PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2016 TENTANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA APESAWAT TENAGA DAN PRODUKSI

PERATURAN

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 38 TAHUN 2016

TENTANG

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PESAWAT TENAGA DAN PRODUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf m, Pasal 3, dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja perlu mengatur syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja pesawat tenaga dan produksi

b. bahwa dalam rangka melaksanakan kebijakan Pemerintah, perkembangan peraturan perundang- undangan, perkembangan teknologi, dan pemenuhan syarat K3 pesawat tenaga dan produksi, perlu dilakukan penyempurnaan atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.04/MEN/1985 tentang Pesawat Tenaga dan Produksi;

C.    bahwa      berdasarkan      pertimbangan      sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Tenaga dan Produksi;

Mengingat      :  

1.    Undang-Undang    Nomor    3    Tahun    1951    tentang Pernyataan Berlakunya   Undang-Undang   Pengawasan Perburuhan  Tahun   1948   Nomor   23   dari   Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4);

2.    Undang-Undang    Nomor    1    Tahun    1970    tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1918);

3.    Undang-Undang    Nomor    13    Tahun    2003    tentang Ketenagakerjaan  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

4.    Undang-Undang    Nomor    21    Tahun    2003    tentang Pengesahan ILO Convention No. 81 Concerning Labour Inspection in Industry and Commerce (Konvensi ILO No. 81  mengenai  Pengawasan  Ketenagakerjaan  Dalam Industri dan Perdagangan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4309);

5.    Peraturan  Pemerintah  Nomor  50  Tahun  2012  tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran                    Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2012 Nomor   100,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik Indonesia Nomor 5309);

6.    Peraturan  Presiden  Nomor  21  Tahun  2000  tentang Pengawasan Ketenagakerjaan;

7.    Peraturan  Presiden  Nomor  18  Tahun  2015  tentang Kementerian    Ketenagakerjaan    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);

8.    Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);

9.    Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan  Nomor  33  Tahun2016  tentang  Tata  Cara  Pengawasan  Ketenagakerjaan (Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2016 Nomor 1753);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan   :  PERATURAN    MENTERI    KETENAGAKERJAAN    TENTANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PESAWAT TENAGA DAN PRODUKSI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.    Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja  yang  selanjutnya disingkat K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan Tenaga Kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

2.    Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis K3 Pesawat Tenaga dan Produksi yang   selanjutnya   disebut   Pengawas Ketenagakerjaan        Spesialis adalah Pengawas Ketenagakerjaan  yang  memiliki  keahlian  di  bidang  K3 Pesawat Tenaga Dan Produksi yang ditunjuk oleh Menteri untuk melakukan pengujian norma ketenagakerjaan sesuai peraturan perundang-undangan.

3.    Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang PesawatTenaga dan Produksi yang selanjutnya disebut Ahli K3 Bidang  Pesawat  Tenaga  dan  Produksi  adalah  tenaga teknis yang berkeahlian khusus dari luar instansi yang membidangi ketenagakerjaan yang ditunjuk oleh Menteri untuk mengawasi ditaatinya peraturan perundang- undangan  ketenagakerjaan  di  bidang  Pesawat  Tenaga Dan Produksi.

4.    Pengurus adalah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung    sesuatu    Tempat    Kerja    atau bagiannya yang berdiri sendiri.

5.    Pengusaha adalah:

a.     orang   perseorangan,   persekutuan,   atau   badan hukum yang menjalankan suatu Perusahaan milik sendiri;

b.    orang   perseorangan,   persekutuan,   atau   badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan Perusahaan bukan miliknya;

c.     orang   perseorangan,   persekutuan,   atau   badan hukum     yang    berada    di    Indonesia    mewakili Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam      huruf a     dan   b   yang   berkedudukan   di   luar   wilayah Indonesia.

6.    Tenaga   Kerja   adalah   setiap   orang   yang   mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

7.    Tempat   Kerja   adalah   tiap   ruangan   atau   lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap di mana Tenaga Kerja bekerja, atau yang sering dimasuki Tenaga Kerja untuk  keperluan  suatu  usaha  dan  di  mana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.

8.    Pesawat Tenaga dan Produksi adalah pesawat atau alat yang tetap atau berpindah-pindah yang dipakai atau dipasang untuk   membangkitkan   atau   memindahkan daya atau tenaga, mengolah, membuat bahan, barang, produk teknis, dan komponen alat produksi yang dapat menimbulkan bahaya kecelakaan.

9.    Alat Pengaman adalah alat perlengkapan yang dipasang permanen  pada  Pesawat  Tenaga  dan  Produksi  guna menjamin pemakaian pesawat tersebut dapat bekerja dengan aman.

10.  Alat   Perlindungan   adalah   alat   perlengkapan   yang dipasang pada Pesawat Tenaga dan Produksi yangberfungsi   untuk   melindungi   Tenaga   Kerja   terhadap kecelakaan yang ditimbulkan.

11.  Alat  Pelindung  Diri  yang  selanjutnya  disingkat  APD adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang    yang    fungsinya    mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di Tempat Kerja.

12. Direktur  Jenderal  adalah  Direktur  Jenderal  yang membidangi Pengawasan Ketenagakerjaan.

13.  Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.

Pasal 2

(1)   Pengurus dan/atau Pengusaha wajib menerapkan syarat- syarat K3 Pesawat Tenaga dan Produksi.

(2)   Syarat-syarat K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai    dengan    ketentuan    peraturan perundang-undangan dan/atau standar yang berlaku.

Pasal 3

Pelaksanaan syarat-syarat K3 Pesawat Tenaga dan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan:

a.     melindungi K3 Tenaga Kerja dan orang lain yang berada di Tempat Kerja dari potensi bahaya Pesawat Tenaga dan Produksi;

b.    menjamin dan memastikan Pesawat Tenaga dan Produksi yang aman, dan memberikan keselamatan dalam pengoperasian; dan

c.     menciptakan Tempat Kerja yang aman dan sehat untuk meningkatkan produktivitas.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

(1)   Pelaksanaan   syarat-syarat   K3   Pesawat   Tenaga   dan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi kegiatan perencanaan, pembuatan, pemasangan atau perakitan, pemakaian atau pengoperasian, pemeliharaan, perbaikan,  perubahan  atau  modifikasi,  serta pemeriksaan dan pengujian.

(2)   Pesawat Tenaga dan Produksi meliputi:

a.    penggerak mula;

b.    mesin perkakas dan produksi;

c.    transmisi tenaga mekanik; dan

d.    tanur (furnace).

BAB III

SYARAT-SYARAT KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PESAWAT TENAGA DAN PRODUKSI

Pasal 5

(1)   Syarat-syarat K3 perencanaan dan pembuatan Pesawat Tenaga  dan  Produksi  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:

a.     pembuatan  gambar  konstruksi/instalasi  dan  cara kerjanya;

b.    perhitungan kekuatan konstruksi;

c.     pemilihan dan penentuan bahan pada bagian utama harus memiliki  tanda  hasil  pengujian  dan/atau sertifikat bahan yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang; dan

d.    pembuatan  gambar  konstruksi  Alat  Perlindungan dan cara kerjanya.

(2)   Syarat-syarat   K3   pemasangan   atau   perakitan   dan pemakaian Pesawat Tenaga dan Produksi sebagaimana dimaksud    dalam  Pasal  4  ayat  (1)  selain  memenuhi persyaratan pada ayat (1) juga harus memenuhi:

a.    pembuatan gambar konstruksi fondasi;

b.    perhitungan kekuatan konstruksi fondasi.

(3)   Syarat-syarat K3 perbaikan, perubahan atau modifikasi Pesawat Tenaga dan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:

a.    pembuatan  gambar  rencana  pebaikan,  perubahan atau modifikasi;

b.    perhitungan kekuatan konstruksi;

c.     pemilihan dan penentuan bahan pada bagian utama harus memiliki  tanda  hasil  pengujian  dan/atau sertifikat bahan yang yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang;

d.    pembuatan  gambar konstruksi  Alat  Perlindungan dan cara kerjanya;

e.     pembuatan gambar rencana perubahan konstruksi fondasi; dan

f.     perhitungan kekuatan konstruksi fondasi.

(4)   Pemakaian  atau  pengoperasian  Pesawat  Tenaga  dan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus dilakukan                     pemeriksaan dan pengujian sebelum digunakan serta dilakukan pemeliharaan secara berkala.

Pasal 6

Pembuatan  Pesawat  Tenaga  dan  Produksi  harus menggunakan  bagian,  komponen,  atau  bahan  yang mempunyai sertifikat bahan yang diterbitkan oleh   lembaga yang berwenang.

Pasal 7

(1)   Pesawat Tenaga dan Produksi harus dilengkapi dengan tombol penggerak dan penghenti.

(2)   Penandaan tombol penggerak dan penghenti untuk mesin di Tempat Kerja harus seragam.

