Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.PER.01/MEN/1980 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Konstruksi Bangunan

PERATURAN

MENTERI  TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI No. PER.01/MEN/1980

TENTANG

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

PADA KONSTRUKSI BANGUNAN

MENTERI  TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI.

Menimbang :

a.   bahwa kenyataan menunjukan banyak terjadi kecelakaan, akibat belum ditanganinya pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja secara mantap dan menyeluruh pada pekerjaan konstruksi bangunan, sehingga karenanya perlu diadakan upaya untuk membina norma perlindungan kerjanya;

b.  bahwa dengan semakin meningkatnya pembangunan dengan penggunaan teknologi modern, harus diimbangi pula dengan upaya keselamatan tenaga kerja atau orang lain yang berada di tempat kerja.

c.   bahwa sebagai pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan kerja, dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan- ketentuan yang mengatur mengenai keselamatan dan kesehatan kerja pada pekerjaan Konstruksi Bangunan.

Mengingat   : 1.  Pasal 10 (a) Undang-undang No. 14 Tahun 1969 tentang ketentuan- ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja.

2.  Pasal 2 (2c) dan pasal 4 Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN MENTERI  TENAGA  KERJA  DAN  TRANSMIGRASI TENTANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA KONSTRUKSI BANGUNAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

a.   Konstruksi Bangunan ialah kegiatan yang berhubungan dengan seluruh tahapan yang dilakukan di tempat kerja.

b.  Tempat Kerja ialah tempat sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) huruf c, k, l, Undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

c.   Direktur ialah Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Perburuhan dan Perlindungan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi dan Koperasi No. Kep. 79/MEN/1977.

d.  Pengurus ialah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan pada konstruksi bangunan secara aman.

e.   Perancah (Scaffold) ialah bangunan peralatan (platform) yang dibuat untuk sementara dan  digunakan sebagai  penyangga tenaga  kerja, bahan-bahan serta  alat-alat pada setiap pekerjaan konstruksi bangunan termasuk pekerjaan pemeliharaan dan pembongkaran.

f.   Gelagar (putlog or bearer) ialah bagian da ri perancah untuk tempat meletakan papan peralatan.

g. Palang penguat, (brace) ialah bagian dari perancah untuk memperkuat dua titik konstruksi yang berlainan guna mencegah pergeseran konstruksi bangunan perancah tersebut.

h.  Perancah tangga (ladder scaffold) ialah suatu perancah yang mengunakan tangga sebagai tiang untuk penyangga peralatannya.

i.   P erancah kursi  gantung (beats wain’s  chair)  ialah  suatu  perancah yang  berbentuk tempat duduk yang digantung dengan kabel atau tambang.

j.   Perancah dongkrak tangga (ladder jack scaffold) ialah suatu perancah yang perala- tannya mempergunakan dongkrak untuk menaikan dan menurunkannya dan dipasang pada tangga.

k.  Perancah topang jendela (window jack sca ffold) ialah suatu perancah yang pelata- rannya dipasang pada balok tumpu yang dite mpatkan menjulur dari jendela terbuka.

l.   Perancah  kuda-kuda  (trestle  scaffold)  ialah  suatu  perancah  yang  disangga  oleh kuda-kuda.

Pasal 2

Setiap pekerjaan konstruksj bangunan yang akan dilakukan wajib dilaporkan kepada Direktur atau Pejabat yang ditunjuknya.

Pasal 3

(1) Pada  setiap  pekerjaan  konstruksi  bangunan  harus  diusahakan  pencegahan  atau dikurangi terjadinya kecelakaan atau sakit akibat kerja terhadap tenaga kerjanya.

(2) Sewaktu  pekerjaan  dimulai  harus  segera  disusun  suatu  unit  keselamatan  dan kesehatan kerja, hal tersebut harus diberitahukan kepada setiap tenaga kerja.

(3) Unit keselamatan dan kesehatan kerja tersebut ayat (2) pasal ini meliputi usaha-usaha pencegahan terhadap: kecelakaan, kebakaran, peledakan, penyakit akibat kerja, pertolongan pertama pada kecelakaan dan usaha-usaha penyelamatan.

Pasal 4

Setiap terjadi kecelakaan kerja atau kejadian yang berbahaya harus dilaporkan kepada Direktur atau Pejabat yang ditunjuknya.

BAB II

TENTANG TEMPAT KERJA DAN ALAT-ALAT KERJA

Pasal 5

(1) Disetiap tempat kerja harus dilengkapi dengan sarana untuk keperluan keluar masuk dengan aman.

(2) Tempat-tempat  kerja,  tangga-tangga,  lorong-lorong  dan  gang-gang  tempat  orang bekerja atau sering dilalui, harus dilengkapi dengan penerangan yang cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(3) Semua  tempat  kerja  harus  mempunyai  ventilasi  yang  cukup  sehingga  dapat mengurangi bahaya debu, uap dan bahaya lainnya.

