PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA NOMOR : PER.04/MEN/1998 TENTANG PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN TATA KERJA DOKTER PENASEHAT

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA NOMOR : PER.04/MEN/1998

T E N T A N G

PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN TATA KERJA DOKTER PENASEHAT

MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang     :

a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan program jaminan kecelakaan kerja, Dokter Penasehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerinah Nomor 14 Tahun 1993, harus mempunyai kesamaan langkah dan persepsi dalam menangani kasus kecelakaan kerja yang berkaitan dengan masalah medis.

b.   bahwa untuk mewujudkan kesamaan langkah dan persepsi tersebut, perlu diatur pengangkatan, pemberhentian dan tata kerja bagi Dokter Penasehat.

c.   bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Mengingat      :

1.   Undang-undang  No.3 Tahun  1992 tentang  Jaminan  Sosial  Tenaga Kerja  (Lembaran  Negara  RI  Tahun  1992  No.  14,  Tahun  1992 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3468);

2.   Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993 tentang  Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 1993 No. 20, Tambahan Lembaran Negara RI 3520).

3.   Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara (Lembaran Negara RI Tahun 1995 No 59).

4.   Keputusan Presiden RI Nomor 22 Tahun 1993 tetang penyakit yang timbul karena hubungan kerja.

5.   Keputusan Presiden RI No. 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI.

6.   Peraturan  Menterin  Tenaga  Kerja  No. PER-04/MEN/1993  tentang Jaminan Kecelakaan Kerja.

7.   Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  No.  PER-05/MEN/1993  tentang Petunjuk   Teknis   Pendaftaran   Kepesertaan,   Pembayaran   Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

M E M U T U S K A N

Menetapkan    : PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA TENTANG   PENGANGKATAN,   PEMBERHENTIAN  DAN  TATA KERJA DOKTER PENASEHAT.

BAB I PENGERTIAN

Pasal  1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.   Tenaga  kerja  adalah  tiap orang  yang  mampu  melakukan  pekerjaan  baik di  dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

2.   Perusahaan  adalah  setiap  bentuk  badan  usaha  yang  mempekerjakan  tenaga  kerja dengan tujuan mencari untung atau tidak, baik milik swasta maupun milik Negara.

3.   Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubung dengan hubungan kerja, termasuk  penyakit  yang timbul  karena  hubungan kerja,  demikian  pula  kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui.

4.   Penyakit  akbat  kerja  adalah  setiap  penyakit  yang  disebabkan  oleh  pekerjaan  atau lingkungan kerja.

5.   Cacat  sebagian  adalah  hilangnya  atau  tidak  berfungsinya  sebagian  anggota  tubuh tenaga kerja untuk selama-lamanya.

6.   Cacat  total  adalah  keadaan  tenaga  kerja  tidak  mampu  bekerja  sama  sekali  untuk selama-lamanya.

7.   Cacat  fungsi  adalah  keadaan  berkurangnya  kemampuan  atau  tidak  berfungsinya sebagian anggota tubuh tenaga kerja akibat kecelakaan untuk selama-lamanya.

8.   Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada tenaga kerja untuk sesuatu pekerjaan yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang ditetapkan menurut suatu perjanjian, atau peraturan perundang-undangan dan  dibayarkan  atas  dasar  suatu  perjanjian  kerja  pengusaha  dengan  tenaga  kerja, termasuk tunjangan, baik untuk tenaga kerja sendiri maupun keluarganya.

9.   Dokter Penasehat adalah dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan atas usul dan diangkat oleh Menteri Tenaga Kerja.

10. Dokter   Pemeriksa   adalah   dokter   perusahaan   atau   dokter   yang   ditunjuk   oleh perusahaan atau dokter pemerintah yang memeriksa dan merawat tenaga kerja.

11. Badan Penyelenggara adalah badan hukum yang bidang usahanya menyelenggarakan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

12. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan adalah Pegawai Teknis berkeahlian  khusus dari

Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri.

13. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang ketenagakerjaan.

BAB II

FUNGSI DAN TUGAS DOKTER PENASEHAT

Pasal 2

Dokter Penasehat mempunyai fungsi memberikan pertimbangan medis kepada Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan  dan atau Badan Penyelenggara  dalam  menyelesaikan  kasus Jaminan Kecelakaan Kerja.

Pasal 3

Untuk  melaksanakan  fungsi  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2, Dokter  Penasehat mempunyai tugas:

1.   Melakukan   pemeriksaan   rekam   medis   dan   bila   dipandang   perlu   melakukan pemeriksaan ulang kepada tenaga kerja.

2.   Menetapkan  besarnya persentase cacat fungsi, cacat anatomis, dan penyakit  akibat kerja bila terjadi perbedaan pendapat antara Badan Penyelenggara dengan pengusaha dan atau tenaga kerja ahli warisnya.

3.   Memberikan  pertimbangan  medis kepada Menteri Tenaga Kerja untuk  menetapkan besarnya  persentase  cacat  dan  penyakit  akibat  kerja  yang  belum  diatur  dalam peraturan perundang-undangan.

4.   Mengadakan konsultasi dengan dokter pemeriksa dan atau dokter spesialis bila  ter- dapat keraguan dalam menetapkan penyakit akibat kerja atau persentase cacat.