Pasal 8

(1)   Pesawat  Tenaga  dan  Produksi  harus  dilengkapi  Alat Pengaman.

(2)   Semua bagian yang bergerak dan berbahaya dari Pesawat Tenaga dan Produksi harus dilengkapi Alat Perlindungan.

(3)   Alat  Pengaman  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) harus  sesuai  dengan  jenis,  tipe/model,  dan  kapasitas Pesawat Tenaga dan Produksi.

(4)   Alat Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

harus dapat:

a.    melindungi dari tindakan pengoperasian yang salah;

b.    mencegah pendekatan terhadap bagian atau daerah yang berbahaya selama beroperasi;

c.    memperlancar proses produksi; dan

d.    berfungsi   secara   otomatis   dan   sesuai   dengan pengoperasian Pesawat Tenaga dan Produksi.

Pasal 9

Alat Pengaman atau Alat Perlindungan dari pesawat atau mesin yang sedang beroperasi, dilarang dipindahkan, diubah, atau digunakan untuk tujuan lain.

Pasal 10

Roda  gigi  yang  terbuka  pada  pesawat  atau  mesin  yang bergerak harus diberi Alat Perlindungan:

a.    untuk putaran cepat dengan menutup keseluruhan; atau b.    untuk putaran lambat pada titik pertemuan roda gigi.

Pasal 11

(1)   Titik operasi dari Pesawat Tenaga dan Produksi harus diberi Alat Perlindungan.

(2)   Apabila titik operasi harus dapat dilihat, maka digunakan Alat Perlindungan yang tembus cahaya atau transparan yang memenuhi syarat.

Pasal 12

(1)   Pemasangan   Pesawat   Tenaga   dan   Produksi   harus dipasang di atas fondasi dan  konstruksi yang kuat.

(2)   Jarak pemasangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus cukup lebar dan bebas sehingga tidak membahayakan lalu lintas barang dan orang.

Pasal 13

Semua sekrup, penyetel, kunci, nipel pada bagian yang bergerak  ditempatkan  terbenam  atau  diberi  Alat Perlindungan.

Pasal 14

Tempat Kerja yang mengandung uap, gas, asap, yang mengganggu atau berbahaya harus dilengkapi dengan alat penghisap.

Pasal 15

(2) Pesawat    Tenaga    dan    Produksi    harus    dilakukan pembumian                        sesuai     dengan     ketentuan     peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Mesin yang digerakkan dengan tenaga manusia tidak boleh digerakan dengan motor penggerak.

Pasal 18

Mesin yang tetap berputar atau bergerak setelah sumber tenaganya diputus harus diberi perlengkapan pengunci atau rem yang efektif dan dapat bekerja secara otomatis.

Pasal 19

Pada  mesin  yang  dioperasikan  oleh  kaki  dengan menggunakan pedal harus dilengkapi dengan alat pengunci otomatis dan alat pelindung.

Pasal 20

Pekerjaan yang menimbulkan serbuk, serpih, debu, gas, dan bunga api harus dipasang Alat Pengaman dan Alat Perlindungan.

Pasal 21

(1)   Sebelum     mesin     dioperasikan,     harus     dilakukan pemeriksaan oleh operator untuk menjamin keselamatan.

(2)   Mesin   yang   sedang   beroperasi   harus   selalu   dalam pengawasan operator.

Pasal 22

Operator  dilarang  meninggalkan  Tempat  Kerja  pada  waktu

Pesawat Tenaga dan Produksi sedang beroperasi.

Pasal 23

Pada mesin yang berbahaya cara pengisiannya harus dilakukan  dengan  cara  pengisian  mekanis  atau  disediakan alat pengisi yang aman.

Pasal 24

Pekerjaan menggiling dan menumbuk bahan yang mengeluarkan debu dan dapat meledak harus dilakukan dengan peralatan penangkap debu untuk mencegah terjadi peledakan.

Pasal 25

Pelumasan dan  pembersihan Pesawat Tenaga dan Produksi harus dilaksanakan dalam keadaan tidak beroperasi.

Pasal 26

Pesawat  Tenaga  dan  Produksi  dilarang  dicuci  atau dibersihkan dengan cairan yang mudah terbakar atau bahan beracun.

Pasal 27

(1)   Pada   Pesawat   Tenaga   dan   Produksi   yang   sedang diperbaiki, tenaga penggerak harus dimatikan dan alat pengontrol        harus  segera  dikunci  serta  diberi  tanda larangan pengoperasian.

(2)   Kunci  dan tanda  larangan  pengoperasian sebagaimana dimaksud                  pada  ayat  (1)  tidak  boleh  dilepas  sampai kegiatan perbaikan selesai dan dinyatakan aman untuk beroperasi.

Pasal 28

(1)   Alat pengendali Pesawat Tenaga dan Produksi dibuat dan dipasang sehingga mudah dicapai dan aman.

(2)   Tempat  operator  mesin  harus  cukup  luas, aman, dan mudah dicapai.

BAB IV PENGGERAK MULA

Pasal 29

(1)   Penggerak mula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat     (2)   huruf   a   merupakan   suatu   pesawat   yang mengubah suatu bentuk energi menjadi tenaga mekanik dan digunakan untuk menggerakan pesawat atau mesin.

(2)   Pengggerak Mula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi motor bakar, turbin, kincir angin, atau motor penggerak lainnya.

Pasal 30

Penggerak Mula harus dipasang dengan fondasi yang terpisah dari bangunan Tempat Kerja.

Pasal 31

Daya yang dihasilkan Penggerak Mula tidak boleh melebihi kapasitas.

Pasal 32

(1)   Penggerak    Mula    jenis    motor    bakar    yang    cara pengoperasian  awal  dengan  tenaga  kempa  atau  angin yang ditampung   di   dalam   bejana   tekanan,   bejana tekanan harus  dalam  kondisi  aman  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)   Bejana  tekanan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dilarang diisi dengan oksigen murni atau penggunaan oksigen murni untuk menggerakkan secara langsung Penggerak Mula.

Pasal 33

Roda gaya dan bagian-bagian yang bergerak dari Penggerak

Mula harus dilengkapi dengan Alat Perlindungan.

Pasal 34

(1)   Semua  Penggerak  Mula  harus  dilengkapi  dengan  alat pengatur atau regulator.

(2)   Alat  pengatur  atau  regulator harus  dilengkapi  dengan alat penghenti otomatis untuk menghentikan penggeraknya apabila regulator tidak dapat berfungsi.

asal 35

Alat pembatas kecepatan dan penghenti darurat harus dilengkapi dengan sakelar jarak jauh sehingga dalam keadaan darurat dapat dihentikan dari tempat yang aman.

Pasal 36

Untuk Penggerak Mula yang memiliki cerobong, cerobong harus dapat menjamin pembuangan gas buang secara sempurna, aman, dan tidak menyebabkan pencemaran.

Pasal 37

Untuk Penggerak Mula yang menggunakan sistem pengendali, sistem pengendali harus dapat memberikan informasi pengoperasian dari Penggerak Mula secara langsung dan akurat.

BAB V

MESIN PERKAKAS DAN PRODUKSI

Pasal 38

(1)   Mesin  perkakas  dan  produksi  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b merupakan pesawat atau alat untuk    membuat,    menyiapkan,    membentuk, memotong, mengepres, menarik, menempa, menghancur, menggiling, menumbuk, merakit, dan/atau memproduksi barang, bahan, dan produk teknis.

(2)   Mesin  perkakas  dan  produksi  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) meliputi mesin-mesin konvensional dan berbasis komputer kontrol numerik (CNC) antara lain mesin asah, mesin poles dan pelicin, mesin tuang dan cetak, mesin  tempa  dan  pres,  mesin  pon,     mesin penghancur, penggiling dan penumbuk (crusher machine), mesin bor,    mesin    frais,    mesin    bubut,    mesin gunting/potong plat, mesin rol dan tekuk plat, mesin potong dan belah kayu, mesin ayak dan mesin pemisah, mesin penyaring pasir, mesin pintal dan mesin tenun, mesin jahit, mesin pengisi, mesin pengungkit, mesin perapat tutup, mesin pengampuh kaleng, mesin penutup botol, mesin pak dan pembungkus, serta mesin lain yang sejenis.

Pasal 39

Konstruksi mesin perkakas dan produksi konvensional maupun berbasis komputer kontrol numerik harus kuat dan aman.

Pasal 40

(1)   Mesin  asah,    mesin  poles,  dan  mesin  pelicin  harus dilengkapi dengan tutup atau kap pelindung dan penghisap.

(2)   Mesin   asah,   mesin   poles,   dan   mesin   pelicin   yang menggunakan cairan pendingin, kap pelindung harus dirancang agar pembuangan cairan pendingin tetap baik.

Pasal 41

(1)   Mesin tempa, mesin pres, dan mesin pon jika pengisian benda kerja menggunakan sistem manual, mekanik, dan/atau elektrik harus dilengkapi penghenti darurat.

