Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor : PER.03/MEN/1985 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pemakaian Asbes

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PER.03/MEN/1985

T E N T A N G

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PEMAKAIAN ASBES

MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

a. bahwa industri asbes semakin meningkat dan pemakaian asbes semakin meluas dalam pembangunan dewasa ini, dan asbes merupakan
bahan pembangunan dan bahan pembuat alat yang belum dapat diganti dengan bahan lain sehingga pemakaian asbes dalam pembangunan sampai sekarang tetap dipertahankan.

b. Bahwa debu serat asbes yang terkandung di udara dapat membahayakan manusia, terutama terhadap orang yang secara langsung terlibat dalam proses produksi yang menggunakan bahan asbes di perusahaan.

c. bahwa untuk mengatasi bahaya yang mungkin terjadi atau untuk melindungi tenaga kerja dalam perusahaan yang menggunakan bahan asbes dalam proses produksinya, perlu dikeluarkan peraturan tentang keselamatan dan kesehatan kerja pemakaian asbes.

d. bahwa untuk itu perlu diatur keselamatan dan kesehatan kerja pemakaian asbes dengan Peraturan Menteri.

Mengingat:            

1.   Undang-undang No. 14 Tahun 1969;

2.   Undang-undang No. 3 Tahun 1951;

3.   Undang-undang No. 1 Tahun 1970;

4.   Keputusan Presiden R.I. No. 45/M/ Tahun 1983;

5.   Keputusan Presiden R.I. No. 15 Tahun 1984.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :   PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA TENTANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PEMAKAIAN ASBES.

BAB  I PENGERTIAN

Pasal  1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

a.   Tenaga Kerja adalah orang yang bekerja pada tempat kerja dengan menerima upah;

b.   Pengurus adalah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung  sesuatu tempat kerja atau sebagainya yang berdiri sendiri;

c.   Ventilasi buang adalah alat yang berfungsi mengeluarkan debu dari lingkungan kerja melalui peralatan mekanis yang meliputi corong pengepul, pipa-pipa penyalur, pembersih udara dan lain-lain yang berhubungan dengan fungsi pengeluaran debu;

d.   Asbes adalah serat yang belum terikat dengan semen atau bahan lain;

e.   Tempat  kerja adalah  tiap ruangan  atau lapangan  tertutup  atau terbuka  bergerak  atau tetap, dimana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki  tenaga kerja untuk keperluan  suatu usaha dan dimana terdapat sumber bahaya;

f.   Nilai ambang  batas asbes adalah  angka yang menunjukan  konsentrasi  serat asbes di udara tempat kerja, dimana dengan konsentrasi dibawah angka ini orang yang terpapar dalam waktu

8  jam  sehari  dan  40  jam  seminggu   tidak  akan  mengalami   gangguan   kesehatan   dan kenyamanan kerja;

g.   Pegawai Pengawas adalah Pegawai Teknis berkeahlian khusus dari Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri;

h.   Alat pelindung diri adalah tutup hidung, mulut, respirator, pakaian khusus termasuk sepatu, kaos tangan, tutup kepala dan lain-lain perlengkapan  yang digunakan untuk melindungi diri dari bahaya pemaparan asbes;

i.    Menteri adalah Menteri yang diserahi urusan ketenagakerjaan.

BAB  II PENGGUNAAN ASBES

Pasal  2

Asbes atau bahan yang mengandung asbes tidak boleh digunakan dengan cara menyemprotkan.

Pasal  3

Setiap proses atau pekerjaan yang menggunakan atau pemakaian asbes biru (crosidolit) dilarang.

BAB  III KEWAJIBAN PENGURUS

Pasal  4

(1)    Pengurus berkewajiban:

a.   menyediakan alat-alat pelindung diri bagi tenaga kerja.

b.   Memberikan penerangan kepada tenaga kerja mengenai:

1.   bahaya yang mungkin terjadi karena pemaparan asbes;

2.   cara-cara kerja yang aman;

3.   pemakaian alat pelindung diri yang benar.

c.   memberitahukan  secara tertulis kepada Menteri dan menjelaskan  proses produksi, jenis asbes yang dipakai atau ditambang, barang jadi dan lokasi kegiatan- kegiatannya selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari sebelum proses dimulai;

d.  memasang tanda atau rambu-rambu di tempat-tempat tertentu di lingkungan kerja sedemikian rupa sehingga mudah dilihat atau dibaca, bahwa setiap orang yang berada dilokasi  tersebut  harus  menggunakan  alat  pelindung  diri  sesuai  dengan  tanda  atau rambu-rambu yang ada.

(2)     Pengurus  mengambil  langkah-langkah  seperlunya  agar  tenaga  kerja  mentaati  ketentuan peraturan perundang-undangan  yang berlaku.

Pasal  5

(1)     Pengurus  wajib melakukan  pengendalian  terhadap  debu  asbes yang  terkandung  di udara lingkungan kerja dengan mengambil sample pada beberapa tempat yang diperkirakan konsentrasi debu asbesnya tinggi dalam setiap 3 bulan atau pada frekuensi tertentu.

