PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR : PER.11/MEN/VI/2005 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA DI TEMPAT KERJA

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PER.11/MEN/VI/2005

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA DI TEMPAT KERJA

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk mencegah dan menanggulangi pengaruh buruk terhadap kesehatan, ketertiban, keamanan dan produktivitas kerja akibat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di tempat kerja diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan yang optimal;

b. bahwa untuk keberhasilan upaya pencegahan dan penanggulangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diperlukan peran aktif pihak pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh;

c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri;

Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Pengawasan Perburuhan Tahun
    1948 Nomor 23 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
  4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698);
  5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
  6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional;
  7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif Lainnya;
  8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
  9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-02/MEN/1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja;
  10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor. 03/MEN/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja.

Memperhatikan :

  1. Rekomendasi Seminar dan Lokakarya Tripartit Nasional Program Bebas Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di Tempat Kerja tanggal 26 Juni 2002;
  2. Rekomendasi ASEAN Senior Officials Meeting on Drug Matters (ASOD) di Manila Philipina tanggal 20 – 24 September 2004.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA DI TEMPAT KERJA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1.      Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

2.      Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syarat pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

3.      Zat adiktif lainnya adalah zat yang berpengaruh psikoaktif di luar yang disebut narkotika dan psikotropika.

4.      Penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya adalah penggunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di luar keperluan medis, tanpa pengawasan dokter dan merupakan perbuatan melanggar hukum.

5.      Peredaran  gelap  narkotika,  psikotropika  dan  zat  adiktif  lainnya  adalah  setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana.

6.      Pencegahan dan penanggulangan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dan menanggulangi dampak negatif dari penggunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya

7.      Pekerja/buruh  adalah  setiap  orang  yang  bekerja  dengan  menerima  upah  atau imbalan dalam bentuk lain.

8.     Pengusaha adalah :

a.  orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;

b.  orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;

c.  orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

9.      Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya. Termasuk tempat kerja adalah semua ruangan, lapangan halaman dan sekelilingnya yang merupakan bagian-bagian atau yang berhubungan dengan tempat kerja tersebut.

10.    Perusahaan adalah :

a.  setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;

b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Pasal 2

(1) Pengusaha wajib melakukan upaya aktif pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di tempat kerja.

(2)   Upaya  aktif  pencegahan  dan  penanggulangan  penyalahgunaan  dan  peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a.  penetapan kebijakan;

b.  penyusunan dan pelaksanaan program.

(3)   Dalam melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melibatkan pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, pihak ketiga atau ahli di bidang narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Pasal 3

Dalam melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di tempat kerja, pengusaha, pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh  dapat berkonsultasi dengan  instansi pemerintah yang terkait.

Pasal 4

(1)   Proses penetapan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, harus melalui konsultasi antara pengusaha dengan pekerja/buruh dan atau serikat pekerja/serikat buruh.

(2)   Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan secara tertulis dan sekurang-kurangnya memuat :

a.  komitmen pengusaha dalam upaya pencegahan dan penanggulangan;

b.  komitmen  pembentukan  unit  yang  menangani  program  pencegahan  dan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di tempat kerja.

(3)   Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat merupakan unit tersendiri atau terintegrasi dengan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) atau Pelayanan Kesehatan Kerja.

(4) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberlakukan tanpa diskriminasi.

Pasal 5

(1)   Pelaksanaan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan cara :

a. mengkomunikasikan kebijakan dan program kepada semua pekerja/buruh;

b. melaksanakan program penyuluhan, pendidikan dan latihan

c. meningkatkan kesadaran pekerja/buruh; mengembangkan program bantuan konsultasi bagi pekerja/buruh;

d. melaksanakan evaluasi kebijakan dan program secara berkala.

(2)   Pelaksanaan  program sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  harus  terintegrasi dalam program keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 6

(1)   Pengusaha dapat meminta pekerja/buruh yang diduga menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya untuk melakukan tes dengan biaya ditanggung oleh perusahaan.

(2)   Pelaksanaan tes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan oleh sarana pelayanan kesehatan atau laboratorium yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3)  Hasil tes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijaga kerahasiaannya sebagaimana yang berlaku bagi data rekam medis lainnya.

(4)   Berdasarkan hasil tes sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dokter yang telah mendapatkan pelatihan di bidang narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dapat menetapkan apakah pekerja/buruh harus mengikuti perawatan dan atau rehabilitasi.

Pasal 7

(1)  Ketentuan lebih lanjut mengenai pekerja/buruh yang membutuhkan perawatan dan atau rehabilitasi akibat penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama.

(2)  Pengusaha dapat menjatuhkan tindakan disiplin kepada pekerja/buruh dalam hal pekerja/buruh tidak bersedia untuk mengikuti program pencegahan, penanggulangan, perawatan dan atau rehabilitasi akibat penyalahgunaan narkotika, psikotropika atau zat adiktif lainnya.

Pasal 8

(1)   Pengusaha atau pekerja/buruh harus segera melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila ditemukan seseorang atau lebih memiliki atau mengedarkan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di tempat kerja.

(2)   Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan juga kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota melalui mekanisme pelaporan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau Pelayanan Kesehatan Kerja.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27 Juni 2005

MENTERI

TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FAHMI IDRIS

Kami Butuh Bantuanmu

JIka ada kesalahan dalam penulisan lainnya silakan hubungi kami

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Yang lainnya