PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2012 TENTANG PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KERJA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 50 TAHUN 2012

TENTANG

PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perlu  menetapkan Peraturan Pemerintah   tentang   Penerapan   Sistem   Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;

Mengingat :

  1. Pasal   5   ayat   (2)   Undang-Undang   Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang   Nomor   13   Tahun   2003  tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan   :  PERATURAN    PEMERINTAH    TENTANG    PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

  1. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.
  2. Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
  3. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan  guna  menghasilkan  barang dan/atau jasa  baik  untuk  memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
  4. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
  5. Perusahaan adalah:

a.   setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;

b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

6. Pengusaha Adalah:

a.   orang  perseorangan,  persekutuan,  atau  badan hukum yang   menjalankan   suatu   perusahaan milik sendiri;

b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;

c.   orang  perseorangan,  persekutuan,  atau  badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

7.  Audit  SMK3  adalah  pemeriksaan  secara  sistematis dan independen terhadap pemenuhan kriteria yang telah ditetapkan   untuk   mengukur   suatu   hasil kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan dalam penerapan SMK3 di perusahaan.

8.  Menteri   adalah   Menteri   yang   menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 2

Penerapan SMK3 bertujuan untuk:

a.   meningkatkan  efektifitas  perlindungan  keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi;

b. mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat erja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh; serta

c.   menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas.

Pasal   3

(1) Penerapan  SMK3  dilakukan  berdasarkan  kebijakan nasional tentang SMK3.

(2) Kebijakan   nasional   tentang   SMK3   sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

BAB II

SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal  4

(1) Kebijakan   nasional   tentang   SMK3   sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sebagai pedoman perusahaan dalam menerapkan SMK3.

(2) Instansi       pembina       sektor       usaha       dapat mengembangkan pedoman penerapan SMK3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal  5

(1) Setiap   perusahaan   wajib   menerapkan   SMK3   di perusahaannya.

(2) Kewajiban  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)

berlaku bagi perusahaan:

a.   mempekerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 (seratus) orang; atau

b.  mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi.

(3) Ketentuan  mengenai  tingkat  potensi  bahaya  tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pengusaha  dalam  menerapkan SMK3 wajib berpedoman pada  Peraturan  Pemerintah  ini  dan ketentuan peraturan   perundang-undangan serta dapat memperhatikan konvensi atau standar internasional

Pasal 6

(1) SMK3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)

meliputi:

a.  penetapan kebijakan K3;

b.  perencanaan K3;

c.  pelaksanaan rencana K3;

d.  pemantauan dan evaluasi kinerja K3; dan

e.  peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3.

(2) Penerapan   SMK3   sebagaimana   dimaksud   pada ayat (1) tertuang dalam pedoman yang tercantum dalam   Lampiran   I   sebagai   bagian   yang   tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Penetapan Kebijakan K3

Pasal 7

(1) Penetapan   kebijakan   K3   sebagaimana   dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh pengusaha.

(2) Dalam menyusun kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengusaha paling sedikit harus:

a.   melakukan   tinjauan   awal   kondisi   K3   yang meliputi:

1. identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian resiko;

2. perbandingan penerapan K3 dengan perusahaan dan sektor lain yang lebih baik;

3. peninjauan  sebab  akibat  kejadian  yang membahayakan;

4. kompensasi   dan   gangguan   serta   hasil penilaian sebelumnya yang berkaitan dengan keselamatan; dan

5.  penilaian efisiensi dan efektivitas sumber daya yang disediakan.

b.  memperhatikan  peningkatan  kinerja  manajemen K3 secara terus-menerus; dan

c. memperhatikan masukan dari pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh

(3) Kebijakan K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

paling sedikit memuat:

a.  visi;

b.  tujuan perusahaan;

c.  komitmen  dan  tekad  melaksanakan  kebijakan; dan

d. kerangka dan program kerja yang mencakup kegiatan perusahaan secara menyeluruh yang bersifat umum dan/atau operasional.

Pasal  8

Pengusaha harus menyebarluaskan kebijakan K3 yang telah ditetapkan kepada seluruh pekerja/buruh, orang lain selain pekerja/buruh yang berada  di perusahaan, dan pihak lain yang terkait.

Bagian Ketiga

Perencanaan K3

Pasal 9

(1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilakukan  untuk  menghasilkan rencana K3.

(2) Rencana K3 disusun dan ditetapkan oleh pengusaha dengan mengacu pada kebijakan K3 yang  telah ditetapkan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  7 ayat (1).

(3) Dalam menyusun rencana K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pengusaha harus mempertimbangkan:

a.  hasil penelaahan awal;

b. identifikasi  potensi  bahaya,  penilaian,  dan pengendalian risiko;

c.   peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya; dan

d.  sumber daya yang dimiliki.

(4) Pengusaha      dalam      menyusun      rencana      K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melibatkan Ahli K3, Panitia Pembina   K3,  wakil pekerja/buruh, dan pihak lain yang terkait di perusahaan.

(5) Rencana K3 paling sedikit memuat:

a.  tujuan dan sasaran;

b.  skala prioritas;

c.  upaya pengendalian bahaya;

d.  penetapan sumber daya;

e.  jangka waktu pelaksanaan;

f.   indikator pencapaian; dan

g.  sistem pertanggungjawaban.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Rencana K3

Pasal 10

(1) Pelaksanaan rencana K3 dilakukan oleh pengusaha berdasarkan rencana K3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dan Pasal 9.

(2) Pengusaha dalam melaksanakan rencana K3 didukung oleh sumber daya manusia di bidang K3, prasarana, dan sarana.

(3) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki:

a.   kompetensi    kerja    yang    dibuktikan    dengan sertifikat; dan

b.  kewenangan di bidang K3 yang dibuktikan dengan surat izin kerja/operasi dan/atau surat penunjukkan dari instansi yang berwenang.

(4) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri dari:

a.  organisasi/unit yang bertanggung jawab di bidang K3;

b.  anggaran yang memadai;

c.   prosedur operasi/kerja, informasi, dan pelaporan serta pendokumentasian; dan

d.  instruksi kerja.

Pasal  11

(1) Pengusaha dalam melaksanakan rencana K3 harus melakukan kegiatan dalam pemenuhan persyaratan K3.

