PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PENILAIAN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 26 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENILAIAN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang       :

a. bahwa  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, efektivitas perlindungan keselamatan  dan  kesehatan  kerja  melalui  penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja perlu dilakukan penilaian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang    Penyelenggaraan    Penilaian Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;

Mengingat         :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 untuk seluruh Indonesia dari Republik   Indonesia   (Lembaran   Negara   Tahun   1951 Nomor 4);

2. Undang-Undang    Nomor    1    Tahun    1970    tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);

3. Undang-Undang    Nomor    13    Tahun    2003    tentang Ketenagakerjaan (Lembaran   Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4279);

4. Peraturan  Pemerintah  Nomor  50  Tahun  2012  tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5309);

5. Peraturan  Presiden  Nomor    21  Tahun  2010    tentang Pengawasan Ketenagakerjaan;

6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan      :   PERATURAN   MENTERI   KETENAGAKERJAAN   TENTANG PENYELENGGARAAN   PENILAIAN   PENERAPAN   SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.   Sistem  Manajemen  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja  yang  selanjutnya disebut SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.

2. Penilaian Penerapan SMK3 yang selanjutnya disebut Audit SMK3 ialah pemeriksaan secara sistematis dan indenden terhadap pemenuhan kriteria yang telah ditetapkan untuk mengukur suatu hasil kegiatan yang telah   direncanakan   dan   dilaksanakan   dalam  penerapan   SMK3   di perusahaan.

3.   Auditor SMK3 ialah tenaga teknis yang berkeahlian khusus dan independen untuk melaksanakan audit SMK3 yang ditunjuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

4.   Lembaga Audit SMK3 adalah badan hukum yang ditunjuk oleh Menteri untuk melaksanakan audit eksternal SMK3.

5.  Audit  Eksternal  SMK3  adalah  audit  SMK3  yang  diselenggarakan  oleh Lembaga Audit dalam rangka penilaian penerapan SMK3 di perusahaan.

6.  Perusahaan adalah:

a. setiap  bentuk  usaha  yang  berbadan  hukum  atau  tidak,  milik  orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta   maupun   milik   negara   yang   mempekerjakan   pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;

b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

7.   Pengawas Ketenagakerjaan adalah pegawai negeri sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional pengawas ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8.   Dinas   Provinsi   adalah   instansi   yang   bertanggung   jawab   di   bidang ketenagakerjaan di provinsi.

9.   Direktorat   Jenderal   adalah   unit   kerja   yang   membidangi   pembinaan pengawasan ketenagakerjaan.

10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang membidangi pembinaan pengawasan ketenagakerjaan.

11. Menteri adalah Menteri Ketenagakerjaan.

Pasal 2

(1) Setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3 yang terintegrasi dengan sistem di perusahaan.

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi perusahaan: a. mempekerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 (seratus) orang; atau b. mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi.

Pasal 3

(1) Perusahaan  yang  telah  melaksanakan  penerapan  SMK3  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  2  dilakukan  penilaian  penerapan  SMK3  melalui Audit Eksternal SMK3 oleh Lembaga Audit SMK3 yang ditunjuk oleh Menteri.

(2) Penilaian penerapan SMK3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:

a. perusahaan yang secara sukarela mengajukan permohonan Audit SMK3;

b. perusahaan   yang   mempunyai   potensi   bahaya   tinggi   antara   lain perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, minyak dan gas bumi;

c.  perusahaan   yang   mempunyai   potensi   bahaya   tinggi   berdasarkan penetapan Direktur Jenderal dan/atau Kepala Dinas Provinsi.

(3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian di perusahaan oleh pengawas ketenagakerjaan.

BAB II PELAKSANA AUDIT

Bagian Kesatu

Lembaga Audit SMK3

Pasal 4

(1) Untuk   dapat   ditunjuk   sebagai   Lembaga   Audit   SMK3   sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), perusahaan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

a.   fotokopi akte pendirian dan/atau akte perubahan Perseroan Terbatas dan tanda bukti pengesahan dari instansi yang berwenang;

b.   fotokopi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);

c.   fotokopi Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

d.   fotokopi Surat Keterangan Domisili Hukum;

e.   fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

f.   fotokopi bukti kepemilikan kantor cabang paling sedikit   di 3   (tiga) wilayah  pada Indonesia bagian barat, bagian tengah dan bagian timur;

g.   fotokopi Wajib Lapor Ketenagakerjaan di tingkat pusat dan cabang;

