Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.02/MEN/1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI No. Per.02/MEN/1980

TENTANG

PEMERIKSAAN KESEHATAN TENAGA KERJA DALAM PENYELENGGARAAN KESELAMATAN KERJA.

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Menimbang  :

a.   bahwa  keselamatan  kerja  yang  setinggi-tingginya  dapat  dicapai  bila antara lain kesehatan tenaga kerja berada dalam taraf yang sebaik- baiknya.

b.   bahwa untuk menjamin kemampuan fisik dan kesehatan tenaga kerja yang  sebaik-baiknya   perlu  diadakan   pemeriksaan   kesehatan   yang terarah.

Mengingat    :

1.   Undang-undang No. 1  Tahun 1970;

2.   Keputusan Presiden RI No.44 Tahun 1974 dan No.45 Tahun 1974;

3.   Keputusan Presiden R.I No.47 Tahun 1979;

4.   Keputusan Menteri Tenaga Kerja Transkop No. Kepts. 79/Men/1977;

5.   Peraturan Menteri Tenaga Kerja Transkop No. Per. 0l/Men/1976;

6.   Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.71/MEN/1978.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi  tentang  Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja.

Yang dimaksud dengan:

Pasal 1

(a) Pemeriksaan Kesehatan sebelum kerja adalah pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh dokter sebelum seorang tenaga kerja diterima untuk melakukan pekerjaan.

(b) Pemeriksaan  kesehatan  berkala  adalah  pemeriksaan  kesehatan  pada  waktu-waktu tertentu terhadap tenaga kerja yang dilakukan oleh dokter.

(c) Pemeriksaan  Kesehatan Khusus adalah pemeriksaan  kesehatan yang dilakukan oleh dokter secara khusus terhadap tenaga kerja tertentu.

(d) Dokter adalah dokter yang ditunjuk oleh Pengusaha dan telah memenuhi syarat sesuai dengan   Peraturan   Menteri   Tenaga   Kerja   Transmigrasi   dan   Koperasi   No.   Per 10/Men/1976   dan   syarat-syarat   lain   yang   dibenarkan   oleh   Direktur   Jenderal

Pembinaan Hubungan Perburuhan dan Perlindungan Tenaga Kerja.

(e) Direktur ialah pejabat sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi dan Koperasi No. Kepts. 79/Men/1977.

Pasal 2

(1) Pemeriksaan  Kesehatan  sebelum bekerja ditujukan agar tenaga kerja yang diterima berada dalam kondisi kesehatan yang setinggi-tingginya,  tidak mempunyai penyakit menular yang akan mengenai tenaga kerja lainnya, dan cocok untuk pekerjaan yang akan dilakukan sehingga keselamatan dan kesehatan tenaga kerja yang bersangkutan dan tenaga kerja yang lain-lainnya dapat dijamin.

(2) Semua perusahaan sebagaimana tersebut dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1970 harus mengadakan Pemeriksaan Kesehatan Sebelum Kerja.

(3) Pemeriksaan  Kesehatan  Sebelum  Kerja  meliputi  pemeriksaan  fisik  lengkap,  kese- garan jasmani, rontgen paru-paru (bilamana mungkin) dan laboratorium rutin, serta pemeriksaan lain yang dianggap perlu.

(4) Untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu perlu dilakukan pemeriksaan yang sesuai dengan kebutuhan guna mencegah bahaya yang diperkirakan timbul.

(5) Pengusaha   atau   pengurus   dan   dokter   wajib   menyusun   pedoman   pemeriksaan Kesehatan  Sebelum  Kerja yang menjamin  penempatan  tenaga  kerja sesuai dengan kesehatan dan pekerjaan yang akan dilakukannya dan pedoman tersebut harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu oleh Direktur.

(6) Pedoman   Pemeriksaan   Kesehatan   Sebelum   Kerja   dibina   dan   dikembangkan mengikuti  kemampuan  perusahaan  dan  kemajuan  kedokteran  dalam  keselamatan kerja.