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:

a.  tindakan pengendalian;

b.  perancangan (design) dan rekayasa;

c.  prosedur dan instruksi kerja;

d.  penyerahan sebagian pelaksanaan  pekerjaan;

e.  pembelian/pengadaan barang dan jasa;

f.   produk akhir;

g.   upaya  menghadapi  keadaan  darurat  kecelakaan dan bencana industri; dan

h.  rencana dan pemulihan keadaan darurat.

(3) Kegiatan     sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2) huruf  a   sampai   dengan   huruf   f,   dilaksanakan berdasarkan identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko.

(4) Kegiatan   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (2) huruf g dan huruf h dilaksanakan  berdasarkan potensi bahaya, investigasi, dan analisa kecelakaan.

Pasal 12

(1) Pengusaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus:

a.   menunjuk sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi kerja dan kewenangan di bidang K3;

b.  melibatkan seluruh pekerja/buruh;

c.   membuat petunjuk K3 yang harus dipatuhi oleh seluruh pekerja/buruh, orang lain selain pekerja/buruh yang berada di perusahaan, dan pihak lain yang terkait;

d.  membuat prosedur informasi;

e.  membuat prosedur pelaporan; dan

f.   mendokumentasikan seluruh kegiatan.

(2) Pelaksanaan  kegiatan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) harus diintegrasikan dengan kegiatan manajemen perusahaan.

Pasal 13

(1) Prosedur  informasi  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d harus memberikan jaminan bahwa informasi K3 dikomunikasikan kepada semua pihak dalam perusahaan dan pihak terkait di luar perusahaan.

(2) Prosedur  pelaporan  sebagaimana  dimaksud  dalam

Pasal 12 ayat (1) huruf e terdiri atas pelaporan:

a.  terjadinya kecelakaan di tempat kerja;

b.  ketidaksesuaian  terhadap  peraturan  perundang- undangan dan/atau standar;

c.  kinerja K3;

d.  identifikasi sumber bahaya; dan

e.   yang diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pendokumentasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f paling sedikit dilakukan terhadap:

a.   peraturan perundang-undangan di bidang K3 dan standar di bidang K3;

b.  indikator kinerja K3;

c.  izin kerja;

d.  hasil  identifikasi,  penilaian,  dan  pengendalian risiko;

e.  kegiatan pelatihan K3;

f.   kegiatan inspeksi, kalibrasi dan pemeliharaan;

g.  catatan pemantauan data;

h.  hasil pengkajian kecelakaan di tempat kerja dan tindak lanjut;

i.   identifikasi produk termasuk komposisinya;

j.   informasi mengenai pemasok dan kontraktor; dan k.  audit dan peninjauan ulang SMK3.

Bagian Kelima

Pemantauan dan Evaluasi Kinerja K3

Pasal 14

(1) Pengusaha    wajib    melakukan    pemantauan    dan evaluasi kinerja K3.

(2) Pemantauan  dan  evaluasi  kinerja  K3  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pemeriksaan, pengujian, pengukuran, dan audit internal SMK3 dilakukan oleh sumber daya manusia yang kompeten.

(3) Dalam hal perusahaan tidak memiliki sumber daya untuk melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja K3    sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  dapat menggunakan jasa pihak lain.

(4) Hasil    pemantauan    dan    evaluasi    kinerja    K3 sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (2)  dilaporkan kepada pengusaha.

(5) Hasil    pemantauan    dan    evaluasi    kinerja    K3 sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (2)  digunakan untuk melakukan tindakan perbaikan.

(6) Pelaksanaan  pemantauan  dan  evaluasi  kinerja  K3 sebagaimana dimaksud   pada   ayat   (2)   dilakukan sesuai      dengan   ketentuan   peraturan   perundang- undangan dan/atau standar.

Bagian Keenam

Peninjauan dan Peningkatan Kinerja SMK3

Pasal  15

(1) Untuk     menjamin     kesesuaian     dan     efektifitas penerapan SMK3,   pengusaha   wajib   melakukan peninjauan.

(2) Peninjauan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dilakukan terhadap kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.

(3) Hasil peninjauan   sebagaimana   dimaksud   pada ayat (2) digunakan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja.

(4) Perbaikan dan peningkatan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3)  dapat dilaksanakan dalam hal:

a.   terjadi perubahan peraturan perundang- undangan;

b.  adanya tuntutan  dari  pihak  yang  terkait  dan pasar;

c.   adanya perubahan produk dan kegiatan perusahaan;

d.  terjadi perubahan struktur organisasi perusahaan;

e.   adanya  perkembangan ilmu pengetahuan  dan teknologi, termasuk epidemiologi;

f.   adanya hasil kajian kecelakaan di tempat kerja;

g.  adanya pelaporan; dan/atau

h.  adanya masukan dari pekerja/buruh.

BAB III PENILAIAN  SMK3

Pasal 16

(1) Penilaian penerapan SMK3 dilakukan oleh lembaga audit independen yang ditunjuk oleh Menteri atas permohonan perusahaan.

(2) Untuk  perusahaan  yang  memiliki  potensi  bahaya tinggi wajib melakukan penilaian penerapan SMK3 sesuai  dengan   ketentuan   peraturan   perundang- undangan.

(3) Penilaian   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)

dilakukan melalui Audit SMK3 yang meliputi:

a.   pembangunan    dan    terjaminnya    pelaksanaan komitmen;

b.  pembuatan dan pendokumentasian rencana K3;

c.   pengendalian    perancangan    dan    peninjauan kontrak;

d.  pengendalian dokumen;

e.  pembelian dan pengendalian produk;

f.   keamanan bekerja berdasarkan SMK3;

g.  standar pemantauan;

h.  pelaporan dan perbaikan kekurangan;

i.   pengelolaan material dan perpindahannya;

j.   pengumpulan dan penggunaan data;

k.  pemeriksaan SMK3; dan

l.   pengembangan keterampilan dan kemampuan.

(4) Penilaian  penerapan  SMK3  sebagaimana  dimaksud pada ayat (3) tertuang   dalam   pedoman yang tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 17

(1) Hasil  audit  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 16 dilaporkan kepada    Menteri    dengan    tembusan disampaikan kepada menteri pembina sektor usaha, gubernur, dan bupati/walikota sebagai bahan pertimbangan dalam upaya peningkatan SMK3.