(2)   Pengisian benda kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan alat bantu untuk memastikan anggota badan tidak masuk ke daerah operasi.

(3)   Pengoperasian secara mekanik atau elektrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat beroperasi ketika anggota badan tidak berada pada daerah operasi.

Pasal 42

Mesin tempa, mesin pres, dan mesin pon yang dioperasikan dengan sistem pnumatik dan hidrolik harus dilengkapi katup pengatur tekanan, katup pengontrol, katup pelepas yang bekerja secara otomatis, dan penunjuk tekanan yang dapat dilihat secara jelas.

Pasal 43

(1)   Roda asah harus dipasang di antara dua flensa.

(2)   Tebal dan diameter kedua flensa untuk roda asah harus sama dan apabila diikat permukaan flensa tidak menyentuh roda asah.

(3)   Diameter   flensa   tidak   boleh   kurang   dari   sepertiga diameter roda asah.

Pasal 44

Roda asah yang berdiameter lebih dari 50 mm (lima puluh milimeter) harus dilengkapi dengan Alat Perlindungan yang kuat dan aman.

Pasal 45

Roda asah yang dipasang di atas meja atau lantai kerja, celah tutup  atau  kap  pelindung  harus  menunjukan  permukaan roda  maximum  90  0C  (sembilan  puluh  derajat  celcius) dihitung pada proyeksi bidang tegak lurus horizontal 65 0C (enam puluh lima derajat celcius) ke atas dan maximum 25 0C(dua puluh lima derajat celcius) ke bawah dari permukaan bidang horizontal.

Pasal 46

(1)   Poros roda asah harus dibuat dari baja atau bahan lain yang setara.

(2)   Ukuran  minimum  diameter  poros  roda  asah    dengan kecepatan sampai 35 m/det (tiga puluh lima meter per detik) atau 7.000 feet/menit (tujuh ribu kaki per menit) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(3)   Ukuran diameter poros roda asah untuk kecepatan lebih dari  35  m/det  (tiga  puluh  lima  meter  per  detik)  atau7.000 feet/menit (tujuh ribu kaki per menit) harus dilakukan perhitungan dengan memperhatikan bentuk mesin,   jenis  bantalan  dan  kualitas  bahan  serta  cara kerja.

Pasal 47

(1)   Penahan benda kerja pada roda asah harus memenuhi persyaratan:

a.    dikonstruksi cukup kuat menahan benda kerja;

b.    dibentuk sesuai dengan bentuk roda asah; dan

c.     dipasang   dengan   aman   dalam   posisi   sedekat mungkin pada roda asah dengan jarak celah tidak boleh lebih dari 3 mm (tiga millimeter).

(2)   Pemasangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak   boleh   dilakukan   ketika   roda   asah   sedang beroperasi.

Pasal 48

(1)   Roda asah dioperasikan dan diuji kecepatannya sesuai tabel sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

(2)   Kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tertulis pada pelat nama mesin.

(3)   Alat  penyetel  atau  pengatur  yang  digunakan  untuk mengatur kecepatan motor harus dilengkapi dengan alat pengunci atau alat pengontrol.

Pasal 49

(1)   Mesin  tuang  cairan  logam  yang  berkapasitas  sampai dengan 900 kg (sembilan ratus kilogram) dapat menggunakan tuas atau transmisi roda gigi.

(2)   Mesin tuang cairan logam dengan kapasitas di atas 900 kg (sembilan   ratus   kilogram)   harus   menggunakan transmisi roda gigi.

(3)   Tuas   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   harus dilengkapi dengan kunci pengaman yang dapat disetel secara manual.

(4)   Transmisi roda gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilengkapi dengan kunci atau rem pengaman otomatis.

(5)   Kecepatan  angkat  mekanis  pada  mesin  tuang  cairan logam harus stabil sesuai dengan kecepatan yang telah ditentukan.

Pasal 50

Peralatan tuang, alur miring, atau platform angkat dari mesin centrifugal horizontal yang berbentuk pipa atau bentuk lain yang  berlubang  silindris,  harus  ditutup  dengan  pengaman yang memenuhi syarat.

Pasal 51

Selang atau pipa pnumatik dan/atau hidrolik harus diberi Alat Perlindungan.

Pasal 52

Alat pembersih kerak dan alat pelumas pada mesin tempa harus dilengkapi dengan tuas pengaman yang cukup panjang.

Pasal 53

Mesin  tempa  yang  sedang  tidak  dioperasikan,   palu  tempa harus terletak pada bantalan pengganjal.

Pasal 54

(1)   Penggantian,   penyetelan,  atau  perbaikan  kepala  palu mesin tempa, harus diganjal sehingga mampu menerima beban sebesar berat palu tempa ditambah gaya dorong.

(2)   Pengganjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a.     sebuah balok kayu yang kuat yang tiap ujungnya dibalut dengan logam dan pada sisinya dilengkapi dengan sebuah pemegang;

b.    sebuah pipa logam yang setiap ujungnya dilengkapi dengan flensa; atau

c.     bahan   lain   yang   kedua   ujungnya   mempunyai permukaan datar.

Pasal 55

Bagian yang berputar atau bergerak maju mundur pada sisi mesin pres atau stempel yang ditempatkan pada jarak paling tinggi 2,6 m (dua koma enam meter) dari lantai atau permukaan kerja, harus ditutup dengan Alat Perlindungan.

Pasal 56

Mesin  pon  otomatis,  semi  otomatis,  atau  pengisian  benda kerja secara mekanik seperti pengisi jenis putar, pengisi jenis serong,  corong  pengisi  dan  rol  otomatis  dan  jalur  pengisi harus dilengkapi dengan:

a.     perlindungan  tetap  dengan  tinggi  celah  atau  lubang pemasukan benda kerja tidak lebih dari 6 mm (enam milimeter); dan

b.    dengan membatasi gerak langkah stempel sehingga celah titik operasi tidak lebih 6 mm (enam milimeter).

Pasal 57

(1)   Alat Perlindungan pada mesin pon harus:

a.    menutup daerah operasi dengan baik; dan

b.    terbuat dari bahan yang kuat, tembus cahaya, atau transparan dan tidak menyebabkan kelelahan mata operator.

(2)   Mesin pon jenis pengisian benda kerja secara manual harus  dilengkapi  dengan  Alat  Perlindungan pengendali interlok sensor yang menutup secara keseluruhan daerah operasi dan pada pintu pemasukannya harus:

a.     dapat dibuka hanya ketika stempel sedang berhenti bekerja;

b.    dapat menutup sebelum stempel bergerak;

c.    diinterlok dikendalikan langsung pada kopling; dan

d.     mempunyai  alat  tambahan  yang  terpisah  untuk menahan pintu pemasukan supaya tetap tertutup ketika stempel sedang bergerak.

Pasal 58

(1)   Mesin penghancur, penggiling, dan penumbuk (crusher machine) harus memiliki:

a.    alat pengumpul atau penghisap debu;

b.    alat  bantu  penempatan  benda  kerja  menuju  titik operasi; dan

c.     Alat Perlindungan sebagai penutup atau penghalang yang dipasang pada corong pengisi.

(2)   Mesin   penghancur,    penggiling,    dan   penumbuk  yang digerakkan   dengan  transmisi  sabuk,  harus  memiliki sabuk penggeser yang dapat menghentikan mesin.

(3)   Mesin  penghancur,   penggiling,   dan  penumbuk  (crusher machine) yang digerakan dengan motor penggerak jenis motor       listrik   harus   memiliki   alat   penghenti   motor penggerak.

(4)   Sabuk penggeser sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan motor penggerak jenis motor listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan:

a.    dapat menghentikan mesin dalam keadaan darurat; dan

b.    tidak dapat dijalankan lagi sampai sabuk penggeser dilepas  atau   alat   penghenti   motor   penggerak dinonaktifkan.

Pasal 59

(1)   Bangunan  ruang  untuk  menggiling  atau  menumbuk bahan  kering  yang mudah  menyala  harus dibuat dari bahan yang tidak mudah terbakar.

(2)   Bagian  mesin  penggiling  atau  mesin  penumbuk harus terbuat dari bahan perunggu, brons, atau bahan lainnya yang tidak mudah mengeluarkan bunga api.

Pasal 60

(1)   Bahan yang mudah terbakar yang akan dimasukkan ke tempat penggilingan atau penumbukan harus dilakukan pemisahan                     melalui   alat   pemisah   magnetis   untuk menjamin tidak terdapat paku,  kawat, atau benda yang mengandung besi atau logam.

(2)   Alat pemisah magnetis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan alat pengunci atau suatu alarm  yang  bekerja  otomatis  bila  terdapat  besi  atau logam dan menghentikan aliran bahan.

Pasal 61

Pipa penyalur mesin penggiling atau penumbuk bahan yang mudah  terbakar  harus  dilengkapi  dengan  alat  penghenti untuk menghindari berbaliknya bahan ke pipa utama atau konveyor.

