Peraturan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi Republik Indonesia Np. PER.01/MEN/1978 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam Penebangan dan Pengangkutan Kayu

PERATURAN

MENTERI TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN KOPERASI

REPUBLIK INDONESIA

No : PER.01/MEN/1978

T E N T A N G

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DALAM

PENEBANGAN DAN PENGANGKUTAN KAYU

MENTERI TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN KOPERASI

REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

a. bahwa belum adanya ketentuan atau norma-norma untuk memberikan perlindungan terhadap Kesehatan dan keselamatan kerja yang bertalian dengan penebangan dan pengangkutan kayu;

b. bahwa untuk itu sebagai pelaksanaan ketentuan tersebut dalam pasal 2 ayat  2  UU  No.  1 Tahun  1970  tentang  Keselamatan  dan Kesehatan Kerja dilaksanakan dengan Peraturan Menteri.

Mengingat:

1. Undang-undang No. 14 Tahun 1969, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja;

2. Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;

3. Keputusan Presiden No. 44 No. 45 Tahun 1974, Keputusan Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi dan Koperasi No. KEPTS. 1000-/MEN/1975.

M E M U T U S K A N

Menetapkan   :   PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI  DAN KOPERASI   REPUBLIK INDONESIA  TENTANG KESELAMATAN DAN    KESEHATAN    KERJA    DALAM    PENEBANGAN     DAN PENGANGKUTAN KAYU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal  1

Yang dimaksud didalam Peraturan Menteri ini dengan:

(1)    Penelitian hutan       :  ialah penenjauan  pengamatan,  pencatatan  objek hutan yang mendahului kegiatan pembukaan maupun pengerjaan suatu hutan dan dilakukan langsung di hutan.

(2)    Pemetaan hutan       :  ialah  pembuatan  peta  yang  dilakukan  dengan  pengukuran obyek  hutan  di darat  maupun  dari udara  terkecuali  dengan penggunaan satelit

(3)    Pembuatan jalan      :  ialah pembuatan suatu jalan dalam hutan untuk keperluan lalu lintas, orang maupun barang, termasuk kegiatan pemetaan, persiapan dan perawatannya.

(4)    Jalan                         : ialah  suatu  jalur  terbuka  yang  menghubungkan  dua tempat untuk   lalu   lintas   orang,   binatang,   kendaraan   termasuk landasan pesawat terbang.

(5)    Pangkalan induk      :  ialah tempat pemukiman dan tempat kerja sebagai pangkalan untuk kegiatan menangani  exploitasi hutan.

(6)    Isyarat                      : ialah  kegiatan,  gerakan  dan  tanda  untuk  memberitahukan sesuatu pihak lain yang disampaikan oleh pemberi isyarat dengan cara audio atau visual.

(7)    Peralatan pohon       :  ialah bangunan beserta peralatan dan perlengkapannya untuk mengangkat dan mengangkut kayu.

(8)    Pemanjatan pohon   :  ialah memanjat pohon dalam hutan dalam rangka melakukan tugas kehutanan.

(9)    Penebangan kayu     : ialah menebang pohon atau pepohonan dengan alat bermesin atau tidak.

(10)  Pemangkasan pohon: ialah memotong dahan, ranting, daun kulit pohon yang telah tumbang untuk menjadi kayu gelondong.

(11)  Penarikan kayu        : ialah menarik kayu dengan mesin, binatang, traktor maupun kabel.

(12)  Peluncuran kayu      : ialah  meluncurkan,  menggulingkan  kayu,  di  tempat  yang landai maupun datar.

(13)  Pemuatan dan Pembongkaran kayu:  ialah  memuat  atau  membongkar  kayu  ke  atau  dari  suatu kendaraan.

(14)  Penimbunan dan penumpukan kayu   : ialah   menimbun   atau   menumpuk   kayu   untuk   menanti pengerjaan kayu selanjutnya.