(7) Jika 3 (tiga) bulan sebelumnya  telah dilakukan  pemeriksaan  kesehatan  oleh dokter yang dimaksud pasal 1 (sub d), tidak ada keraguan-raguan maka tidak perlu dilakukan pemeriksaan kesehatan sebelum kerja.

Pasal 3

(1) Pemeriksaan   Kesehatan   Berkala   dimaksudkan   untuk   mempertahankan   derajat kesehatan    tenaga   kerja   sesudah   berada   dalam   pekerjaannya,    serta   menilai kemungkinan adanya pengaruh-pengaruh  dari pekerjaan seawal mungkin yang perlu dikendalikan dengan usaha-usaha pencegahan.

(2) Semua  perusahaan  sebagaimana  dimaksud  pasal  2 ayat  (2)  tersebut  di  atas  harus melakukan  pemeriksaan  kesehatan berkala bagi tenaga kerja sekurang-kurangnya  1 tahun sekali kecuali ditentukan lain oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Perburuhan dan Perlindungan Tenaga Kerja.

(3) Pemeriksaan   Kesehatan   Berkala  meliputi  pemeriksaan   fisik  lengkap,  kesegaran jasmani,   rontgen   paru-paru   (bilamana   mungkin)   dan   laboratoriuin   rutin   serta pemeriksaan lain yang dianggap perlu.

(4) Pengusaha  atau pengurus  dan dokter wajib menyusun  pedoman  pemeriksaan  kese- hatan berkala sesuai dengan kebutuhan menurut jenis-jenis pekerjaan yang ada.

(5) Pedoman   Pemeriksaan   kesehatan   berkala  dikembangkan   mengikuti   kemampuan perusahaan dan kemajuan kedokteran dalam keselamatan kerja.

(6) Dalam  hal  ditemukan  kelainan-kelainan  atau  gangguan-gangguan  kesehatan  pada tenaga  kerja  pada  pemeriksaan  berkala,  pengurus  wajib  mengadakan  tindak  lanjut untuk memperbaiki kelainan-kelainan  tersebut dan sebab-sebabnya  untuk menjamin terselenggaranya keselamatan dan kesehatan kerja.

(7) Agar pemeriksaan  kesehatan  berkala  mencapai  sasaran yang luas, maka pelayanan kesehatan diluar perusahaan dapat dimanfaatkan oleh pengurus menurut keperluan.

(8) Dalam  melaksanakan  kewajiban  pemeriksaan  kesehatan  berkala  Direktur  Jenderal Pembinaan  Hubungan Perburuhan  dan Perlindungan  Tenaga Kerja dapat menunjuk satu atau beberapa Badan sebagai penyelenggara  yang akan membantu  perusahaan yang tidak mampu melakukan sendiri pemeriksaan kesehatan berkala.

Pasal 4

Apabila Badan sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (8) didalam melakukan pemeriksaan kesehatan berkala menemukan penyakit-penyakit akibat kerja, maka Badan tersebut harus melaporkan kepada Ditjen Binalindung Tenaga Kerja melalui Kantor Wilayah Ditjen Binalindung Tenaga Kerja.

Pasal 5

(1) Pemeriksaan   Kesehatan   khusus   dimaksudkan   untuk   menilai   adanya   pengaruh- pengaruh  dari  pekerjaan  tertentu  terhadap  tenaga  kerja  atau  golongan-golongan tenaga kerja tertentu.

(2) Pemeriksaan Kesehatan Khusus dilakukan pula terhadap:

a.   tenaga   kerja   yang   telah   mengalami   kecelakaan   atau   penyakit   yang memerlukan perawatan yang lebih dari 2 (dua minggu).

b.   tenaga kerja yang berusia diatas 40 (empat puluh) tahun atau tenaga kerja wanita dan tenaga kerja cacat, serta tenaga kerja muda yang melakukan pekerjaan tertentu.

c.   tenaga  kerja  yang  terdapat  dugaan-dugaan  tertentu  mengenai  gangguan- gangguan kesehatannya  perlu dilakukan pemeriksaan  khusus sesuai dengan kebutuhan.

