KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : KEP.333/MEN/1989 TENTANG DIAGNOSIS DAN PELAPORAN PENYAKIT AKIBAT KERJAMENTERI TENAGA KERJA

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP.333/MEN/1989

T E N T A N G

DIAGNOSIS DAN PELAPORAN PENYAKIT AKIBAT KERJAMENTERI TENAGA KERJA

Menimbang:

a. bahwa terhadap penyakit akibat kerja yang dianggap sebagai kece- lakaan kerja diketemukan dalam pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dapat diambil langkah-langkah serta kebijaksanaan serta penanggu- langannya;

b. bahwa untuk mempermudah dan mempercepat penyampaian laporan mengenai penyakit akibat kerja perlu ditetapkan bentuk laporan dengan Keputusan Menteri.

Mengingat:
1. Udang-undang No. 2 Tahun 1951 tentang Pernyataan berlakunya Undang-undang Kecelakaan Tahun 1947.

2. Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamtan Kerja.

3. Keputusan Presiden No. 4 tahun 1987 tentang Struktur Organisasi Departemen;

4. Keputusan Presiden No. 64/M Tahun 1988 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan V;

5. Peraturan Menteri tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER-02/MEN/1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dalam Penyelengaraan Keselamatan Kerja

6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-01/MEN/1981 tentang Kewajiban Melaporkan Penyakit Akibat Kerja;

7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-03/MEN/1982 tentang Pelayanan Kesehaan Kerja.

M E M U T U S K A N

Menetapkan   :  KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA TENTANG  DIAGNOSIS  DAN  PELAPORAN  PENYAKIT  AKIBAT KERJA.

Pasal  1

Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan:

(1) Penyakit  akibat  kerja  adalah  sebagaimana  dimaksud  dengan  Peraturan   Menteri Tenaga Kerja No. Per-01/Men/1981.

(2) Pemeriksaan   Kesehatan  Tenaga  Kerja  adalah  pemeriksaan   berkala  dan   khusus sebagaimana  dimaksud Peraturan Menteri Tenaga kerja dan  Transmigrasi  No. Per-02/Men/1980 dan penyakit akibat kerja yang diketemukan sewaktu penye-lenggaraan kesehatan tenaga kerja.

Pasal  2

(1) Penyakit  akibat  kerja  dapat  diketemukan  atau  didiagnosis  sewaktu  dilaksanakan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja;

(2) Dalam pemeriksaan  kesehatan  tenaga  kerja sebagaimana  dimaksud  ayat (1)  harus ditentukan  apakah  penyakit  yang diderita  tenaga kerja merupakan  penyakit akibat kerja atau bukan.

Pasal  3

(1) Diagnosis penyakit akibat kerja ditegakkan melalui serangkaian pemeriksaan  klinis dan pemeriksaan  kondisi  pekerja  serta lingkungannya  untuk  membuktikan  adanya hubungan sebab akibat antara penyakit dan pekerjaannya;

(2) Jika terdapat keragu-raguan dalam menegakkan diagnosis penyakit akibat kerja oleh dokter pemeriksa kesehatan dapat dikonsultasikan kepada Dokter Penasehat Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud Undang-undang N0. 2 tahun 1951 dan bila diperlukan dapat juga dikonsultasikan kepada dokter ahli yang bersangkutan;

(3) Setelah  ditegakkan  diagnosis  penyakit  akibat  kerja  oleh  dokter  pemeriksa  maka dokter wajib membuat laporan medik.

Pasal  4

(1) Penyakit   akibat   kerja   yang   ditemukan   sebagaimana   dimaksud   pasal   2   harus dilaporkan   oleh   pengurus   tempat   kerja   yang   bersangkutan   bekerja   selambat- lambatnya  2 x 24 jam kepada  Kepala Kantor  Wilayah  Departemen  Tenaga Kerja melalui Kantor Departemen Tenaga Kerja setempat;

(2) Untuk  melaporkan  penyakit  akibat  kerja  sebagaimana  dimaksud  ayat  (1)    harus menggunakan  bentuk B2/F5, B3, 4/F6, B88/F7 sebagai dimaksud Surat  Keputusan Menteri  Tenaga  Kerja  No.  Kep-511/Men/1985  serta  bentuk  laporan  sebagaimana tersebut lampiran I dan II dalam Keputusan Menteri ini;

(3) Laporan   medik  tentang   penyakit   akibat  kerja  sebagimana   dimaksud   ayat   (1) disampaikan oleh pengurus kepada Kantor Departemen Tenaga Kerja setempat dalam amplop   tertutup   dan   bersifat   rahasia   untuk   dievaluasi   oleh  dokter   penasehat sebagaimana dimaksud Undang-undang No. 2 tahun 1951.

Pasal  5

(1) Pelanggaran terhadap pasal 4 ayat (1) dari Keputusan Menteri ini diancam  dengan hubungan sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1970;

(2) Tindak pidana tersebut pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal  6

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan  di Jakarta

Pada tanggal 01 Juli 1989

MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA

ttd.

DRS. COSMAS BATUBARA

Kami Butuh Bantuanmu

JIka ada kesalahan dalam penulisan lainnya silakan hubungi kami

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Yang lainnya