(15)  Pengapungan kayu  : ialah untuk mengangkut kayu secara diapungkan di air sungai telaga atau laut.

(16)  Alat pelindung diri  : ialah alat atau perlengkapan untuk dipakai tenaga kerja guna melindungi dirinya terhadap lingkungan kerja.

BAB II

PASAL 2

Yang diatur oleh Peratuan Menteri ini adalah keselamatan kerja dalam tempat kerja yang terdapat pada penbangan dan pengangkutan kayu di wilayah hutan.

BAB III

NORMA-NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA PENEBANGAN DAN PENGANGKUTAN KAYU.

PASAL 3

Norma-norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada penjelasan hutan (timber cruising)

adalah:

1.   Adanya   pemeriksaan   kesehatan   terhadap   tenaga   kerja   sebelum   melaksanakan penjelajahan  hutan yang dilakukan  oleh Dokter yang ditunjuk  oleh Pengusaha  dan dibenarkan oleh Direktur.

2.   Perlu   adanya   perlengkapan-perlengkapan    (kompas,   peta   dengan   ukuran   skala sekurang-kurangnya 1:50.000, parang, peluit, kelambu dan tenda);

3.   Penentuan lokasi kemah mengikuti pedoman:

a.   dekat sungai yang mengalir;

b.   jauh dari pohon mati;

c.   daerah yang kering dan cukup mendapat sinar matahari;

d.   dapur harus terpisah dengan kemah atau tempat tidur.

4.   Adanya usaha-usaha sebagai berikut:

a.   terpisahnya penjelajah dari regunya;

b.   penggunaan tanda atau peluit apabila penjelajah terpisah dari regunya. c.   berkemah sebelum malam hari;

d.   terhindarnya dari medan yang curam;

e.   pemakaian alat-alat pelindung diri bagi setiap anggota pada waktu bekerja.

5.   Adanya laporan keinduk pangkalan (base camp) bila salah seorang anggota penjelajah hutan tersebut tersesat, yang dilakukan oleh kepala regu atau wakilnya sehingga dapat diambil langkah-langkah pencarian secepat mungkin.

6.   adanya  komunikasi  antara  induk  pangkalan  (base  camp)  dengan  regu  penjelajah apabila terjadi sesuatu hal (kecelakaan) untuk secepatnya mendapatkan pertolongan.

Pasal 4

Norma-norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada penebangan kayu:

1. Sebelum menebang sebuah pohon, pekerja harus memeriksa dengan teliti untuk menetukan dari bagian manakah pemotongan harus dilakukan dari sisi yang aman;

2.   Waspada terhadap kulit kayu yang terlepas ataupun dahan-dahan kayu yang lapuk dan dapat menimpa orang, batang-batang, potongan-potongan kayu ataupun rintangan- rintangan  lainnya  yang  dapat  melenting  atau  terlempar  dari  pangkal  pohon  yang ditebang;

3. Pembersihan reruntuhan yang ada disekitar pangkal pohon yang mungkin dapat mengganggu keselamatan;

4.   Pemilihan dan pembuatan jalan yang aman untuk menyelamatkan diri;

5. Permintaan nasehat pada pimpinan kerja apabila penebang belum yakin akan keselamatannya pada waktu penebangan kayu atau pemotongan yang berbahaya;

6.   Tidak seorangpun  boleh berdiri langsung  sejajar dengan  ujung batang pohon yang ditebang;

7.   Potongan  bawah  (mata)  dilakukan  dengan  satu  taktikan  yang  aman,  dalam  dan tingginya kira-kira 1/3 garis menengah, sedangkan ganjal dibiarakan pada pohon yang akan ditumbangkan kearah tertentu;

8.   Potongan  belakang  (balas) dilakukan  kemudian  kira-kira  1/3 inchi diatas potongan mata dan harus dijaga agar membentuk satu sudut yang baik. Penahanan kayu harus dilakukan secara berhati-hati sehingga kayu hanya jatuh kearah yang dikehendaki;