Pasal 6

Kebersihan  dan  kerapihan  di  tempat  kerja  harus  dijaga  sehingga  bahan-bahan yang berserakan, bahan-bahan bangunan, peralatan dan alat-alat kerja tidak merintangi atau menimbulkan kecelakaan.

Pasal 7

Tindakan pencegahan harus dilakukan untuk menjamin bahwa peralatan perancah, alat- alat kerja, bahan-bahan dan benda-benda lainnya tidak dilemparkan, diluncurkan atau dijatuhkan ke bawah dari tempat yang tinggi sehingga dapat menyebabkan kecelakaan.

Pasal 8

Semua  peralatan  sisi-sisi  lantai  yang  terbuka,  lubang-lubang di  lantai  yang  terbuka, atap-atap  atau  panggung yang  dapat  dimasuki, sisi-sisi  tangga  yang  terbuka,  semua galian-galian dan lubang-lubang yang dianggap berbahaya harus diberi pagar atau tutup pengaman yang kuat.

Pasal 9

Kebisingan dan getaran di tempat kerja tidak boleh melebihi ketentuan Nilai Ambang Batas (NAB) yang berlaku.

Pasal 10

Orang yang tidak berkepentingan, dilarang memasuki tempat kerja.

Pasal 11

Tindakan harus dilakukan untuk mencegah bahaya terhadap orang yang disebabkan oleh runtuhnya bagian yang lemah dari bangunan darurat atau bangunan yang tidak stabil.

BAB III TENTANG PERANCAH

Pasal 12

Perancah yang sesuai dan aman harus disediakan untuk semua pekerjaan yang tidak dapat dilakukan dengan aman oleh seseorang yang berdiri di atas konstruksi yang kuat dan permanen, kecuali apabila pekerjaan tersebut dapat dilakukan dengan aman dengan mempergunakan tangga.

Pasal 13

(1) Perancah harus diberi lantai papan yang kuat dan rapat sehingga dapat menahan dengan aman tenaga kerja, peralatan dan bahan yang dipergunakan.

(2) Lantai perancah harus diberi pagar pengaman, apabila tingginya lebih dari 2 meter.

Pasal 14

Jalan-jalan sempit, jalan-jalan dan jalan-jalan landasan (runway) harus dari bahan dan konstruksi yang kuat, tidak rusak dan aman untuk tujuan pemakaiannya.

Pasal 15

(1) Perancah  tiang  kayu  yang  terdiri  dari  se jumlah  tiang  kayu  dan  bagian  atasnya dipasang gelagar sebagai tempat untuk meletakan papan-papan perancah harus diberi palang pada semua sisinya.

(2) Untuk perancah tiang kayu harus digunakan kayu lurus yang baik.

Pasal 16

(1) Perancah gantung harus terdiri dari angker pengaman, kabel-kabel baja penggan-tung yang kuat dan sangkar gantung dengan lantai papan yang dilengkapi pagar pengaman.

(2) Keamanan perancah gantung harus diuji tiap hari sebelum digunakan.

(3) Perancah gantung yang digerakan dengan mesin harus mengunakan kabel baja.

Pasal 17

Perancah tupang sudut (outrigger cantilever) atau perancah tupang siku (jib scaffold), hanya boleh digunakan oleh tukanng kayu, tukang cat, tukang listrik, dan tukang-tukang lainnya yang sejenis, dan dilarang menggunakan panggung perancah tersebut untuk keperluan menempatkan sejumlah bahan-bahan.

Pasal 18

(1) Tangga yang digunakan sebagai kaki perancah harus dengan konstruksi yang kuat dan dengan  letak  yang  sempurna.  Perancah  tangga  hanya  boleh  digunakan  untuk pekerjaan ringan.

(2) Dilarang menggunakan perancah jenis dongkrak tangga (ledder jack) untuk peker- jaan pada permukaan yang tinggi.

(3) Perancah kuda-kuda hanya boleh digunakan sewaktu bekerja pada permukaan rendah dan jangka waktu pendek.

(4) Perancah siku  dengan penunjang (bracket  scaffold) harus dijangkarkan ke dalam dinding dan diperhitungkan untuk dapat menahan muatan maksimum pada sisi luar dari lantai peralatan.

(5) Perancah  persegi  (square  scaffold)  harus  dibuat  secara  teliti  untuk  menjamin kestabilan perancah tersebut.

Pasal 19

Perancah  tupang  jendela  hanya  boleh  digunakan  untuk  pekerjaan-pekerjaan  ringan dengan jangka waktu pendek dan hanya untuk melalui jendela terbuka dimana perancah jenis tersebut ditempatkan.

Pasal 20

Tindakan pencegahan harus dilakukan agar dapat dihindarkan pembebanan lebih terhadap lantai perancah yang digunakan untuk truck membuang sampah.