(3) Pemeriksaan  Kesehatan  Khusus  diadakan  pula  apabila  terdapat  keluhan-keluhan diantara tenaga kerja, atau atas pengamatan pegawai pengawas keselamatan dan kesehatan kerja, atau atas penilaian Pusat Bina Hyperkes dan Keselamatan dan Balai- balainya atau atas pendapat umum dimasyarakat.

(4) Terhadap  kelainan-kelainan   dan  gangguan-gangguan   kesehatan  yang  disebabkan akibat  pekerjaan  khusus  ini  berlaku  ketentuan-ketentuan  Asuransi  Sosial  Tenaga Kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

(1) Perusahaan-perusahaan   yang  diwajibkan  melakukan  pemeriksaan  kesehatan  seba- gaimana  dimaksud  pada  pasal  2,  3,  dan  5  wajib  membuat  rencana  pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja, berkala dan pemeriksaan kesehatan khusus.

(2) Pengurus  wajib  membuat  laporan  dan  menyampaikan  selambat-lambatnya  2 (dua) bulan  sesudah  pemeriksaan  kesehatan  dilakukan  kepada  Direktur  Jenderal  Bina- lindung Tenaga Kerja melalui Kantor Wilayah Ditjen Binalindung Tenaga Kerja setempat.

(3) Pengurus bertanggung jawab terhadap ditaatinya Peraturan ini.

(4) Peranan dan fungsi paramedis dalam pemeriksaan kesehatan kerja ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh dokter sebagaimana tersebut pasal 1 sub (d).

Pasal 7

(1) Pegawai Pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 1 tahun 1970 melakukan pengawasan terhadap ditaatinya pelaksanaan peraturan ini.

(2) Untuk menilai pengaruh pekerjaan terhadap tenaga kerja Pusat Bina Hyperkes dan Keselamatan    Kerja   beserta   Balai-balainya    menyelenggarakan    pelayanan    dan pengujian di perusahaan.

(3) Bentuk/formulir  permohonan  sebagai  dokter  Pemeriksa  Kesehatan,  pelaporan  dan bentuk/formulir  lain yang diperlukan  pelaksanaan  Peraturan  Menteri  ini ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 8

(1) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai hasil pemeriksaan kesehatan berkala, dan  pemeriksaan  kesehatan  khusus,  maka  penyelesaiannya  akan  dilakukan  oleh Majelis Pertimbangan Kesehatan Daerah.

(2) Apabila salah satu pihak tidak menerima  putusan  yang telah diambil  oleh Majelis Pertimbangan Kesehatan Daerah, maka dalam jangka waktu 14 hari setelah tanggal pengambilan keputusan tersebut pihak yang bersangkutan dapat mengajukan persoalannya kepada Majelis Pertimbangan Kesehatan Pusat.

(3) Pembentukan susunan keanggotaan serta tugas dan wewenang Majelis Pertimbangan Kesehatan Pusat dan Daerah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Perburuhan dan Perlindungan Tenaga Kerja.

Pasal 9

Pengurus bertanggung jawab atas biaya yang diperlukan terhadap pemeriksaan kesehatan berkala atau pemeriksaan  kesehatan  khusus yang dilaksanakan  atas perintah  baik oleh Pertimbangan Kesehatan Daerah ataupun oleh Majelis Pertimbangan Kesehatan Pusat.

Pasal 10

Pengurus yang tidak mentaati ketentuan-ketentuan  dalam Peraturan ini diancam dengan hukuman  sesuai  dengan  pasal  15  ayat  (2)  dan  (3)  Undang-undang  No.1  Tahun  1970 tentang Keselamatan Kerja.

