KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR: KEP.68/MEN/IV/2004 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV/AIDS

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: KEP.68/MEN/IV/2004

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV/AIDS DI TEMPAT KERJAMENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI

Menimbang :

a. bahwa kasus HIV/AIDS di Indonesia terdapat kecenderungan jumlahnya meningkat dari waktu ke waktu;
b. bahwa jumlah kasus HIV/AIDS sebagian besar terdapat pada kelompok usia kerja produktif yang akan berdampak negatif terhadap produktivitas perusahaan;
c. bahwa untuk mengantisipasi dampak negatif dari kasus HIV/AIDS di tempat kerja diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan yang optimal;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b, dan c perlu diatur dengan Keputusan Menteri;

Mengingat :

  1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1818);
  2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4279);
  3. Keputusan Presiden R.I. Nomor 36 Tahun 1994 tentang Komisi Penanggulangan AIDS di Indonesia;
  4. Keputusan Presiden R.I. Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
  5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-02/MEN/1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dalam Penyelenggaraan Keselamatam Kerja;
  6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-03/MEN/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja;
  7. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat R.I. Nomor-8/KEP/Menko/Kesra/VI/1994 tentang Susunan, Tugas dan Fungsi Keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS.

Memperhatikan :

1.   Deklarasi U.N. General Assembly Special Session No.526/2001;

2.   Deklarasi ASEAN tentang Penanggulangan HIV/AIDS, 2001;

3.   Strategi Nasional Penanggulangan HIV/AIDS Tahun 2003-2008 yang ditetapkan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;

4.   Pedoman Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja- Depnakertrans 2003;

5.   ILO  Code  of  Practice  on  HIV/AIDS  and  the  World  of  Work  yang   telah diterjemahkan  dalam  bahasa  Indonesia  dengan  tambahan  dan  uraiannya  yang berjudul Kaidah ILO tentang HIV/AIDS di Dunia Kerja 2003;

6.   Kesepakatan Tripartit Nasional tentang Komitmen Penanggulangan HIV/AIDS di

Dunia Kerja Tahun 2003

MEMUTUSKAN

Menetapkan  :    KEPUTUSAN   MENTERI   TENAGA   KERJA   DAN   TRANS- MIGRASI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV/AIDS DI TEMPAT KERJA

Pasal 1

Dalam Keputusan Meteri ini yang dimaksud dengan :

1.   “Human  Immunodeficiency  Virus”(HIV)  adalah  virus  yang  menyerang  sistem kekebalan tubuh manusia dan kemudian menimbulkan AIDS.

2.   “Acquired  Immune  Deficiency  Syndrome”  (AIDS)  adalah  suatu  kondisi  medis berupa  kumpulan  tanda  dan  gejala  yang  diakibatkan  oleh  menurunnya  atau hilangnya kekebalan tubuh karena terinfeksi HIV, sering  berwujud infeksi yang bersifat   ikutan    (oportunistik)    dan   belum    ditemukan    vaksin    serta   obat penyembuhannya.

3.   “Pencegahan  dan  Penanggulangan  HIV/AIDS”  adalah  upaya  yang  dilakukan untuk mencegah penularan VIV dan menanggulangi dampak negatif HIV/AIDS.

4.   “Tes  HIV”  adalah  suatu  tes  darah  yang  dipakai  untuk  memastikan  apakah seseorang telah terinfeksi virus HIV atau tidak.

5.   “Pekerja/Buruh”  adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima  upah  atau imbalan dalam bentuk lain.

6.   “Pengusaha” adalah :

a.   Orang perseorangan, persekutuan , atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;

b.   Orang  perseorangan,  persekutuan,  atau  badan  hukum  yang  secara  berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya.

c.   Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili   perusahaan   sebagaimana    dimaksud   dalam   huruf    a   dan   b berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

7.   “Pengurus”  ialah  orang  yang  mempunyai  tugas  memimpin  langsung  sesuatu tempat kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri.

8.   “Perusahaan” adalah :

a.   Setiap   bentuk   usaha   yang   berbadan   hukum   atau   tidak,   milik   orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik  milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan  pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;

b.   Usaha-usaha  sosial  dan  usaha-usaha  lain  yang  mempunyai  pengurus  dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

9.   “Pekerja dengan HIV/AIDS” adalah pekerja/buruh yang terinfeksi HIV dan atau mempunyai gejala AIDS.

10. “Konseling” adalah kegiatan konsultasi yang bertujuan membantu mempersiapkan mental pekerja/buruh dan mengatasi masalah-masalah yang mungkin atau sedang dihadapi.

Pasal 2

1.   Pengusaha wajib melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan  HIV/AIDS di tempat kerja.

2.   Untuk  melaksanakan   upaya  pencegahan   dan  penanggulangan   HIV/AIDS   di tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pengusaha wajib;

a.   mengembangkan  kebijakan  tentang  upaya  pencegahan  dan  penanggulangan HIV/AIDS;

b.   mengkomunikasikan  kebijakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan cara  menyebarluaskan   informasi   dan  menyelenggarakan   pendidikan   dan pelatihan;

c.   memberikan  perlindungan  kepada  Pekerja/Buruh   dengan  HIV/AIDS   dari tindak dan perlakuan diskriminatif;

d.   menerapkan  prosedur Keselamatan  dan Kesehatan Kerja (K3) khusus  untuk pencegahan   dan   penanggulangan    HIV/AIDS   sesuai  dengan peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku.

Pasal 3

Pekerja/Buruh dengan HIV/AIDS berhak mendapatkan pelayanan kesehatan kerja dengan pekerja/buruh lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

1.   Pemerintah     melakukan     pembinaan     terhadap     program     pencegahan     dan penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja.

2.   Pemerintah, pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh baik sendiri-sendiri maupun secara      bersama-sama    melaksanakan    upaya   pencegahan    dan    penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja.

3.   Dalam melaksanakan  upaya pencegahan dan penanggulangan  HIV/AIDS di  tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga atau ahli dibidang HIV/AIDS.

Pasal 5

1.   Pengusaha  atau  pengurus  dilarang  melakukan  tes  HIV  untuk  digunakan  sebagai prasyarat suatu proses rekrutmen atau kelanjutan status pekerja/buruh atau kewajiban pemeriksaan kesehatan rutin.

2.   Tes  HIV  hanya  dapat  dilakukan  terhadap  pekerja/buruh  atas  dasar  kesukarelaan dengan persetujuan tertulis dari pekerja/buruh yang bersangkutan, dengan ketentuan bukan untuk digunakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

3.   Apabila tes HIV sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan, maka pengusaha atau  pengurus  wajib  menyediakan  konseling  kepada  pekerja/buruh  sebelum  atau sesudah dilakukan tes HIV.

4.   Tes HIV sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya boleh dilakukan oleh Dokter yang mempunyai keahlian khusus sesuai peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku.

Pasal 6

Informasi yang diperoleh dari kegiatan konseling, tes HIV, pengobatan, perawatan  dan kegiatan lainnya harus dijaga kerahasiaannya seperti yang berlaku bagi data rekan medis.

Pasal 7

1.   Petunjuk  teknis  pelaksanaan  keputusan  ini  diatur  lebih  lanjut  dengan  Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan.

2.   Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 28 April 2004

MENTERI

TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

JACOB NUWAWEA

Kami Butuh Bantuanmu

JIka ada kesalahan dalam penulisan lainnya silakan hubungi kami

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Yang lainnya