Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmingrasi Republik Indonesia Nomor : PER.18/MEN/XI/2008 Tentang Penyelenggara Audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

PERATURAN

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PER.18/MEN/XI/2008.

TENTANG PENYELENGGARA AUDIT

SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

Menimbang         :       

a.     Bahwa  dalam  rangka  meningkatkan  perlindungan  di  perusahaan  perlu diterapkan  Sistem  Manajemen  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja  di perusahaan;

b.         Bahwa untuk megatasi pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di perusahaan.dapat mengikutsertakan pihak yang berkompeten    untuk    menyelenggarakan    audit    Sistem    Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Penyelenggara Audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);

3. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah yang terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;

4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja NomorPER.05/MEN/1996 tentang Sistem Manajeman Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan       :       PERATURAN  MENTERI  TENAGA  KERJA  DAN   TRANSMIGRASI TENTANG PENYELENGGARA AUDIT SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan

1.     Sistem  Manajemen  Keselamatan  dan   Kesehatan  Kerja,   yang   selanjutnya disingkat SMK3, adalah bagian sistem manajemen secara menyeluruh termasuk struktur   organisasi,   aktivitas   perencanaan,   tanggung   jawab,   pelaksanaan, prosedur,            proses   dan   pengembangan   sumber   daya   untuk   membangun, menerapkan, mencapai, mengkaji, dan mengembangkan kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yang disingkat dengan K3, dalam upaya mengendalikan resiko K3 di tempat kerja.

2.     Penyelenggara audit SMK3 adalah badan hukum yang ditunjuk oleh Menteri untuk melakukan audit eksternal SMK3.

3.     Audit eksternal SMK3 adalah pemeriksaan secara sistematik dan independen, untuk mengukur penerapan SMK3 di tempat kerja dan/atau perusahaan yang hasilnya digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian tingkat pencapaian penerapan SMK3.

4.     Audit internal SMK3 adalah audit SMK3 yang dilakukan oleh perusahaan sendiri dalam rangka pembuktian penerapan SMK3 dan persiapan audit eksternal SMK3 dan/atau pemenuhan standar nasional atau internasional atau tujuan-tujuan lainnya.

5.     Auditor  SMK3  adalah  tenaga  teknis  yang  mempunyai  kompetensi  untuk melaksanakan audit SMK3 yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau pejabat yang ditunjuk.

6.     Menteri adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pasal 2

(1)   Setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3 yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.

(2)   Untuk mengukur kinerja penerapan SMK3 di perusahaan dilakukan audit SMK3. (3)   Audit   SMK3   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (2)   dilaksanakan   oleh penyelenggara  audit  SMK3  yang  ditunjuk  oleh  Menteri  atau  pejabat  yang

ditunjuk.

BAB II PENYELENGGARA AUDIT SMK3

Pasal 3

Untuk  dapat  ditunjuk sebagai  penyelenggara audit  SMK3  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a.     Berbadan hukum;

b.     Memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);

c.     Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

d.     Memiliki kantor pusat dengan kantor cabang di wilayah Indonesia bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur;

e.     Memiliki bukti wajib lapor ketenagakerjaan di tingkat pusat dan cabang;

f.     Memilki sekurang-kurangnya 4 (empat) orang auditor eksternal senior SMK3 dan  8  (delapan)  orang  auditor  eksternal  yunior  SMK3  yang  ditunjuk  oleh Menteri; dan

g.     Memiliki program kerja rencana pelaksanaan audit SMK3.

Pasal 4

(1)   Perusahaan   yang   akan   menjadi   penyelenggara   audit   SMK3   mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri c,q. Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan.

(2)   Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan :

a.     Copy akte pendirian perusahaan;

b.     Copy surat pengesahan perusahaan sebagai badan hukum;

c.     Copy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);

d.     Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

e.     Copy wajib lapor ketenagakerjaan di tingkat pusat dan cabang;

f.      Copy keputusan penunjukkan auditor eksternal SMK3;

g.     Bukti kepemilikan kantor pusat dan cabang di wilayah Indonesia bagian barat, bagian tengah dan bagian timur;

h.     Susunan organisasi penyelenggara audit SMK3;

i.      Pas photo berwarna terbaru pimpinan perusahaan ukuran 3 x  4 sebanyak 4 (empat) lembar; dan

j.      Program kerja rencana pelaksanaan audit SMK3.

(3)   Permohonan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan  penilaian  dan verifikasi oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dalam jangka  waktu  paling  lama  10  (sepuluh) hari  kerja  sejak  permohonan diterima.

(4)   Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan menyampaikan hasil penilaian dan verifikasi secara tertulis kepada Menteri.

(5)   Menteri menerbitkan keputusan penunjukan penyelenggara audit SMK3  dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak penyampaian hasil penilaian dan verifikasi sebagaimana daimaksud pada ayat (4).

Pasal 5

Dalam hal permohonan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) tidak memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penilaian dan verifikasi sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  4  ayat  (3),  Menteri  memberitahukan  secara tertulis kepada perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 6

(1)   Keputusan penunjukkan penyelenggara audit SMK3 berlaku untuk jangka waktu

3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang, setiap perpanjangan paling lama untuk jangka waktu yang sama.

(2)   Untuk mendapatkan keputusan penunjukan perpanjangan penyelenggara audit SMK3, perusahaan harus mengajukan permohonan secara tertulis dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan laporan pelaksanaan audit SMK3 selama 3 (tiga) tahun terakhir.

(3)   Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lambat  30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhir jangka waktu keputusan penunjukan yang bersangkutan.

Pasal 7

Biaya pelaksanaan audit SMK3 dibebankan kepada perusahaan yang diaudit.

Pasal 8

Penyelenggara audit SMK3 harus :

a.     Merahasiakan   hasil   audit   SMK   3       kepada   pihak-pihak   yang   tidak berkepentingan;

b.     Melaporkan hasil audit SMK3 kepada Menteri dan perusahaan yang diaudit;

c.     Menaati peraturan perundangan di bidang K3 yang berlaku; dan

d.     Berkoordinasi dengan instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan sesuai domisili perusahaan yang diaudit.

Pasal 9

Menteri dapat mencabut keputusan penunjukan penyelenggara audit SMK3 dalam hal:

a.     Tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;

b.     Melakukan kegiatan konsultasi dalam bidang SMK3.

BAB III PENGAWASAN

Pasal 10

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini dilaksanakan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan          pada     Pemerintah,    pemerintah    provinsi,    dan     pemerintah kabupaten/kota.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Penyelenggara audit SMK3 yang ditunjuk sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini tetap  dapat  melaksanakan audit  SMK3 sampai  dengan berakhirnya jangka waktu penunjukan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta.

Pada tanggal 10 November 2008.

MENTERI

TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

Dr. Ir. ERMAN SUPARNO, MBA, M.Si

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro HukumSUNARNO ,SH,MH. NIP. 730 001 630

Kami Butuh Bantuanmu

JIka ada kesalahan dalam penulisan lainnya silakan hubungi kami

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Yang lainnya