Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No: PER.03/MEN/1982 Tentang Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja

PERATURAN

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI No: PER.03/MEN/1982

TENTANG

PELAYANAN KESEHATAN TENAGA KERJA.

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI R.I

Menimbang  :   bahwa dalam rangka melindungi tenaga kerja terhadap setiap gangguan kesehatan yang timbul dari pekerjaan atau lingkungan kerja serta kemampuan  fisik dari tenaga  kerja,  maka perlu  dikeluarkan  peraturan tentang Pelayanan Kesehatan Kerja.

Mengingat : 

1. Undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918).

2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.02/Men/1980.

3. Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi NomorKepts. 79/Men/1977

M E M U T U S K A N

Menetapkan   :  PERATURAN   MENTERI   TENAGA  KERJA  DAN  TRANSMI- GRASI TENTANG PELAYANAN KESEHATAN KERJA.

Pasal 1

Dalam peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

a. Pelayanan Kesehatan adalah usaha kesehatan yang dilaksanakan dengan tujuan:

1.   Memberikan  bantuan  kepada  tenaga  kerja  dalam  penyesuaian  diri  baik  fisik maupun mental, terutama dalam penyesuaian pekerjaan dengan tenaga kerja.

2.   Melindungi  tenaga  kerja  terhadap  setiap  gangguan  kesehatan  yang  timbul  dari pekerjaan atau lingkungan kerja.

3.   Meningkatkan  kesehatan  badan,  kondisi  mental  (rohani)  dan  kemampuan  fisik tenaga kerja.

4.   Memberikan pengobatan dan perawatan serta rehabilitasi bagi tenaga kerja yang menderita sakit.

b.   Tempat kerja adalah sebagaimana  yang dimaksud  dalam pasal 1 ayat (1) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1970.

c.   Pengurus adalah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970.

d.   Pengusaha adalah sebagaimana yang dimaksud pada surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kepts 79/Men/1977.

e.   Pegawai  Pengawas  Keselamatan  dan Kesehatan  Kerja  adalah  dokter  atau pegawai teknis yang berkeahlian khusus yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pasal 2

Tugas pokok pelayanan Kesehatan Kerja meliputi:

a.   Pemeriksaan kesehatan sebelum kerja, pemeriksaan berkala dan pemeriksaan khusus. b.   Pembinaan dan pengawasan atas penyesuaian pekerjaan terhadap tenaga kerja.

c.   Pembinaan dan pengawasan terhadap lingkungan kerja. d.   Pembinaan dan pengawasan perlengkapan sanitair.

e.   Pembinaan dan pengawasan perlengkapan untuk kesehatan tenaga kerja.

f.   Pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit umum dan penyakit akibat kerja. g.   Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan.

h.   Pendidikan  Kesehatan  untuk  tenaga  kerja  dan  latihan  untuk  petugas  Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan.

i.     Memberikan nasehat mengenai perencanaan dan pembuatan tempat kerja, pemilihan alat pelindung diri yang diperlukan dan gizi serta penyelenggaraan makanan di tempat kerja.

j.    Membantu usaha rehabilitasi akibat kecelakaan atau penyakit akibat kerja.

k.   Pembinaan dan pengawasan terhadap tenaga kerja yang mempunyai kelainan tertentu dalam kesehatannya.

l.    Memberikan laporan berkala tentang Pelayanan Kesehatan Kerja kepada pengurus.

Pasal 3

(1) Setiap tenaga kerja berhak mendapatkan Pelayanan Kesehatan Kerja.

(2) Pengurus  wajib  memberikan  Pelayanan  Kesehatan  Kerja  sesuai  dengan  kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 4

(1) Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Kerja dapat:

a.   Diselenggarakan sendiri oleh pengurus.

b.   Diselenggarakan  oleh pengurus dengan mengadakan  ikatan dengan dokter atau Pelayanan Kesehatan lain.

c.   Pengurus  dari  beberapa  perusahaan  secara  bersama-sama   menyelenggarakan suatu Pelayanan Kesehatan Kerja.

(2) Direktur  mengesahkan   cara  penyelenggaraan   Pelayanan  Kesehatan  Kerja  sesuai dengan keadaan.

Pasal 5

Penyelenggaraan  Pelayanan  Kesehatan  Kerja  dipimpin  dan  dijalankan  oleh  seorang dokter yang disetujui oleh Direktur.

Pasal 6

(1) Pengurus wajib memberikan kebebasan profesional kepada dokter yang menjalankan Pelayanan Kesehatan Kerja.

(2) Dokter dan tenaga kesehatan dalam melaksanakan Pelayanan Kesehatan Kerja, bebas memasuki tempat-tempat kerja untuk melakukan pemeriksaan-pemeriksaan dan mendapatkan keterangan-keterangan yang diperlukan.

Pasal 7

(1) Pengurus  wajib  menyampaikan  laporan  pelaksanaan  Pelayanan  Kesehatan  Kerja kepada Direktur.

(2) Tata  cara  bentuk  laporan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  ditetapkan  oleh Direktur.

Pasal 8

Dokter maupun tenaga kerja kesehatan wajib memberikan keterangan-keterangan tentang Pelaksanaan  Kesehatan  Kerja  kepada  Pegawai  Pengawas  Keselarnatan  dan  Kesehatan Kerja jika diperlukan.

Pasal 9

Pegawai Pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja melakukan pengawasan terhadap ditaatinya pelaksanaan peraturan ini.

Pasal 10

(1) Pelanggaran terhadap Pasal 3 ayat (2), Pasal 6 ayat (1) Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 diancam hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda setinggi-tingginya seratus ribu rupiah, sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970.

(2) Tindakan pidana tersebut pada ayat (1)  adalah pelanggaran.

Pasal 11

Hal-hal yang dianggap perlu untuk melaksanakan peraturan ini akan diatur oleh Direktur.

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan  di Jakarta

Pada tanggal 23 April 1982

MENTERI

TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

ttd.

HARUN ZAIN

Kami Butuh Bantuanmu

JIka ada kesalahan dalam penulisan lainnya silakan hubungi kami

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Yang lainnya