(2)    Analisa  debu asbes dilakukan  oleh Pusat  Bina Hiperkes  Departemen  Tenaga  Kerja atau Laboratorium lain yang disahkan oleh Menteri Tenaga Kerja atau Pejabat yang ditunjuknya. (3)    Menteri Tenaga Kerja atau Pejabat yang ditunjuk berhak memeriksa hasil analisa tersebut ayat (2).

Pasal  6

Pengurus harus memberikan kepada tenaga kerja yang bekerja dalam tambang atau setiap proses yang memakai asbes sebuah buku petunjuk yang secara terperinci menjelaskan mengenai bahaya- bahaya yang berhubungan dengan asbes dan cara-cara pencegahannya.

Pasal  7

Pengurus  atau tenaga  kerja  yang  ditunjuk  harus  memberikan  penerangan  atau informasi  yang diminta oleh Pegawai Pengawas yang mengadakan inspeksi di tempat kerja.

BAB  IV KEWAJIBAN TENAGA KERJA

Pasal  8

(1)     Selama melakukan tugas pekerjaannya tenaga kerja wajib memakai alat pelindung diri yang diperlukan.

(2)     Tenaga kerja wajib memakai atau melepas dan menyimpan alat pelindung diri dan pakaian kerja di tempat yang telah ditentukan.

(3)    Tenaga kerja wajib melapor kepada pengurus apabila ada:

a.  Kerusakan alat kerja;

b.  Kerusakan alat pelindung diri;

c.  Kerusakan alat ventilasi di ruang kerja atau alat pengaman lainnya.

Pasal  9

Ditempat-tempat  yang  kadar  asbesnya  melampaui  nilai  ambang  batas  yang  telah  ditentukan dalam  peraturan  yang  berlaku,  tenaga  kerja  harus  menggunakan  respirator  khusus  dan  alat pelindung diri khusus lainnya.

BAB  V

ALAT PELINDUNG DIRI

Pasal  10

Alat pelindung diri dan pakaian kerja yang telah dipakai tenaga kerja tidak boleh dipakai tenaga kerja lain kecuali bila alat pelindung diri dan pakain kerja sudah dibersihkan.

Pasal  11

(1)    Pembersihan alat pelindung diri harus dilakukan di dalam pabrik. (2)    Pakaian kerja dibersihkan di:

a.   Tempat kerja;

b.   Binatu di luar tempat kerja dengan cara pengiriman sedemikian sehingga pakaian kerja dibasahi  dan dimasukan  dalam  tempat  yang kedap  air dan secara   jelas diberi  label “PAKAIAN MENGANDUNG ASBES.”

(3)     Pakaian  kerja  sesudah  dipakai  harus  dibersihkan  dan  disimpan  di  tempat  yang  telah ditentukan.

BAB  VI

KEBERSIHAN LINGKUNGAN KERJA

Pasal  12

(1)     Pada setiap ruang kerja wajib dipasang  alat ventilasi  yang sesuai,  agar debu serat asbes yang terkandung di udara tempat kerja berada di bawah nilai ambang batas.

(2)     Alat ventilasi wajib dihidupkan pada waktu proses industri dijalankan, dilakukan perbaikan atau perawatan peralatan proses industri.

(3)     Alat ventilasi harus diperiksa oleh pengurus secara teratur selama-lamanya  3 (tiga) bulan sekali dan hasil pemeriksaannya harus dicatat dan disimpan untuk waktu minimum 3 (tiga) tahun.

(4)    Alat ventilasi dan alat pelindung diri serta hasil pemeriksaan tersebut ayat (3), diperiksa dan diawasi oleh Pegawai Pengawas.

Pasal  13

(1)     Kantong-kantong  filter alat ventilasi yang telah penuh debu asbes ditempatkan pada tempat yang tertutup untuk menghindari penyebaran debu asbes.

(2)    Filter harus dibersihkan dan diganti oleh petugas yang ditunjuk.

Pasal  14

(1)     Tempat kerja termasuk mesin, alat-alat bengkel, peralatan tambag atau pabrik dan lain-lain yang  digunakan  dalam  proses  produksi  harus  diusahakan  tetap  bersih  dan  bebas  dari akumulasi debu asbes.

(2)     Untuk membersihkan debu asbes dilarang menggunakan hembusan udara tekan tetapi harus dengan peralatan pembersih hampa udara atau pembersih basah atau dengan cara lain yang tepat untuk menghisap debu asbes.

(3)     Petugas yang melaksanakan pembersihan tersebut ayat (1) dan (2) pasal ini harus memakai alat pelindung diri dan respirator.

Pasal  15

(1)     Pembungkus atau kantong yang digunakan untuk tempat asbes harus tidak dapat ditembus debu asbes.

(2)     Asbes atau sampah asbes, kecuali asbes semen atau bahan asbes yang telah terikat tidak boleh disimpan, dikirim atau didistribusikan tanpa wadah yang tertutup sempurna.

(3)    Semua wadah yang mengandung asbes atau sampah asbes harus diberi tanda dengan tulisan “Bahan  asbes  tidak  boleh  dihirup”  kecuali  produk-produk  asbes  semen  dan  asbes  yang terikat oleh bahan lain.

