KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR : KEP.239/MEN/2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI CALON AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA UMUM

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP.239/MEN/2003

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI CALON AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA UMUM

MENTERI  TENAGA  KERJA DAN  TRANSMIGRASI  RI,

Menimbang          :

a.   bahwa pelatihan ahli keselamatan dan kesehatan kerja yang dilakukan oleh lembaga pembinaan dan pelatihan K3 yang ditunjuk berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-04/MEN/1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja maupun melalui program kerjasama antara Departemen Tenaga Kerja dan Transmigraai dengan lembaga perguruan tinggi;

b.   bahwa bagi peserta yang telah lulus perlu diberikan sertifikat calon ahli keselamatan dan kesehatan kerja;

c.   bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Mengingat            :

1. Undang-undang Uap 1930;

2. Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;

3. Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

4. Keputusan Presiden RI No. 228/M Tahun 2001  tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;

5. Peraturan   Menteri   Tenaga   Kerja   RI   No.   65/MEN/1969   tentang Penyelenggaraan Kursus/Pelatihan Kader Keselamatan Kerja;

6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. Per-02/MEN/1992 tentang Tata Cara Penunjukan, Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja;

7. Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  RI  No.  Per-04/MEN/1995  tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan          :

PERTAMA          : Program  pembinaan  dan  pelatihan  sertifikasi  calon  ahli  keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka penyiapan calon ahli keselamatan dan kesehatan kerja umum dilaksanakan melalui :

a. Kursus klasikal oleh lembaga pelatihan/perusahaan jasa pembinaan dan pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-04/MEN/1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja;

b. Pembekalan  materi  keselamatan  dan  kesehatan  kerja  oleh  pegawai pengawas fungsional di daerah;

c. Program  pendidikan  formal  dalam  maupun  luar  negeri  setingkat  D3 jurusan Hiperkes dan Keselamatan Kerja, S1/D4 atau S2 jurusan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

KEDUA                : Jumlah jam pelajaran yang diberikan pada kursus klasikal atau pembinaan melalui pembekalan bagi calon ahli keselamatan dan kesehatan kerja umum adalah materi dasar keselamatan dan kesehatan kerja sekurang-kurangnya 120 jam pelajaran x 45 menit yang terdiri atas materi :

a.  Kebijakan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja;

b. Dasar hukum pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja;

c.  Teori keselamatan dan kesehatan kerja; d. Aplikasi pengawasan keselamatan kerja; e.  Aplikasi pengawasan kesehatan kerja.

KETIGA               : Materi  dasar  sebagaimana  dimaksud  pada  amar  KEDUA  bagi  peserta pendidikan formal D3, S1/D4 atau S2 jurusan keselamatan dan kesehatan kerja diberikan secara terintegrasi selama pendidikan berlangsung.

KEEMPAT           : Untuk  menentukan  kelulusan,  peserta  harus  mengikuti  ujian  tulis  yang diberikan oleh Tim Evaluasi Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan.

KELIMA              : Bagi  peserta  yang  lulus  diberikan  sertifikat  calon  ahli  keselamatan  dan kesehatan kerja umum oleh Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan.

KEENAM            : Sertifikat  sebagaimana  dimaksud  pada  amar  KELIMA  merupakan  syarat dalam rangka penerbitan Keputusan Penunjukan sebagai ahli keselamatan dan kesehatan kerja umum di perusahaan atau tempat kerja.

KETUJUH           : Sertifikat kompetensi calon ahli keselamatan dan kesehatan kerja spesialis dan hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan.

KEDELAPAN      : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 10 Nopember 2003

MENTERI

TENAGA KERJA DAN  TRANSMIGRASI REPUBLIK  INDONESIA,

ttd.

JACOB NUWA WEA

Kami Butuh Bantuanmu

JIka ada kesalahan dalam penulisan lainnya silakan hubungi kami

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Yang lainnya