KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN NOMOR KEP.407/BW/1999 TENTANG PERSYARATAN, PENUNJUKAN, HAK DAN KEWAJIBAN TEKNISI LIFT

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

NOMOR KEP.407/BW/1999

TENTANG

PERSYARATAN, PENUNJUKAN, HAK DAN KEWAJIBAN TEKNISI LIFT

DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

Menimbang:

a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 27 Peraturan Menteri Tenaga kerja No. PER- 03/MEN/1999 perlu diatur mengenai persyaratan, penunjukan, hak dan kewajiban teknisi lift yang mengerjakan pemasangan, perbaikan dan atau perawatan lift;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan.

Mengingat:        

1.       Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara R.I Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara No. 2918).

2.       Keputusan     Presiden     R.I     No.     122/M/1998     tentang Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan;

3.       Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-04/MEN/1998 tentang Berlakunya Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor SNI 225-1987 mengenai Peraturan Umum Instalasi Listrik Indonesia 1987 (PUIL 1987) di tempat Kerja;

4.       Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-04/MEN/1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja;

5.       Peraturan     Mnteri     Tenaga     Kerja     R.I     Nomor.     PER-03/MEN/1999    tentang    Syarat-syarat    Keselamatan    dan Kesehatan Kerja Lift untuk Pengangkutan Orang dan Barang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:      Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan  Ketenagakerjaan  tentang  Persyaratan,  Penunjukan, Hak dan Kewajiban Teknisi Lift.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

(1)     Lift ialah pesawat dengan peralatan yang mempunyai kereta bergerak naik turun mengikuti rel pemandu yang dipasang pada bangunan dan digunakan untuk mengangkut orang dan barang atau khusus barang.

(2)     Pemasangan lift adalah kegiatan merakit bagian dan komponen lift sehingga menjadi satu kesatuan pesawat lift.

(3)     Perawatan lift adalah kegiatan merawat dan atau memperbaiki lift untuk agar menjaga kondisi lift tetap dalam keadaan baik dan selalu siap dioperasikan dengan aman.

(4)     Pelayanan lift adalah cara mengoperasikan pesawat dengan baik dan aman. (5)     Menteri ialah Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

(6)     Direktur ialah sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi No. KEP. 79/MEN/77.

(7)     Pengurus  ialah  orang  yang  mempunyai  tugas  memimpin  langsung  suatu tempat kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri.

(8)     Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disebut PJK3 ialah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-04/MEN/1995 di bidang lift.

(9)     Penyelia ialah orang yang mempunyai keahlian dan keterampilan memimpin dan mengkoordinasikan pekerjaan pemasangan atau pengoperasikan lift.

(10)   Teknisi  perawatan  dan  atau  perbaikan  lift  ialah  orang  yang  mempunyai keahlilan dan keterampilan untuk mengerjakan, memperbaikan dan atau merawat lift.

(11)   Teknisi Penyetel (adjuster) lift ialah orang yang mempunyai keahlian dan keterampilan melakukan pekerjaan komisoning, pemeriksaan dan pengujian untuk menetapkan kelaikan operasi lift.

(12)   Surat ijin operasi adalah bukti pengakuan bahwa seseorang telah memenuhi kualifikasi dan kompetensi untuk menjalankan tugas sebagai teknisi lift.

Pasal 2

(1) Setiap pekerjaan pemasangan, perawatan dan atau perbaikan serta pengoperasian lift harus dikerjaan oleh teknisi lift.

(2) Teknisi lift sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan:

a.       Penyelia/Pengawas pemasangan lift;

b.       Teknisi perawatan dan atau perbaikan lift;

c.       Teknisi penyetel (Adjuster) lift;

d.      Penyelia/Pengawas operasi lift.

Pasal 3

(1)     Setiap pemasangan, perawatan dan atau perbaikan lift harus dilaksanakan oleh Perusahan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3) pemasangan, perawatan  dan  atau  perbaikan  lift  yang  telah  mendapatkan  penunjukan Menteri Tenaga Kerja.

(2)     PJK3  pemasangan  lift  sebagaimana  dimaksud  pada  pasal  ayat  (1)  wajib memiliki teknisi lift sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a dan c.

(3)     PJK3 perawatan dan atau perbaikan lift sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki teknisi lift sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b dan c.

(4)     Tempat  kerja  atau  perusahan yang  mempunyai fasilitas  lift  wajib  memiliki teknisi lift sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf d.

Pasal 4

Teknisi lift sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 harus memiliki surat ijin operasi /kerja dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB II PERSYARATAN TEKNISI LIFT

Pasal 5

Untuk mendapatkan surat ijin operasi penyelia/pengawas pemasangan lift sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.       Berpendidikan serendah-rendahnya STM listrik, mesin, sipil atau SMU jurusan IPA;

b.       Pengalaman kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai pemasang lift;

c.       Lulus bimbingan teknisi penyelia/pengawas lift.

Pasal 6

Untuk  mendapatkan surat  ijin  operasi teknisi  perawatan dan  atau  perbaikan lift sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.       Berpendidikan serendah-rendahnya STM mesin atau listrik atau SMU IPA;

b.      Pengalaman  kerja  pada  pemasangan,  perawatan  dan  atau  perbaikan  lift sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;

c.       Lulus bimbingan teknisi bagi perawatan dan atau perbaikan lift.

