PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : PER.03/MEN/1998 TENTANG TATA CARA PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN KECELAKAAN

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PER.03/MEN/1998

T E N T A N G

TATA CARA PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN KECELAKAAN

MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:    

a.   bahwa   sebagai  pelaksanaan  Pasal 11 UU  No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan   dan  Kesehatan   Kerja,   diperlukan   adanya   ketentuan mengenai tata cara pelaporan dan pemeriksaan  kecelakaan di tempat kerja;

b.   bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Mengingat:      

1.   Undang-undang  No. 3  Tahun  1951  tentang  Pernyataan  Berlakunya Undang-undang  Pengawasan  Perburuhan  Tahun  1948  No.  23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia (lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 4);

2.   Undang-undang   Nomor  1  Tahun  1970  tentang  Keselamatan   dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1981);

3.   Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14);

4.   Keputusan Presiden Ri Nomor 96/M/Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI;

5.   Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  Nomor  PER.04/MEN/1993  tentang Jaminan Kecelakaan Kerja;

6.   Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  Nomor  PER.05/MEN/1993  tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan,  Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan,dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

M E M U T U S K A N

Menetapkan   :  PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA TENTANG   TATA   CARA   PELAPORAN   DAN  PEMERIKSAAN KECELAKAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal  1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1.   Kecelakaan adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga  semula yang dapat menimbulkan korban manusia dan atau harta benda;

2.   Kejadian   berbahaya   lainnya   ialah   suatu   kejadian   yang   potensial,   yang   dapat menyebabkan   kecelakaan   kerja   atau   penyakit   akibat   kerja   kecuali   kebakaran, peledakan dan bahaya pembuangan limbah;

3.   Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, dimana tenaga kerja melakukan  pekerjaan atau yang sering dimasuki  tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya;

4.   Pengurus adalah orang yang mempunyai  tugas memimpin  langsung suatu  kegiatan kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri;

5.   Pegawai Pengawas adalah pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (5) UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;

6.   Pengusaha adalah :

a.   Orang,  perseorangan,  persekutuan  atau  badan  hukum  yang  menjalankan  suatu perusahaan milik sendiri;

b.   Orang, perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;

c.   Orang, perseorangan,  persekutuan  atau badan hukum yang berada di  Indonesia mewakili   perusahaan   sebagaimana   dimaksud   dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

7.   Menteri adalah Menteri yang membidangi ketenagakerjaan.

BAB II

TATACARA PELAPORAN KECELAKAAN

Pasal  2

(1)     Pengurus atau pengusaha wajib melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi di tempat kerja pimpinannya.

(2)    Kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a.   Kecelakaan Kerja;

b.   Kebakaran atau peledakan atau bahaya pembuangan limbah;

c.   Kejadian berbahaya lainnya.

Pasal  3

Kewajiban  melaporkan  sebagaimanadimaksud   dalam  Pasal  2  ayat  (1)  berlaku  bagi pengurus  atau  pengusaha  yang  telah  dan  yang  belum  mengikutsertakan  pekerjaannya kedalam program jaminan sosial tenaga kerja berdasarkan Undang-undang No. 3 Tahun 1992.

Pasal  4

(1) Pengurus atau pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib melaporkan secara tertulis kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, b, c dan d kepada Kepala Kantor Departemen Tenaga Kerja setempat dalam waktu tidak lebih dari 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam terhitung sejak terjadinya kecelakaan dengan formulir laporan kecelakaan sesuai contoh bentuk 3 KK2 A lampiran I.

(2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara lisan sebelum dilaporkan secara tertulis.

Pasal  5

(1) Pengurus atau pengusaha yang telah mengikutsertakan pekerjaannya dalam program jaminan  sosial  tenaga  kerja  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  3,  melaporkan kecelakaan  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  2 ayat  (2) huruf  a  dan  b dengan tatacara pelaporan sesuai peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER.05/MEN/1993.