(2) Bentuk  laporan  hasil  audit  sebagaimana dimaksud pada ayat   (1)   tertuang   dalam   pedoman   yang tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 18

(1) Pengawasan    SMK3    dilakukan    oleh    pengawas ketenagakerjaan pusat, provinsi dan/atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

(2) Pengawasan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)

meliputi:

a.   pembangunan    dan    terjaminnya    pelaksanaan komitmen;

b.  organisasi;

c.  sumber daya manusia;

d.  pelaksanaan    peraturan    perundang-undangan bidang K3;

e.  keamanan bekerja;

f.    pemeriksaan, pengujian dan pengukuran penerapan SMK3;

g.   pengendalian keadaan darurat dan bahaya industri;

h.  pelaporan dan perbaikan kekurangan; dan i.  tindak lanjut audit.

Pasal 19

(1) Instansi  pembina  sektor  usaha  dapat  melakukan pengawasan SMK3 terhadap pelaksanaan penerapan SMK3 yang dikembangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pelaksanaan   pengawasan   sebagaimana   dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dengan pengawas ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Hasil    pengawasan    sebagaimana    dimaksud    dalam Pasal 18 dan Pasal 19 digunakan sebagai dasar dalam melakukan pembinaan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Perusahaan yang telah menerapkan SMK3, wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini paling lama 1 (satu) tahun.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Pemerintah mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 April 2012

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 April 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 100

Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI Asisten Deputi Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 50 TAHUN 2012

TENTANG

PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

I.    UMUM

Globalisasi perdagangan saat ini memberikan dampak persaingan sangat ketat dalam segala aspek khususnya ketenagakerjaan yang salah satunya mempersyaratkan adanya perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja.

Untuk meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, tidak terlepas dari upaya pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja  yang  terencana,  terukur, terstruktur, dan terintegrasi melalui SMK3 guna menjamin terciptanya suatu sistem keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh dalam rangka mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta terciptanya tempat kerja yang nyaman, efisien dan produktif.

Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja melalui SMK3 telah berkembang di berbagai negara baik melalui pedoman maupun standar. Untuk memberikan keseragaman bagi setiap perusahaan dalam menerapkan SMK3 sehingga perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja bagi tenaga kerja, peningkatan efisiensi, dan produktifitas perusahaan dapat terwujud maka perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah yang mengatur penerapan SMK3.

Peraturan Pemerintah ini memuat:

–     ketentuan umum;

–     sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;

–     penilaian SMK3;

–     pengawasan;

–     ketentuan Peralihan; dan

–     ketentuan Penutup.

II.  PASAL DEMI PASAL Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas. Ayat (2)

Yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang- undangan antara lain ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang kesehatan, minyak dan gas bumi, atau pertambangan.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas. Huruf b

Yang dimaksud dengan “tingkat potensi bahaya tinggi” adalah perusahaan yang memiliki potensi bahaya yang dapat mengakibatkan kecelakaan yang merugikan jiwa manusia,     terganggunya     proses     produksi     dan

pencemaran lingkungan kerja.

Ayat (3)

Cukup jelas. Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Penyebarluasan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dapat dilakukan melalui media antara lain papan pengumuman, brosur, verbal dalam briefing/apel, dan/atau media elektronik lainnya.

Yang  dimaksud  dengan  pihak  lain  antara  lain  subkontraktor, penyewa, tamu, pelanggan, pemasok.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas. Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penelaahan awal” adalah kegiatan yang dilakukan pengusaha untuk mengetahui posisi/kondisi/tingkat pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan terhadap penerapan peraturan perundang-undangan keselamatan dan kesehatan kerja. Kegiatan tersebut juga mencakup evaluasi terhadap kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja yang ada, partisipasi pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh, tanggung jawab pimpinan unit kerja, analisa dan statistik kecelakaan, dan penyakit akibat kerja,  serta upaya- upaya pengendalian yang sudah dilakukan.

Huruf b

Identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko dilakukan  terhadap  mesin-mesin,  pesawat-pesawat, alat kerja, peralatan lainnya, bahan-bahan, lingkungan kerja, sifat pekerjaan, cara kerja, proses produksi, dan sebagainya.

Huruf c

Yang dimaksud “persyaratan lainnya” adalah standar, pedoman, dan peraturan perusahaan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “sumber daya” adalah personil yang memiliki kualifikasi dan kompetensi keselamatan dan kesehatan kerja, sarana keselamatan dan kesehatan kerja, alat pelindung diri, alat pengaman, dan anggaran yang dialokasikan untuk program keselamatan dan kesehatan kerja.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pihak lain yang terkait di perusahaan antara lain akuntan publik, konsultan, penyedia jasa, dan penyewa.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas. Ayat (2)

Cukup jelas. Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud “kompetensi kerja” adalah kemampuan setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Huruf b

Yang   dimaksud   dengan   instansi   yang   berwenang antara lain kementerian kesehatan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) Huruf a

Tindakan  pengendalian  meliputi  pengendalian terhadap kegiatan, produk  barang dan jasa yang dapat menimbulkan risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja sekurang-kurangnya mencakup pengendalian terhadap bahan, peralatan, lingkungan kerja, cara kerja, sifat pekerjaan, dan proses kerja.

Huruf b

Perancangan (design) dan rekayasa meliputi pengembangan, verifikasi tinjauan ulang, validasi dan penyesuaian berdasarkan identifikasi sumber bahaya, penilaian dan pengendalian risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

Huruf c

Penyusunan prosedur dan instruksi kerja memperhatikan syarat-syarat    keselamatan dan kesehatan kerja dan ditinjau ulang apabila terjadi kecelakaan, perubahan peralatan, perubahan proses dan/atau perubahan bahan baku serta ditinjau ulang secara berkala.

Huruf d

Dalam kontrak penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan, memuat jaminan kemampuan perusahaan penerima pekerjaan dalam memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja.

Huruf e

Dalam pembelian/pengadaan barang dan jasa perlu memperhatikan spesifikasi teknis dan aspek keselamatan dan kesehatan kerja serta kelengkapan lembar data keselamatan bahan.