Pasal 7

Untuk mendapatkan surat ijin operasi teknisi penyetel (adjuster) lift sebagaimana dimaksud  dalam  pasal  2  ayat  (2)  huruf  c  harus  memenuhi  persyaratan  sebagai berikut:

a.       Berpendidikan serendah-rendahnya STM mesin atau listrik atau SMU IPA;

b.      Pengalaman  kerja  pada  pemasangan,  perawatan  dan  atau  perbaikan  lift sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;

c.       Lulus bimbingan teknisi bagi teknisi penyetel (adjuster) lift.

Pasal 8

Untuk mendapatkan surat ijin operasi penyelia/pengawas operasi sebagaimana dimaksud  dalam  pasal  2  ayat  (2)  huruf  d  harus  memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.      Berpendidikan serendah-rendahnya STM jurusan mesin atau listrik atau SMU IPA;

b.       Pengalaman kerja pada bagian teknik/engineering sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;

c.       Lulus bimbingan teknisi bagi penyelia/pengawas operasi lift.

Pasal 9

(1)     Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c, pasal 6 huruf c, pasal 7 huruf c dan pasal 8 huruf c diselenggarakan oleh perusahaan jasa pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja yang ditunjuk oleh Menteri.

(2)     Kurikulum  bimbingan  teknis  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  sesuai dengan lampiran II Keputusan ini.

(3)     Sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Direktur dapat mengubah kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 10

(1)     Pemberian surat ijin operasi teknisi lift sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 berdasarkan permohonan tertulis pengurus atau pengusaha tempat kerja atau perusahaan jasa keselamatan dan kesehatan kerja pemasang, perawatan dan atau perbaikan lift kepada Menteri dengan melampirkan :

a.       Surat keterangan berbadan sehat dari dokter;

b.       Salinan ijasah sesuai dengan yang dipersyaratkan;

c.       Salinan sertifkat bimbingan teknis sesuai dengan yang dipersyaratkan;

d.      Surat keterangan pengalaman kerja sesuai dengan yang dipersyaratkan.

(2)     Surat ijin operasi diberikan setelah memperhatikan pertimbangan dari Direktur.

Pasal 11

(1)     Surat ijin  operasi teknisi lift  sebagaimana dimaksud dalam pasal 4  berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan setelah berakhir dapat diperpanjang lagi.

(2)     Untuk mendapatkan perpanjangan surat ijin operasi teknisi lift sebagaimana dimaksud   pada   ayat   (1)   pengurus   atau   pengusaha   tempat   kerja   atau perusahaan jasa keselamatan dan kesehatan kerja pemasang, perawatan dan atau perbaikan lift harus mengajukan permohonan perpanjangan secara tertulis kepada Menteri dengan melampirkan:

a.       Salinan surat ijin operaisi teknisi lift;

b.       Laporan kegiatan selama 4 (empat) tahun terakhir.

Pasal 12

(1)     Perpanjangan surat ijin operasi teknisi lift sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, dikeluarkan setelah evaluasi oleh Direktur.

(2)     Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kemampuan dan keterampilan teknisi lift.

(3)     Berdasarkan  hasil  evaluasi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  Direktur dalam waktu selama-lamanya 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya permohonan perpanjangan menetapkan persetujuan atau penolakan perpanjangan.

(4)     Tata cara evalusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Direktur.

Pasal 13

(1)     Surat ijin operasi teknis lift sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) tidak berlaku apabila yang bersangkutan:

a.       Mengundurkan diri;

b.       Meninggal dunia;

c.       Cacat jasmani atau rohani akibat kecelakan kerja sehingga tidak mampu menjalankan tugas.

(2)     Surat ijin operasi teknisi lift dicabut apabila yang bersangkutan terbukti:

a.      Tidak   memenuhi   peraturan   perundang-undangan   keselamatan   dan kesehatan kerja;

b.      Melakukan kesalahan, kelalaian atau kecerobohan sehingga menimbulkan keadaan berbahaya;

c.       Tidak   memenuhi   kewajiban-kewajiban   yang   dipersyaratkan   dalam keputusan ini.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN TEKNISI LIFT

Pasal 14

Teknisi lift berhak untuk:

a.      Memasuki   tempat   kerja   yang   memasang,   memperbaiki,   merawat   atau mengoperasikan lift;

b.       Memasang, memperbaiki, merawat dan mengoperasikan lift;

c.       Mengambil tindakan dalam upaya pengaman terhadap keadaan darurat operasi pesawat lift;

d.      Memeriksa, menguji, menyetel dan mengevaluasi keadaan lift;

e.       Menetapkan kelayakan pesawat lift.

Pasal 15

Teknisi lift sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) berkewajiban untuk:

a.       Mentaati peraturan perundang-undangan keselamatan dan kesehatan kerja;

b.      Melaporkan kondisi lift yang menjadi tanggung jawabnya jika tidak aman atau tidak layak pakai kepada atasan langsung;

c.       Bertanggungjawab   atas    hasil    pemasangan,    perbaikan,    perawatan    dan pengoperasian lift;

d.      Membantu     pegawai     pengawas     ketenagakerjaan     dalam     pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian lift.

Pasal 16

Hak dan kewajiban teknisi lift harus sesuai dengan klasifikasi, kualifikasi dan kompetensi masing-masing teknisi, sebagaimana ditetapkan dalam lampiran I Keputusan ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Keputusan  Direktur  Jenderal  Pembinaan  Hubungan  Industrial  dan  Pengawasan Ketenagakerjaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan: Jakarta

Pada Tanggal: 02 Nopember 1999

Direktur   Jenderal   Pembinaan   Hubungan

Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan

ttd

Mohd. Syaufii Syamsuddin Nip. 160008975

Kami Butuh Bantuanmu

JIka ada kesalahan dalam penulisan lainnya silakan hubungi kami

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Yang lainnya