KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT NOMOR : B XXV – 456/PP72 TENTANG PENUNJUKAN PT (PERSERO) BIRO KLASIFIKASI INDONESIA SEBAGAI PELAKSANA PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN TERHADAP PERSAWAT ANGKAT DAN ANGKUT, PESAWAT UAP DAN BEJANA TEKAN YANG BERADA DI KAPAL DAN DI PELABUHAN

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

NOMOR : B XXV – 456/PP72

TENTANG

PENUNJUKAN PT (PERSERO) BIRO KLASIFIKASI INDONESIA SEBAGAI PELAKSANA PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN TERHADAP PERSAWAT ANGKAT DAN ANGKUT, PESAWAT UAP DAN BEJANA TEKAN YANG BERADA DI KAPAL DAN DI PELABUHAN

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,

Menimbang         :  

a.  bahwa dengan Keputusan Bersama antara Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor PP. 72/3/9-99 / Kep 507/BW/1999 tanggal 21 Desember 1999 telah diatur mengenai pemeriksaan dan pengujian terhadap pesawat angkat dan angkut, pesawat uap dan bejana tekan yang berada di kapal dan di pelabuhan ;

b.  bahwa sesuai pasal 5 ayat (2) dari Keputusan Bersama sebagaimana dimaksud huruf a, Direktur Jenderal Perhubungan Laut dapat menunjuk Badan Hukum Indonesia sebagai pelaksana pemeriksaan dan pengujian ;

c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b diatas, dipandang perlu menunjuk PT (PERSERO) Biro Klasifikasi Indonesia untuk ditetapkan sebagai pelaksana pemeriksaan dan pengujian dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut ;

Mengingat           :  

1.  Undang-undang Uap Tahun 1930 (Stoon Ordonantie Stb. Nomor 225 Tahun 1930) ;

2.  Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang  Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918) ;

3.  Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493) ;

4.  Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1996 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun  1996  Nomor  107,  Tambahan  Lembaran  Negara  Nomor 3661);

5.  Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 1999 tentang kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen ;

6.  Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER01/MEN/1982 tentang Bejana Tekan ;

7.  Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-05/MEN/1985 tentang Pesawat Angkat dan Angkut ;

8.  Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-01/MEN/1988 tentang kualifikasi dan Syarat-syarat Operator Pesawat Uap ;

9.  Peraturan  Menteri   Tenaga   Kerja   Nomor   PER-04/MEN/1989  tentang  kualifikasi Operator Keran Darat ;

10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-04/MEN/1995 tentang Perusahaan Jasa dan Kesehatan Kerja ;

11. Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  Republik  Indonesia  Nomor  KEP.16/01/BW/1995 tentang penunjuk ahli keselamatan kerja Bidang Uap / Bejana Tekan ;

12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM35 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelabuhan ;

13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM41 Tahun 1997 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut ;

14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM26 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut ;

15. Keputusan  Menteri  perhubungan  Nomor  KM27  Tahun  1998  tentang  Pengelolaan Pelabuhan Khusus ;

16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM67 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Administrator Pelabuhan ;

17. Keputusan  Bersama  Direktur  Jenderal  Perhubungan  Laut  dan  Direktur  Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor PP.71/3/9-99 / Kep 507 BW 1999 tanggal 21 Desember 1999;

18. Keputusan   Direktur   Jenderal   Pembinaan   Hubungan   Industrial   dan   Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor KEP.406 BW 96 tentang penunjukan PT (Persero) Biro Klasifikasi Indonesia sebagai pihak ketiga yang melaksanakan inspeksi / pemeriksaan dan pengujian pesawat angkat dan angkut.

Memperhatikan   :  Surat Direksi PT.(PERSERO) Biro Klasifikasi Indonesia Nomor : B.032/PL.102/KI-2000 tanggal  24  Pebruari  2000 perihal  permohonan penunjukan dan  Berita  Acara  Evaluasi tanggal 03 April 2000

MEMUTUSKAN :

Menetapkan       : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TENTANG PENUNJUKAN PT (PERSERO) BIRO KLASIFIKASI INDONESIA SEBAGAI PELAKSANA PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN TERHADAP PESAWAT ANGKAT  DAN  ANGKUT,  PESAWAT  UAP   DAN  BEJANA  TEKAN  YANG BERADA DI KAPAL DAN DI PELABUHAN.

PERTAMA         :  Menunjuk dan  menetapkan PT  (Persero)  Biro  Klasifikasi Indonesia  sebagai  pelaksana pemeriksaan dan pengujian terhadap pesawat angkat dan angkut pesawat uap dan bejana tekan yang berada di kapal dan di pelabuhan.

KEDUA              :  PT (Persero) Biro Klasifikasi Indonesia melaksanakan tugas sebagai berikut :

1.  memeriksa dan menguji alat angkat, angkut, pesawat uap dan bejana tekan.

2.  menerbitkan surat percobaan jalan.

KETIGA             :  Melaporkan  seluruh  kegiatannya  berdasarkan  Keputusan  Bersama  Direktur  Jenderal Perhubungan Laut dan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor PP.71/3/9-99 / Kep.507.BW/1999 tanggal 21 Desember 1999. Dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

KEEMPAT         :  Apabila dalam pelaksanaannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dan tidak melaporkan kegiatannya selama (enam) bulan berturut-turut, Keputusan ini dapat dicabut.

KELIMA             :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapannya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI            : J A K A R T A

PADA TANGGAL           : 16 Juni 2000

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT PELAKSANA HARIAN

ANWAR SUPRIJADI

NIP.120050332

Kami Butuh Bantuanmu

JIka ada kesalahan dalam penulisan lainnya silakan hubungi kami

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Yang lainnya