Pasal 62

(1)   Mesin    penghancur    atau    mesin    penggiling    yang menggunakan rol harus dilengkapi dengan Alat Perlindungan dan corong pengisi  benda kerja yang menjamin tangan operator tidak dapat menyentuh rol.

(2)   Dalam hal penghancuran dan penggilingan menimbulkan debu, uap beracun, atau bau yang menyengat dari bahan yang  sedang  diolah,  alat  pembuang  harus  dilengkapi dengan alat penghisap.

Pasal 63

Mesin  bor,  mesin  frais,  dan  mesin  bubut  harus  memiliki ruang bebas paling sedikit 60 cm (enam puluh sentimeter) dari mesin atau ujung langkah gerak maju mundur.

Pasal 64

Mesin bor, mesin frais, dan mesin bubut harus dilengkapi dengan cairan pendingin benda kerja.

Pasal 65

Mesin potong yang digerakkan dengan motor penggerak harus dilengkapi   dengan   alat   penghenti   pisau   potong   secara otomatis dan Alat Perlindungan untuk memastikan anggota badan tidak masuk ke titik operasi.

Pasal 66

Mesin potong dengan memakai pedal kaki,  maka pedal kaki tersebut harus dilengkapi dengan Alat Perlindungan yang dipasang mengurung pedal tersebut dan kuat menahan beban atau benda yang jatuh padanya.

Pasal 67

(1)   Mesin rol harus dilengkapi dengan:

a.     alat  pemutus  arus  atau  pemutar  balik  rol  yang mudah dijangkau dengan tangan atau kaki operator; dan

b.    Alat Perlindungan yang dapat diatur secara manual atau otomatis dan dipasang pada sisi titik operasi rol yang arah putarannya ke dalam.

(2)   Dilarang membersihkan rol tanpa terlebih dahulu:

a.    menghentikan mesin; dan

b.    memutus  arus,  kecuali  pada  mesin  besar  yang didapat diputar   dengan   tangan   dan   dilengkapi dengan alat pemutar gerakan (slow motion control).

(3)   Sebelum   mengganti   rol,   menyetel,   atau   melakukan perbaikan pada mesin rol, semua sakelar atau katub penggontrol mesin harus dikunci.

Pasal 68

Mesin tekuk plat harus dilengkapi dengan:

a.     alat pemutus arus yang mudah dijangkau dengan tangan atau kaki operator; dan

b.    Alat Perlindungan yang dapat diatur secara manual atau otomatis dan dipasang pada sisi titik operasi rol yang arah putarannya ke dalam.

Pasal 69

(1)   Mesin potong dan belah kayu yang menggunakan pisau gergaji bundar/lingkar atau pisau gergaji pita harus dilindungi dengan Alat Perlindungan berbentuk perisai dengan tinggi tidak kurang dari 1,2 m (satu koma dua meter) terbuat dari:

a.    besi atau baja yang tebalnya tidak kurang dari 6 mm (enam mili meter);

b.    papan kayu yang tebalnya tidak kurang dari 5 cm (lima sentimeter);

c.    beton  bertulang  yang  tebalnya  tidak  kurang  dari 20 cm (dua puluh sentimeter); atau

d.    bahan lain yang kuat dan aman.

(2)   Mesin  potong  dan  belah  kayu  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:

a.     tuas, tombol tekan, sakelar, katub, atau alat lain untuk menghentikan gergaji dalam keadaan darurat; dan

b.    alat untuk mengunci semua pengontrol secara aman dalam posisi berhenti beroperasi.

Pasal 70

(1)   Mesin potong dan belah kayu yang pengisian benda kerja dengan konveyor atau corong pengisi harus dilengkapi pagar  perlindungan    dengan    perlindungan    pinggir (toeboard).

(2)   Kecepatan  pemotong  dari  gergaji  kayu  harus  sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilakukan.

(3)   Gigi gergaji kayu harus sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilakukan.

(4)   Pisau  gergaji  bundar/lingkar  atau  pisau  gergaji  pita harus dipelihara dalam keadaan baik, tidak retak, dan diasah secara sempurna.

Pasal 71

Lantai atau bangunan tempat mesin potong dan belah kayu harus bebas dari serbuk, potongan kayu, dan limbah kayu lainnya.

Pasal 72

Penggergajian kayu gelondong harus dilengkapi dengan alat bantu penempatan benda kerja menuju titik operasi.

Pasal 73

(1)   Pisau  gergaji  jenis  bundar/lingkar  pada  mesin  belah untuk kulit, kertas, karet, tekstil, atau bahan lainnya, harus dilengkapi dengan Alat Perlindungan yang menutupi sisi pisau dan dapat:

a.     menyetel  sendiri  secara  otomatis  sesuai  dengan tebalnya bahan; atau

b.    secara  tetap  atau  disetel  dengan  tangan sehingga ruang antara dasar pelindung dengan bahan tidak akan melebihi 10 mm (sepuluh milimeter).

(2)   Bagian pisau gergaji jenis bundar/lingkar di bawah meja atau kuda-kuda dari mesin belah harus diberi tutup perlindungan.

Pasal 74

Mesin pengayak dan mesin pemisah, mesin penyaring pasir, atau mesin lain yang sejenis harus memiliki pintu mesin dengan sistem interlok untuk menghindarkan pintu terbuka ketika mesin sedang beroperasi.

Pasal 75

(1)   Mesin pemisah dan mesin pengering sentrifugal harus dilengkapi dengan:

a.     tutup dari logam, tebal tidak kurang dari 1 mm atau bahan lain yang mempunyai kekuatan sama;

b.    sistem   interlok   untuk   menghindarkan   penutup terbuka ketika drum atau keranjang putar sedang bergerak; dan

c.    bibir drum atau keranjang harus dibuat aman.

(3)   Kecepatan motor penggerak mesin pemisah dan mesin pengering sentrifugal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus tertulis pada plat nama mesin.

Pasal 76

(1)   Mesin  pemisah  yang  digunakan  dalam  pencucian  dan pencelupan  untuk  memisahkan  cairan  yang  menguap dan mudah terbakar dari bahan-bahan tekstil harus:

a.     dilengkapi  tutup  bibir  yang  terbuat  dari  bahan logam pada drum atau keranjangnya.

b.    dilengkapi   dengan   pipa   pembuang   ke   tangki pemindah dengan menggunakan klep balik;

c.    dilakukan pengurasan; dan

d.    memiliki  bantalan  putar  yang  dirancang  untuk menghindarkan pemanasan yang berlebihan.

(2)   Perlengkapan dan instalasi listrik pada mesin pemisah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus kedap air dan tahan api.

Pasal 77

Mesin penyaring pasir dalam kilang pengecoran harus:

a.     ditutup     rapat     dan     dilengkapi     dengan     tempat penampungan hasil penyaringan yang kuat dan aman;

dilengkapi Alat Perlindungan gerakan penyaring yang ditempatkan  pada  jarak  tidak  kurang  50  cm  dari  arah gerakan;

b.    dilengkapi tuas pemindah sabuk bila mesin digerakkan dengan transmisi sabuk dan sakelar pengontrol mesin bila mesin digerakkan dengan motor penggerak listrik yang mudah dijangkau oleh operator;dan

c.     dilengkapi  katup  pengatur  tekanan,  katup  pengontrol, katup pelepas yang bekerja secara otomatis, dan penunjuk tekanan yang dapat dilihat secara jelas bila mesin  penyaring  digerakkan  dengan  sistem pnumatik atau hidrolik.

Pasal 78

(1)   Mesin pintal dan mesin tenun yang digerakkan dengan transmisi roda gigi harus dilengkapi Alat Perlindungan.

(2)   Roda mesin pintal dan mesin tenun harus diberi Alat Perlindungan jala kawat yang kuat dan aman pada kedua sisinya.

(3)   Mesin pintal dan mesin tenun yang dipergunakan untuk mengolah serabut   asbes   atau   benang   kaca   harus dilengkapi                   dengan   penghisap   debu   sesuai   dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4)   Membersihkan bagian yang tidak bergerak pada lantai bawah mesin  pintal  dan  mesin  tenun  hanya  boleh dilakukan apabila mesin dalam keadaan berhenti kecuali mengunakan alat penghisap.

Pasal 79

(1)   Silinder,  beater,  dan  bagian-bagian  yang bergerak dari proses opening, picking, dan carding harus:

a.     ditempatkan  dalam  ruangan  yang  tertutup  bebas debu; dan

b.    dilengkapi dengan alat penghisap debu.

(2)   Pintu-pintu  dari  proses  opening,  picking,  dan  carding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan Alat Pengaman interlok.

(3)   Rol   pengisi   pada   proses   opening,   picking,   carding sebagaimana dimaksud pada ayat (1)   harus dilengkapi dengan tutup perlindungan yang kuat dan aman untuk menghindarkan      pekerja  tersentuh  rol  ketika  mengisi bahan.

