PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR : PER.15/MEN/VIII/2008 TENTANG PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN DI TEMPAT KERJA

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PER.15/MEN/VIII/2008

TENTANG

PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN DI TEMPAT KERJA

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan bagi pekerja/buruh yang mengalami kecelakaan di tempat kerja perlu dilakukan pertolongan pertama secara cepat dan tepat;

b. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 3 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja perlu menetapkan ketentuan mengenai pertolongan pertama pada kecelakaan di tempat kerja;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri;

Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan tahun 1948 Nomor 23 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Nomor 4 Tahun 1951);
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1969 tentang Persetujuan Konvensi ILO Nomor 120 mengenai Hygiene Dalam Perniagaan dan Kantor- kantor (Lembaran Negara Nomor 14 Tahun 1969);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1818);
  4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4279);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
    125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

MEMUTUSKAN

Menetapkan       :  PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TENTANG PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN DI TEMPAT KERJA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1.    Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan di tempat kerja selanjutnya disebut dengan P3K di tempat kerja, adalah upaya memberikan pertolongan pertama secara cepat dan tepat kepada pekerja/buruh dan/atau orang lain yang berada di tempat kerja, yang mengalami sakit atau cidera di tempat kerja.

2.    Petugas P3K di tempat kerja adalah pekerja/buruh yang ditunjuk oleh pengurus/pengusaha dan diserahi tugas tambahan untuk melaksanakan P3K di tempat kerja.

3.    Fasilitas  P3K  di  tempat  kerja  adalah  semua  peralatan,  perlengkapan,  dan  bahan  yang digunakan dalam pelaksanaan P3K di tempat kerja.

4.    Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

5.    Tempat Kerja ialah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka bergerak atau tetap di mana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan  di  mana terdapat  sumber  atau  sumber-sumber  bahaya sebagaimana diperinci dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970.

6.    Pengusaha adalah :

a.   orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;

b. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;

c.   orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b  yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia;

7.    Pengurus adalah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung sesuatu tempat kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri.

Pasal 2

(1) Pengusaha wajib menyediakan petugas P3K dan fasilitas P3K di tempat kerja. (2) Pengurus wajib melaksanakan P3K di tempat kerja.

BAB II

PETUGAS P3K DI TEMPAT KERJA

Pasal 3

(1) Petugas P3K di tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus memiliki lisensi dan buku kegiatan P3K dari Kepala Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat.

(2) Untuk mendapatkan lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat- syarat sebagai berikut :

a.   bekerja pada perusahaan yang bersangkutan;

b.   sehat jasmani dan rohani;

c.   bersedia ditunjuk menjadi petugas P3K; dan

d.   memiliki  pengetahuan  dan  keterampilan  dasar  di  bidang  P3K  di  tempat  kerja  yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan.

(3) Pemberian  lisensi  dan  buku  kegiatan  P3K  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  tidak dikenakan biaya.

(4) Pedoman  tentang  pelatihan  dan  pemberian  lisensi  diatur  lebih  lanjut  dengan  Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan.

Pasal 4

Petugas P3K dalam melaksanakan tugasnya dapat meninggalkan pekerjaan utamanya   untuk memberikan pertolongan  bagi  pekerja/buruh  dan/atau  orang  lain  yang  mengalami  sakit  atau cidera di tempat kerja.

Pasal 5

(1) Petugas P3K di tempat  kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat  (1), ditentukan berdasarkan jumlah pekerja/buruh dan potensi bahaya di tempat kerja, dengan rasio sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.

(2) Pengurus wajib mengatur tersedianya Petugas P3K pada :

a.   tempat kerja dengan unit kerja berjarak 500 meter atau lebih sesuai jumlah pekerja/buruh dan potensi bahaya di tempat kerja;

b.   tempat  kerja  di  setiap  lantai  yang  berbeda  di  gedung  bertingkat  sesuai  jumlah pekerja/buruh dan potensi bahaya di tempat kerja;

c.   tempat kerja dengan jadwal kerja shift sesuai jumlah pekerja/buruh dan potensi bahaya di tempat kerja.

Pasal 6

Petugas P3K di tempat kerja mempunyai tugas : a.   melaksanakan tindakan P3K di tempat kerja; b.   merawat fasilitas P3K di tempat kerja;

c.   mencatat setiap kegiatan P3K dalam buku kegiatan; dan d.   melaporkan kegiatan P3K kepada pengurus.

(1) Pengurus wajib memasang pemberitahuan tentang nama dan lokasi petugas P3K di tempat kerja pada tempat yang mudah terlihat.