Huruf  f

Produk akhir dilengkapi dengan petunjuk pengoperasian, spesifikasi teknis, lembar data keselamatan bahan, label dan/atau informasi keselamatan dan kesehatan kerja lainnya.

Huruf g

Cukup jelas. Huruf h

Cukup jelas. Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “potensi bahaya” adalah kondisi atau keadaan   baik   pada   orang,   peralatan,   mesin,   pesawat, instalasi, bahan, cara kerja, sifat kerja, proses produksi dan lingkungan yang berpotensi menimbulkan gangguan, kerusakan, kerugian, kecelakaan, kebakaran, peledakan, pencemaran, dan penyakit akibat kerja.

Yang dimaksud dengan “investigasi” adalah serangkaian kegiatan untuk mengumpulkan keterangan/data atas rangkaian temuan kejadian gangguan, kerusakan, kerugian, kecelakaan, kebakaran, peledakan, pencemaran, dan penyakit akibat kerja.

Yang dimaksud dengan “analisa kecelakaan” adalah serangkaian kegiatan untuk mengadakan analisa dan penyelidikan   untuk   mengetahui/membuktikan   kebenaran atau kesalahan sebuah fakta yang kemudian menyajikan kesimpulan atas kejadian kecelakaan, kebakaran, peledakan, pencemaran, dan penyakit akibat kerja yang merupakan bagian penting program pencegahan kecelakaan.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas. Ayat (2)

Yang dimaksud dengan perusahaan yang memiliki potensi bahaya tinggi antara lain perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, minyak dan gas bumi.

Ayat (3)

Cukup jelas. Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Ayat 20  . . .

– 26 –

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5309

LAMPIRAN I

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2012

TENTANG

PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

PEDOMAN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN

KESELAMATAN KERJA

(SMK3)

Dalam menerapkan SMK3, setiap perusahaan wajib melaksanakan: A.  penetapan kebijakan K3;

B.  perencanaan K3;

C.  pelaksanaan rencana K3;

D.  pemantauan dan evaluasi kinerja K3; dan

E.  peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3.

A.  PENETAPAN KEBIJAKAN K3

1.  Penyusunan kebijakan K3 dilakukan melalui:

a.  tinjauan awal kondisi K3; dan

b.  proses     konsultasi     antara     pengurus     dan     wakil pekerja/buruh.

2.  Penetapan kebijakan K3 harus:

a.  disahkan oleh pucuk pimpinan perusahaan;

b.  tertulis, tertanggal dan ditanda tangani;

c.   secara jelas menyatakan tujuan dan sasaran K3;

d.   dijelaskan     dan     disebarluaskan     kepada     seluruh pekerja/buruh,                             tamu,        kontraktor,    pemasok,    dan pelanggan;

e.   terdokumentasi dan terpelihara dengan baik;

f.   bersifat dinamik; dan

g.   ditinjau  ulang  secara  berkala  untuk  menjamin  bahwa kebijakan tersebut masih sesuai dengan perubahan yang terjadi      dalam  perusahaan  dan  peraturan  perundang- undangan.

3.   Untuk  melaksanakan  ketentuan  angka  2  huruf  c  sampai dengan huruf g, pengusaha dan/atau pengurus harus:

a.   menempatkan  organisasi  K3  pada  posisi  yang  dapat menentukan keputusan perusahaan;

b.   menyediakan anggaran, tenaga kerja yang berkualitas dan sarana-sarana lain yang diperlukan di bidang K3;

c.   menetapkan  personil  yang  mempunyai  tanggung  jawab, wewenang dan kewajiban yang jelas dalam penanganan K3;

d.   membuat perencanaan K3 yang terkoordinasi;

e.   melakukan    penilaian    kinerja    dan    tindak    lanjut pelaksanaan K3.

4.   Ketentuan  tersebut  pada  angka  3  huruf  a  sampai  dengan huruf e diadakan peninjauan ulang secara teratur.

5.   Setiap     tingkat     pimpinan     dalam     perusahaan     harus menunjukkan komitmen terhadap K3 sehingga SMK3 berhasil diterapkan dan dikembangkan.

6.   Setiap pekerja/buruh dan orang lain yang berada di tempat kerja harus berperan serta dalam menjaga dan mengendalikan pelaksanaan K3.

B.  PERENCANAAN K3

1.  Pengusaha menyusun rencana K3 berdasarkan:

a.   Hasil penelaahan awal

Hasil penelaahan awal merupakan tinjauan awal kondisi K3 perusahaan yang telah dilakukan pada penyusunan kebijakan.

b.    Identifikasi  potensi bahaya,  penilaian  dan pengendalian risiko

Identifikasi potensi bahaya, penilaian dan penilaian risiko harus dipertimbangkan pada saat merumuskan rencana.

c.   Peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya

Peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya harus

1 ) ditetapkan, dipelihara, diinventarisasi dan diidentifikasi oleh perusahaan; dan disosialisasikan kepada seluruh pekerja/buruh.

2 ) disosialisasikan kepada seluruh pekerja/buruh.

d.   Sumber daya yang dimiliki

Dalam menyusun perencanaan harus mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki meliputi tersedianya sumber daya manusia yang kompeten, sarana dan prasarana serta dana.

2.  Rencana  K3  yang  disusun  oleh  perusahaan  paling  sedikit memuat:

– 4 –

a.   Tujuan dan Sasaran

Tujuan   dan   sasaran   yang   telah   ditetapkan  ditinjau kembali secara teratur sesuai dengan perkembangan. Tujuan dan sasaran K3 paling sedikit memenuhi kualifikasi:

1)   dapat diukur;

2)   satuan/indikator pengukuran; dan

3)   sasaran pencapaian.