Pasal 21

Perancah pada pipa logam harus terdiri dari kaki, gelagar palang dan pipa penghubung dengan ikatan yang kuat, dan pemasangan pipa-pipa tersebut harus kuat dan dilindungi terhadap karat dan cacat-cacat lainnya.

Pasal 22

Perancah beroda yang dapat dipindah-pindahkan (mobile scaffold) harus dibuat sede- mikian rupa sehingga perancah tidak memutar waktu dipakai.

Pasal 23

Perancah kursi gantung dan alat-alat sejenisnya hanya digunakan sebagai perancah dalam hal pengecualian yaitu  apabila pekerjaan tidak dapat dilakukan secara aman  dengan menggunakan alat-alat lainnya.

Pasal 24

Truck dengan perancah bak (serial basket trucks) harus dibuat dan digunakan sedemikian rupa sehingga tetap stabil dalam semua kedudukan dan semua gerakan.

BAB IV

TENTANG TANGGA DAN TANGGA RUMAH

Pasal 25

(1) Tangga harus terdiri dari 2 kaki tangga dan sejumlah anak tangga yang dipasang pada kedua kaki tangga dengan kuat.

(2) Tangga  harus  dibuat,  dipelihara  dan  digunakan  sebaik-baiknya  sehingga  dapat menjamin keselamatan tenaga kerja.

Pasal 26

(1) Tangga yang dapat dipindah-pindahkan (por table stepledders) dan tangga kuda-kuda yang  dapat  dipindah-pindahkan, panjangny a  tidak  boleh  lebih  dari  6  meter  dan pengembangan antara kaki depan dan kaki belakang harus diperkuat dengan pengaman.

(2) Tangga bersambung dan tangga mekanik, panjangnya tidak boleh lebih dari 15 meter. (3) Tangga tetap harus terbuat dari bahan yang tahan terhadap cuaca dan kondisi lainnya, yang panjangnya tidak boleh lebih dari 9 meter.

Pasal 27

Tangga rumah harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat menahan dengan aman beban yang harus dibawa melalui tangga tersebut, dan harus cukup lebar untuk pema-kaiannya secara aman.

BAB V

TENTANG ALAT-ALAT ANGKAT

Pasal 28

Alat-alat angkat harus direncanakan dipasang, dilayani dan dipelihara sedemikian rupa sehingga terjamin keselamatan dalam pemakaiannya.

Pasal 29

Poros penggerak, mesin-mesin, kabel-kabel baja dan pelataran dari semua alat-alat angkat harus direncanakan sedemikian rupa sehingga tidak terjadi kecelakaan karena terjepit, muatan lebih kerusakan mesin atau putusnya kabel baja pengangkat.

Pasal 30

(1) Setiap kran angkat harus dibuat dan dipelihara sedemikian rupa sehingga setelah diperhitungkan besarnya, pengaruhnya, kondisinya, ragamnya muatan dan kekuatan, perimbangan dari setiap bagian peralatan bantu yang terpasang, maka tegangan maksimum yang terjadi harus lebih kecil dari tegangan maksimum yang diijinkan dan harus   ada   keseimbangan  sehingga  dapat   berfungsi  tanpa   melalui   batas-batas pemuaian, pelenturan, getaran, puntiran dan tanpa terjadi kerusakan sebelum batas waktunya.

(2) Setiap  kran  angkat  yang  tidak  direncanakan  untuk  mengangkut  muatan  kerja maksimum yang diijinkan pada semua posisi yang dapat dicapai, harus mempunyai petunjuk radius muatan dan petunjuk terse but harus dipelihara agar selalu bekerja dengan baik.

(3) Derek (Derricks) harus direncanakan dan dibangun sedemikian rupa sehingga terjamin kestabilannya waktu bekerja.

(4) Kaki rangka yang berbentuk segitiga harus dari bahan yang memenuhi syarat dan dibangun sedemikian rupa sehinga terjamin keamanannya waktu menggangkat beban maksimum.

Pasal 31

Tindakan pencegahan harus dilakukan untuk melarang orang memasuki daerah lintas keran jalan (travelling crane) untuk menghindarkan kecelakaan karena terhimpit.

Pasal 32

Pesawat-pesawat angkat monoril harus dilengkapi sakelar pembatas untuk menjamin agar perjalanan naik dan peralatan angkat (lifting device) harus berhenti dijarak yang aman pada posisi atas.

Pasal 33

Tiang derek (gin pales) harus dari bahan yang kuat dan harus dijangkarkan dan diperkuat dengan kabel.

Pasal 34

Semua bagian-bagian dari kerekan (winches) harus direncanakan dan dibuat dapat menahan tekanan beban maksimum dengan aman dan tidak merusak kabel atau tambang.

Pasal 35

(1) Penggunaan dongkrak harus pada posisi yang aman sehingga tidak memutar atau pindah tempat.

(2) Dongkrak harus dilengkapi dengan peralatan yang effektif untuk mencegah agar tidak melebihi posisi maksimum (over travel).

