KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA NOMOR : KEP.187/MEN/1999 TENTANG PENGENDALIAN BAHAN KIMIA BERBAHAYA DI TEMPAT KERJA

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA

NOMOR : KEP.187/MEN/1999

T E N T A N G

PENGENDALIAN BAHAN KIMIA BERBAHAYA DI TEMPAT KERJA

MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

a.bahwa kegiatam industri yang mengolah, menyimpan, mengedarkan, mengangkut dan mempergunakan bahan-bahan kimia berbahaya akan terus meningkat sejalan dengan perkembangan pembangunan sehingga berpotensi untuk menimbulkan bahaya besar bagi industri, tenaga kerja, lingkungan maupun sumber daya lainnya;

b. bahwa untuk mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja, akibat penggunaan bahan kimia berbahaya di tempat kerja maka perlu diatur pengendaliannya;

c. bahwa Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep. 612/Men/1989 tentang Penyedian Data Bahan Berbahaya terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja sudah tidak sesuai lagi maka perlu disempurnakan. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Mengingat:

1. Undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918);

2. Keputusan Presiden No. 122/M Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan;

3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per. 02/Men/1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja;

4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per. 02/Men/1992 tentang Tata Cara Penunjukan Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan kerja;

5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per. 04/Men/1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

MEMUTUSKAN

Menetapkan    : KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA TENTANG  PENGENDALIAN   BAHAN  KIMIA  BERBAHAYA  DI TEMPAT KERJA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal  1

a.   Bahan Kimia Berbahaya  adalah bahan kimia dalam bentuk tunggal atau  campuran yang  berdasarkan  sifat  kimia  atau  fisika  dan  atau  toksikologi  berbahaya  terhadap tenaga kerja, instalasi dan lingkungan.

b.   Nilai  Ambang  Kuantitas  yang  selanjutnya  disebut  NAK  adalah  standar  kuantitas bahan  kimia  berbahaya  untuk  menetapkan  potensi  bahaya  bahan  kimia  di tempat kerja.

c.   Pengendalian bahan kimia berbahaya adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah dan atau mengurangi risiko akibat penggunaan bahan kimia berbahaya di tempat kerja terhadap tenaga kerja, alat-alat kerja dan lingkungan.

d.   Lethal Dose 50 (LD50) adalah dosis yang menyebabkan kematian pada 50% binatang percobaan.

e.   Lethal Concentration 50 (LC50) adalah konsentrasi yang menyebabkan kematian pada 50% binatang percobaan. f.   Pengusaha adalah :

1.   Orang,  perseorangan,  persekutuan  atau  badan  hukum  yang  menjalankan  suatu perusahaan milik sendiri;

2.   Orang, perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;

3.   Orang, perseorangan,  persekutuan  atau badan hukum yang berada di  Indonesia mewakili perusahaan  sebagaimana  dimaksud dalam angka 1 dan  angka 2 yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

g.   Pengurus adalah orang yang ditunjuk untuk memimpin langsung suatu kegiatan kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri.

h.   Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di  dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

i.     Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, dimana tenaga kerja, melakukan pekerjaan atau sering dimasuki  tenaga kerja untuk  keperluan  suatu  usaha,  dan  dimana  terdapat  sumber  atau  sumber-sumber bahaya.

j.     Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah tenaga teknis berkeahlian khusus dari luar Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja.

k.   Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan  adalah pegawai teknis berkeahlian khusus  dari Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja.

l.     Direktur  adalah  pejabat  yang  ditunjuk  oleh  Menteri  Tenaga  Kerja  sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 4 UU No. 1 Tahun 1970.

m. Menteri adalah menteri yang membidangi ketenagakerjaan.

Pasal  2

Pengusaha atau pengurus yang menggunakan, menyimpan, memakai, memproduksi dan mengangkut bahan kimia berbahaya di tempat kerja wajib mengendalikan  bahan  kimia berbahaya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

Pasal  3

Pengendalian bahan kimia berbahaya sebagaimana dimaksud pasal 2 meliputi :

a.   penyediaan Lembar Data Keselamatan Bahan (LDKB) dan label;

b.   penunjukan petugas K3 Kimia dan Ahli K3 Kimia.