9.   Pencegahan adanya kayu yang mencuat dengan pemotongan balok extra yang cukup miring dengan sudut keatas;

10. Pemasangan ganjal atau biji hanya diperlukan apabila ada bahaya kayu akan kearah belakang;

11. Pemotongan kayu sejauh mungkin dilakukan didaerah terbuka;

12. Kewaspadaan  terhadap  lentingan  balik  dari  dahan-dahan  dan  ujung  kayu  sewaktu menumbangkan pohon;

13. Kewaspadaan  terhadap  kulit  kayu  atau  dahan  kayu  yang  dapat  jatuh  pada  waktu mengganjal atau memasang baji pohon;

14. Pemukulan ganjal atau baji hanya boleh dlakukan dengan martil;

15. Penghentian  motor  (mesin)  dan  pemberian  peringatan  kepada  orang-orang  yang berada disekitar daerah dimana kayu akan ditumbangkan sebelum penyelesaian akhir potongan belakang;

16. Penghindaran kemungkinan gergaji saling berbenturan dilakukan dengan cara bekerja tidak terlalu dekat satu dengan lainnya;

17. Penebangan pohon tidak boleh dilakukan apabila angin bertiup yang dapat merubah arah penebangan yang dikehendaki;

18. Larangan berhenti di daerah pada jarak 6 meter dari pangkal pohon yang ditebang pada waktu menghindarkan diri;

19. Pemindahan  gergaji  mesin  dari  pohon  yang  satu  ke  pohon  yang  lain  atau  dari pemotongan yang satu kepomotongan yang lain harus dilakukan dalam keadaan mesin berhenti;

20. Penggunaan gergaji mesin dilakukan dengan kedudukan kaki yang kuat;

21. Cara  turun  dari  batang  pohon  tidak  boleh  dilakukan  dengan  cara  meloncat  untuk menghindarkan terjadinya kecelakaan.

Pasal 5

Norma-norma keselamatan dan kesehatan kerja pada penyeretan dengan traktor (yarding):

1.   Operator traktor harus mengikuti pedoman sebagai berikut:

1.1    Pemeriksaan  terhadap  olie,  bahan  bakar,  air,  baut-bautan  dan  peralatan  lain sebelum mengoperasikan traktor;

1.2    Berusaha jangan sampai ada orang lain menjalankan  traktor dimaksud selama waktu bekerja;

1.3    Tidak diperbolehkan mengangkut penumpang sewaktu mengoperasikan traktor;

1.4    Diperhatikannya   keadaan   sekelilingnya   (medan   kerja,   terutama   terhadap pembantunya/chokerman selama mengoperasikan traktor;

1.5    Pemakaian   alat-alat   pelindung   diri   selama   bekerja   (sarung   tangan,   topi pengaman, kaca mata pengaman);

1.6    Berada dalam jarak yang aman dari daerah penebangan;

1.7    Penarikan di daerah berbukit harus dilakukan dengan cermat;

1.8    Pisau   traktor   (bulldozer)   harus   selalu   diletakkan   dalam   kedudukan   yang terendah sewaktu berhenti beroperasi;

1.9    Sewaktu mengisi bahan bahan dilarang menyalakan api (merokok);

1.10  Segera dilaporkan setiap kali ada gangguan atau gejala gangguan mesin kepada pimpinan kerja/mekanik yang bertugas;

2    Pembantu (chokerman) harus mengikuti pedoman-pedoman sebagai berikut:

2.1    Pemakaian   alat-alat   pelindung   diri   selama   bekerja   (sarung   tangan,   topi pengaman dan lain-lain);

2.2    Berada dalam jarak yang aman (sselalu dibelakang samping kayu yang sedang ditarik;

2.3    Diperhatikannya      keadaan      sekelilingnya      (terutama      terhadap      pohon- pohon/ranting-ranting yang lapuk/mati;

2.4    Pemasangan tali pengikat (sling) dilakukan dengan sempurna (mengikat secara kuat-kuat).

Pasal 6

Norma-norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada pemuatan kayu dengan loader:

1.   Pemeriksaan kabel, pipa-pipa angin dan peralatan lain sebelum beroperasi;

2.   Waspada terhadap keadaan sekitarnya terutama terhadap karyawan-karyawan lain dengan cara membunyikan/memberikan tanda-tanda (isyarat).