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 13 Maret 1980

MENTERI

TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

ttd

HARUN ZAIN

SURAT KEPUTUSAN

DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN HUBUNGAN PERBURUHAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA No. Kept. 40/DP/1980

TENTANG

PENETAPAN BENTUK/FORMULIR SEBAGAIMANA DIMAKSUD PASAL 7 AYAT (3) PERATURAN MENTERI

TENAGA KERJADAN TRANSMIGRASI

DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN HUBUNGAN PERBURUHAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA.

Menimbang  :

a.   Bahwa  sesuai pasal 7 ayat (3) Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja dan Transmigrasi   No.   Per.   02/Men/1980   bentuk/formulir   permohonan sebagai Dokter Pemeriksa, serta bentuk/formulir lain yang diperlukan guna   pelaksanaan    Peraturaan   Menteri   tersebut   ditetapkan   oleh Direktur;

b.   bahwa untuk itu perlu diterbitkan Surat Keputusan Ditjen Binalindung Tenaga Kerja untuk menetapkan bentuk/formulir dimaksud.

Mengingat    : 1.   Peraturan Menteri Tenaga Kerja Transkop No. 01/Men/1976;

2.   Keputusan Menteri Tenaga Kerja Transkop No. Kepts. 79/Men/1977;

3.   Peraturan    Menteri    Tenaga    Kerja    dan    Transmigrasi    No. Per.02/Men/1980.

M E M U T U S K A N

Menetapkan:

Pertama     :     Bentuk/formulir  yang  harus  dipergunakan  dalam  pelaksanaan  Peraturan Menteri  Transmigrasi  No. 02/Men/1980  tentang Pemeriksaan  Kesehatan Kerja. Sebagaimana  termuat  dalam Lampiran  1 sampai dengan V Surat Keputusan ini.

Kedua       :     Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 09 Juni 1980

DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN HUBUNGAN PERBURUHAN DAN PERLINDUNGN TENAGA KERJA

ttd

OETOJO OESMAN S.H.

NIP : 160015903

CONTOH  :   PEMERIKSAAN  KESEHATAN  TENAGA  KERJA  SEBELUM  BE- KERJA DI PERUSAHAAN.

Pemeriksaan Kesehatan sebelum bekerja seperti lazimnya yang dilakukan oleh setiap dokter meliputi:

I.   Anamnesa

II.  Pemeriksaan mental

III.  Pemeriksaan fisik

IV.  Pemeriksaan kesegaran jasmani

V.  Pemeriksaan radiologi

VI.  Pemeriksaan laboratorium

VII.  Pemeriksaan-pemeriksaan lebih lanjut

I.   ANAMNESA.

Pada anamnesa ini dokter pemeriksa kesehatan menegaskan agar supaya pernyataan- pernyataan dijawab dengan teliti dan seluas-luasnya.

Yang perlu ditanyakan adalah:

1.   riwayat-riwayat   penyakit   umum;   tuberkolosa,   diabetes,   penyakit   jantung, penyakit syaraf, penyakit jiwa, penyakit kuning, penyakit asthma, tekanan darah tinggi atau rendah, penyakit ginjal, penyakit perut, tumor, penyakit kulit, penyakit hernia, wajir, dll.

2.   riwayat perawatan di Rumah Sakit; alasan dirawat, belum atau pernah dirawat, berapa lama dan jenis penyakit yang diderita.

3.   riwayat kecelakaan; apakah pernah mendapat kecelakaan, apakah ada hubungan antara kecelakaan dengan pekerjaan, bagian anggota badan yang cidera, apakah dirawat atau tidak, kalau dirawat tanyakan pula berapa lama waktu perawatan dan juga ditanyakan apakah menderita cacat sementara atau tetap.

4.   riwayat operasi; pernah atau tidak, kalau pernah maka tanyakan jenis operasi apa, kapan dilaksanakan operasi tersebut, dimana dan berapa lama perawatan operasi.

5.   riwayat  pekerjaan;  apakah  pernah  bekerja  atau  belum,  bila  sudah  bekerja dimana  dan  berapa  lama  serta  mengapa  terhenti  dari  pekerjaan  tersebut tanyakan pula apakah ada kemungkinan adanya penyakit jabatan dari pekerjaan yang terdahul itu.