BAB II

PENYEDIAAN DAN PENYAMPAIAN

LEMBAR DATA KESELAMATAN BAHAN DAN LABEL

Pasal  4

(1) Lembar  data  keselamatan  bahan  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  3  huruf  a meliputi keterangan tentang :

a.   Identitas bahan dan perusahaan;

b.   Komposisi bahan;

c.   Identifikasi bahaya;

d.   Tindakan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K);

e.   Tindakan penanggulangan kebakaran;

f.   Tindakan mengatasi kebocoran dan tumpahan;

g.   Penyimpanan dan penanganan bahan;

h.   Pengendalian pemajanan dan alat pelindung diri;

i.   Sifat fisika dan kimia;

j.   Stabilitas dan reaktifitas bahan;

k.   Informasi toksikologi;

l.   Informasi ekologi;

m. Pembuangan limbah;

n.   Pengangkutan bahan;

o.   Informasi peraturan perundang-undangan yang berlaku;

p.   Informasi lain yang diperlukan.

(2) Bentuk lembar data keselamatan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai- mana tercantum dalam lampiran I Keputusan Menteri ini.

Pasal  5

Label sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a meliputi keterangan mengenai :

a.   Nama produk;

b.   Identifikasi bahaya;

c.   Tanda bahaya dan artinya;

d.   Uraian risiko dan penanggulangannya;

e.   Tindakan pencegahan;

f.   Instruksi dalam hal terkena atau terpapar;

g.   Instruksi kebakaran;

h.   Instruksi tumpahan atau bocoran;

i.   Instruksi pengisian dan penyimpanan;

j.    Referensi;

k.   Nama, alamat dan nomor telepon pabrik pembuat atau distributor.

Pasal  6

Lembar  Data  Keselamatan  Bahan  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  4  dan  Label sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 diletakkan di tempat yang mudah  diketahui oleh tenaga kerja dan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan.

BAB III

PENETAPAN POTENSI BAHAYA INSTALASI

Pasal  7

(1) Pengusaha  atau Pengurus  wajib  menyampaikan  Daftar  Nama,  Sifat  dan  Kuantitas Bahan  Kimia  Berbahaya  di  tempat  kerja  dengan  mengisi  formulir  sesuai  contoh seperti   tercantum   dalam   Lampiran   II   Keputusan   Menteri   ini   kepada   Kantor Departemen/Dinas Tenaga Kerja setempat dengan tembusannya disampaikan kepada Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja setempat.

(2) Kantor  Departemen/Dinas  Tenaga  Kerja  setempat  selambat-lambatnya  14  (empat belas) hari kerja setelah menerima daftar, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus meneliti kebenaran data tersebut.

Pasal  8

(1) Berdasarkan  hasil penelitian sebagaimana  dimaksud dalam pasal 7 ayat (2)  Kantor Departemen/Dinas   Tenaga  Kerja  setempat  menetapkan  kategori   potensi   bahaya perusahaan atau industri yang bersangkutan;

(2) Potensi bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a.   Bahaya besar;

b.   Bahaya menengah;

(3) Kategori  potensi  bahaya  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) berdasarkan  Nama, Kriteria  serta Nilai  Ambang  Kuantitas  (NAK)  Bahan  Kimia  Berbahaya  di tempat kerja.

Pasal  9

Kriteria bahan kimia berbahaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) terdiri dari:

a.   Bahan beracun;

b.   Bahan sangat beracun;

c.   Cairan mudah terbakar;

d.   Cairan sangat mudah terbakar;

e.   Gas mudah terbakar;

f.   Bahan mudah meledak;

g.   Bahan reaktif;

h.   Bahan oksidator.

Pasal  10

(1) Bahan kimia yang termasuk kriteria bahan beracun atau sangat beracun sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a dan b, ditetapkan dengan memperhatikan sifat kimia, fisika dan toksik.

