PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA NOMOR : PER.01/MEN/1988 TENTANG KWALIFIKASI DAN SYARAT-SYARAT OPERATOR PESAWAT UAP MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI

TENAGA KERJA NOMOR : PER.01/MEN/1988

T E N T A N G

KWALIFIKASI DAN SYARAT-SYARAT OPERATOR PESAWAT UAP

MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang  :

a.   bahwa   dengan   semakin   meningkatnya   penggunaan   pesawat  uap dibidang industri dan jasa dimana pesawat uap dapat mengakibatkan kerugian baik terhadap harta maupun jiwa manusia sehingga perlu diusahakan pencegahannya;

b.   bahwa kecelakaan dan peledakan pesawat uap dapat disebabkan karena operator pesawat uap kurang memahami cara pelayanan pesawat uap, alat pengaman dan perlengkapan yang kurang baik;

c.   bahwa oleh karena operator pesawat uap memegang peranan penting dalam pengoperasian  pesawat uap untuk mencegah  terjadinya kecelakaan  atau peledakan,  sehingga perlu diatur tentang kwalifikasi dan syarat-syarat operator pesawat uap;

d.   bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Peraturan Menteri tentang Kwalifikasi dan syarat-syarat operator pesawat uap.

Mengingat    :

1.   Undang-undang No. 14 tahun 1969 tentang ketentuan-ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja;

2.   Undang-undang  No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan  Kerja (L.N.-1970 No. 1);

3.   Undang-undang uap Tahun 1930 (Stoom Ordonantie 1930/Stb No. 225 Tahun 1930);

4.   Peraturan Uap 1930 (Stoom Verordening 1930/Stb. 339 Tahun 1930);

5.   Keputusan   Menteri   Tenaga   Kerja   No.   Kepts.   199/1983   tentang Struktur Organisasi Departemen Tenaga Kerja.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN  MENTERI  TENAGA  KERJA REPUBLIK  INDONESIA TENTANG KLASIFIKASI DAN SYARAT-SYARAT OPERATOR PESAWAT UAP.

BAB  I KETENTUAN UMUM

Pasal  1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

a.   Menteri ialah Menteri yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan.

b.   Pegawai  Pengawas  adalah pegawai  pengawas  sebagaimana  dimaksud  pada pasal 1 ayat (5) Undang-undang No. 1 Tahun 1970.

c.   Pemakai  adalah  pemakai  sebagaimana  dimaksud  pada  pasal  3  Stoom  Ordonantie 1930.

d.   Pesawat  Uap  adalah  pesawat  uap  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  1  Stoom Ordonantie 1930.

e.   Operaor adalah tenaga kerja berkeahlian khusus untuk melayani pemakaian pesawat uap.

BAB  II RUANG LINGKUP

Pasal  2

Peraturan  Menteri  ini  meliputi  kwalifikasi  wewenang,  syarat-syarat   dan  kewajiban melapor.

BAB  III KWALIFIKASI

Pasal  3

Kwalifikasi operator terdiri dari 2 kelas yaitu: (1) Operator kelas I.

a.   Sekurang-kurangnya berpendidikan SLTA Jurusan mekanik, listrik, atau IPA.

b.   Telah  berpengalaman  dibidang  pelayanan  pesawat  uap sekurang-kurangnya  2 tahun.

c.   Berkelakuan baik dari kepolisian.

d.   Berbadan sehat dari dokter.

e.   Umur sekurang-kurangnya 23 tahun. f.    Harus lulus paket Al + A2.

g.   Lulus  ujian  yang  diselenggarakan  oleh  Departemen  Tenaga  Kerja  cq. Ditjen Binawas.

(2) Operator kelas II.

a.   Sekurang-kurangnya berpendidikan SLTP, dan diutamakan teknik mekanik, atau listrik.

b.   Pernah sebagai pembantu operator selama 1 tahun. c.   Berkelakuan baik dari kepolisian.

d.   Umur sekurang-kurangnya 20 tahun. e.   Berbadan sehat dari dokter.

f.   Mengikuti kursus operator paket A1.

g.   Lulus  ujian  yang  diselenggarakan  oleh  Departemen  Tenaga  Kerja  cq. Ditjen Binawas

Pasal  4

Menteri   atau   pejabat   yang   ditunjuknya   dapat   menetapkan   syarat   pendidikan   dan pengalaman  calon operator selain tersebut pada ayat (1) sub a, b dan ayat (2) sub a, b pasal ini.

Pasal  5

(1) Pelaksanaan  kursus  operator  dapat  dilakukan  oleh  Departemen  Tenaga  Kerja  atau Lembaga yang ditunjuk.

(2) Kurikulum kursus operator dilaksanakan sesuai dengan lampiran peraturan ini.

(3) Menteri atau pejabat yang ditunjuknya sewaktu-waktu  dapat mengganti, menambah atau mengurangi mata pelajaran dan atau jam pelajaran dalam lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini sesuai dengan kebutuhan.

