KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN NO. : KEP. 74/PPK/XII/2013 TENTANG LISENSI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BIDANG SUPERVISI PERANCAH

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

NO. : KEP. 74/PPK/XII/2013

TENTANG

LISENSI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BIDANG SUPERVISI PERANCAH

DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

Menimbang :

a. bahwa pada pelaksanaan pekerjaan di ketinggian yang menggunakan sarana bantu berupa perancah yang memiliki resiko terjadinya kecelakaan kerja yang berdampak pada terhambatnya proses pekerjaan konstruksi

b.    bahwa untuk menjamin keselamatan dan kesehatan kerja pekerjaan penggunaan perancah di tempat kerja diwajibkan  memiliki  personil  yang mempunyai kewenangan sebagaimana yang dimaksud pada pedoman teknis keselamatan dan kesehatan kerja bidang perancah.

c.    bahwa untuk itu perlu adanya persyaratan yang mengatur tentang lisensi keselamatan dan kesehatan kerja bidang supervisi perancah yang ditetapkan dengan suatu keputusan.

Mengingat           :     

1.   Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;

2.   Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

3.   Undang – Undang No. 21 Tahun 2003 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. 18 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan di Industri dan Perdagangan;

4.   Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per. 04/Men/1995 tentang Perusahaan Jasa  Keselamatan  dan  Kesehatan Kerja;

5.   Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  No. Per. 12/Men/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

6.   Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  No. 01/Men/1980 tentang K3 pada Konstruksi Bangunan.

7.   Surat  Keputusan  Bersama  Menteri  Tenaga  Kerja  dan Menteri  Pekerjaan  Umum  No.  174/Men/1986  dan  No. 104/Kpts/1986   tentang   K3   pada   Tempat   Kegiatan Konstruksi Bangunan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan        :

PERTAMA           :     Setiap personil yang diserahi tugas dan kewenangan dalam pekerjaan pengawasan, perencanaan, pemeriksaan, dan pengujian peralatan perancah harus memenuhi syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang dibuktikan dengan adanya lisensi keselamatan dan kesehatan kerja bidang supervisi perancah.

KEDUA :

a. Personil yang diserahi tugas dan kewenangan dalam pekerjaan perancah yang dimaksud adalah Personil      

b. pengawas pekerjaan konstruksi perancah.   Untuk mendapatkan lisensi sebagaimana dimaksud pada amar pertama  personil  tersebut  wajib  mengikuti pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja bidang supervisi perancah.

c. Mata  pelajaran  dan  syarat-syarat  peserta  pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja bidang supervisi perancah seperti tercantum dalam lampiran keputusan ini.

d.   Lisensi  K3  bagi  pengawas  perancah  berlaku  selama  3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali.

KETIGA                :     Penyelenggaraan  pembinaan  keselamatan  dan  kesehatan kerja bidang supervisi perancah sebagaimana yang dimaksud pada amar kedua dapat dilaksanakan oleh perusahaan jasa keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per. 04/Men/1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

KEEMPAT            :     Keputusan   ini   berlaku   sejak   tanggal   ditetapkan   dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di       :     Jakarta

Tanggal                 :     31 Desember 2013

DIREKTUR JENDERAL

PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

Drs. A. Mudji Handaya, M. Si

Kami Butuh Bantuanmu

JIka ada kesalahan dalam penulisan lainnya silakan hubungi kami

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Yang lainnya