(2) Petugas P3K di tempat kerja dapat menggunakan tanda khusus yang mudah dikenal oleh pekerja/buruh yang membutuhkan pertolongan.

BAB III

FASILITAS P3K DI TEMPAT KERJA

Pasal  8

(1) Fasilitas P3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:

a.   ruang P3K;

b.   kotak P3K dan isi;

c.   alat evakuasi dan alat transportasi; dan

d.   fasilitas tambahan berupa alat pelindung diri dan/atau peralatan khusus di tempat kerja yang memiliki potensi bahaya yang bersifat khusus.

(2) Alat pelindung diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan peralatan yang disesuaikan dengan potensi bahaya yang ada di tempat kerja yang digunakan dalam keadaan darurat.

(3) Peralatan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa alat untuk pembasahan tubuh cepat (shower) dan pembilasan/pencucian mata.

Pasal 9

(1) Pengusaha wajib menyediakan ruang P3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)

huruf a dalam hal :

a.   mempekerjakan pekerja/buruh 100 orang atau lebih;

b.   mempekerjakan pekerja/buruh kurang dari 100 orang dengan potensi bahaya tinggi.

(2) Persyaratan ruang P3K sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

a.   lokasi ruang P3K :

1.    dekat dengan toilet/kamar mandi;

2.    dekat jalan keluar;

3.    mudah dijangkau dari area kerja; dan

4.    dekat dengan tempat parkir kendaraan.

b.   mempunyai luas minimal cukup untuk menampung satu tempat tidur pasien dan masih terdapat ruang gerak bagi seorang petugas P3K serta penempatan fasilitas P3K lainnya;

c.   bersih  dan  terang,  ventilasi  baik,  memiliki  pintu  dan  jalan  yang  cukup  lebar  untuk memindahkan korban;

d.   diberi tanda dengan papan nama yang jelas dan mudah dilihat;

e.   sekurang-kurangnya dilengkapi dengan :

1.    wastafel dengan air mengalir;

2.    kertas tisue/lap;

3.    usungan/tandu;

4.    bidai/spalk;

5.    kotak P3K dan isi;

6.    tempat tidur dengan bantal dan selimut;

7.    tempat untuk menyimpan alat-alat, seperti : tandu dan/atau kursi roda;

8.    sabun dan sikat;

9.    pakaian bersih untuk penolong;

10.  tempat sampah; dan

11.  kursi tunggu bila diperlukan.

Kotak P3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a.    terbuat dari bahan yang kuat dan mudah dibawa, berwarna dasar putih dengan lambang P3K berwarna hijau;

b.    isi kotak P3K sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Menteri ini dan tidak boleh diisi bahan atau alat selain yang dibutuhkan untuk pelaksanaan P3K di tempat kerja;

c.    penempatan kotak P3K :

1.   pada tempat yang mudah dilihat dan dijangkau, diberi tanda arah yang jelas, cukup cahaya serta mudah diangkat apabila akan digunakan;

2.   disesuaikan dengan jumlah   pekerja/buruh, jenis dan jumlah kotak P3K sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini;

3.   dalam hal tempat kerja dengan unit kerja berjarak 500 meter atau lebih masing-masing unit kerja harus menyediakan kotak P3K sesuai jumlah pekerja/buruh;

4.   dalam hal tempat kerja pada lantai yang berbeda di gedung bertingkat, maka masing- masing unit kerja harus menyediakan kotak P3K sesuai jumlah pekerja/buruh.

Pasal 11

Alat  evakuasi  dan  alat  transportasi  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  8  ayat  (1)  huruf  c meliputi:

a.   tandu atau alat lain untuk memindahkan korban ke tempat yang aman atau rujukan; dan b.   mobil ambulance atau kendaraan yang dapat digunakan untuk pengangkutan korban.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 12

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan pada Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Dengan   ditetapkannya   Peraturan   Menteri   ini,   maka   Surat   Ketetapan   Kepala   Djawatan Pengawasan Perburuhan Nomor 1/Bb3/P tanggal 1 Oktober 1956 tentang   Peraturan Khusus Untuk  Pertolongan  Pada  Kecelakaan  (Peraturan  Khusus  AA),  dicabut  dan dinyatakan  tidak berlaku lagi.

BAB VI KETENTUAN  PENUTUP

Pasal 14

Peraturan  Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal  13 Agustus 2008

MENTERI

TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Dr. Ir. ERMAN SUPARNO, MBA., M.Si.

Kami Butuh Bantuanmu

JIka ada kesalahan dalam penulisan lainnya silakan hubungi kami

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Yang lainnya