BAB VI

TENTANG KABEL BAJA, TAMBANG, RANTAI DAN PERALATAN BANTU

Pasal 36

(1) Semua tambang, rantai dan peralatan ba ntunya yang digunakan untuk mengang-kat, menurunkan atau menggantungkan harus terbuat dari bahan yang baik dan kuat dan harus diperiksa dan diuji secara berkala untuk menjamin bahwa tambang, rantai dan peralatan bantu tersebut kuat untuk menahan beban maksimum yang diijinkan dengan faktor keamanan yang mencukupi.

(2) Kabel baja harus digunakan dan dirawat sedemikian rupa sehingga tidak cacat karena membelit, berkarat, kawat putus dan cacat lainnya.

Pasal 37

Bantalan yang sesuai harus digunakan untuk mencegah agar tambang tidak menyentuh permukaan, pinggir atau sudut yang tajam atau sentuhan lainnya yang dapat mengaki- batkan rusaknya tambang tersebut.

Pasal 38

(1) Rantai-rantai  harus  dibersihkan  dan  harus  dilakukan  pemeriksaan  berkala,  untuk mengetahui adanya cacat, retak, rengat atau cacat-cacat lainnya.

(2) rantai-rantai yang cacat dilarang untuk dipergunakan.

Pasal 39

(1) Beban maksimum yang diijinkan harus dikurangi apabila (sling) digunakan pada bermacam-macam sudut.

(2) Pengurangan  tersebut  ayat  (1)  di  atas  harus  dihitung  kekuatannya  dan  beban maksimum yang diijinkan yang telah dihitung tersebut harus diketahui betul oleh tenaga kerja.

Pasal 40

Blok ckara (putty block) harus direncanakan dibuat dan dipelihara dengan baik sehingga tegangannya sekecil mungkin dan tidak merusak kabel atau tambang.

Pasal 41

Kaitan (hooks) dan Pengunci (scackles) harus dibuat sedemikian rupa sehingga beban tidak lepas.

BAB VII

TENTANG MESIN-MESIN

Pasal 42

(1) Mesin-mesin yang digunakan harus dipasang dan dilengkapi dengan alat penga-man untuk menjamin keselamatan kerja.

(2) Alat-alat  pengaman  tersebut  ayat  (1)  di   atas  harus  terpasang  sewaktu  mesin dijalankan.

Pasal 43

(1) Mesin harus dihentikan untuk pemeriksaan dan perbaikan pada tenggang waktu yang sesuai dengan petunjuk pabriknya.

(2) Tindakan pencegahan harus dilakukan untuk menghindarkan terjadinya kecela-kaan karena mesin bergerak secara tiba-tiba.

Pasal 44

Operator  mesin  harus  terlatih  untuk  pekerjaannya  dan  harus  mengetahui  peraturan keselamatan kerja untuk mesin tersebut.

BAB VII

TENTANG PERALATAN KONSTRUKSI BANGUNAN

Pasal 45

(1) Alat-alat penggalian tanah yang digunakan harus dipelihara dengan baik sehingga terjamin keselamatan dan kesehatan dalam pemakaiannya.

(2) Tindakan pencegahan harus dilakukan untuk menjamin kestabilan mesin penggali tanah (power shevel) dan harus diusahakan agar orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk ketempat kerja yang terdapat bahaya kejatuhan benda.

Pasal 46

Sebelum meninggalkan bulldpzer atau scraper, operator harus melakukan tindakan pen- cegahan yang perlu untuk menjamin agar mesin-mesin tersebut tidak bergerak.

Pasal 47

Perlengkapan  instansi  pengolahan  aspal  harus  direncanakan,  dibuat  dan  dilengkapi dengan alat-alat pengaman dan dijalankan serta dipelihara dengan baik untuk menjamin agar tidak ada orang, yang mendapat kecelakaan oleh bahan-bahan panas, api terbuka, uap dan debu yang berbahaya.

Pasal 48

(1) Tindakan pencegahan harus dilakukan untuk menjamin agar kestabilan tanah tidak membahayakan sewaktu mesin penggiling jalan digunakan.

(2) Sebelum  meninggalkan  mesin  penggiling  jalan  operator  harus  melakukan  segala tindakan untuk menjamin agar mesin penggiling jalan tersebut tidak bergerak atau pindah tempat.

Pasal 49

Mesin adukan beton (concrete mixer) yang digunakan harus dilengkapi dengan alat-alat pengaman dan dijalankan serta dipelihara untuk menjamin agar tidak ada orang yang mendapat kecelakaan disebabkan bagian-bagian mesin yang berputar atau bergerak atau boleh karena kejatuhan bahan-bahan.

Pasal 50

Mesin pemuat (loading machines) harus dilengkapi dengan kap (cab) yang kuat dan dilengkapi dengan alat pengaman sehingga tenaga kerja tidak tergencet oleh bagian- bagian mesin yang bergerak.