Pasal 80

Bagian yang bergerak dari mesin jahit harus ditutup seluruhnya kecuali bagian yang terbuka untuk menjahit.

Pasal 81

(1)   Mesin pengisi dan penutup botol dengan tekanan, tempat pengisiannya harus dilengkapi alat pelindung setinggi botol ditambah   100   mm   (seratus   milimeter)   yang dipasang menghadap operator.

(2)   Alat Perlindungan pada mesin pengisi dan penutup botol minuman harus terbuat dari:

b.    logam plat dengan ketebalan tidak kurang dari 2,5 mm (dua koma lima milimeter) atau bahan lain yang sama kuat apabila tekanan melebihi 5 kg/cm2 (lima kilogram per sentimeter persegi).

Pasal 82

Pada mesin pengisi kaleng, mesin pengungkit kaleng, mesin perapat tutup kaleng, dan mesin pengampuh kaleng yang otomatis atau semi otomatis, titik operasi harus dilengkapi Alat Perlindungan kecuali celah yang diperlukan untuk keluar dan masuk kaleng.

Pasal 83

Mesin pak dan mesin pembungkus, penempatan pisau potong harus dilengkapi Alat Perlindungan yang kuat dan aman.

BAB VI

TRANSMISI TENAGA MEKANIK

Pasal 84

(1)   Transmisi tenaga mekanik sebagaimana dimaksud dalam Pasal  4  ayat  (2)  huruf  c  merupakan  bagian peralatan mesin yang berfungsi untuk memindahkan daya atau gerakan mekanik dan penggerak mula ke pesawat atau mesin lainnya

(2)   Transmisi tenaga mekanik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi transmisi sabuk, transmisi rantai, dan transmisi roda gigi.

Pasal 85

Ruangan bawah menara atau ruang khusus yang mempunyai poros transmisi sabuk harus:

a.     terkunci selama beroperasi dan dipasang tanda larangan masuk kecuali yang berwenang;

b.    mempunyai tinggi antara lantai dan plafon yang memadai sehingga teknisi K3 bidang Pesawat Tenaga dan Produksi dapat berdiri dan melakukan pekerjaan;dan

c.     tersedia  penerangan  dan  ventilasi  yang  cukup,   lantai yang kering, kuat, dan datar.

Pasal 86

(1)   Transmisi  sabuk  serta  bagian-bagiannya  yang  berada

2,6 m (dua koma enam meter) atau kurang di atas lantai dan dapat tersentuh harus diberi Alat Perlindungan yang menutup   seluruhnya   atau   sebagian   menutup   pada bagian bawah dan memberikan celah tidak lebih dari 15 cm (lima belas sentimeter) di atas lantai.

(2)   Poros-poros  pada  transmisi  sabuk  yang  berada  pada posisi rendah harus diberi Alat Perlindungan dengan penutup yang memberikan celah tidak lebih dari 15 cm (lima belas sentimeter) di atas lantai.

Pasal 87

(1)   Bagian-bagian    transmisi    yang    harus    diberi    Alat

Perlindungan meliputi:

b.    ujung poros transmisi;

c.     kopeling poros yang letaknya 2,6 m (dua koma enam meter) atau kurang di atas permukaan lantai;

d.    transmisi roda gigi dan rantai;dan

e.    transmisi sabuk serta bagian-bagiannya.

(2)   Alat  Perlindungan  ujung  poros  transmisi  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak ikut berputar.

(3)   Alat  Perlindungan  roda  gigi  dan  rantai  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus tertutup sama sekali, kecuali berada pada lokasi yang aman.

(4)   Alat    Perlindungan    transmisi    sabuk    serta    bagian- bagiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang berada 2,6 m (dua koma enam meter)atau kurang di atas      lantai  dan  dapat   tersentuh  harus  diberi  Alat Perlindungan yang menutup seluruhnya atau dengan bagian menutup pada bagian bawah.

Pasal 88

Peregang keseimbangan atau pengatur tegangan pada transmisi sabuk yang menggantung harus dipasang dengan kuat dan terikat dengan aman untuk menjamin keseimbangan atau tegangan transmisi sabuk stabil.

Pasal 89

(1)    Setiap  pemasangan  sabuk  pada  puli  tetap  atau  lepas harus dilengkapi dengan pengungkit atau pelepas sabuk permanen.

(2)    Pengungkit atau pelepas sabuk harus dilengkapi dengan alat pengunci dan dalam keadaan normal harus dalam posisi mati.

Pasal 90

Transmisi sabuk, rantai, dan roda gigi yang dikonstruksi menyatu   dengan   Pesawat   Tenaga   dan   Produksi   dan

merupakan komponen dari Pesawat Tenaga dan Produksi harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

Pasal 91

Pemilihan  dan  penentuan  roda  gigi  harus  berdasarkan jenis, posisi poros transmisi, kapasitas dan daya yang dihasilkan.

Pasal 92

Rumah  transmisi  roda  gigi  harus  dikonstruksi  sesuai dengan  ukuran  dan  jenis  roda  gigi  serta  dapat memudahkan perawatan.

BAB VII TANUR (FURNACE)

Pasal 93

(1)   Tanur (furnace) merupakan pesawat yang bekerja dengan cara pemanasan   dan   digunakan   untuk   mengolah, memperbaiki, atau mengubah sifat logam, barang atau produk teknis.

(2)   Tanur  (furnace)  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) meliputi blast furnace, basic oxygen furnace, electric arc furnace, refractory furnace, tanur pemanas (reheating furnace), kiln, oven dan furnace lain yang sejenis.

Pasal 94

Tanur (furnace) harus dilengkapi:

a.    sistem pendinginan yang efektif;

b.    sistem proteksi terhadap pencemaran lingkungan;

c.     pelataran Tempat Kerja atau jembatan yang sesuai pada semua titik ketinggian untuk dilintasi Tenaga Kerja atau melakukan tugas sehari-hari;

d.    perlengkapan  berupa  tangga  permanen  dengan  bahan tahan api yang kuat dan aman atau alat bantu angkat lainnya.

Pasal 95

Celah  pada  pelataran  Tempat  Kerja  atau  jembatan  yang dibuat dari konstruksi bahan besi harus cukup rapat untuk mencegah jatuhnya benda berat dari celah tersebut.

Pasal 96

Pelataran Tempat Kerja, jembatan, dan tangga pada tanur (furnace) harus dilengkapi dengan pagar perlindungan, pagar perlindungan pinggir (toeboard), dan semua sisi terbukanya diberi penutup pada pertengahan pagarnya.

Pasal 97

(1)   Cerobong    tanur    (furnace)   harus    dapat    menjamin pembuangan gas buang secara sempurna, aman, dan tidak menyebabkan pencemaran.

(2)   Konstruksi cerobong tanur (furnace) harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar.

Pasal 98

Apabila lantai tanur (furnace) dibuat dari pelat, maka pelat tersebut harus kuat dan aman.

Pasal 99

(1)   Pintu  tanur  (furnace)  harus  dilengkapi  dengan  bobot imbang dengan bahan yang tahan terhadap temperatur tinggi.

(2)   Bobot imbang dan kabel harus tertutup pada gerakan seluruh ketinggian perjalanan geraknya.

(3)   Bobot imbang harus diberi perlindungan sehingga tidak membahayakan terhadap Tenaga Kerja.

(4)   Pintu angkat harus dibuat dengan aman sehingga tidak jatuh apabila tenaga geraknya tidak bekerja atau roda penggerak pecah.

Pasal 100 Pipa penyalur gas tanur (furnace) harus dipasang rapat kuat dan dilengkapi dengan:

a.     tingkap   pengaman   penutup   otomatis   yang   segera menutup bahan bakar bila terjadi kegagalan penyaluran gas atau udara atau setiap kegagalan dari penyaluran gas utama atau semburan udara dalam tanur (furnace); dan

b.    pintu pengaman ledakan di dalam tanur (furnace).

Pasal 101

Instalasi pipa penyalur minyak untuk tanur (furnace) yang menggunakan bahan bakar minyak harus dilengkapi dengan alat otomatis untuk menutup aliran minyak apabila tekanan dalam pipa menurun terlalu rendah.

Pasal 102

Semua instalasi tanur (furnace) harus dapat dikendalikan secara sentral dari jarak jauh untuk menghindarkan Tenaga Kerja dari bahaya.

Pasal 103

Sebelum tanur (furnace) dioperasikan harus diperiksa oleh operator  untuk  meyakinkan  ruang  pembakaran,  instalasi tanur (furnace) dan perlengkapannya berfungsi dengan baik.

Pasal 104

Pada saat menyalakan brander pada tanur (furnace), katup penyalur  udara  dan  katup  penyalur  bahan  bakar  harus dibuka  perlahan  untuk  menyalurkan  udara  guna mendapatkan penyalaan yang sempurna dan tidak terjadi bahaya peledakan.