h.   fotokopi keputusan penunjukkan auditor eksternal SMK3 yang masih berlaku, paling sedikit 4 (empat) orang auditor eksternal senior SMK3 dan 8 (delapan) orang auditor eksternal yunior SMK3;

i.   fotokopi sertifikat kepesertaan jaminan sosial;

j.    dokumen   yang   membuktikan   telah   berpengalaman   melakukan sertifikasi sistem manajemen;

k.   struktur  organisasi  penyelenggara  Audit  SMK3  kantor  pusat  dan cabang;

l.    pas photo berwarna pimpinan perusahaan ukuran 3×4 cm sebanyak 4 (empat) lembar; dan

m.   dokumen  panduan  audit  sistem  manajemen  yang  digunakan  oleh lembaga audit sesuai dengan standar yang berlaku.

(2) Direktur   Jenderal   melakukan   pemeriksaan   dokumen   dan   verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

(3) Direktur Jenderal melaporkan hasil pemeriksaan dokumen dan verifikasi lapangan kepada Menteri dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja.

Pasal 5

(1) Berdasarkan hasil laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Menteri dapat   menerima   atau   menolak   permohonan   sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

(2) Dalam  hal  permohonan  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1)  diterima, Menteri menetapkan keputusan penunjukan Lembaga Audit SMK3 dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja.

Pasal 6

(1) Keputusan penunjukan Lembaga Audit SMK3 berlaku untuk jangka waktu

3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.

(2) Permohonan perpanjangan penunjukan Lembaga Audit SMK3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum      berakhir   jangka   waktu   berlakunya   keputusan   penunjukan Lembaga Audit SMK3.

(3) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Lembaga Audit SMK3 dengan melampirkan:

a. persyaratan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1);

b. laporan pelaksanaan Audit SMK3 selama 3 (tiga) tahun terakhir; dan

c.  fotokopi  keputusan  penunjukan  Lembaga  Audit  SMK3  yang  masih

berlaku.

(4) Direktur   Jenderal   melakukan   pemeriksaan   dokumen   dan   verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

(5) Direktur   Jenderal   menetapkan   keputusan   perpanjangan   penunjukan

Lembaga Audit SMK3 dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja.

Pasal 7

Lembaga Audit SMK3 yang telah mendapatkan keputusan penunjukan oleh

Menteri mempunyai kewajiban:

a. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja;

b. melaksanakan    Audit    SMK3    sesuai    dengan    ketentuan    peraturan perundang-undangan;

c.  menjaga kerahasiaan perusahaan yang diaudit; dan

d. melaporkan hasil Audit SMK3 kepada Menteri, perusahaan yang diaudit, dan Dinas Provinsi.

Pasal 8

Lembaga Audit SMK3 yang telah mendapatkan keputusan penunjukan oleh

Menteri dilarang:

a. melakukan kegiatan konsultasi dalam bidang SMK3;

b. melakukan jasa pabrikasi, pemeliharaan, reparasi, dan instalasi teknik K3;

c.  melakukan pemeriksaan dan pengujian keselamatan dan kesehatan kerja;

dan

d. melakukan jasa pembinaan K3.

Pasal 9

(1) Menteri  dapat  mencabut  keputusan  penunjukan  Lembaga  Audit  SMK3 apabila Lembaga Audit SMK3 tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8.

(2) Pencabutan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan.

Bagian Kedua

Auditor SMK3

Pasal 10

(1) Pelaksanaan Audit  Eksternal SMK3 dilakukan oleh Auditor SMK3 yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal.

(2) Auditor SMK3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. auditor eksternal junior SMK3;

b. auditor eksternal senior SMK3.

Pasal 11

(1) Penunjukan auditor eksternal junior SMK3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a ditetapkan berdasarkan permohonan tertulis dari pengurus atau pimpinan Lembaga Audit SMK3 kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

a. daftar riwayat hidup;

b. surat keterangan sehat dari dokter;

c.  fotokopi sertifikat pembinaan Auditor SMK3;

d. fotokopi    ijasah  pendidikan  terakhir  serendah-rendahnya  D3  dengan

pengalaman kerja minimum 4 (empat) tahun di bidang keselamatan dan kesehatan kerja  dan/atau  S1  dengan  pengalaman kerja  minimum 2 (dua) tahun di bidang keselamatan dan kesehatan kerja;

e.  fotokopi keputusan penunjukan ahli keselamatan dan kesehatan kerja yang masih berlaku;