Pasal 51

Mesin-mesin pekerjaan kayu yang digunakan harus dipelihara dengan baik  sehingga terjamin keselamatan dan kesehatan dalam pemakaiannya.

Pasal 52

(1) Gergaji bundar harus dilengkapi dengan alat-alat untuk mencegah bahaya sing-gung dengan mata gergaji dan alat pencegah bahaya tendangan belakang, terkena serpihan yang berterbangan atau mata gergaji yang patah.

(2) Tindakan pencegahan harus dilakukan agar daun gergaji bundar tidak terjepit atau mendapat tekanan dari samping.

Pasal 53

Daun gergaji pita harus dengan tegangan, dudukan dan ketajaman yang memenuhi syarat dan harus tertutup kecuali bukan yang perlu untuk menggergaji.

Pasal 54

Mesin ketam harus dilengkapi dengan peralatan yang baik untuk mengurangi bidang bukan serut yang membahayakan dan untuk mengurangi bahaya tendangan belakang.

Pasal 55

(1) Alat-alat kerja tangan harus dari mutu yang cukup baik dan harus dijaga supaya selalu dalam keadaan baik.

(2) Penyimpanan dan  pengangkutan alat-alat tajam  harus dilakukan  sedemikian rupa sehingga tidak membahayakan.

(3) Perencanaan dan pembuatan alat-alat kerja tangan harus cocok untuk keperluan-nya dan tidak menyebabkan terjadinya kecelakaan.

(4) Alat-alat  kerja  tangan  boleh  digunakan  khusus  untuk  keperluannya  yang  telah direncanakan.

Pasal 56

Semua bagian-bagian alat-alat peneumatik termasuk selang-selang dan selang sambungan harus direncanakan untuk dapat menahan dengan aman tekanan kerja maksimum dan harus dilayani dengan hati-hati sehingga tidak merusak atau menimbulkan kecelakaan.

Pasal 57

(1) Alat penembak paku (pawder actuated tools) harus dilengkapi dengan alat penga-man untuk melindungi atau menahan pantulan kembali dari paku dan benda-benda yang ditembakkan oleh alat tersebut.

(2) Untuk keperluan alat tersebut ayat (1) di atas harus dipergunakan patrum (cartridge) dan paku tembak (projectile) yang cocok.

(3) Operator yang menggunakan alat tersebut ayat (1) harus berumur paling sedikit 18 tahun dan terlatih.

(4) Penyimpanan dan pengangkutan alat penembak paku dan patrum harus sedemi-kian rupa untuk mencegah kecelakaan.

Pasal 58

(1) Traktor dan truck yang digunakan harus dipelihara sedemikian rupa untuk menja-min agar dapat menahan tekanan dan muatan maksimum yang diijinkan dan dapat dikemudikan serta direm dengan aman dalam situasi bagaimananapun juga.

(2) Traktor dan truck tersebut ayat (1) pasal ini hanya boleh dijalankan oleh penge-mudi yang terlatih.

Pasal 59

Truck lif (lift truck) yang digunakan harus dijalankan sedemikian rupa untuk menjamin kestabilannya.

BAB IX

TENTANG KONSTRUKSI  DI BAWAH TANAH

Pasal 60

Setiap tenaga kerja dilarang memasuki konstruksi bangunan di  bawah tanah kecuali tempat kerja telah diperiksa dan bebas dari bahaya-bahaya kejatuhan benda, peledakan, uap, debu, gas atau radiasi yang berbahaya.

Pasal 61

(1) Apabila  bekerja  dalam  terowongan,  usah a  pencegahan  harus  dilakukan  untuk menghindarkan jatuhnya orang atau bahan atau kecelakaan lainnya.

(2) Terowongan harus cukup penerangan dan di lengkapi dengan jalan keluar yang aman direncanakan  dan  dibangun  sedemikian  rupa  sehingga  dalam  keadaan  darurat terowongan harus segera dapat dikosongkan.

Pasal 62

Apabila terdapat kemungkinan bahaya runtuhnya batu atau tanah dari atas sisi konstruksi bangunan di bawah tanah, maka konstruksi tersebut harus segera diperkuat.

Pasal 63

Untuk mencegah bahaya kecelakaan, penyakit akibat kerja maupun keadaan yang tidak nyaman, konstruksi di bawah tanah harus dilengkapi dengan ventilasi buatan yang cukup.

Pasal 64

(1) Pada Konstruksi bangunan di bawah tanah harus disediakan sarana penanggulang-an bahaya kebakaran.

(2) Untuk  keperluan  ketentuan  ayat  (1)  di  atas,  harus  disediakan  alat  pemberantas kebakaran.

Pasal 65

(1) Di tempat kerja atau di tempat yang selalu harus disediakan penerangan yang cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Penerangan darurat harus disediakan di tempat-tempat tersebut ayat (1) di atas tenaga kerja dapat menyelamatkan diri dalam keadaan darurat.