Dalam menetapkan tujuan dan sasaran K3, pengusaha harus berkonsultasi dengan:

1)    wakil pekerja/buruh;

2)    ahli K3;

3)    P2K3; dan

4)    pihak-pihak lain yang terkait.

b.   Skala Prioritas

Skala prioritas merupakan urutan pekerjaan berdasarkan tingkat risiko, dimana pekerjaan yang mempunyai tingkat risiko yang tinggi diprioritaskan dalam perencanaan.

c.    Upaya Pengendalian Bahaya

Upaya pengendalian bahaya, dilakukan berdasarkan hasil penilaian risiko melalui  pengendalian  teknis, administratif, dan penggunaan alat pelindung diri.

d.   Penetapan Sumber Daya

Penetapan sumber  daya dilaksanakan  untuk menjamin tersedianya sumber daya manusia yang kompeten, sarana dan  prasarana  serta  dana  yang  memadai  agar pelaksanaan K3 dapat berjalan.

e.    Jangka Waktu Pelaksanaan

Dalam perencanaan setiap kegiatan harus mencakup jangka waktu pelaksanaan.

f.    Indikator Pencapaian

Dalam  menetapkan  indikator  pencapaian  harus ditentukan dengan parameter yang dapat diukur sebagai dasar penilaian kinerja K3 yang sekaligus merupakan informasi mengenai keberhasilan pencapaian tujuan penerapan SMK3.

g.   Sistem Pertanggung Jawaban

Sistem pertanggung jawaban harus ditetapkan dalam pencapaian tujuan dan sasaran sesuai dengan fungsi dan tingkat manajemen perusahaan yang bersangkutan untuk menjamin perencanaan tersebut dapat dilaksanakan. Peningkatan K3 akan efektif apabila semua pihak dalam perusahaan didorong untuk berperan serta dalam penerapan   dan   pengembangan   SMK3,   dan   memiliki budaya  perusahaan  yang  mendukung  dan memberikan kontribusi bagi SMK3. Berdasarkan hal tersebut pengusaha harus:

1)   menentukan,  menunjuk,   mendokumentasikan  dan mengkomunikasikan  tanggung  jawab  dan  tanggung gugat di bidang K3  dan wewenang untuk bertindak dan menjelaskan hubungan  pelaporan untuk semua tingkatan manajemen, pekerja/buruh, kontraktor, subkontraktor, dan pengunjung;

2)   mempunyai     prosedur     untuk     memantau     dan mengkomunikasikan    setiap    perubahan   tanggung jawab       dan   tanggung   gugat    yang   berpengaruh terhadap sistem dan program K3; dan

3)   memberikan reaksi secara cepat dan tepat  terhadap kondisi yang  menyimpang  atau   kejadian-kejadian lainnya.

C.  PELAKSANAAN RENCANA K3

Pelaksanaan  rencana  K3  harus  dilaksanakan  oleh  pengusaha dan/atau pengurus perusahaan atau tempat kerja dengan:

1.   menyediakan   sumber   daya   manusia   yang   mempunyai kualifikasi; dan

2.  menyediakan prasarana dan sarana yang memadai.

1.  Penyediaan Sumber Daya Manusia

a.  Prosedur Pengadaan Sumber Daya Manusia

Dalam penyediaan sumber daya manusia, perusahaan harus membuat prosedur pengadaan secara efektif, meliputi:

1)    Pengadaan    sumber    daya    manusia    sesuai kebutuhan dan memiliki kompetensi kerja serta kewenangan dibidang K3 yang dibuktikan melalui:

a)    sertifikat  K3  yang  diterbitkan  oleh  instansi yang berwenang; dan

b)    surat   izin   kerja/operasi   dan/atau   surat penunjukan dari instansi yang berwenang.

2)    Pengidentifikasian kompetensi kerja yang diperlukan pada setiap tingkatan manajemen perusahaan dan menyelenggarakan setiap pelatihan yang dibutuhkan;

3)    Pembuatan ketentuan untuk mengkomunikasikan informasi K3 secara efektif;

4)    Pembuatan     peraturan     untuk     memperoleh pendapat dan saran para ahli; dan

5)    Pembuatan     peraturan     untuk     pelaksanaan konsultasi dan keterlibatan pekerja/buruh secara aktif.

b.  Konsultasi, Motivasi dan Kesadaran

Dalam menunjukkan komitmennya terhadap K3, pengusaha dan/atau pengurus harus melakukan konsultasi, motivasi dan kesadaran dengan melibatkan pekerja/buruh  maupun  pihak  lain  yang  terkait  di dalam penerapan, pengembangan dan pemeliharaan SMK3,  sehingga  semua  pihak  merasa  ikut  memiliki dan merasakan hasilnya.

Dalam melakukan konsultasi, motivasi dan kesadaran SMK3, pengusaha dan/atau pengurus harus memberi pemahaman kepada tenaga kerja atau pekerja/buruh tentang bahaya fisik, kimia, ergonomi, radiasi, biologi, dan psikologi yang mungkin dapat menciderai dan melukai pada saat bekerja, serta pemahaman sumber bahaya   tersebut.   Pemahaman   tersebut   bertujuan untuk mengenali dan mencegah tindakan yang mengarah terjadinya insiden.

c.  Tanggung Jawab dan Tanggung Gugat

Bentuk tanggung jawab dan tanggung gugat dalam pelaksanaan K3, harus dilakukan oleh perusahaan dengan cara:

1)    menunjuk,           mendokumentasikan           dan mengkomunikasikan     tanggung     jawab     dan tanggung gugat di bidang K3;

2)    menunjuk sumber daya manusia yang berwenang untuk bertindak dan menjelaskan kepada semua tingkatan manajemen, pekerja/buruh, kontraktor,   subkontraktor,    dan    pengunjung meliputi:

a)   pimpinan  yang ditunjuk untuk bertanggung jawab harus memastikan bahwa SMK3 telah diterapkan dan hasilnya sesuai dengan yang diharapkan oleh   setiap   lokasi   dan   jenis kegiatan dalam perusahaan;

b)   pengurus    harus    mengenali    kemampuan tenaga             kerja   sebagai   sumber   daya   yang berharga               dan    dapat    ditunjuk    untuk menerima                   pendelegasian    wewenang    dan tanggung             jawab   dalam   menerapkan   dan mengembangkan SMK3;

3)    mempunyai   prosedur   untuk   memantau   dan mengkomunikasikan setiap perubahan tanggung jawab dan tanggung gugat yang berpengaruh terhadap sistem dan program K3;

4)    memberikan   reaksi   secara   cepat   dan   tepat terhadap                   kondisi    yang    menyimpang    atau kejadian-kejadian lainnya.

d.  Pelatihan dan Kompetensi Kerja

Pelatihan dan kompetensi Kerja, dilakukan dengan melakukan pengidentifikasian dan pendokumentasian standar kompetensi kerja K3.