f.   surat keterangan telah melaksanakan Audit Eksternal SMK3 sebagai peninjau sekurang-kurangnya 5 (lima) kali audit yang ditandatangani oleh auditor eksternal senior SMK3;

g.  surat keterangan telah melaksanakan Audit Eksternal SMK3 sebagai auditor magang sekurang-kurangnya 5 (lima) kali;

h. surat rekomendasi dari auditor eksternal senior SMK3;

i.  pas foto terbaru berwarna ukuran 4×6 cm sebanyak 2 (dua) lembar; dan

j.   surat pernyataan tidak sedang ditunjuk sebagai ahli keselamatan dan kesehatan kerja spesialis.

(2) Direktur   Jenderal   melakukan   pemeriksaan   dokumen   sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja.

(3) Direktur Jenderal menetapkan keputusan penunjukan auditor eksternal junior SMK3 dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja.

Pasal 12

Sertifikat pembinaan Auditor SMK3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c diperoleh setelah yang bersangkutan dinyatakan lulus dalam pembinaan Auditor SMK3 yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

(1) Penunjukan auditor eksternal senior SMK3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b ditetapkan berdasarkan permohonan tertulis dari pengurus atau pimpinan Lembaga Audit SMK3 kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

a. daftar riwayat hidup;

b. surat   keterangan   pengalaman   kerja  sesuai  persyaratan  tingkatan auditor;

c.  surat keterangan telah melaksanakan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) kali Audit Eksternal SMK3 secara penuh;

d. fotokopi keputusan penunjukan sebagai auditor eksternal junior SMK3 yang masih berlaku;

e. tanda bukti telah mengikuti pengembangan kemampuan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja sekurang-kurangnya 120 (seratus dua puluh) jam; dan

f.  pas foto terbaru berwarna ukuran 4×6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

(2) Direktur   Jenderal   melakukan   pemeriksaan   dokumen   sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja.

(3) Direktur Jenderal menetapkan keputusan penunjukan auditor eksternal senior SMK3 dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja.

Pasal 14

(1) Keputusan   penunjukan   auditor   eksternal   junior   SMK3   dan   auditor eksternal senior SMK3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (3) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.

(2) Dalam  hal  keputusan  penunjukan  auditor  eksternal  junior  SMK3  dan auditor eksternal senior SMK3 telah diterbitkan, maka yang bersangkutan tidak berhak merangkap sebagai ahli keselamatan dan kesehatan kerja spesialis  dan  tidak  berhak  melaksanakan pemeriksaan  dan  pengujian sesuai dengan penunjukan spesialisnya.

Pasal 15

(1) Permohonan perpanjangan keputusan penunjukan auditor eksternal junior SMK3 dan auditor eksternal senior SMK3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diajukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau Pasal 13 dengan melampirkan:

a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) atau Pasal

13 ayat (1);

b. salinan  keputusan  penunjukan  auditor  eksternal  junior  SMK3  atau auditor eksternal senior SMK3;

c.  rekapitulasi laporan kegiatan selama menjalankan tugas; dan d. hasil evaluasi oleh tim evaluasi.

(2) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhir jangka waktu berlakunya keputusan penunjukan auditor eksternal junior SMK3 atau auditor eksternal senior SMK3.

(3) Direktur   Jenderal   melakukan   pemeriksaan   dokumen   sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja.

(4) Direktur   Jenderal   menetapkan   keputusan   perpanjangan   penunjukan auditor eksternal junior SMK3 atau auditor eksternal senior SMK3 dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja.

Pasal 16

(1) Keputusan   penunjukan   auditor   eksternal   junior   SMK3   dan   auditor eksternal senior SMK3 dicabut apabila:

a. pindah tugas dari Lembaga Audit SMK3;

b. mengundurkan diri;

c.  meninggal dunia;

d. dikenakan sanksi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

e.  melakukan kesalahan dan kecerobohan sehingga menimbulkan keadaan berbahaya;

f.  dengan    sengaja    dan/atau    karena    kekhilafannya    menyebabkan terbukanya rahasia suatu perusahaan dan/atau instansi;

g. melaksanakan  kegiatan  pemeriksaan  dan  pengujian  dalam  bidang keselamatan dan kesehatan kerja;

h. melakukan kegiatan konsultasi dalam bidang SMK3; dan/atau

i.  adanya permohonan pencabutan dari pimpinan Lembaga Audit SMK3.

