Peraturan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi Nomor: PER.01/MEN/1976 Tentang Kewajiban Latihan Hyperkes Bagi Dokter Perusahaan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI

DAN KOPERASI

NOMOR: PER.01/MEN/1976

TENTANG

KEWAJIBAN LATIHAN HYPERKES BAGI DOKTER PERUSAHAAN

MENTERI TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN KOPERASI

Menimbang:

1.  Bahwa  setiap  tenaga  kerja  perlu  mendapatkan  perlindungan  kesehatan  dan keselamatan kerja, sehingga dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik.

2. Bahwa Dokter Perusahaan harus dapat melakukan usaha-usaha hygiene perusahaan kesehatan dan keselamatan kerja sesuai dengan norma-norma perlindungan dan perawatan tenaga kerja.

3.  Bahwa untuk melaksanakan usaha-usaha tersebut pada angka 2 di atas, maka perlu  dikeluarkan  peraturan  tentang  Kewajiban  Latihan  Hyperkes  bagi  dokter perusahaan.

Mengingat:

1.  Undang-Undang No. 1 Tahun 1970.

2.  Keputusan Presiden RI No. 34 Tahun 1972.

3.  Keputusan Presiden RI No. 9 Tahun 1974.

4.  Instruksi Presiden No. 15 Tahun 1974.

5.  Keputusan Menteri No 158 Tahun 1967.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja,  Transmigrasi  dan  Koperasi  tentang  Kewajiban

Latihan Hyperkes bagi Dokter-Dokter Perusahaan.

Pasal 1

Setiap  perusahaan  diwajibkan  untuk  mengirimkan  setiap  dokter  perusahaannya untuk mendapatkan latihan dalam bidang Hygiene Perusahaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan dokter perusahaan ialah setiap dokter yang ditunjuk atau bekerja  di perusahaan  yang bertugas  dan atau bertanggung  jawab atas Hygiene Perusahaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja.

Pasal 3

Lembaga Nasional dan Lembaga Daerah Hygiene Perusahaan, Kesehatan dan Keselamatan   Kerja  ditunjuk  untuk  rnenyelenggarakan  Latihan  dalam  lapangan hygiene  perusahaan,  kesehatan  dan  keselamatan  kerja  dalam  Pasal  1,  dengan petunjuk  dan  bimbingan  Direktur  Jenderal  Perlindungan  dan  Perawatan  Tenaga Kerja Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi.

Pasal 4

Lembaga  Nasional  dan Lembaga  Daerah  Hygiene  Perusahaan  dan Keselamatan Kerja harus mendaftar dan melaporkan semua dokter perusahaan yang telah dilatih kepada Direktur Jenderal Perlindungan dan Perawatan Tenaga Kerja.

Pasal 5

Segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan latihan hyperkes tersebut, diatur  lebih  lanjut  oleh  Direktur  Lembaga  Nasional   Hygiene  Perusahaan  dan Kesehatan Kerja.

Pasal 6

Perusahaan-perusahaan   yang  tidak  melaksanakan   ketentuan  tersebut  Pasal  1 peraturan ini diancam dengan hukuman sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat

2 Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta.

Pada tanggal: 13 Juni 1976.

MENTERI TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN KOPERASI,

SUBROTO

Kami Butuh Bantuanmu

JIka ada kesalahan dalam penulisan lainnya silakan hubungi kami

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Yang lainnya