Pasal 105

Pada saat brander tanur (furnace) dinyalakan, Tenaga Kerja dilarang berdiri atau melewati di depan pintu tanur (furnace).

Pasal 106

Tenaga   Kerja   dilarang   untuk   memasuki   ruangan   tanur

(furnace) yang suhunya melebihi 50 oC (lima puluh Celsius),

terkecuali dalam hal darurat dengan melakukan tindakan keselamatan secara khusus.

Pasal 107

Operator dan Tenaga Kerja pada tanur (furnace) harus menggunakan APD yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 108

Operator dilarang meninggalkan tempat pengoperasian dan harus  mengawasi  pipa  penyalur  bahan  bakar secara terus menerus meskipun pipa tersebut telah dilengkapi dengan tingkap pengaman otomatis.

Pasal 109

Tanur (furnace) yang menggunakan sistem pengendali, sistem pengendali harus dapat memberikan informasi pengoperasian dari tanur (furnace) secara langsung dan akurat.

BAB VIII PERSONIL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 110

(1)   Pemasangan  atau  perakitan,  pemeliharaan,  perbaikan, perubahan atau modifikasi Pesawat Tenaga dan Produksi dilakukan oleh teknisi K3 bidang Pesawat Tenaga dan Produksi.

(2)   Pengoperasian Pesawat Tenaga dan Produksi dilakukan oleh operator K3 bidang Pesawat Tenaga dan Produksi.

(3)   Teknisi  dan  operator  K3 bidang Pesawat Tenaga dan Produksi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan ayat (2) harus memiliki kompetensi dan kewenangan sesuai          dengan    ketentuan    peraturan    perundang- undangan.

Pasal 111

(1)   Operator   K3   bidang   Pesawat   Tenaga   dan   Produksi sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal   110   ayat   (2) meliputi:

a.    operator penggerak mula;

b.    operator mesin perkakas dan produksi; dan

c.    operator tanur (furnace).

(2)   Jumlah   kebutuhan   operator   untuk   pengoperasian Pesawat Tenaga dan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

Teknisi K3 Bidang Pesawat Tenaga dan Produksi

Pasal 112

Teknisi  K3  bidang  Pesawat  Tenaga  dan  Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

a.    berpendidikan minimal SLTA atau sederajat;

b.    memiliki pengalaman paling sedikit  3 (tiga) tahun di bidangnya;

c.    berbadan sehat menurut keterangan dokter;

d.    berumur paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun;dan e.    memiliki lisensi K3.

Bagian Ketiga

Operator Penggerak Mula

Pasal 113

(1)   Operator   penggerak   mula   sebagaimana   dimaksud dalam  Pasal  111  huruf  a  meliputi  operator  motor bakar, turbin uap, turbin air, turbin gas, dan kincir angin.

(2)   Operator penggerak mula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan sebagai berikut:

a.    operator kelas II; dan

b.    operator kelas I.

(3)   Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi operator kincir angin.

Pasal 114

(1)   Operator   penggerak   mula   kelas   II   sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan:

a.     berpendidikan  minimal  SLTP/sederajat  dan/atau memiliki pengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun membantu pengoperasian di bidangnya;

b.    berbadan sehat menurut keterangan dokter;

c.    berumur paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun; dan

d.    memiliki lisensi K3.

(2)   Operator    penggerak    mula    kelas    I    sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2) huruf b harus memenuhi persyaratan:

a.     berpendidikan  minimal  SLTA/sederajat  dan/atau memiliki pengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun membantu pengoperasian di bidangnya;

b.    berbadan sehat menurut keterangan dokter;

c.    berumur paling rendah 23 (dua puluh tiga) tahun; dan

d.    memiliki lisensi K3.

(3)   Operator penggerak mula kelas II dapat ditunjuk menjadi operator penggerak mula kelas I apabila memenuhi persyaratan:

a.     memiliki pengalaman   sebagai   operator   sesuai dengan kelasnya paling sedikit 2 (dua) tahun terus menerus; dan

b.    lulus uji operator pengggerak mula sesuai dengan kualifikasinya.

Pasal 115

Operator kincir angin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (3) harus memenuhi persyaratan:

a.     berpendidikan    minimal    SLTP/sederajat    dan/atau memiliki pengalaman paling sedikit 1 (satu) tahun membantu pengoperasian di bidangnya.

b.    berbadan sehat menurut keterangan dokter;

c.    berumur paling rendah 19 (sembilan belas) tahun; dan d.    memiliki lisensi K3.

Bagian  Keempat

Operator Mesin Perkakas dan Produksi

Pasal 116

(1)    Operator  mesin  perkakas  dan  produksi  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf b meliputi operator mesin  mesin  asah,  mesin  poles  dan  pelicin,  mesin tuang dan cetak, mesin tempa dan pres, mesin  pon, mesin penghancur, mesin penggiling dan penumbuk (crusher machine), mesin bor, mesin frais, mesin bubut, mesin gunting/potong plat, mesin rol dan tekuk plat, mesin potong dan belah kayu, mesin ayak dan mesin pemisah,   mesin  penyaring  pasir,  mesin  pintal  dan mesin tenun, mesin jahit, mesin pengisi, pengungkit, perapat tutup,  pengampuh  kaleng,  penutup  botol, mesin pak dan pembungkus, serta mesin lain yang sejenis.

(2)    Operator  mesin  perkakas  dan  produksi  sebagaimana dimaksud    pada   ayat   (1)   diklasifikasikan   sebagai berikut:

a.    operator kelas II; dan

b.    operator kelas I.

Pasal 117

(1)    Operator   mesin   perkakas   dan   produksi   kelas   II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan:

a.     berpendidikan  minimal  SLTP/sederajat  dan/atau memiliki pengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun membantu pengoperasian di bidangnya.

b.    berbadan sehat menurut keterangan dokter;

c.    berumur paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun; dan

d.    memiliki lisensi K3.

(2)    Operator   mesin   perkakas   dan   produksi   kelas   I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2) huruf b, harus memenuhi persyaratan:

a.     berpendidikan  minimal  SLTA/sederajat  dan/atau memiliki pengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun membantu pengoperasian di bidangnya.

b.    berbadan sehat menurut keterangan dokter;

c.    berumur paling rendah 23 (dua puluh tiga) tahun; dan

d.    memiliki lisensi K3.

(3)    Operator mesin perkakas dan produksi kelas II dapat ditingkatkan menjadi operator mesin perkakas produksi kelas I dengan persyaratan:

a.     memiliki   pengalaman   sebagai   operator   sesuai dengan kelasnya paling sedikit 2 (dua) tahun terus menerus; dan

b.    lulus uji operator mesin perkakas sesuai dengan kualifikasinya.

Bagian Kelima

Operator Tanur (Furnace)

Pasal 118

(1)    Operator tanur (furnace) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf c meliputi operator dapur tinggi (blast furnace),  dapur  oksigen  (basic  oxigen  furnace), dapur busur listrik (elektric arc furnace), refactory furnace, dapur pemanas (reheating furnace), kiln dan oven.

(2)    Operator  tanur (furnace) sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) diklasifikasikan sebagai berikut:

a.    operator kelas II; dan b.    operator kelas I.

(3)    Ketentuan sebagaimana dimaksud   pada ayat (2) tidak berlaku bagi operator reheating furnace, kiln, dan oven.

Pasal 119

(1)   Operator tanur (furnace) sebagaimana dimaksud dalam Pasal   118   ayat   (2)   huruf   a   harus   memenuhi persyaratan:

a.     berpendidikan  minimal  SLTP/sederajat  dan/atau memiliki pengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun di bidangnya.

b.    berbadan sehat menurut keterangan dokter;

c.    berumur   paling   rendah   21   (dua   puluh   satu) tahun; dan

d.    memiliki lisensi K3.

(2)   Operator tanur (furnace) sebagaimana dimaksud dalam Pasal   118   ayat   (2)   huruf   b   harus   memenuhi persyaratan:

a.     berpendidikan  minimal  SLTA/sederajat  dan/atau memiliki pengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun di bidangnya.

b.    berbadan sehat menurut keterangan dokter;

c.    berumur paling rendah 23 (dua puluh tiga) tahun; dan

d.    memiliki lisensi K3.

(3)   Operator  tanur  (furnace)  kelas  II  dapat  ditingkatkan menjadi operator tanur (furnace) kelas I dengan persyaratan:

a.     memiliki   pengalaman   sebagai   operator   sesuai dengan kelasnya paling sedikit 2 (dua) tahun terus menerus; dan

b.    lulus  uji  operator  tanur  (furnace)  sesuai  dengan kualifikasinya.