Pasal 66

(1) Tenaga kerja yang mengebor tanah harus dilindungi dari bahaya kejatuhan benda benda, bahaya debu, uap, gas, kebisingan dan getaran.

(2) Tenaga kerja dilarang masuk ke tempat dima na kadar debunya melebihi ketentu nilai ambang batas yang berlaku, kecuali apabila mereka memakai respirator.

BAB X

TENTANG PENGGALIAN

Pasal 67

(1) Setiap pekerjaan, harus dilakukan sedemikian rupa sehingga terjamin tidak adanya bahaya terhadap setiap orang yang disebabkan oleb kejatuhan tanah, batu atau bahan- bahan lainnya yang terdapat di pinggir atau di dekat pekerjaan galian.

(2) Pinggir-pinggir  dan   dinding-dinding  pekerjaan   galian   harus   diberi   pengaman penunjang yang kuat  untuk  menjamin keselamatan orang yang bekerja di  dalam lubang atau parit.

(3) Setiap tenaga kerja yang bekerja dalam lubang galian harus dijamin pula kesela- matannya dari bahaya lain selain tersebut ayat (1) dan (2) di atas.

BAB XI

TENTANG PEKERJAAN MEMANCANG

Pasal 68

(1) Mesin pancang yang digunakan harus dipasang dan dirawat dengan baik sehingga terjamin keselamatan dalam pemakaiannya.

(2) Mesin pancang dan peralatan yang dipakai harus diperiksa dengan teliti secara berkala dan tidak boleh digunakan kecuali sudah terjamin keamanannya.

Pasal 69

Tenaga kerja yang tidak bertugas menjalankan mesin pancang dilarang berada disekitar mesin pancang yang sedang dijalankan.

Pasal 70

Mesin pancang jenis terapung (floating pile drivers) yang digunakan harus dilengkapi pengaman dan dijalankan sedemikian rupa sehingga stabil atau tidak tenggelam.

Pasal 71

Tindakan pencegahan harus dilakukan untuk menghindarkan agar supaya pelat penahan (sheet piling) tidak berayun atau berputar yang tidak terkendalikan oleh tekanan angin, roboh oleh tekanan air atau tekanan lainnya.

BAB XII

TENTANG PEKERJAAN BETON

Pasal 72

Pembangunan konstruksi beton  harus  direncanakan dan  dihitung  dengan  teliti  untuk menjamin agar konstruksi dan penguatnya dapat memikul beban dan tekanan lainnya sewaktu membangun tiap-tiap bagiannya.

Pasal 73

(1) Usaha pencegahan yang praktis harus dilakukan untuk  menghindarkan terjadinya kecelakaan tenaga kerja selama melakukan pekerjaan persiapan, dan pem-bangunan konstruksi beton.

(2) Pencegahan kecelakaan dimaksud ayat (1) pasal ini terutama adalah:

a.   singgungan langsung kulit terhadap semen dan dapur;

b.   kejatuhan benda-benda dan bahan-bahan yang diangkut dengan ember adukan beton (concrete buckets);

c.   sewaktu   beton   dipompa   atau   dicor   pipa-pipa   termasuk   penghubung  atau sambungan dan penguat harus kuat;

d.   sewaktu pembekuan adukan (setting concrete) harus terhindar dari goncangan dan bahan kimia yang dapat mengurangi kekuatan;

e.   sewaktu  lempengan  (panel)  atau  lembaran  beton  (slab)  dipasang  ke  dalam dudukannya harus digerakan dengan hati-hati.

f.   terhadap  melecutnya  ujung  besi  beton  yang  mencuat  sewaktu  ditekan  atau diregang dan sewaktu diangkat atau diangkut;

g.   terhadap getaran sewaktu menjalankan alat penggetar (vibrator).

Pasal 74

Setiap ujung-ujung mencuat yang membahayakan harus dilengkungkan atau dilindungi.

Pasal 75

Menara atau tiang yang dipergunakan untuk mengangkat adukan beton (concrete bucket towers) harus dibangun dan diperkuat sedemikian rupa sehingga terjamin kestabilannya.

Pasal 76

Beton harus dikerjakan dengan hati-hati untuk menjamin agar pemetian beton (bekisting)

dan penguatnya dapat memikul atau menahan seluruh beban sampai beton menjadi beku.

BAB XIII

TENTANG PEKERJAAN LAINNYA

Pasal 77

Bagian-bagian yang siap dipasang (prefabricated parts) harus direncanakan dan dibuat dengan baik sehingga dapat diangkut dan dipasang dengan aman.

Pasal 78

(1) Bagian-bagian konstruksi baja sedapat mungkin harus dirakit sebelum dipasang.

(2) Selama pekerjaan pembangunan konstruksi baja, harus dilakukan tindakan pence- gahan bahaya jatuh atau kejatuhan benda terhadap tenaga kerja.

