PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA NOMOR : PER-02/MEN/1992 TENTANG TATA CARA PENUNJUKAN KEWAJIBAN DAN WEWENANG AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJAMENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA NOMOR : PER-02/MEN/1992

T E N T A N G

TATA CARA PENUNJUKAN KEWAJIBAN DAN WEWENANG AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJAMENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 1 ayat (6) dan pasal 5 ayat(2) Undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja, perlu menetapkan tata cara penunjukan, kewajiban dan wewenang ahli keselamatan dan kesehatan kerja;

b. bahwa tata cara penunjukan, kewajiban dan wewenang ahli keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi No. PER- 03/Men/1978 dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per- 04/Men/1987 sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan sehingga perlu disempurnakan;

c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri;

Mengingat:      

1.  Undang-undang Uap tahun 1930 (Stb 1930 No. 225);

2.   Undang-undang No. 14 tahun 1969 tentang ketentuan-ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja;

3.   Undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;

4.   Peraturan Uap tahun 1930 (Stb 1930 No. 339);

5.   Keputusan Presiden RI No. 15 tahun 1984 yo. Keputusan Presiden No. 30 tahun 1987 tentang Susunan Organisasi Departemen;

6.   keputusan  Presiden  RI  No.  64/M  tahun  1988  tentang  pembentukan Kabinet Pembangunan V;

7.   peraturan menteri tenaga kerja No. Per-04/Men/1987  tentang  Panitia Pembina    Keselamatan    dan   Kesehatan    Kerja   serta    Tata    Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja.

M E M U T U S K A N

Menetapkan   :  PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA TENTANG   TATA   CARA   PENUNJUKAN,   KEWAJIBAN  DAN WEWENANG AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal  1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

a.   Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah tenaga teknik berkeahlian khusus dari luar  Departemen  Tenaga  Kerja  yang  ditunjuk  oleh  Menteri  Tenaga  Kerja  untuk mengawasi ditaatinya Undang-undang Keselamatan Kerja.

b.   Pengurus  adalah  orang  yang  mempunyai  tugas  memimpin  langsung  suatu  tempat kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri.

c.   Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja melakukan  pekerjaan  atau yang sering dimasuki  tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha, dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.

d.   Direktur ialah Direktur sebagaimana  dimaksud dalam Undang-undang  No. 1  tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

Pasal  2

(1) Menteri   Tenaga  Kerja  atau  Pejabat   yang  ditunjuk   berwenang   menunjuk   ahli keselamatan dan kesehatan kerja pada tempat kerja dengan kriteria tertentu dan pada perusahaan yang memberikan jasa dibidang keselamatan dan kesehatan kerja.

(2) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:

a.   Suatu tempat kerja dimana pengurus mempekerjakan tenaga kerja lebih dari 100 orang;

b.   Suatu tempat kerja dimana pengurus mempekerjakan tenaga kerja kurang dari 100 orang akan tetapi menggunakan bahan, proses, alat dan atau instalasi yang besar risiko bahaya terhadap keselamatan dan kesehatan kerja;

BAB II

TATA CARA PENUNJUKAN

AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Pasal  3

Untuk  dapat  ditunjuk  sebagai  ahli  keselamatan  dan  kesehatan  kerja  harus  memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Berpendidikan Sarjana, Sarjana Muda atau Sederajat dengan ketentuan sebagai berikut:

1.   Sarjana  dengan  pengalaman  kerja  sesuai  dengan  bidang  keahliannya  sekurang- kurangnya 2 tahun;

2.   Sarjana  Muda  atau  Sederajat  dengan  pengalaman   kerja  sesuai  dengan   bidang keahliannya sekurang-kurangnya 4 tahun:

a.   Berbadan sehat;

b.   Berkelakuan baik;

c.   Bekerja penuh di instansi yang bersangkutan;

d.   Lulus seleksi dari Tim Penilai.

Pasal  4

(1) Penunjukan    ahli    keselamatan    dan    kesehatan    kerja    ditetapkan    berdasarkan permohonan  tertulis dari pengurus  atau pimpinan  instansi  kepada  Menteri  Tenaga Kerja atau Pejabat yang ditunjuk.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus melampirkan:

a.   Daftar riwayat hidup;

b.   Surat keterangan pengalaman kerja dibidang keselamatan dan kesehatan kerja;

c.   Surat keterangan berbadan sehat dari dokter;

d.   Surat   keterangan   pemeriksaan   psikologi   yang   menyatakan   sesuai    untuk melaksanakan tugas sebagai ahli keselamatan dan kesehatan kerja;

e.   Surat berkelakuan baik dari Polisi;

f.    Surat   keterangan   pernyataan   bekerja   penuh   dari   perusahaan/instansi   yang bersangkutan;

g.   Foto copy ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar terakhir;

h.   Sertifikat  pendidikan  khusus  keselamatan  dan  kesehatan  kerja,  apabila  yang bersangkutan memilikinya.

Pasal  5

(1) Penunjukan ahli keselamatan dan kesehatan kerja diberikan setelah  memperhatikan pertimbangan Tim Penilai;

(2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditunjuk Menteri Tenaga Kerja, dan diketuai  oleh Direktur  Jenderal  yang membidangi  keselamatan  dan  kesehatan kerja yang anggotanya  terdiri  dari Pejabat  Departemen  Tenaga  Kerja,  Badan  dan Instansi lain yang dipandang perlu.

Pasal  6

(1) Tim  Penilai  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  5  mempunyai  tugas  melakukan penilaian  tentang  syarat-syarat  administrasi  dan  kemampuan  pengetahuan  teknis keselamatan dan kesehatan kerja.