Pasal  16

(1)     Pembungkus  atau kantong asbes yang telah digunakan  untuk tempat asbes harus dibuang sedemikian rupa, sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

(2)     Sampah asbes harus dibuang dengan jalan menyebarkan  secara merata di tanah kemudian ditimbun tanah paling sedikit setebal 25 cm atau dengan cara lain yang dibenarkan.

Pasal  17

(1)     Apabila   Pegawai   Pengawas   menemukan   bahwa   kadar   serat   asbes   di  tempat   kerja melampaui nilai batas yang berlaku, Pegawai Pengawas berhak mewajibkan pengusaha mengadakan   teknologi   pengendalian   yang  sepadan,   menyediakan   alat  respirator   dan pakaian pelindung khusus lainnya.

(2)     Apabila   setelah   diperintahkan   pengusaha   tetap   tidak   mau   melaksanakan   atau   tidak melakukan  suatu tindakan  kearah itu Pegawai  Pengawas  melalui Menteri menyampaikan dan  meminta  kepada  instansi  yang  berwenang  menutup  perusahaan,  agar  perusahaan tersebut ditutup.

BAB  VII

PEMERIKSAAN KESEHATAN TENAGA KERJA

Pasal  18

(1)     tenaga  kerja  yang  terlibat  dalam  proses  atau  pekerjaan   yang  memakai   asbes  wajib diperiksakan kesehatannya kepada dokter pemeriksaan kesehatan kerja.

(2)     Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus dilaksanakan secara rutin setiap tahun sekali yang meliputi:

a.   Foto dada dengan sinar X posterior anterior ukuran 350 x 430 mm yang pembacaannya diserahkan kepada seorang radiolog;

b.   Riwayat pekerjaan; c.   Riwayat merokok;

d.   Pengujian kimia;

e.   Tes fungsi paru-paru.

(3)    Pengusaha wajib menanggung biaya pemeriksaan kesehatan tenaga kerjanya.

Pasal  19

(1)     Dokter yang melakukan pemeriksaan harus memberikan laporan atas hasil pemeriksaan dan menyebutkan  nama  tenaga  kerja  yang  terkena  penyakit  akibat  pemakaian  asbes  dalam proses   produksi   disertai   petunjuk   tindakan   lebih   lanjut   untuk   kesehatannya   kepada pengurus.

(2)     Hasil  pemeriksaan  tenaga  kerja  termasuk  film pemeriksaan  dada  dengan  sinar  X, harus disimpan baik-baik oleh pengurus selama masa kerja tenaga kerja yang bersangkutan.

(3)     Pengurus  wajib membuat  laporan  dan menyampaikan  selambat-lambatnya  2 (dua) bulan sesudah dilakukan kepada Menteri melalui Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja setempat.

Pasal  20

Menteri  atau  pejabat  yang  ditunjuk  dapat  merubah  syarat-syarat  dan  frekuensi  pemeriksaan kesehatan  tenaga kerja menurut hasil pemeriksaan  tidak boleh bekerja pada tempat kerja yang berdebu asbes.

Pasal  21

(1)     Pengurus wajib mentaati keterangan dokter pemeriksa kesehatan kerja untuk memindahkan tenaga kerja karena menurut hasil pemeriksaan tidak boleh bekerja pada tempat kerja yang berdebu asbes.

(2)    Apabila  tenaga  kerja tersebut  ayat (1) berkeinginan  bekerja  lagi pada pekerjaan  semula, harus  ada  surat  keterangan  dokter  pemeriksa  kesehatan  tenaga  kerja  bahwa  kesehatan tenaga  kerja  tersebut  cukup  mantap  untuk  bekerja  di tempat  tenaga  kerja  tersebut  yang mengandung debu asbes.

BAB  VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal  22

Pengurus yang tidak memenuhi ketentuan pasal-pasal 4 ayat (1), 5 ayat (1), 12, 18, 19 ayat(3), 21 ayat (1), 23 dan pasal 44 diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya  3 (tiga) bulan atau denda  setinggi-tingginya  Rp. 100.000,-  (Seratus  ribu rupiah)  sesuai  dengan  pasal 15 Undang- undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

BAB  IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal  23

Selama-lamanya  dalam jangka waktu 14 hari setelah Peraturan Menteri ini berlaku, perusahaan yang memakai asbes dalam proses produksinya atau melakukan penambangan asbes, wajib melaporkan secara tertulis kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk dengan menjelaskan proses produksi, jenis asbes yang dipakai atau ditambang, barang jadi dan lokasi kegiatannya.

Pasal  24

Apabila  perusahaan  yang  memakai  asbes  dalam  proses  produksinya  atau  menambang  asbes belum melaksanakan  kesehatan  terhadap tenaga kerja, selama-lamanya  dalam jangka waktu 90 hari setelah berlakunya peraturan ini wajib melaksanakannya.

BAB  X KETENTUAN PENUTUP

Pasal  25

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan  di Jakarta

Pada tanggal 04 Juli 1985

MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SUDOMO

Kami Butuh Bantuanmu

JIka ada kesalahan dalam penulisan lainnya silakan hubungi kami

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Yang lainnya