Standar kompetensi kerja K3 dapat diidentifikasi dan dikembangkan sesuai kebutuhan dengan:

1)    menggunakan  standar  kompetensi  kerja  yang ada;

2)    memeriksa uraian tugas dan jabatan;

3)    menganalisis tugas kerja;

4)    menganalisis hasil inspeksi dan audit; dan

5)    meninjau ulang laporan insiden.

Hasil identifikasi kompetensi kerja digunakan sebagai dasar penentuan program pelatihan yang harus dilakukan, dan menjadi dasar pertimbangan dalam penerimaan, seleksi dan penilaian kinerja.

2.  Menyediakan Prasarana Dan Sarana Yang Memadai

Prasarana dan sarana yang disediakan meliputi:

a.   Organisasi/Unit yang bertanggung jawab di bidang K3

Perusahaan wajib membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat P2K3 yang bertanggung jawab di bidang K3. P2K3 adalah badan pembantu di tempat kerja yang merupakan wadah kerjasama antara pengusaha dan tenaga kerja atau pekerja/buruh untuk mengembangkan kerjasama saling pengertian dan partisipasi efektif dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja.

Keanggotaan P2K3 terdiri dari unsur pengusaha dan tenaga kerja atau pekerja/buruh yang susunannya terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota.

P2K3 mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan baik diminta maupun tidak kepada pengusaha atau pengurus mengenai masalah keselamatan dan kesehatan kerja.

b.  Anggaran

Perusahaan harus mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan K3 secara menyeluruh antara lain untuk:

1)   keberlangsungan organisasi K3;

2)   pelatihan  SDM  dalam  mewujudkan  kompetensi kerja; dan

3)   pengadaan  prasarana  dan  sarana  K3  termasuk alat evakuasi, peralatan pengendalian, peralatan pelindung diri.

c.   Prosedur operasi/kerja, informasi, dan pelaporan serta pendokumentasian

1)   Prosedur  operasi/kerja  harus  disediakan  pada setiap jenis pekerjaan dan dibuat melalui analisa pekerjaan berwawasan K3 (Job Safety Analysis) oleh personil yang kompeten.

2)   Prosedur     informasi     K3     harus     menjamin pemenuhan kebutuhan untuk:

a)    mengkomunikasikan     hasil     dari     sistem manajemen, temuan audit dan tinjauan ulang manajemen            dikomunikasikan   pada   semua pihak dalam perusahaan yang bertanggung jawab    dan   memiliki   andil   dalam   kinerja perusahaan;

b)   melakukan     identifikasi     dan     menerima informasi K3 dari luar perusahaan; dan

c)    menjamin  bahwa  informasi  K3  yang  terkait dikomunikasikan kepada orang-orang di luar perusahaan yang membutuhkan.

Informasi yang perlu dikomunikasikan meliputi:

a)   persyaratan eksternal/peraturan perundangan-undangan   dan internal/indikator kinerja K3;

b)  izin kerja;

c)   hasil identifikasi, penilaian, dan pengendalian risiko serta  sumber  bahaya  yang  meliputi keadaan mesin-mesin, pesawat-pesawat, alat kerja,  peralatan lainnya, bahan-bahan, lingkungan kerja, sifat pekerjaan, cara kerja, dan proses produksi;

d)  kegiatan pelatihan K3;

e)  kegiatan inspeksi, kalibrasi dan pemeliharaan;

f)   pemantauan data;

g)   hasil pengkajian kecelakaan, insiden, keluhan dan tindak lanjut;

h)  identifikasi produk termasuk komposisinya;

i)   informasi mengenai pemasok dan kontraktor;

dan

j)   audit dan peninjauan ulang SMK3.

3)   Prosedur pelaporan informasi yang terkait harus ditetapkan untuk menjamin bahwa pelaporan yang tepat waktu dan memantau pelaksanaan SMK3 sehingga kinerjanya dapat ditingkatkan. Prosedur pelaporan terdiri atas:

a)    Prosedur   pelaporan   internal   yang   harus ditetapkan untuk menangani:

(1)   pelaporan terjadinya insiden; (2)   pelaporan ketidaksesuaian;

(3)   pelaporan    kinerja    keselamatan    dan kesehatan kerja; dan

(4)   pelaporan identifikasi sumber bahaya.

b)    Prosedur   pelaporan   eksternal   yang   harus ditetapkan untuk menangani:

(1)   pelaporan yang dipersyaratkan peraturan perundang-undangan; dan

(2)   pelaporan kepada pemegang saham atau pihak lain yang terkait.

Laporan    harus    disampaikan    kepada    pihak manajemen dan/atau pemerintah.

4)   Pendokumentasian kegiatan K3 digunakan untuk:

a)    menyatukan   secara   sistematik   kebijakan, tujuan dan sasaran K3;

b)    menguraikan sarana pencapaian tujuan dan sasaran K3;

c)    mendokumentasikan     peranan,     tanggung jawab dan prosedur;

d)    memberikan arahan mengenai dokumen yang terkait  dan  menguraikan  unsur-unsur  lain dari sistem manajemen perusahaan; dan

e)    menunjuk  bahwa  unsur-unsur  SMK3  yang sesuai untuk perusahaan telah diterapkan.

Dalam      pendokumentasian      kegiatan      K3, perusahaan harus menjamin bahwa:

a)    dokumen dapat diidentifikasi sesuai dengan uraian tugas    dan    tanggung    jawab    di perusahaan;

b)    dokumen ditinjau ulang secara berkala dan jika diperlukan dapat direvisi;

c)    dokumen  sebelum  diterbitkan  harus  lebih dahulu  disetujui     oleh     personil     yang berwenang;

d)    dokumen  versi  terbaru  harus  tersedia  di tempat kerja yang dianggap perlu;

e)    semua  dokumen  yang  telah  usang  harus segera disingkirkan; dan

f)     dokumen mudah ditemukan, bermanfaat dan mudah dipahami.

d.  Instruksi kerja

Instruksi kerja merupakan perintah tertulis atau tidak tertulis untuk melaksanakan pekerjaan dengan tujuan untuk memastikan bahwa setiap pekerjaan dilakukan sesuai persyaratan K3 yang telah ditetapkan.