3.   Tidak diperkenankan mengangkut (mengayun) kayu melewati pekerja.

4.   Peletakan kayu diatas truk harus selalu tepat dan jangan sampai melewati kabin truk;

5.   Segera dilaporkan setiap ada gangguan atau gejala gangguan mesin pada pimpinan kerja/mekanik.

Pasal 7

Norma-norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada pengangkutan kayu dengan truk:

1.   Pengemudi truk harus mengikuti pedoman-pedoman sebagai berikut:

1.1    Pemakaian alat pelindung diri untuk keselamatan kerja;

1.2    Pemeriksaan  olie, bahan  bakar,  air, rem, ban, dan peralatan  lainnya  sebelum mengoperasikan truk;

1.3    Pemeriksaan keadaan kabel pengikat (sling) sebelum dipergunakan;

1.4    Pengikatan kayu harus dilakukan dengan sempurna;

1.5    Kecepatan jangan melampaui daya muat truk dengan mengingat keadaan jalan dan jembatan yang akan dilalui;

1.6    Kecepatan   tidal  boleh  melampaui   batas  yang  telah  ditetapkan  dan  selalu memperhatikan rambu-rambu jalan;

1.7    Setiap 20 km perjalanan diadakan pemeriksaan terhadap  tali-tali pengikat kayu;

1.8    Tidak dibenarkan menbawa penumpang lain selama membawa muatan;

1.9    Segera  dilaporkan  setiap  ada  gangguan  atau  gejala-gejala  gangguan  mesin kepada pimpinan kerja/mekanik;

1.10  Berusaha  jangan  sampai  ada  orang  lain  menjalankan  truk  dimaksud  selama waktu bekerja;

1.11  Dilarang  berada  dalam  kabin  dan  berada  di  depan  truk  sewaktu  pemuatan dilakukan;

1.12  Mengusahakan  agar  tidak  seorangpun  boleh  berada  di  depan  truk  sewaktu pemuatan-pemuatan dilakukan.

Pasal 8

Norma-norma   Keselamatan   dan  Kesehatan  Kerja  pada  pengangkutan   kayu  dengan lori/loko. Masinis harus mengikuti pedoman-pedoman sbagai berikut:

1.   Pemakaian alat-alat pelindung diri;

2.   Pemeriksaan  peralatan  dan  perlengkapan    (bahan  bakar,  olie,  rem  dan  peralatan lainnya) sebelum mengoperasikan loko beserta rangkaiannya;

3.   Beban yang ditarik lakomotif tidak boleh melampaui batas beban keadaan jalan rel yang telah ditetapkan oleh Pengusaha Pengurus;

4.   Tidak melampaui  batas kecepatan  yang telah ditetapkan dan memprhatikan  rambu- rambu serta keadaan rel dan bantalan;

5.   Tidak diperbolehkan mengangkut penumpang sewaktu mengoperasikan loko;

6.   Segera dilaporkan  setiap ada gejala-gejala  gangguan  dan gangguan  mesain kepada pimpinan kerja;

7.   Kecuali masinis yang bertugas tidak dibenarkan orang lain menjalankan loko.

Pasal 9

Norma-norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada waktu pemuatan kayu ke kapal:

1.   Pemakian alat-alat pelindung diri (sarung tangan, topi, pelampung);

2.   Diperhatikannya keadaan sekelilingnya pada waktu melepaskan rakit-rakit;

3.   Pemasangan tali pengikat dilakukan dengan sempurna;

4.   Memperhatikan kode/tanda-tanda yang dipakai dalam waktu pemuatan;

5.   Tidak dibenarkan melakukan pemuatan pada waktu ada hujan deras dan angin ribut;

6.   Kapal penarik/tug  boat harus selalu dipersiapkan  selama berlangsungnya  pemuatan untuk memberi pertolongan kepada karyawan yang mendapat kecelakaan.