Bagian Keenam

Tata Cara Memperoleh Lisensi K3

Pasal 120

(1)   Untuk memperoleh lisensi K3 operator atau teknisi K3 bidang Pesawat Tenaga dan Produksi, Pengusaha atau Pengurus                  mengajukan  permohonan  tertulis  kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:

a.    fotokopi ijazah terakhir;

b.    surat keterangan berpengalaman kerja membantu operator  atau  teknisi  K3  bidang  Pesawat  Tenaga dan Produksi yang diterbitkan oleh perusahaan;

c.    surat keterangan berbadan sehat dari dokter;

d.    fotokopi Kartu Tanda Penduduk;

e.    fotokopi sertifikat kompetensi; dan

f.     pas photo berwarna 2 x 3 (2 lembar) dan 4 x 6 (2 lembar).

(2)   Permohonan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dilakukan pemeriksaan dokumen oleh Tim.

(3)   Dalam  hal  persyaratan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (2) dinyatakan lengkap, Direktur Jenderal menerbitkan lisensi K3.

Pasal 121

(1)   Lisensi K3 berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan  dapat  diperpanjang  untuk  jangka  waktu  yang sama.

(2)   Permohonan   perpanjangan   sebagaimana   dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pengusaha dan/atau Pengurus       kepada      Direktur      Jenderal      dengan melampirkan           persyaratan    sebagaimana    dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) dan lisensi K3 asli.

(3)   Permohonan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berakhirnya lisensi K3.

Pasal 122

Lisensi K3 hanya berlaku selama operator atau teknisi K3 bidang Pesawat Tenaga dan Produksi yang bersangkutan bekerja di perusahaan yang mengajukan permohonan.

Pasal 123

Dalam hal sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) huruf e dan Pasal 121 ayat (2) belum dapat dilaksanakan, dapat menggunakan surat keterangan telah mengikuti pembinaan K3 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal.

Bagian Ketujuh

Kewenangan Operator dan Teknisi K3 bidang Pesawat

Tenaga dan Produksi

Pasal 124

(1)    Operator    penggerak    mula    kelas    I    sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2) huruf b berwenang:

a.       mengoperasikan  penggerak  mula  sesuai  dengan jenisnya dengan kapasitas lebih dari 214,47 Horse Power (HP); dan

b.    mengawasi  dan  membimbing  kegiatan  operator Kelas II.

(2)   Operator   penggerak   mula   Kelas   II   sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2) huruf a berwenang mengoperasikan penggerak mula sesuai dengan jenis dengan kapasitas sama atau lebih kecil dari 214,47 HP.

(3)   Operator     penggerak     mula     jenis     kincir     angin sebagaimana    dimaksud   dalam   Pasal   113  ayat   (3) berwenang mengoperasikan kincir angin.

Pasal 125

(1)   Operator   mesin   perkakas   dan   produksi      kelas   I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2) huruf b berwenang mengoperasikan perkakas dan produksi komputerisasi (CNC).

(2)   Operator   mesin   perkakas   dan   produksi   kelas   II sebagaimana dimaksud pasal 116 ayat (2) huruf a berwenang                     mengoperasikan    mesin    perkakas    dan produksi konvensional.

Pasal 126

(1)   Operator tanur (furnace) Kelas I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) huruf b berwenang:

a.     mengoperasikan   tanur   (furnace)   sesuai   dengan jenisnya dengan kapasitas sama dengan atau lebih dari 50 (lima puluh) ton; dan

b.    mengawasi  dan  membimbing  kegiatan  operator Kelas II.

(2)   Operator tanur (furnace) Kelas II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) huruf a berwenang mengoperasikan tanur (furnace) sesuai dengan jenisnya dengan kapasitas lebih kecil dari 50 (lima puluh) ton.

(3)   Operator    tanur    (furnace)    jenis    kiln    dan    oven sebagaimana dimaksud Pasal 118 ayat (3) berwenang mengoperasikan kiln dan oven.

Bagian Kedelapan

Kewajiban Operator dan Teknisi K3 bidang Pesawat Tenaga dan Produksi

Pasal 127

(1)   Operator Pesawat  Tenaga dan Produksi berkewajiban untuk:

a.     melakukan   pengecekan   terhadap   kondisi   atau kemampuan kerja Pesawat Tenaga dan Produksi, Alat  Pengaman,  dan  alat-alat  perlengkapan lainnya  sebelum  pengoperasian  Pesawat  Tenaga dan Produksi;

b.    bertanggung  jawab  atas  kegiatan  pengoperasian Pesawat  Tenaga  dan  Produksi  dalam  keadaan aman;

c.    tidak meninggalkan tempat pengoperasian Pesawat Tenaga dan Produksi, selama mesin dihidupkan;

d.    menghentikan Pesawat Tenaga dan Produksi dan segera melaporkan kepada atasan, apabila Alat Pengaman atau perlengkapan Pesawat Tenaga dan Produksi tidak berfungsi dengan baik atau rusak;

e.     operator  kelas  I  mengawasi  dan  berkoordinasi dengan operator kelas II; dan

f.     mematuhi   peraturan   dan   melakukan  tindakan pengamanan     yang    telah    ditetapkan    dalam pengoperasian Pesawat Tenaga dan Produksi.

(2)   Teknisi   K3   bidang   Pesawat   Tenaga   dan   Produksi berkewajiban untuk:

a.     melaporkan   kepada   atasan   langsung,   kondisi Pesawat Tenaga   dan   Produksi   yang   menjadi tanggung  jawabnya  jika  tidak  aman  atau  tidak layak pakai;

b.    bertanggung    jawab    atas    hasil    pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, dan/atau pemeriksaan peralatan/komponen  Pesawat  Tenaga  dan Produksi;

c.     mematuhi   peraturan   dan   melakukan  tindakan pengamanan yang telah ditetapkan; dan

d.    membantu  Pengawas  Ketenagakerjaan  Spesialis dalam pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian Pesawat Tenaga dan Produksi.

Bagian Kesembilan

Pencabutan Lisensi K3

Pasal 128

Lisensi K3 dapat dicabut apabila operator atau teknisi K3 bidang Pesawat Tenaga dan Produksi yang bersangkutan terbukti:

a.     melakukan  tugasnya  tidak  sesuai  dengan  jenis  dan kualifikasi Pesawat Tenaga dan Produksi;

b.    melakukan  kesalahan,  kelalaian,  atau  kecerobohan sehingga menimbulkan keadaan berbahaya atau kecelakaan kerja; dan

c.     tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 sesuai dengan bidangnya.

BAB IX PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN

Pasal 129

(1)   Setiap  kegiatan  perencanaan,  pembuatan, pemasangan atau perakitan, pengoperasian, pemeliharaan, perbaikan, perubahan atau modifikasi Pesawat Tenaga dan Produksi harus dilakukan pemeriksaan dan/atau pengujian.

(2)   Pemeriksaan dan/atau pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

Pasal 130

(1)   Pemeriksaan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  129 ayat (2) merupakan kegiatan mengamati, menghitung, mengukur, membandingkan, dan menganalisis Pesawat Tenaga  dan  Produksi  untuk  memastikan terpenuhinya ketentuan peraturan perundangan dan standar.

(2)   Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (2) merupakan   kegiatan   pemeriksaan   sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan semua tindakan pengetesan kemampuan operasi, bahan, dan konstruksi Pesawat Tenaga  dan  Produksi  untuk  memastikan terpenuhinya ketentuan peraturan perundangan dan standar.

Pasal 131

Pemeriksaan  dan/atau  pengujian  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 130, meliputi:

a.    pertama;

b.    berkala;

c.    khusus; dan

d.    ulang.

Pasal 132

(1)   Pemeriksaan dan/atau pengujian pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 huruf a dilakukan pada saat sebelum                digunakan   atau   belum   pernah   dilakukan pemeriksaan dan/atau pengujian.

(2)   Pemeriksaan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan  pada  tahap  perencanaan,  pembuatan, perubahan,    atau   modifikasi   Pesawat   Tenaga   dan Produksi.

(3)   Pemeriksaan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi   pemeriksaan   persyaratan   sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

(4)   Pemeriksaan dan/atau pengujian pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.    gambar konstruksi/instalasi;

b.    sertifikat bahan dan keterangan lain;

c.    manufakturing data record;

d.    cara kerja Pesawat Tenaga dan Produksi;

e.     gambar konstruksi dari Alat Perlindungan dan cara kerjanya;

f.     pengukuran-pengukuran teknis;

g.    pengujian Alat Pengaman dan Alat Perlindungan;

h.    pengujian tidak merusak (Non Destructive Test); dan

i.     pengujian beban.

(5)   Dalam hal perbaikan dan modifikasi Pesawat Tenaga dan Produksi harus dilakukan pemeriksaan dan/atau pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 133

(1)   Pemeriksaan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131  huruf  b  dilakukan  secara  berkala  paling  lama  1 (satu) tahun sekali.

(2)   Pengujian berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131  huruf  b  dilakukan  secara  berkala  paling  lama  5 (lima) tahun sekali.

(3)   Pemeriksaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi:

a.    pemeriksaan dokumen;

b.    pemeriksaan visual; dan

c.    pengukuran-pengukuran teknis.