Pasal 79

Bagian  atas  dari  lantai  sumuran  harus  tertutup  papan  atau  harus  dilengkapi dengan peralatan lain untuk melindungi tenaga kerja terhadap kejatuhan benda.

Pasal 80

Pemasangan rangka atap harus dilakukan dari peralatan perancah atau tenaga kerja harus dilengkapi dengan peralatan pengaman lainnya.

Pasal 81

Untuk melindungi tenaga kerja sewaktu melakukan pekerjaan konstruksi, harus dibuatkan lantai kerja sementara yang kuat.

Pasal 82

Alat pemanas yang digunakan untuk memanaskan aspal harus direncanakan, dibuat dan digunakan sedemikian rupa sehingga dapat mencegah kebakaran dan tenaga kerja tidak tersiram bahan panas.

Pasal 83

(1) Tenaga  kerja  harus  dilindungi  terhadap  bahaya  singgungan  langsung  kulit  dan bahaya-bahaya singgung lainnya terhadap bahan pengawet kayu.

(2) Kayu yang telah diawetkan dilarang dibakar di tempat kerja.

Pasal 84

Apabila bahan-bahan yang mudah terbakar digunakan untuk keperluan lantai permukaan dinding dan pekerjaan-pekerjaan lainnya, harus dilakukan tindakan pencegahan untuk menghindarkan adanya api terbuka, bunga api dan sumber-sumber api lainnya yang dapat menyulut uap yang mudah terbakar yang timbul di tempat kerja atau daerah sekitarnya.

Pasal 85

(1) Asbes hanya boleh digunakan apabila bahan lainnya yang kurang berbahaya tidak tersedia.

(2) Apabila asbes digunakan, maka tindakan pencegahan harus dilakukan agar tenaga kerja tidak menghirup serat asbes.

Pasal 86

Tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di atas atap harus dilengkapi dengan alat pelindung diri yang sesuai untuk menjamin agar mereka tidak jatuh dari atap atau dari bagian-bagian atap yang rapuh.

Pasal 87

(1) Dalam pekerjaan mengecat dilarang menggunakan bahan cat, pernis dan zat warna yang berbahaya, atau pelarut yang berbahaya.

(2) Tindakan pencegahan harus dilakukan agar tukang cat tidak menghirup uap, gas, asap dan debu yang berbahaya.

(3) Apabila digunakan bahan cat yang mengandung zat yang dapat meresap ke dalam kulit, tukang cat harus menggunakan alat pelindung diri.

Pasal 88

(1) Tindakan pencegahan harus dilakukan untuk menghindarkan timbulnya kebakaran sewaktu mengelas dan memotong dengan las busur.

(2) Juru las dan tenaga kerja yang berada disekitarnya harus dilindungi terhadap serpihan bunga api, uap radiasi dan sinar berbahaya lainnya.

(3) Penggunaan  dan  pemeliharaan  peralatan  las  harus  dilakukan  dengan  baik  untuk menjamin  keselamatan  dan  kesehatan  ju ru  las  dan  tenaga  kerja  yang  berada disekitarnya.

Pasal 89

(1) Untuk menjamin keselamatan dalam pekerjaan peledakan (blasting) harus dilaku-kan tindakan pencegahan kecelakaan.

(2) Tindakan pencegahan dimaksud ayat (1) pasal ini terutama adalah:

a.   sewaktu  peledakan  dilakukan sedapat  mungkm  jumlah  orang  yang  berada  di sekitarnya hanya sedikit dan cuaca serta kondisi lainnya tidak berbahaya;

b.   lubang peledakan harus dibor dan diisi bahan peledak dengan hati-hati untuk menghindarkan salah peledakan atau peledakan secara tiba-tiba waktu pengisian.

c.   peledakan  harus  dilakukan  dengan  segera  setelah  pengisian  dan  peledakan tersebut harus dilakukan sedemikian rupa untuk mencegah salah satu peledakan atau terjadinya peledakan-peledakan sebagian;

d.   sumbu-sumbu dari  mutu yang baik  dan  dipergunakan sedemikian rupa  untuk menjamin peledakan dengan aman;

e.   menghindarkan peledakan  mendadak jika  peledakan  dilakukan  dengan  tenaga listrik;

f.   tenaga kerja dilarang memasuki daerah peledakan sesudah terjadinya peledakan kecuali apabila telah diperiksa dan dinyatakan aman.

Pasal 90

Untuk menjamin kesehatan tenaga kerja yang mengolah batu agar tidak menghisap debu silikat, harus dilakukan tindakan pencegahan.

BAB XIV

TENTANG PEMBONGKARAN

Pasal 91

(1) Rencana pekerjaan pengangkutan harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum peker-jaan pembongkaran dimulai.

(2) Semua instalasi, listrik, gas, air, dan uap harus dimatikan, kecuali apabila diperlu-kan sepanjang tidak membahayakan.