BAB III PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DOKTER PENASEHAT

Pasal 4

(1) Menteri mengangkat dan memberhentikan Dokter Penasehat.

(2) Pengangkatan  Dokter  Penasehat  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan dengan memperhatikan:

a.   Kebutuhan Dokter Penasehat untuk setiap wilayah kerja. b.   Perkembangan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja. c.   Tingginya angka kecelakaan kerja.

Pasal 5

(1) Untuk dapat diangkat menjadi Dokter Penasehat, harus memenuhi persyaratan:

a.   Warga Negara Indonesia.

b.   Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat minimal golongan III/b. c.   Sekurang-kurangnya dokter umum.

d.   Mempunyai surat penunjukan dari Menteri Kesehatan.

e.   Memiliki sertifikat Hyperkes atau keahlian di bidang kesehatan kerja.

(2) Dokter Penasehat sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) diangkat untuk masa  kerja selama 5 (lima) tahun.

Pasal 6

Dokter penasehat dapat diberhentikan dengan alasan:

a.   Dicabut penunjukannya oleh Menteri Kesehatan.

b.   Mutasi ke luar wilayah kerjanya.

c.   Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan lancar.

d.   Meninggal dunia.

Pasal 7

(1) Untuk  meningkatkan   kelancaran   tugas  Dokter  Penasehat,   Menteri   mengangkat seorang Koordinator Dokter Penasehat untuk seluruh Indonesia yang berkedudukan di Pusat.

(2) Koordinator Dokter Penasehat bertanggung jawab dan melaporkan semua kegiatan- nya kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN PERTIMBANGAN MEDIS

Pasal 8

(1) Badan Penyelenggara dalam hal memerlukan pertimbangan medis dari Dokter Penasehat harus menyampaikan secara   tertulis   kepada Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan setempat.

(2) Pegawai  Pengawas  Ketenagakerjaan  dalam  memintai  pertimbangan  medis,  harus menyampaikan  permintaan  secara  tertulis  kepada  Dokter  Penasehat  di  wilayah kerjanya.

(3) Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung  sejak  menerima  permintaan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  harus menyampaikannya kepada Dokter Penasehat.

(4) Permintaan  pertimbangan   medis  sebagaimana   dimaksud  pada  ayat  (1)   disertai lampiran rekam medis dan atau data kecelakaan lainnya.

Pasal 9

(1) Dokter    Penasehat    setelah    menerima    permintaan    dari    Pegawai    Pengawas Ketenagakerjaan   sebagaimana   dimaksud   pada   pasal   8   ayat   (2)   harus   segera mempelajari rekam medis dan atau data kecelakaan lainnya.

(2) Dalam hal rekam medis dan atau data kecelakaan  lainnya sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  dipandang  masih  belum  mencukupi,  Dokter  Penasehat  melakukan pemeriksaan ulang.

(3) Pemeriksaan  ulang  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  termasuk  pemeriksaan penunjang diagnostic dan konsultasi kepada dokter spesialis.

Pasal 10

(1) Dokter Penasehat setelah meneliti rekam medis dan atau data kecelakaan lainnya dan atau melakukan pemeriksaan ulang, memberikan pertimbangan medis tentang:

a.   besarnya persentase cacat akibat kecelakaan kerja dan atau penyakit akibat kerja yang telah tercantum dalam peraturan perundang-undangan.

b.   besarnya persentase cacat akibat kecelakaan kerja dan atau penyakit akibat kerja yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan.

(2) Pertimbangan   Dokter  Penasehat  sebagaimana   dimaksud  pada  ayat  (1)   sebagai masukan bagi Menteri atau Pegawai Pengawas Ketenagakerjaaan dalam menetapkan besarnya jaminan kecelakaan kerja.

Pasal 11

(1) Biaya untuk pemeriksaan rekam medis dan atau data kecelakaan lainnnya dan atau pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dibebankan kepada Badan Penyelenggara.

(2) Rincian biaya sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh  Badan

Penyelenggara.

Pasal 12

(1) Dokter  Penasehat  harus  sudah  memberikan  pertimbangan  secara  tertulis  kepada Menteri  atau  Pegawai  Pengawas  Ketenagakerjaan  selambat-lambatnya  14  (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya surat permintaan.

(2) Pemberian    pertimbangan    sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (1)     dengan menyampaikan formulir bentuk DP sebagaimana dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB V PELAPORAN

Pasal 13

Dokter  Penasehat  harus  menyampaikan  laporan  pelaksanaan  tugasnya  setiap  3  (tiga) bulan, kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja dengan tembusan kepada instansi terkait.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 14

(1) Pembinaan operasional Dokter Penasehat dilakukan oleh Menteri Tenaga Kerja atau

Pejabat yang ditunjuk.

(2) Pembinaan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan antara lain dengan  penataran,  penyuluhan  dan  temu  konsultasi  baik  tingkat  regional  maupun tingkat nasional.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan  di Jakarta

Pada tanggal 20 Februari 1998

MENTERI TENAGA KERJA

ttd.

ABDUL LATIEF

Kami Butuh Bantuanmu

JIka ada kesalahan dalam penulisan lainnya silakan hubungi kami

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Yang lainnya