(2) Pengurus atau pengusaha yagn belum mengikutsertakan pekerjaannya dalam program jaminan  sosial  tenaga  kerja,  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  3,  melaporkan kecelakaan  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  2 ayat  (2) huruf  a  dan  b dengan tatacara pelaporan sesuai peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER.04/MEN/1993.

BAB III PEMERIKSAAN KECELAKAAN

Pasal  6

(1) Setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 5, Kepala  Kantor Departemen  Tenaga  Kerja memerintahkan  pegawai  pngawas  untuk melakukan pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan.

(2) Pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan   terhadap   setiap   kecelakaan   yang   dilaporkan   oleh   pengurus   atau pengusaha.

(3) Pemeriksaan   dan  pengkajian   kecelakaan   sebagaimana   dimaksud  pada  ayat   (1) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

Pasal  7

Pegawai  pengawas  dalam melaksanakan  pemeriksaan  dan pengkajian  mempergunakan formulir laporan pemeriksaan dan pengkajian sesuai lampiran II untuk kecelakaan kerja, lampiran III untuk penyakit akibat kerja, lampiran IV untuk  peledakan, kebakaran dan bahaya pembuangan sebagaimanadimaksud  dalam pasal 6 limbah dan lampiran V untuk bahaya lainnya.

Pasal  8

(1) Kepala   Kantor   Departemen   Tenaga   Kerja  berdasarkan   hasil  pemeriksaan   dan pengkajian  kecelakaan  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  7  pada  tiap-tiap akhir bulan  menyusun   analisis   laporan   kecelakaan   dalam  daerah   hukumnya   dengan menggunakan formulir sebagaimana lampiran VI peraturan ini.

(2) Kepala  Kantor  Departemen  Tenaga  Kerja  harus  menyampaikan  analisis  laporan sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) kepada  Kepala  Kantor  Wilayah  Departemen Tenaga Kerja setempat selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya.

Pasal  9

(1) Kepala  Kantor  Wilayah  Departemen  Tenaga  Kerja  berdasarkan  analisis  laporan kecelakaan  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  8  menyusun  analisis  kecelakaan dalam daerah hukumnya dengan menggunakan  formulir sebagaimana  lampiran VII peraturan ini.

(2) Analisis kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat untuk tiap bulan.

(3) Kepala  Kantor  Wilayah  Departemen  Tenaga  Kerja  harus  segera  menyampaikan analisis kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal  10

Cara pengisian formulir sebagaimana  dimaksud dalam lampiran II, III, IV, V, VI  dan VIIsebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1), pasal 8 ayat (1) dan pasal 9 ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industri dan Pengawasan Ketenagakerjaan.

Pasal  11

Direktur  Jenderal  Pembinaan  Hubungan  Industri  dan  Pengawasan   Ketenagakerjaan berdasarkan analisis laporan kecelakaan sebagaimana dimaksud  dalam pasal 9 ayat (1) menyusun analisis laporan kekerapan dan keparahan kecelakaan tingkat nasional.

BAB IV SANKSI

Pasal  12

Pengurus atau pengusaha yang melanggar ketentuan Pasal 2, Pasal 4 ayat (1), diancam dengan hukuman sesuai dengan ketntuan Pasal 15 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

BAB  V PENGAWASAN

Pasal  13

Pengawasan terhadap ditaatinya Peraturan Menteri ini dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan,

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal  14

Dengan  dikeluarkannya  Peraturan  Menteri  ini,  maka  formulir  bentuj  3  KK2  dalam Peraturan Menteri No. PER.04/MEN/1993 dan Peraturan Menteri No. PER.05/MEN/1993 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal  15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan  di  Jakarta

Pada tanggal  26 Februari 1998

MENTERI TENAGA KERJA

ttd

Drs. Abdul Latief

Kami Butuh Bantuanmu

JIka ada kesalahan dalam penulisan lainnya silakan hubungi kami

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Yang lainnya