6.   bila dicurigai adanya penyakit jabatan, perlu dilakukan pemeriksaan khusus untuk menunjang kebenaran dugaan tersebut.

7.   riwayat haid, bagi tenaga kerja wanita perlu ditanyakan; kapan  mulai haid, teratur atau tidak, lamanya sakit atau tidak serta ditanyakan masalah kehamilan, melahirkan, keluarga berencana, keguguran dan jumlah anak baik yang hidup maupun yang mati.

II.  PEMERIKSAAN MENTAL

Pemeriksaan mental diselenggarakan sewaktu dilakukan anamnesa atau pemeriksaan fisik dengan cara mengemukakan pertanyaan-pertanyaan umum dan spesifik tentang hal-hal sebagai berikut: maksud melamar pekerjaan, tujuan apabila diterima dalam jabatan tertentu, rasa puas dengan berbagai situasi mengenai diri dan lingkungannya, motivasi untuk bekerja dan sebagainya.

Yang  diperiksa  diluar  pemeriksaan  mental  ini  adalah  fungsi-fungsi  umum  dan fungsi-fungsi khusus sebagai berikut:

1.   Fungsi Umum:

a. – Keadaan

– Orientasi perorangan

– Orientaasi Waktu

– Orientasi ruang

– Orientasi situasi

b.   Sikap & Tingkah Laku

–    Mudah  tidaknya  penyesuaian  sikap  dan  tingkah  laku  dengan  suasana yang ada.

Kesimpulan status mentalis adalah:

–    Normal

–    Terganggu dan perlu pengobatan atau

–    Perlu konsultasi

III.  PEMERIKSAAN FISIK

Pemeriksaan fisik lengkap dilakukan menurut perincian dalam kartu pemeriksaan. Pemeriksaan fisik ini diselenggarakan di tempat yang penerangannya cukup dan dalam suasana tenang serta tidak tergesa-gesa, serta meliputi sebagai berikut:

1.   Pengukuran berat badan dilaksanakan dalam keadaan berpakaian minim.

2.   pengukuran tinggi badan dilakukan tanpa alas kaki.

3. pengukuran lingkaran dada dilaksanakan setinggi pelakatan rusuk (insertio constalis) kelima, bila terdapat perbedaan antara ukuran pada waktu inspirasi maksimal dan ekspirasi maksimal sebesar 4 cm atau kurang maka diduga adanya kelainan intrahorakal.

4.   pengukuran nadi dan frekuensi pernafasan dilakukan dalam keadaan berbaring dengan  tenang,  kalau  denyut  nadi  teratur  maka  frekuensinya  cukup  diukur selama 30 detik dan hasilnya dilakukan dua untuk memperoleh nadi permenit, kalau denyut nadi tidak teratur, pengukuran denyut nadi dilakukan selama 1 menit

5.   tekanan darah diukur dalam posisi berbaring dengan tenang.

6.   pemeriksaan indra penglihatan meliputi   keadaan fisik mata, ketajaman peng- lihatan, luas lapangan penglihatan dan kemampuan membedakan warna.

7.   pemeriksaan indra pendegaran meliputi keadaan fisik telinga serta ketajaman pendengaran dan dilakukan dengan membisikkan kata tunggal bagi masing- masing telinga sementara telinga yang lain ditutup.

8.   pemeriksaan indra penciuman  meliputi fisik hidung dan ketajaman penciuman.

9.   Kontak mental dan perhatian :

Kemampuan untuk mengadakan hubungan mental dalam waktu cukup panjang dalam bentuk-bentuk:

–    Kontak psikis

–    Kewajaran

–    lamanya

10. Inisiatif:

Kesanggupan  untuk  melakukan  perbuatan-perbuatan  yang  disebut  asli  yaitu (tidak meniru atau tidak mencontoh atau tidak atas perintah). Insiati : normal, kurang atau lebih.