(4)   Pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

meliputi:

a.    pengujian Alat Pengaman dan Alat Perlindungan;

b.    pengujian tidak merusak (Non Destructive Test); dan

c.    pengujian beban.

Pasal 134

(1)   Pemeriksaan  dan/atau  pengujian  khusus  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 huruf c merupakan kegiatan pemeriksaan  dan   pengujian  yang  dilakukan  setelah terjadinya kecelakaan kerja, kebakaran, atau peledakan.

(2)   Pemeriksaan  dan/atau  pengujian  khusus  sebagaimana dimaksud  pada   ayat   (1)   dilakukan   sesuai   dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 135

(1)   Pemeriksaan dan/atau pengujian ulang Pesawat Tenaga dan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 huruf      d    dilakukan    bilamana    hasil    pemeriksaan sebelumnya terdapat keraguan.

(2)   Pemeriksaan dan/atau pengujian sebagaimana dinyatakan pada ayat (1) dilakukan sebagaimana pemeriksaan dan pengujian dalam  Pasal 132,  Pasal 133, dan Pasal 134 kecuali pengujian beban.

Pasal 136

Pemeriksaan dan/atau pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 menggunakan contoh formulir tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 137

Pemeriksaan  dan/atau  pengujian  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 131 dilakukan oleh:

a.    Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis; atau

b.    Ahli K3 Bidang Pesawat Tenaga dan Produksi.

Pasal 138

(1)   Pemeriksaan    dan/atau    pengujian    yang    dilakukan Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf a dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)   Ahli K3 Bidang Pesawat Tenaga dan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf b harus ditunjuk oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(3)   Untuk dapat ditunjuk sebagai Ahli K3 Bidang Pesawat Tenaga dan Produksi harus memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 139

(1)   Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat

(3) meliputi:

a.    pengetahuan teknik;

b.    keterampilan teknik; dan

c.    perilaku.

(2)   Pengetahuan teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a paling sedikit meliputi:

a.     memahami    peraturan    perundang-undangan    di bidang Pesawat Tenaga dan Produksi;

b.    mengetahui jenis-jenis Pesawat Tenaga dan Produksi dan perlengkapannya;

c.    mengetahui cara menghitung kekuatan konstruksi Pesawat Tenaga dan Produksi;

d.    mengetahui jenis dan sifat bahan;

e.     mengetahui sumber-sumber bahaya Pesawat Tenaga dan Produksi;

f.     mengetahui teknik pengelasan dan pengujian tidak merusak (Non Destructive Test);

g.     mengetahui  proses  pembuatan,  pemasangan,  dan perbaikan/modifikasi;

h.    mengetahui jenis korosi dan pencegahannya;

i.     mengetahui kelistrikan dan alat kontrol otomatis;

j.     mengetahui mekanik terapan;

k.    mengetahui jenis fondasi dan kerangka dudukan;

l.     mengetahui cara pemeriksaan dan/atau pengujianPesawat Tenaga dan Produksi; dan

m.   mengetahui cara pemeriksaan dan/atau pengujian fondasi.

(3)   Keterampilan teknik sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b meliputi:

a.    memeriksa,  menganalisis,  dan  menguji  Penggerak Mula dan perlengkapannya;

b.    memeriksa,   menganalisis,   dan   menguji   Mesin Perkakas dan Produksi dan perlengkapannya;

c.    memeriksa,  menganalisis,  dan  menguji  Transmisi Tenaga Mekanik dan perlengkapannya;

d.    memeriksa,   menganalisis,   dan   menguji   Tanur (furnace) dan perlengkapannya;

e.     memeriksa, menganalisis, dan menguji fondasi dan kerangka;

f.     memeriksa dan menganalisis sumber bahaya Pesawat Tenaga dan Produksi;

g.     memeriksa    dan    menganalisis    pengelasan    dan pengujian tidak merusak (Non Destructive Test);

h.    memeriksa  dan  menganalisis  kelistrikan  dan  alat kontrol otomatis; dan

i.     mampu   membuat   laporan   dan   analisis   hasil kegiatan pemeriksaan   dan   pengujian   Pesawat Tenaga dan Produksi.

(4)   Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diubah sesuai   dengan   perkembangan   teknik   dan teknologi.

(5)   Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi sikap    jujur,    hati-hati,    teliti,    koordinatif, profesional,    tegas,   bertanggung   jawab,   patuh,   dan disiplin.

Pasal 140

Pengurus dan/atau Pengusaha memfasilitasi dalam pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian Pesawat Tenaga dan Produksi berupa penyediaan alat-alat bantu.

Pasal 141

(1)   Hasil pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 harus dilaporkan ke pimpinan unit kerja pengawasan ketenagakerjaan.

(2)   Hasil pemeriksaan dan pengujian sebagaimana pada ayat (1)       wajib  dituangkan  dalam  surat  keterangan  yang diterbitkan oleh unit kerja pengawasan ketenagakerjaan sesuai       dengan    ketentuan    peraturan    perundang- undangan.

(3)   Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilengkapi dengan alasan teknis pada lembar tersendiri. (4)   Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dengan rincian:

a.    lembar pertama, untuk pemilik;

b.    lembar      kedua,      untuk      unit      pengawasan ketenagakerjaan setempat; dan

c.     lembar      ketiga,      untuk      unit      pengawasan ketenagakerjaan pusat.

(5)   Unit  kerja  pengawasan  ketenagakerjaan  sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan surat keterangan kepada unit pengawasan ketenagakerjaan di pusat setiap 1 (satu) bulan sekali.

Pasal 142

(1)   Surat  keterangan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal

141   ayat   (2)   meliputi   surat   keterangan   memenuhi persyaratan K3 atau surat keterangan tidak memenuhi

persyaratan K3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(2)   Pesawat Tenaga dan Produksi yang mendapatkan surat keterangan memenuhi persyaratan K3 diberikan tanda memenuhi syarat K3 pada setiap Pesawat Tenaga dan Produksi.

(3)   Tanda memenuhi syarat K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa stiker yang dibubuhi stempel tercantum dalam         Lampiran    yang    merupakan    bagian    tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB X PENGAWASAN

Pasal 143

Pengawasan pelaksanaan K3 Pesawat Tenaga dan Produksi di Tempat Kerja dilaksanakan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB XI SANKSI

Pasal 144

Pengusaha dan/atau Pengurus yang tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan  Kerja  dan  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 145

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku maka:

a.    Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor PER.   04/MEN/1985   tentang   Pesawat   Tenaga   dan Produksi;

b.    Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan  Pengawasan Ketenagakerjaan    Nomor   SE.NO.01/DJPPK/   VI/2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembinaan dan Pengujian Lisensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi Petugas dan Operator Pesawat Uap, Pesawat Tenaga dan Produksi, Pesawat Angkat dan Angkut; dan

c.     Keputusan  Direktur  Jenderal  Pembinaan  Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor KEP/75/PPK/XII/2013 tentang Petunjuk Teknis Pembinaan Calon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Pesawat Uap dan Bejana Tekan, Pesawat   Angkat-Angkut,   dan   Pesawat   Tenaga   dan Produksi, khusus yang mengatur Pembinaan Calon Ahli Keselamatan    dan   Kesehatan   Kerja   bidang   Pesawat Tenaga dan Produksi;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 146

Peraturan    Menteri    ini    mulai    berlaku    pada    tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27 Desember 2016

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. HANIF DHAKIRI Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 27 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 38 TAHUN 2016

TENTANG

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PESAWAT TENAGA DAN PRODUKSI

DAFTAR LAMPIRAN

1.    TABEL:

A.    DIAMETER  POROS  MINIMUM  DAN  TEBAL  RODA  GERINDA  PADA KECEPATAN OPERASI SAMPAI DENGAN 35 M/DETIK

B.    DIAMETER  POROS  MINIMUM  DAN  TEBAL  RODA  GERINDA  PADA KECEPATAN OPERASI 7.000 FEET/MENIT

C.    KECEPATAN ROTASI RODA GERINDA YANG DIPERBOLEHKAN

D.    KECEPATAN TES YANG DIPERBOLEHKAN UNTUK RODA GERINDA

E.    JUMLAH   DAN  KUALIFIKASI   OPERATOR  PESAWAT  TENAGA  DAN PRODUKSI

2.    FORMULIR PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN:

A.               PENGGERAK MULA;

B.               MESIN PERKAKAS DAN PRODUKSI;

C.               TANUR (FURNACE); DAN

3.    CONTOH STICKER MEMENUHI PERSYARATAN K3.

4.    SURAT KETERANGAN MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN K3:

A.                   MOTOR DIESEL;

B.               MESIN PERKAKAS DAN PRODUKSI;

C.               TRANSMISI TENAGA MEKANIK; DAN

D.               TANUR (FURNACE).

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

M . HANIF DHAKAIRI

Kami Butuh Bantuanmu

JIka ada kesalahan dalam penulisan lainnya silakan hubungi kami

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Yang lainnya