(2) Kemampuan   pengetahuan   teknis  sebagaimana   dimaksud   dalam  ayat  (1)   ialah kemampuan  melakukan  identifikasi,  evaluasi  dan  pengendalian  masalah-masalah keselamatan dan kesehatan kerja ditempat kerja sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal  7

(1) Keputusan penunjukan ahli keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.

(2) Keputusan  penunjukan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  dapat  dimintakan perpanjangan kepada Menteri Tenaga Kerja atau Pejabat yang ditunjuk.

(3) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan menurut prosedur dalam pasal 4 ayat (1) dengan melampirkan:

a.   Semua lampiran sebagaimana disebut dalam pasal 4 ayat (2);

b.   Salinan keputusan penunjukan ahli keselamatan dan kesehatan kerja yang lama;

c.   Surat  pernyataan  dari  pengurus  atau  pimpinan  instansi  mengenai  prestasi  ahli keselamatan dan kesehatan kerja yang bersangkutan;

d.   Rekapitulasi laporan kegiatan selama menjalankan tugas.

(4) Dalam keputusan  penunjukan  perpanjangan  sebagaimana  dimaksud dalam ayat  (2) Tim Penilai dapat melakukan  pengujian  kembali tentang kemampuan  pengetahuan teknis keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal  8

(1) Keputusan  penunjukan  ahli keselamatan  dan kesehatan  kerja tidak berlaku  apabila yang bersangkutan:

a.   Pindah tugas ke perusahaan atau instansi lain;

b.   Mengundurkan diri;

c.   Meninggal dunia.

(2) Keputusan  penunjukan  ahli keselamatan  dan kesehatan  kerja dicabut apabila  yang bersangkutan terbukti:

a.   Tidak  memenuhi  peraturan  perundang-undangan   keselamatan   dan   kesehatan kerja;

b.   Melakukan    kesalahan    dan   kecerobohan    sehingga    menimbulkan    keadaan berbahaya;

c.   Dengan  sengaja  dan  atau  karena  kehilafannya  menyebabkan  terbukanya  suatu rahasia perusahaan/instansi yang karena jabatannya wajib untuk dirahasiakan.

BAB III KEWAJIBAN DAN WEWENANG

AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Pasal  9

(1) Ahli keselamatan dan kesehatan kerja berkewajiban:

a.   Membantu   mengawasi   pelaksanaan   peraturan  perundangan   keselamatan   dan kesehatan   kerja   sesuai   dengan   bidang   yang   ditentukan   dalam   keputusan penunjukannya;

b.   Memberikan  laporan kepada Menteri Tenaga Kerja atau Pejabat yang  ditunjuk mengenai hasil pelaksanaan tugas dengan ketentuan sebagai berikut:

1.   Untuk ahli keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja satu kali dalam 3 (tiga) bulan, kecuali ditentukan lain;

2.   Untuk ahli keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan yang memberikan jasa  dibidang  keselamatan  dan  kesehatan  kerja  setiap  saat  setelah  selesai melakukan kegiatannya;

c.   Merahasiakan segala keterangan tentang rahasia perusahaan/instansi yang didapat berhubungan dengan jabatannya.

(2) Tembusan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b ditujukan kepada:

1.   Kantor Departemen Tenaga Kerja setempat;

2.   Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja setempat;

3.   Direktur Bina Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Pasal  10

(1) Ahli keselamatan dan kesehatan kerja berwenang untuk:

a.   Memasuki tempat kerja sesuai dengan keputusan penunjukan;

b.   Meninta  keterangan  dan  atau  informasi  mengenai  pelaksanaan   syarat-syarat keselamatan   dan   kesehatan   kerja   ditempat   kerja   sesuai   dengan   keputusan penunjukannya;

c.   Memonitor,  memeriksa,  menguji,  menganalisa,  mengevaluasi  dan  memberikan persyaratan serta pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja yang meliputi:

1.   Keadaan dan fasilitas tenaga kerja.

2.   Keadaan   mesin-mesin,   pesawat,   alat-alat   kerja,  instalasi   serta   peralatan lainnya.

3.   Penanganan bahan-bahan.

4.   Proses produksi.

5.   Sifat pekerjaan.

6.   Cara kerja.

7.   Lingkungan kerja.

(2) Perincian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dapat dirubah sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(3) Ahli keselamatan dan kesehatan kerja yang ditunjuk berdasrkan Undang-undang uap tahun 1930 dan ahli keselamatan dan kesehatan kerja yang bekerja pada perusahaan yang memberikan jasa dibidang keselamatan dan kesehatan kerja dalam memberikan persyaratan   sebagaimana   dimaksud   dalam   ayat   (1)   huruf   c   harus   mendapat persetujuan Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal  11

(1) Ahli keselamatan dan kesehatan kerja yang telah ditunjuk sebelum Peraturan Menteri ini  berlaku,  tetap  berlaku  sampai  berakhirnya   jangka  waktu  dalam   keputusan penunjukannya.

(2) Setelah berakhir jangka waktu penunjukannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dimintakan perpanjangan sesuai prosedur sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal  12

Pegawai  Pengawas  Ketenagakerjaan   melaksanakan   pengawasan   terhadap   ditaatinya

Peraturan Menteri ini.

Pasal  13

Dengan  ditetapkannya  Peraturan  Menteri  ini,  maka  Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja, Transmigrasi dan Koperasi No. Per. 03/Men/1978 dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-04/Men/1987 pasal 1, huruf  a, b dan c, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 13, khususnya yang mengatur Ahli Keselamatan Kerja dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal  14

Peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan  di Jakarta

Pada tanggal 30 Desember 1992

MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA

ttd.

DRS. COSMAS BATUBARA

Kami Butuh Bantuanmu

JIka ada kesalahan dalam penulisan lainnya silakan hubungi kami

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Yang lainnya