(2) Sifat  kimia,  fisika  dan toksik,  bahan  kimia  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1), ditetapkan sebagai berikut :

a.   Bahan beracun dalam hal pemajanan melalui Mulut : LD50  > 25 atau < 200 mg/kg berat  badan,  atau  Kulit  :  LD50     >  25  atau  <    400  mg/kg  berat  badan,  atau Pernafasan : LC50 > 0,5 mg/l dan 2 mg/l;

b.   Bahan sangat beracun dalam hal pemajanan melalui Mulut : LD50  ≤ 25   mg/kg berat badan, atau Kulit : LD50 ≤ 25 mg/kg berat badan, atau Pernafasan : LC50 ≤ 0,5 mg/l.

Pasal  11

(1) Bahan kimia yang   termasuk  kriteria cairan mudah terbakar,  cairan sangat  mudah terbakar dan gas mudah terbakar, sebagaimana dimaksud dalam pasal 9  huruf c, d, dan e, ditetapkan dengan memperhatikan sifat kimia dan fisika.

(2) Sifat  fisika  dan  kimia  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  ditetapkan  sebagai berikut:

a.   Cairan mudah terbakar dalam hal titrik nyala > 21° C dan < 55° C pada tekanan 1 (satu) atmosfir;

b.   Cairan sangat mudah terbakar dalam hal titik nyala < 21° C dan titik didih > 20°C pada tekanan 1 (satu) atmosfir;

c.   Gas mudah terbakar dalam hal titik didih < 20° C pada tekanan 1 (satu) atmosfir.

Pasal  12

(1) Bahan  kimia  ditetapkan  termasuk  kriteria  mudah  meledak  sebagaimana  dimaksud dalam pasal 9 huruf f apabila reaksi kimia bahan tersebut  menghasilkan gas dalam jumlah  dan  tekanan  yang  besar  serta  suhu  yang  tinggi,  sehingga  menimbulkan kerusakan disekelilingnya.

(2) Bahan kimia ditetapkan termasuk kriteria reaktif sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf g apabila bahan tersebut :

a.   bereaksi dengan air, mengeluarkan panas dan gas yang mudah terbakar, atau

b.   bereaksi dengan asam, mengeluarkan  panas dan gas   yang mudah terbakar  atau beracun atau korosif.

(3) Bahan kimia ditetapkan  termasuk  kriteria  oksidator,  sebagaimana  dimaksud  dalam pasal 9 huruf h apabila reaksi kimia atau penguraiannya menghasilkan oksigen yang dapat menyebabkan kebakaran.

Pasal  13

Nilai Ambang  Kuantitasnya  (NAK)  bahan kimia yang termasuk  kriteria  beracun  atau sangat beracun, sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, dan mudah meledak atau reaktif sebagaimana  dimaksud  dalam pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan  sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan Menteri ini.

Pasal  14

Nilai Ambang Kuantitas (NAK) bahan kimia selain yang dimaksud dalam pasal 13 dite- tapkan sebagai berikut :

a. Bahan kimia kriteria beracun : 10 ton
b. Bahan kimia kriteria sangat beracun : 5 ton
c. Bahan kimia kriteria reaktif : 50 ton
d. Bahan kimia kriteria mudah meledak : 10 ton
e. Bahan kimia kriteria oksidator : 10 ton
f. Bahan kimia kriteria cairan mudah terbakar : 200 ton
g. Bahan kimia kriteria cairan sangat mudah terbakar : 100 ton
h. Bahan kimia kriteria gas mudah terbakar : 50 ton

Pasal  15

(1) Perusahaan  atau  industri  yang  mempergunakan   bahan  kimia  berbahaya  dengan kuantitas  melebihi  Nilai  Ambang  Kuantitas  (NAK)  sebagaimana  dimaksud  dalam pasal 13 dan 14 dikategorikan sebagai perusahaan yang mempunyai potensi bahaya besar.

(2) Perusahaan  atau  industri  yang  mempergunakan   bahan  kimia  berbahaya  dengan kuantitas  sama atau lebih kecil dari Nilai Ambang  Kuantitas  (NAK)  sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan 14 dikategorikan sebagai perusahaan yang mempunyai potensi bahaya menengah.