Kegiatan dalam pelaksanaan rencana K3 paling sedikit meliputi:

1. Tindakan Pengendalian

Tindakan pengendalian harus diselenggarakan oleh setiap perusahaan terhadap kegiatan-kegiatan, produk barang dan jasa yang dapat menimbulkan risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

Tindakan pengendalian dilakukan dengan mendokumentasikan dan melaksanakan kebijakan:

a. standar bagi tempat kerja;

b. perancangan pabrik dan bahan; dan

c. prosedur dan intruksi kerja untuk mengatur dan mengendalikan kegiatan produk barang dan jasa

Pengendalian  risiko  kecelakaan  dan  penyakit  akibat  kerja dilakukan melalui:

a.  Identifikasi potensi bahaya dengan mempertimbangkan:

1)   kondisi dan kejadian yang dapat menimbulkan potensi bahaya; dan

2)   jenis   kecelakaan   dan   penyakit   akibat   kerja   yang mungkin dapat terjadi.

b.  Penilaian  risiko  untuk  menetapkan  besar kecilnya suatu risiko yang telah diidentifikasi sehingga digunakan untuk menentukan prioritas pengendalian terhadap tingkat risiko kecelakaan atau penyakit akibat kerja.

c.  Tindakan pengendalian dilakukan melalui:

1)   pengendalian teknis/rekayasa yang meliputi eliminasi, subtitusi, isolasi, ventilasi, higienitas dan sanitasi;

2)  pendidikan dan pelatihan;

3)  insentif, penghargaan dan motivasi diri;

4)   evaluasi melalui internal audit, penyelidikan insiden dan etiologi; dan

5)  penegakan hukum.

2. Perancangan dan Rekayasa

Tahap perancangan dan rekayasa meliputi :

a.  pengembangan;

b.  verifikasi;

c.  tinjauan ulang;

d.  validasi; dan e.  penyesuaian.

Dalam    pelaksanaan    perancangan    dan    rekayasa    harus memperhatikan unsur-unsur:

a.  identifikasi potensi bahaya;

b.  prosedur penilaian dan pengendalian risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja; dan

c.   personil yang memiliki kompetensi kerja harus ditentukan dan diberi wewenang dan tanggung jawab yang jelas untuk melakukan verifikasi persyaratan SMK3.

3. Prosedur dan Instruksi Kerja

Prosedur dan instruksi kerja harus dilaksanakan dan ditinjau ulang   secara   berkala   terutama   jika   terjadi   perubahan peralatan, proses atau bahan baku yang digunakan oleh personal dengan melibatkan para pelaksana yang memiliki kompetensi kerja dalam menggunakan prosedur.

4. Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan

Perusahaan yang akan menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain harus menjamin bahwa perusahaan lain tersebut memenuhi persyaratan K3. Verifikasi terhadap persyaratan K3 tersebut dilakukan oleh personal yang kompeten  dan  berwenang  serta  mempunyai tanggung jawab yang jelas.

5. Pembelian/Pengadaan Barang dan Jasa

Sistem pembelian/pengadaan barang dan jasa harus:

a.   terintegrasi    dalam    strategi    penanganan    pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja;

b.  menjamin agar produk barang dan jasa serta mitra kerja perusahaan memenuhi persyaratan K3; dan

c.   pada  saat  barang  dan  jasa  diterima  di  tempat  kerja, perusahaan harus menjelaskan kepada semua pihak yang akan menggunakan barang dan jasa tersebut mengenai identifikasi, penilaian dan pengendalian risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

6. Produk Akhir

Produk akhir berupa barang atau jasa harus dapat dijamin keselamatannya dalam pengemasan, penyimpanan, pendistribusian, dan penggunaan serta pemusnahannya.

7. Upaya Menghadapi Keadaan Darurat Kecelakaan dan Bencana

Industri

Perusahaan  harus  memiliki  prosedur  sebagai  upaya menghadapi   keadaan   darurat   kecelakaan   dan   bencana industri, yang meliputi:

a.   penyediaan personil dan fasilitas P3K dengan jumlah yang cukup dan sesuai sampai mendapatkan pertolongan medik; dan

b.  proses perawatan lanjutan.

Prosedur menghadapi keadaan darurat harus diuji secara berkala  oleh  personil  yang  memiliki  kompetensi  kerja,  dan untuk instalasi yang mempunyai bahaya besar harus dikoordinasikan dengan instansi terkait yang berwenang untuk mengetahui kehandalan pada saat kejadian yang sebenarnya.

8. Rencana dan Pemulihan Keadaan Darurat

Dalam melaksanakan rencana dan pemulihan keadaan darurat setiap perusahaan harus memiliki prosedur rencana pemulihan keadaan darurat secara cepat untuk mengembalikan pada kondisi yang normal dan membantu pemulihan tenaga kerja yang mengalami trauma.

D.   PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA

Pemantauan dan evaluasi kinerja K3 dilaksanakan di perusahaan meliputi:

1.   Pemeriksaan, Pengujian, dan Pengukuran

Pemeriksaan, pengujian, dan pengukuran harus ditetapkan dan   dipelihara   prosedurnya   sesuai   dengan   tujuan   dan sasaran K3 serta frekuensinya disesuaikan dengan obyek mengacu pada peraturan dan standar yang berlaku.

Prosedur pemeriksaan, pengujian, dan pengukuran secara umum meliputi:

a.    personil yang terlibat harus mempunyai pengalaman dan keahlian yang cukup;

b.    catatan  pemeriksaan,  pengujian  dan  pengukuran  yang sedang berlangsung harus dipelihara dan tersedia bagi manajemen, tenaga kerja dan kontraktor kerja yang terkait;

c.    peralatan  dan  metode  pengujian  yang  memadai  harus digunakan untuk menjamin telah dipenuhinya standar K3;

d.    tindakan  perbaikan  harus  dilakukan  segera pada saat ditemukan ketidaksesuaian terhadap persyaratan K3 dari hasil pemeriksaan, pengujian dan pengukuran;

e.    penyelidikan yang memadai harus dilaksanakan untuk menemukan penyebab permasalahan dari suatu insiden; dan

f.    hasil temuan harus dianalisis dan ditinjau ulang.