11. Fungsi Spesifik/Khusus :

a.   alam perasaan yang meliputi keadaan, emosi, dan effek.

–    wajar;

–    terlalu gembira;

–    depresif atau

–    siklotinik (berubah-ubah).

b.   Intelegensia dan intelek:

Apakah kecerdasan sesuai dengan taraf pendidikan; keadaan intelegensia normal atau menurun.

c.   Proses berfikir:

–    Keadaan jelas dan tajam

Proses berfikir abnormal seperti:

–    delusi

–    halusinasi

–    fikiran yang melompat-lompat.

–    gejala-gejala lainnya.

12. pemeriksaan  indra  perabaan  meliputi  kemampuan  alat  peraba  untuk  dapat membedakan suhu dan bentuk alat penglihatan indra perabaan dalam keadaan mata tertutup.

13. pemeriksaan   indra   perasaan   kulit   meliputi   kemampuan   alat   perasa   serta ketajaman.

V.   PEMERIKSAAN KESEGARAN JASMANI

Maksud pemeriksaan ini ialah untuk menentukan tingkat kesegaran sesuai dengan keperluan jenis pekerjaan fisik yang berat. Cara yang dipakai adalah pengujian Scneider test. Bagi yang berumur lebih dan 40 tahun, juga dilakukan uji langkah menurut master dan pemeriksaan elektro-cardiografi (EKG).

VI.  PEMERIKSAAN SINAR TEMBUS

Pemeriksaan ini terutama untuk meliputi keadaan paru-paru dan jantung.

VII. PEMERIKSAAN LABORATORIUM

Pemenksaan laboratorium meliputi pemeriksaan danah, air seni dan tinja. Pemeriksaan darah terdiri dan pemeriksaan kadar Hb, pemeriksaan jumlah sel-sel darah putih secara menyeluruh dan menurut pemeriksaan laju endapan darah. Pemeriksaan Laboratorium air seni meliputi jenis, pemeriksaan warna, kejernihan, reduksi, protein dan sedimen. Pemeriksaan tinja meliputi : pemeriksaan warna, konsistensi dan telur cacing.

VIII. PEMERIKSAAN LEBIH LANJUT

Pemeriksaan lebih lanjut adalah pemeriksaan yang dilakukan lebih mendalam mengenai keadaan mental, fisik, kesegaran jasmani, pemeriksaan sinar tembus dan pengujian laboratorium lainnya atas dasar pertunbangan medis dan pertimbangan jenis pekerjaan serta keadaan lingkungan kerja agar tercipta keselamatan dan kesehatan  kerja  yang  baik  bagi  yang  diperiksa  maupun  orang  sekitarnya  atau umum. Contoh-contoh pemeriksaan tambahan seperti : elektro enchephalografi (EEG), pemeriksaan faal hati, faal ginjal, apirometri, pemeriksaan cairan otak dan sebagainya.

IX.   KESIMPULAN PENGUJIAN

Setelah dilakukan pengujian kesehatan sebelum bekerja, dokter pemeriksa mengambil kesimpulan tentang keadaan kesehatan calon tenaga kerja dengan kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut:

1.   Memenuhi syarat untuk jenis pekerjaan ringan atau sedang.

2.   Memenuhi syarat untuk jenis pekerjaan berat.

3.   Memenuhi syarat untuk jenis pekerjaan sebagalniana dimaksud dalam angka 1 atau 2 dengan persyaratan tertentu.

4.   Ditolak  sementara  oleh  karena  untuk  sementara  belum  memenuhi  syarat kesehatan dan memerlukan pengobatan atau perawatan. Pemeriksaan kesehatan diulang setelah selesai pengobatan / perawatan.

Kesimpulan tersebut diatas diambil dan pertimbangan tingkat kesehatan terhadap persyaratan kesehatan menurut pekerjaan yang ada.

Kami Butuh Bantuanmu

JIka ada kesalahan dalam penulisan lainnya silakan hubungi kami

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Yang lainnya