Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1973 Tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja Dibidang Pertambangan

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 1973

TENTANG

PENGATURAN DAN PENGAWASAN KESELAMATAN KERJA DIBIDANG PERTAMBANGAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa bidang pertambangan mempunyai fungsi yang penting dalam pembangunan ekonomi nasional dan pertahanan negara, sehingga perlu diadakan pengaturan lebih lanjut tentang pengawasan keselamatan kerja dibidang pertambangan sebagaimana disebutkan dalam   Pasal 16 Undang-undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 dan   Pasal 29 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967;

b. bahwa  Undang-undang    Nomor  1  Tahun  1970  mengatur keselamatan  kerja  secara  umum  termasuk  bidang pertambangan   yang   menjadi   tugas   dan   tanggung-jawab Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi;

c. bahwa   untuk   memperlancar   pelaksanaan       usaha-usaha pertambangan yang  merupakan proses  yang terus menerus, membutuhkan peralatan yang khusus dan menghadapi kemungkinan bahaya yang mempunyai tingkat berulangnya kecelakaan membawa korban manusia dan tingkat kengerian kecelakaan yang begitu besar dan khas, dianggap perlu untuk mengadakan penyelenggaraan pengawasan keselamatan kerja yang lebih effisien dan effektief;

d. bahwa Departemen Pertambangan telah mempunyai personil dan peralatan yang    khusus untuk menyelenggarakan pengawasan keselamatan kerja dibidang pertambangan;

e. bahwa karenanya perlu diadakan ketentuan tentang pengaturan dan pengawasan keseamatan kerja dibidang pertambangan antara Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi dan Koperasi dan Menteri Pertambangan

Mengingat :

  1. Pasal 5ayat (2)Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Undang-undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 133; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2070);
  3. Undang-undang   Nomor 11 Tahun 1967 (Lembaran Negara Republik Indonesia   Tahun   1967   Nomor   22;   Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
  4. Undang-undang   Nomor 14 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 55);
  5. Undang-undang   Nomor 1  Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia   Tahun   1970   Nomor   1;   Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia   Nomor 32 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahum 1969 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2916);
  7. Mijn Polite Reglement (Staatsblad 1930 Nomor 341);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGATURAN DAN PENGAWASAN KESELAMATAN KERJA DIBIDANG PERTAMBANGAN.

Pasal 1

Peraturan keselamatan kerja dibidang pertambangan bermaksud dalam Undang-undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 dan Undang- undang Nomor 11 Tahun 1967 dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun  1969,  dengan  ditetapkannya  Undang-undang  Nomor  1 Tahun 1970 dilakukan oleh Menteri Pertambangan setelah mendengar pertimbangan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi.

Pasal 2

Menteri  Pertambangan melakukan  pengawasan atas  keselamatan kerja dalam bidang Pertambangan dengan berpedoman kepada Undang-undang Nomor  1  Tahun  1970  serta  peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Pasal 3

(1).   Untuk pengawasan keselamatan kerja dibidang pertambangan Menteri Pertambangan mengangkat pejabat-pejabat yang akan melakukan tugas tersebut setelah mendengar pertimbangan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi;

(2). Pejabat-pejabat termaksud pada ayat (1) Pasal ini dalam melaksanakan tugasnya mengadakan kerjasama dengan Pejabat-pejabat Keselamatan Kerja Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi baik di Pusat maupun di Daerah.

Pasal 4

Menteri Pertambangan memberikan laporan secara berkala kepada Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi mengenai pelaksanaan  pengawasan  termaksud  dalam  Pasal  1,  2  dan  3

Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 5

Peraturan Pemerintah ini tidak berlaku bagi pengaturan dan pengawasan terhadap Ketel Uap sebagaimana termaksud dalam Stoom Ordonnantie 1930 (Stbl. 1930 Nomor 225).

Pasal 6

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya. Agar  supaya  setiap  orang  dapat  mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 April 1973

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO JENDERAL TNI.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 April 1973

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

SUDHARMONO, SH. MAYOR JENDERAL TNI

PENJELASAN ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 1973

TENTANG

PENGATURAN DAN PENGAWASAN KESELAMATAN KERJA DIBIDANG PERTAMBANGAN

I. PENJELASAN UMUM.

Untuk melaksanakan Undang-undang Keselamatan Kerja khususnya di bidang Pertambangan yang dalam era pembangunan dewasa ini sedang berkembang dengan pesatnya, diperlukan pengawasan lengkap dengan tenaga-tenaga staf, yang memadai baik-kwalitas maupun kwantitasnya.

Tenaga-tenaga tersebut, yang memiliki keahlian dan penguasaan teoritis dalam bidang-bidang specialisasi pertambangan dan memiliki cukup pengalaman- pengalaman, telah ada di Departemen Pertambangan.

Maka sehubungan dengan faktor tersebut diatas dan sesuai pula dengan penjelasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 Pasal 1 ayat (6), Menteri Tenaga Kerja,  Transmigrasi dan  Koperasi  dapat  mendelegir  pelaksanaan  pengawasan dan pengaturan  Keselamatan  Kerja  tersebut,  khusus  dibidang  Pertambangan  kepada Menteri Pertambangan.

Namun demikian, Policy Nasional tentang pengaturan pengawasan keselamatan Kerja pada umumnya tetap ada ditangan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 sampai dengan Pasal 6.

Cukup jelas.

——————————– CATATAN

Kutipan:         LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1973 YANG TELAH DICETAK ULANG

Kami Butuh Bantuanmu

JIka ada kesalahan dalam penulisan lainnya silakan hubungi kami

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Yang lainnya