BAB IV

KEWAJIBAN PENGUSAHA ATAU PENGURUS

Pasal  16

(1) Perusahaan yang dikategorikan mempunyai potensi bahaya besar sebagaimana dimak- sud pada pasal 15 ayat (1) wajib :

a.   Mempekerjakan petugas K3 Kimia dengan ketentuan apabila dipekerjakan dengan sistem kerja nonshift sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan apabila dipekerjakan dengan sistem kerja shift sekurang-kurangnya 5 (lima) orang.

b.   Mempekerjakan Ahli K3 Kimia sekurang-kurangnya 1 (satu) orang;

c.   Membuat dokumen pengendalian potensi bahaya besar;

d.   Melaporkan setiap perubahan nama bahan kimia dan kuantitas bahan kimia proses dan modifikasi instalasi yang digunakan;

e.   Melakukan  pemeriksaan  dan pengujian  faktor  kimia  yang  ada di tempat  kerja sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali;

f.    Melakukan   pemeriksaan   dan  pengujian  instalasi  yang  ada  di  tempat   kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali;

g.   Melakukan  pemeriksaan  kesehatan  tenaga  kerja  sekurang-kurangnya  1  (satu) tahun sekali.

(2) Pengujian faktor kimia dan instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan f dilakukan oleh perusahaan jasa K3 atau instansi yang berwenang.

Pasal  17

(1) Perusahaan  yang dikategorikan  mempunyai  potensi bahaya menengah  sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (2) wajib :

a.   Mempunyai  petugas  K3 Kimia  dengan  ketentuan  apabila  dipekerjakan  dengan sistem kerja nonshift sekurang-kurangnya 1 (satu) orang, dan apabila dipekerjakan dengan mempergunakan shift sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang;

b.   Membuat dokumen pengendalian potensi bahaya menengah;

c.   Melaporkan setiap perubahan nama bahan kimia dan kuantitas bahan kimia proses dan modifikasi instalasi yang digunakan;

d.   Melakukan  pemeriksaan  dan pengujian  faktor  kimia  yang  ada di tempat  kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali;

e.   Melakukan   pemeriksaan   dan  pengujian  instalasi  yang  ada  di  tempat   kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sekali;

f.   Melakukan  pemeriksaan  kesehatan  tenaga  kerja  sekurang-kurangnya  1  (satu) tahun sekali.

(2) Pengujian faktor kimia dan instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e dilakukan oleh perusahaan jasa K3 atau instansi yang berwenang.

Pasal  18

Hasil pengujian faktor kimia dan instalasi sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (2) dan  pasal  7  ayat  (2)  dipergunakan  sebagai  acuan  dalam  pengendalian  bahan  kimia berbahaya di tempat kerja.

Pasal 19

(1) Dokumen pengendalian potensi bahaya besar sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf c sekurang-kurangnya memuat :

a.   Identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko;

b.   Kegiatan  teknis,  rancang  bangun,  konstruksi,  pemilihan  bahan  kimia,   serta pengoperasian dan pemeliharaan instalasi;

c.   Kegiatan pembinaan tenaga kerja di tempat kerja;

d.   Rencana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat;

e.   Prosedur kerja aman.

(2) Dokumen  pengendalian  potensi  bahaya  menengah  sebagaimana  dimaksud  dalam pasal 17 ayat (1) huruf b sekurang-kurangnya memuat :

a.   Identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko;

b.   Kegiatan  teknis,  rancang  bangun,  konstruksi,  pemilihan  bahan  kimia,   serta pengoperasian dan pemeliharaan instalasi;

c.   Kegiatan pembinaan tenaga kerja di tempat kerja;

d.   Prosedur kerja aman.

(3) Tata cara pembuatan dan rincian isi dokumen   pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan keputusan Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 20

(1) Dokumen pengendalian potensi bahaya besar sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat  (1)  disampaikan  kepada  Kantor  Wilayah  Departemen  Tenaga  Kerja  dengan tembusan kepada Kantor Departemen/Dinas Tenaga Kerja setempat.

(2) Dokumen  pengendalian  potensi  bahaya  menengah  sebagaimana  dimaksud  dalam pasal  19  ayat  (2)  disampaikan  kepada  Kantor  Departemen/Dinas  Tenaga  Kerja setempat.