Pasal 92

(1) Semua bagian-bagian kaca, bagian-bagian yang lepas, bagian-bagian yang men-cuat harus disingkirkan sebelum pekerjaan pembongkaran dimulai.

(2) Pekerjaan pembongkaran harus dilakukan tingkat demi tingkat dimulai dari atap dan seterusnya ke bawah.

(3) Tindakan-tindakan  pencegahan   harus   dilakukan   untuk   menghindarkan   bahaya rubuhnya bangunan.

Pasal 93

(1) Alat  mekanik  untuk  pembongkaran  harus  direncanakan,  dibuat  dan  digunakan sedemikian rupa sehingga terjamin keselamatan operatornya.

(2) Sewaktu alat  mekanik untuk pembongkaran digunakan, terlebih dahulu harus di- tetapkan daerah berbahaya dimana tenaga kerja dilarang berada.

Pasal 94

Dalam hal tenaga kerja atau orang lain mungkin tertimpa bahaya yang disebabkan oleh kejatuhan bahan atau benda dari tempat kerja yang lebih tinggi, harus dilengkapi dengan penadah yang kuat atau daerah berbahaya tersebut harus dipagar.

Pasal 95

(1) Dinding-dinding tidak boleh dirubuhkan kecuali lantai dapat menahan tekanan yang diakibatkan oleh runtuhnya dinding tersebut.

(2) Tenaga   kerja   harus   dilindungi   terhadap   debu   dan   pecahan-pecahan   yang berhamburan.

Pasal 96

(1) Apabila tenaga kerja sedang membongkar lantai harus tersedia papan yang kuat yang ditumpu tersendiri bebas dari lantai yang sedang dibongkar.

(2) Tenaga kerja dilarang melakukan pekerjaan di  daerah bawah lantai yang sedang dibongkar dan daerah tersebut harus dipagar.

Pasal 97

Konstruksi baja harus dibongkar bagian demi bagian sedemikian rupa sehingga terjamin kestabilan konstruksi tersebut agar tidak membahayakan sewaktu dilepas.

Pasal 98

Tindakan pencegahan harus dilakukan untuk menjamin agar tenaga kerja dan orang-orang lain tidak kejatuhan bahan-bahan atau benda-benda dari atas sewaktu cerobong-cerobong yang tinggi dirubuhkan.

BAB XV

TENTANG PENGGUNAAN PERLENGKAPAN PENYELAMATAN DAN PERLINDUNGAN  DIRI

Pasal 99

(1) Alat-alat  penyelamat  dan  pelindung  diri  yang  jenisnya  disesuaikan  dengan  sifat pekerjaan yang dilakukan oleh masing-masing tenaga kerja harus disediakan dalam jumlah yang cukup.

(2) Alat-alat termaksud pada  ayat  (1)  pasal  ini  harus  selalu  memenuhi syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang telah ditentukan.

(3) Alat-alat tersebut ayat (1) pasal ini harus digunakan sesuai dengan kegunaannya oleh setiap tenaga kerja dan orang lain yang memasuki tempat kerja.

(4) Tenaga kerja dan orang lain yang memasuki tempat kerja diwajibkan mengguna-kan alat-alat termaksud pada ayat (1) pasal ini.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 100

Setiap pekerjaan konstruksi bangunan yang sedang direncanakan atau sedang dilaksa- nakan wajib diadakan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.

BAB XVII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 101

Terhadap  pengertian  istilah-isti lah  “cukup”,   “sesuai”,   “baik”,   “aman”,   “tertentu”,

“sejauh…,  sedemikian rupa”  yang terdapat  dalam Peraturan Menteri ini harus  sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ditentukan oleh Direktur atau pejabat yang ditunjuknya.

Pasal 102

Pengurus wajib melaksanakan untuk ditaatinya semua ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB XVIII

KETENTUAN HUKUMAN

Pasal 103

(1) Dipidana selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), pengurus yang melakukan pelanggaran atas keten-tuan pasal 102.

(2) Tindak   pidana   sebagaimana   dimaksud   dalam   Peraturan   Menteri   ini   adalah pelanggaran.

(3) Menteri dapat meminta Menteri yang me mbawahi bidang usaha konstruksi bangunan guna  mengambil sanksi  administratif terhadap  tidak  dipenuhinya keten-tuan atau ketentuan-ketentuan Peraturan Menteri ini.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 104

Pegawai Pengawas Keselamatan dan  Kesehatan Kerja  sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja melakukan pengawasan terhadap ditaatinya Pelaksanaan peraturan ini.

Pasal 105

(1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Menteri ini akan diatur lebih lanjut. (2) Hal-hal yang memerlukan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur.

Pasal 106

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 6 Maret 1980

MENTERI

TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK  INDONESIA

ttd.

HARUN ZAIN

Kami Butuh Bantuanmu

JIka ada kesalahan dalam penulisan lainnya silakan hubungi kami

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Yang lainnya