Pasal  6

(1) Sertifikat  operator  diterbitkan  oleh  Menteri  atau  Pejabat  yang  ditunjuknya  setelah yang bersangkutan dinyatakan lulus.

(2) Sertifikat  operator  dapat  dicabut  oleh  Menteri  atau  Pejabat  yang  ditunjuknya  bila operator  yang bersangkutan  dinilai tidak berkemampuan  lagi sebagai  operator  atas usul pegawai pengawas bidang uap setempat.

Pasal  7

Operator kelas II dapat ditingkatkan menjadi Operator kelas I dengan ketentuan:

a.   Telah berpengalaman  sebagai operator  kelas II sekurang-kurangnya  2 tahun secara terus menerus.

b.   Telah  mengikuti  pendidikan  paket  A2  dan  lulus  ujian  yang  diselenggarakan  oleh Ditjen Binawas.

BAB  IV KEWENANGAN OPERATOR

Pasal  8

(1) Operator kelas I berwenang melayani:

a.   Sebuah ketel uap dengan kapasitas uap lebih besar dari 10 ton/jam. b.   Pesawat uap selain uap untuk semua ukuran.

c.   Mengawasi kegiatan operator kelas II bila menurut ketentuan pada peraturar ini perlu didampingi operator kelas II.

(2) Operator kelas II berwenang melayani:

a.   Sebuah ketel uap dengan kapasitas uap paling tinggi 10 ton/jam. b.   Pesawat uap selain ketel uap untuk semua ukuran.

Pasal  9

(1) Jumlah  operator  yang diperlukan  untuk  setiap  shift pelayanan  adalah  sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.

(2) Operator tersebut pada ayat (1) harus dibantu oleh satu atau beberapa tenaga bantu dalam hal pelayanan unit instalasi uap

BAB  V KEWAJIBAN OPERATOR

Pasal  10

(1) Dilarang meninggalkan tempat pelayanan selama pesawat uapnya dioperasikan.

(2) Melakukan  pengecekan  dan  pengamatan  kondisi/kemampuan  kerja  serta  merawat pesawat uap, alat-alat pengaman dan alat perlengkapan lainnya yang terkait dengan bekerjanya pesawat uap yang dilayaninya.

(3) Operator  harus mengisi buku laporan harian pengoperasian  pesawat  uap yang ber- sangkutan selama melayani pesawat uap meliputi data tekanan kerja, produksi uap, debit air pengisi ketel uap, pH air, jumlah bahan bakar dan lain-lain, serta tindakan operator yang dilakukan selama melayani pesawat uap yang bersangkutan.

(4) Apabila  pesawat  uap dan atau alat-alat  pengaman/perlengkapannya  tidak berfungsi dengan baik atau rusak, maka operator harus segera menghentikan  pesawatnya dan segera melaporkan pada atasannya.

(5) Untuk operator kelas I disamping kewajiban tersebut pada ayat (1), (2), (3) dan (4) juga wajib mengawasi kegiatan dan mengkoordinir operator kelas II. (6) Operator kelas I bertanggung jawab atas seluruh unit instalasi uap.

(7) Pemakaian pesawat uap dimana menurut peraturan ini tidak diperlukan operator kelas I,  maka  operator  kelas  II  atau  salah  satu  operator  kelas  II  yang  ditunjuk  oleh perusahaan bertanggung jawab atas seluruh instalasi uap.

(8) Segera   melaporkan   kepada   atasannya   apabila   terjadi   kerusakan/peledakan   atau gangguan-gangguan lain pada pesawat uap, penyalur uap dan alat-alat perlengka- pannya.

(9) Membuat laporan bulanan pemakaian pesawat uap kepada P2K3 di perusahaan yang bersangkutan.

BAB  VI KETENTUAN HUKUM

Pasal  11

Operator yang melanggar ketentuan sebagaimana tersebut pada pasal 10 ayat (1) dapat dikenakan hukuman kurungan atau denda sesuai dengan pasal 27 Undang-undang  Uap 1930 (Stoom Ordonantie 1930).

BAB  VII ATURAN PERALIHAN

Pasal  12

1.   Sertifikat operator yang telah diterbitkan sebelum peraturan ini berlaku akan diadakan peninjauan kembali disesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan ini.

2.   Untuk pelaksanaan ketentuan ayat (1) pasal ini, perusahaan yang memiliki sertifikat operator wajib mengembalikan sertifikat dimaksud kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk melalui Kantor Departemen Tenaga Kerja setempat.

BAB  VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal  13

Peraturan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan  di Jakarta

Pada tanggal 25 Januari 1988

MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SUDOMO

Untuk Lampiran silahkan bisa download versi file PDF nya

Kami Butuh Bantuanmu

JIka ada kesalahan dalam penulisan lainnya silakan hubungi kami

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Yang lainnya