(2) Pencabutan   keputusan   penunjukan   auditor   eksternal   sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan.

Pasal 17

Perusahaan  yang  mengajukan  permohonan  penunjukan  sebagai  Lembaga Audit SMK3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan permohonan penunjukan Auditor SMK3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal

13 tidak dipungut biaya.

Paragraf Kesatu

Kewajiban Auditor SMK3

Pasal 18

Auditor SMK3 mempunyai kewajiban:

a. melaksanakan Audit SMK3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. merahasiakan   hasil   Audit   SMK3   kepada   pihak-pihak   yang   tidak berkepentingan; dan

c.  mematuhi peraturan keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan.

Paragraf Kedua

Kewenangan Auditor SMK3

Pasal 19

Auditor SMK3 mempunyai kewenangan:

a. memasuki semua tempat kerja yang terkait dengan Audit SMK3;

b. memberikan penilaian hasil Audit SMK3;

c.  meminta perusahaan memberikan keterangan, menunjukkan dokumen dan menyediakan petugas pendamping dalam pelaksanaan Audit SMK3; dan

d. menghentikan pelaksanaan Audit SMK3 apabila belum ada sistem yang dibangun dan/atau keadaan yang membahayakan Auditor SMK3.

BAB III MEKANISME AUDIT SMK3

Pasal 20

(1) Pelaksanaan  penilaian  penerapan  SMK3  melalui  Audit  Eksternal  SMK3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan berdasarkan kategori:

a. tingkat awal dengan pemenuhan terhadap 64 kriteria Audit SMK3;

b. tingkat transisi dengan pemenuhan terhadap 122 kriteria Audit SMK3; dan

c.  tingkat lanjutan dengan pemenuhan terhadap 166 kriteria Audit SMK3.

(2) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf b yang  akan  melakukan  Audit  Eksternal  SMK3  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan Audit SMK3 kepada Lembaga Audit SMK3 yang telah ditunjuk oleh Menteri.

(3) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c yang akan melakukan Audit Eksternal SMK3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan Audit SMK3 berdasarkan penetapan Direktur Jenderal dan/atau Kepala Dinas Provinsi.

(4) Contoh  penetapan  Direktur  Jenderal  dan/atau  Kepala  Dinas  Provinsi sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (3)  sebagaimana  tercantum  dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.

Pasal 21

(1) Lembaga  Audit  SMK3  wajib  membuat  perencanaan  pelaksanaan  Audit SMK3 dan menyampaikan kepada Menteri atau Direktur Jenderal dengan salinan disampaikan kepada Dinas Provinsi.

(2) Pelaksanaan  Audit  SMK3  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  paling sedikit dilakukan melalui tahapan:

a. pertemuan pembuka;

b. proses Audit SMK3;

c.  pertemuan tim Auditor SMK3;

d. pertemuan penutup; dan

e.  penyusunan laporan Audit SMK3.

(3) Dalam  hal  diperlukan,  Lembaga  Audit  SMK3  dapat  meminta  informasi pelaksanaan  keselamatan  dan  kesehatan  kerja  di  perusahaan  kepada Dinas Provinsi.

Pasal 22

Pelaksanaan  Audit  SMK3  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  21 dilaksanakan   sesuai   dengan   pedoman   sebagaimana   tercantum   dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini.

Pasal 23

Lembaga Audit SMK3 menyampaikan laporan Audit SMK3 kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Dinas Provinsi dan pengurus perusahaan yang di audit dengan bentuk laporan sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Pasal 24

Laporan Audit SMK3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 menjadi pertimbangan Menteri untuk memberikan penghargaan sesuai dengan tingkat penerapan dan kategori penilaian hasil Audit SMK3.

BAB IV

PENILAIAN HASIL AUDIT SMK3

Pasal 25

Penilaian terhadap kriteria Audit SMK3 meliputi:

a. kategori kritikal;

b. kategori mayor; dan

c.  kategori minor.

Pasal 26

(1) Penilaian   terhadap   kriteria   Audit   SMK3   dengan   kategori   kritikal sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  25  huruf  a  ditetapkan  terhadap temuan pada peralatan/mesin/pesawat/instalasi/bahan, cara kerja, sifat kerja, lingkungan kerja dan proses kerja yang dapat menimbulkan korban jiwa.

(2) Penilaian   terhadap   kriteria   Audit   SMK3   dengan   kategori   kritikal sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   harus   ditindaklanjuti   dengan tindakan koreksi paling lambat dalam jangka waktu 1×24 jam.