Pasal 21

(1) Kantor  Wilayah  Departemen  Tenaga  Kerja  dan Kantor  Departemen/Dinas  Tenaga Kerja  setempat  selambat-lambatnya  30  (tiga  puluh)  hari  kerja  setelah  menerima dokumen  pengendalian  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  20  ayat  (1)  dan  (2) melakukan penelitian kebenaran isi dokumen tersebut.

(2) Kebenaran isi dokumen sebagaimana tersebut pada ayat (1) harus dinyatakan secara tertulis dengan membubuhkan tanda persetujuan.

(3) Dokumen pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah dinyatakan kebenarannya  sesuai ayat (2) dipergunakan  sebagai acuan  pengawasan  pelaksanaan K3 di tempat kerja.

BAB V

PENUNJUKAN PETUGAS K3 DAN AHLI K3 KIMIA

Pasal  22

(1) Petugas K3 Kimia sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf a dan pasal 17 ayat (1) huruf a mempunyai kewajiban :

a.   Melakukan identifikasi bahaya;

b.   Melaksanakan prosedur kerja aman;

c.   Melaksanakan prosedur penanggulangan keadaan darurat;

d.   Mengembangkan pengetahuan K3 bidang kimia.

(2) Untuk dapat ditunjuk sebagai Petugas K3 Kimia ditetapkan :

a.   Bekerja pada perusahaan yang bersangkutan;

b.   Tidak dalam masa percobaan;

c.   Hubungan kerja tidak didasarkan pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);

d.   Telah mengikuti kursus teknis K3 Kimia.

(3) Kursus  teknis  Petugas  K3  Kimia  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  huruf  d, dilaksanakan   oleh  perusahaan  sendiri,  perusahaan   jasa  K3,  atau  instansi   yang berwenang dengan kurikulum seperti yang tercantum dalam Lampiran IV Keputusan Menteri ini.

(4) Perusahaan  sebagaimana  dimaksud pada ayat (3) sebelum melakukan  kursus  harus melaporkan  rencana  pelaksanaan  kursus  teknis  kepada  Kantor  Departemen/Dinas Tenaga Kerja setempat.

Pasal  23

(1) Ahli K3 Kimia sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf b mempunyai kewajiban :

a.   Membantu  mengawasi  pelaksanaan   praturan  perundang-undangan   K3   bahan kimia berbahaya;

b.   Memberikan laporan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk  mengenai hasil pelaksanaan tugasnya;

c.   Merahasiakan segala keterangan yang berkaitan dengan rahasia perusahaan  atau instansi yang didapat karena jabatannya;

d.   Menyusun program kerja pengendalian bahan kimia berbahaya di tempat kerja;

e.   Melakukan identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko;

f.    Mengusulkan  pembuatan  prosedur  kerja  aman  dan  penanggulangan  keadaan darurat kepada pengusaha atau pengurus.

(2) Penunjukan Ahli K3 Kimia sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal  24

(1) Penunjukan  Petugas  K3 Kimia  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  22  ditetapkan berdasarkan permohonan tertulis dari Pengusaha atau Pengurus kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.

(2) Permohonan  penunjukan  Petugas  K3 Kimia  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)

harus melampirkan :

a.   Daftar riwayat hidup;

b.   Surat keterangan berbadan sehat dari dokter;

c.   Surat keterangan pernyataan bekerja penuh dari perusahaan yang bersangkutan;

d.   Fotocopy ijazah atau surat tanda tamat belajar terakhir;

e.   Sertifikat kursus teknis petugas K3 Kimia.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal  25

Pegawai  Pengawas  Ketenagakerjaan   melaksanakan   pengawasan   terhadap   ditaatinya

Keputusan Menteri ini.

Pasal  26

Dengan ditetapkannya  Keputusan  Menteri ini, maka Keputusan  Menteri Tenaga  Kerja No.   Kep.   612/Men/1989   tentang   Penyediaan   Data   Bahan   Berbahaya   Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal  27

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 29 September 1999

MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA

ttd.

FAHMI IDRIS

Kami Butuh Bantuanmu

JIka ada kesalahan dalam penulisan lainnya silakan hubungi kami

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Yang lainnya