Pasal 10

Disamping  norma-norma  yang harus diperhatikan  seperti diatas maka setiap unit kerja pada penebangan dan pengangkutan kayu harus diperhatikan pula:

1.   Pada pekerjaan pengankutan barang dari bawah sikap tubuh harus tegak dengan lutut berada   dalam   keadaan   menekuk   dan  pekerjaan   mengangkat   dilakukan   dengan kekuatan tumpahan pada kaki bukan pada punggung;

2.   Tersedianya  peralatan  dan obat-obatan  untuk pertolongan  pertama pada kecelakaan termasuk untuk pencegahan:

a.   Lintah/pacet, serangga, ular;

b.   Malaria;

c.   Sakit perut;

d.   Keracunan terhadap pestisida.

3.   Tersedianya penerangan lampu yang cukup, apabila pekerjaan dilakukan pada waktu malam hari.

BAB IV

KEWAJIBAN PENGUSAHA/PENGURUS PADA PENEBANGAN DAN PENGANGKUTAN KAYU.

Pasal 11

Selain  kewajiban   yang  telah  ditetapkan   dalam  undang-undang   No.  1  Tahun1970. Pengusaha/Pengurus dalam Peraturan Menteri ini berkewajiban pula:

1.   Menerapkan norma-norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja Seperti tersebut di atas Bab II Peraturan Menteri ini.

2.   Harus memperhatikan tentang:

2.1 kondisi-kondisi dan bahaya yang mungkin timbul dalam tempat kerja dan mengusahakan pencegahannya;

2.2 penyediaan dan penggunaan alat-alat pelindung diri dalam tempat kerja dan alat- alat pengaman termasuk alat penyelamat diri.

3.   Menyediakan tempat pemukiman sementara buruh dan sekitarnya yang harus selalu dipelihara dalam keadaan baik dan bersih.

BAB V

PELAKSANAAN UMUM

Pasal 12

Untuk kelancaran pelaksanaan Peraturan Menteri ini Direktur Jenderal Perlindungan dan Perawatan   Tenaga   Kerja   dapat   melakukan  kerja   sama   dengan   Direktur   Jenderal Kehutanan.

Pasal 13

Direktur Jenderal Perlindungan dan Perawatan Tenaga Kerja dalam hal ini Lembaga Nasional Perusahaan dan Kesehatan Kerja beserta Lembaga-lembaga Daerah melakukan pengujian  Laboratorium   pengembangan   keahlian  dan  penerapan  yang  bersangkutan dengan Norma-norma sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

Pegawai  Pengawas  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja  dapat  memberikan  petunjuk- petunjuk dalam hal kemungkinan timbulnya bahaya-bahaya akibat belum adanya norma- norma seperti ayng telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

Kepala kantor wilayah setempat melakukan koordinasi pelaksanaan Peraturan Menteri ini di daerah.

BAB VI

SANKSI DAN KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Setiap orang yang bersangkutan meupun tidak bersangkutan dengan pekerjaan ditempat kerja ini, yang tidak melaksanakan peraturan menteri ini diancam dengan hukuman sesuai dengan pasal 15 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1970.

Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan  di Jakarta

Pada tanggal 07 Februari 1978

MENTERI

TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN KOPERASI REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SUBROTO

Kami Butuh Bantuanmu

JIka ada kesalahan dalam penulisan lainnya silakan hubungi kami

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Yang lainnya