandang …

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1973 TENTANG PENGAWASAN ATAS PEREDARAN, PENYIMPANAN DAN PENGGUNAAN PESTISIDA Read More »

UU No. 1 th.1970 tentang Keselamatan Kerja

UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERDJA DENGAN RAHMAT TUHAN JANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa setiap tenaga kerdja berhak mendapat perlindungan atas keselamatannja dalam melakukan pekerdjaan untuk kesedjahteraan dan meningkatkan produksi serta produktivitas Nasional; b. bahwa setiap orang lainnja jang berada di tempat kerdja perlu terdjamin pula keselamatannja; c. …

UU No. 1 th.1970 tentang Keselamatan Kerja Read More »

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1969 TENTANG PERSETUJUAN KONVENSI ORGANISASI PERBURUHAN INTERNASIONAL NO.120 MENGENAI HYGIENE DALAM PERNIAGAAN DAN KANTOR-KANTOR

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1969 TENTANG PERSETUJUAN KONVENSI ORGANISASI PERBURUHAN INTERNASIONAL NO.120 MENGENAI HYGIENE DALAM PERNIAGAAN DAN KANTOR-KANTOR DENGAN  RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,   Menimbang :a.       b. bahwa Indonesia semenjak tanggal 12 Juli 1950 adalah anggota dari   Organisasi Perburuhan Internasional;   bahwa Konpensasi Organisasi Perburuhan  Internasional …

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1969 TENTANG PERSETUJUAN KONVENSI ORGANISASI PERBURUHAN INTERNASIONAL NO.120 MENGENAI HYGIENE DALAM PERNIAGAAN DAN KANTOR-KANTOR Read More »

Undang-Undang No. 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 3 TAHUN 1951TENTANGPERNYATAAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG PENGAWASAN PERBURUHANTAHUN 1948 NR. 23 DARI REPUBLIK INDONESIAUNTUK SELURUH INDONESIAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang :bahwa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia belum ada Undang-undang mengenai pengawasan perburuhan yang sesuai dengan keadaan sekarang;bahwa ketiadaan Undang-undang itu sangat dirasakan dan oleh karenanya perlu segera mengadakannya;bahwa dengan menunggu selesainya pekerjaan tersebut terlebih …

Undang-Undang No. 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Read More »