Pasal 27

(1) Penilaian   terhadap   kriteria   Audit   SMK3   dengan   kategori   mayor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b ditetapkan terhadap:

a. tidak    terpenuhinya    peraturan    perundang-undangan    di    bidang keselamatan dan kesehatan kerja;

b. tidak melaksanakan salah satu prinsip SMK3; dan

c.  terdapat temuan minor untuk satu kriteria Audit SMK3 di beberapa lokasi.

(2) Tidak melaksanakan salah satu prinsip SMK3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuktikan apabila terdapat salah satu kriteria yang berkesinambungan yang tidak dilaksanakan.

(3) Temuan minor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibuktikan apabila terdapat 3 (tiga) temuan lokasi dengan kriteria minor.

(4) Penilaian   terhadap   kriteria   Audit   SMK3   dengan   kategori   mayor sebagaimana dimaksud ayat (1),  harus  ditindaklanjuti dengan tindakan koreksi paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.

Pasal 28

Penilaian terhadap kriteria Audit SMK3 dengan kategori minor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c ditetapkan terhadap ketidakkonsistenan dalam pemenuhan persyaratan peraturan perundang-undangan, standar, pedoman, dan acuan lainnya.

Pasal 29

(1) Dalam hal terdapat perbedaan interpretasi penilaian kriteria Audit SMK3 antara perusahaan dengan Lembaga Audit SMK3 maka para pihak yang tidak menerima hasil Audit SMK3 dapat mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal.

(2) Direktur   Jenderal   melakukan   pemeriksaan   dokumen   dan   verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

(3) Direktur Jenderal menetapkan keputusan hasil Audit SMK3 dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja.

Pasal 30

(1) Tingkat pencapaian penerapan SMK3 bagi setiap perusahaan yang telah melakukan penilaian penerapan SMK3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal

20 ayat (1) meliputi:

a. tingkat   penilaian   penerapan   kurang,   apabila   tingkat   pencapaian penerapan sebesar 0 – 59%;

b. tingkat penilaian penerapan baik, apabila tingkat pencapaian penerapan sebesar 60 – 84%;

c. tingkat  penilaian  penerapan  memuaskan, apabila tingkat pencapaian penerapan sebesar 85%-100%.

(2) Dalam hal perusahaan telah mencapai tingkat penilaian penerapan kurang sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  huruf a, maka Direktur Jenderal dapat melakukan:

a. tindakan hukum pada perusahaan yang wajib Audit Eksternal SMK3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan/atau

b. tindakan pembinaan pada perusahaan yang mengajukan permohonan untuk dilakukan Audit Eksternal SMK3.

(3) Dalam hal perusahaan telah mencapai tingkat penilaian penerapan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b maka Menteri dapat memberikan penghargaan berupa:

a. sertifikat  perak  bagi  perusahaan  tingkat  kategori  awal,  transisi  dan lanjutan; dan

b. bendera perak bagi perusahaan tingkat kategori lanjutan.

(4) Dalam  hal  perusahaan  telah  mencapai  tingkat  penilaian  penerapan memuaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c maka Menteri dapat memberikan penghargaan berupa:

a. sertifikat  emas  bagi  perusahaan  tingkat  kategori  awal,  transisi  dan lanjutan; dan

b. bendera emas bagi perusahaan tingkat kategori lanjutan.

(5) Sertifikat perak dan sertifikat emas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran V Peraturan Menteri ini.

(6) Bendera perak dan bendera emas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (4) huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Menteri ini.

(7) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) memiliki masa berlaku paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 31

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Audit Eksternal SMK3 dibebankan kepada perusahaan yang diaudit.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Audit SMK3 yang dilaksanakan sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu penunjukan Lembaga Audit SMK3, Auditor SMK3, dan penghargaan SMK3.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;

b. Peraturan     Menteri     Tenaga     Kerja     dan     Transmigrasi     Nomor

PER.18/MEN/XI/2008  tentang  Penyelenggara  Audit  Sistem  Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja; dan

c.  Keputusan  Menteri  Tenaga  Kerja   Nomor  KEP.19/MEN/1997  tentang Pelaksanaan Audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Desember 2014

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. HANIF DHAKIRI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 31 Desember 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 2031

Kami Butuh Bantuanmu

JIka ada kesalahan dalam penulisan lainnya silakan hubungi kami

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Yang lainnya