2.   Audit Internal SMK3

Audit internal SMK3 harus dilakukan secara berkala untuk mengetahui keefektifan penerapan SMK3.

Audit SMK3 dilaksanakan secara sistematik dan independen oleh personil yang memiliki kompetensi kerja dengan menggunakan metodologi yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan audit internal dapat menggunakan kriteria audit eksternal sebagaimana tercantum pada Lampiran II peraturan ini, dan pelaporannya dapat menggunakan format laporan yang tercantum pada Lampiran III peraturan ini.

Frekuensi audit harus ditentukan berdasarkan tinjauan ulang hasil audit sebelumnya dan bukti sumber bahaya yang didapatkan di tempat kerja. Hasil audit harus digunakan oleh pengurus dalam proses tinjauan ulang manajemen.

Hasil temuan dari pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja serta audit SMK3 harus didokumentasikan dan digunakan untuk tindakan perbaikan dan pencegahan. Pemantauan dan evaluasi kinerja serta audit SMK3 dijamin pelaksanaannya secara sistematik dan efektif oleh pihak manajemen.

E.   PENINJAUAN DAN PENINGKATAN  KINERJA SMK3

Untuk menjamin kesesuaian dan keefektifan yang berkesinambungan guna pencapaian tujuan SMK3, pengusaha dan/atau pengurus perusahaan atau tempat kerja harus:

1.   melakukan tinjauan ulang terhadap penerapan SMK3 secara berkala; dan

2.   tinjauan  ulang  SMK3  harus  dapat  mengatasi  implikasi  K3 terhadap seluruh kegiatan, produk barang dan jasa termasuk dampaknya terhadap kinerja perusahaan.

Tinjauan ulang penerapan SMK3, paling sedikit meliputi:

1.   evaluasi terhadap kebijakan K3;

2.   tujuan, sasaran dan kinerja K3;

3.   hasil temuan audit SMK3; dan

4.    evaluasi efektifitas penerapan SMK3, dan kebutuhan untuk pengembangan SMK3.

Perbaikan   dan   peningkatan   kinerja   dilakukan   berdasarkan pertimbangan:

1.   perubahan peraturan perundang-undangan;

2.   tuntutan dari pihak yang terkait dan pasar;

3.   perubahan produk dan kegiatan perusahaan;

4.   perubahan struktur organisasi perusahaan;

5.    perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk epidemologi;

6.   hasil kajian kecelakaan dan penyakit akibat kerja;

7.   adanya pelaporan; dan/atau

8.   adanya saran dari pekerja/buruh.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI Asisten Deputi Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan

LAMPIRAN II

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2012

TENTANG

PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

PEDOMAN PENILAIAN PENERAPAN SMK3

Pedoman penilaian penerapan SMK3 meliputi: A.  kriteria Audit SMK3;

B.  penetapan kriteria audit tiap tingkat pencapaian penerapan SMK3;

dan

C.  ketentuan penilaian hasil Audit SMK3.

A.   KRITERIA AUDIT SMK3

1.   Pembangunan Dan Pemeliharaan Komitmen

1.1   Kebijakan K3

1.1.1   Terdapat    kebijakan    K3    yang    tertulis, bertanggal, ditandatangani oleh pengusaha atau  pengurus,   secara   jelas   menyatakan tujuan         dan   sasaran   K3   serta   komitmen terhadap peningkatan K3.

1.1.2   Kebijakan disusun oleh pengusaha dan/atau pengurus setelah melalui proses konsultasi dengan wakil tenaga kerja.

1.1.3   Perusahaan  mengkomunikasikan  kebijakan K3 kepada seluruh tenaga kerja, tamu, kontraktor, pelanggan, dan pemasok dengan tata cara yang tepat.

1.1.4   Kebijakan khusus dibuat untuk masalah K3 yang bersifat khusus.

1.1.5   Kebijakan K3 dan kebijakan khusus lainnya ditinjau ulang    secara    berkala    untuk menjamin bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan        perubahan    yang    terjadi    dalam perusahaan dan dalam peraturan perundang- undangan.

1.2   Tanggung Jawab dan Wewenang Untuk Bertindak

1.2.1   Tanggung    jawab    dan    wewenang    untuk mengambil tindakan dan melaporkan kepada semua pihak yang terkait dalam perusahaan di bidang K3 telah ditetapkan, diinformasikan dan didokumentasikan.

1.2.2   Penunjukan  penanggung  jawab  K3  harus sesuai peraturan perundang-undangan.

1.2.3   Pimpinan unit kerja dalam suatu perusahaan bertanggung jawab atas kinerja K3 pada unit kerjanya.

1.2.4   Pengusaha atau pengurus bertanggung jawab secara penuh untuk menjamin pelaksanaan SMK3.

1.2.5   Petugas   yang   bertanggung   jawab   untuk penanganan  keadaan darurat telah ditetapkan dan mendapatkan pelatihan.

1.2.6   Perusahaan  mendapatkan  saran-saran  dari para  ahli  di  bidang  K3  yang  berasal  dari dalam dan/atau luar perusahaan.

1.2.7   Kinerja K3 termuat dalam laporan tahunan perusahaan atau laporan lain yang setingkat.

1.3   Tinjauan dan Evaluasi

1.3.1   Tinjauan terhadap penerapan SMK3 meliputi kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi telah dilakukan, dicatat dan didokumentasikan.

1.3.2   Hasil  tinjauan dimasukkan dalam perencanaan tindakan manajemen.

1.3.3   Pengurus harus meninjau ulang pelaksanaan SMK3 secara berkala untuk menilai kesesuaian dan efektivitas SMK3.

1.4    Keterlibatan dan Konsultasi dengan Tenaga Kerja

1.4.1   Keterlibatan  dan     penjadwalan  konsultasi tenaga kerja   dengan      wakil   perusahaan didokumentasikan   dan   disebarluaskan   ke seluruh tenaga kerja.

1.4.2   Terdapat     prosedur     yang     memudahkan konsultasi                   mengenai  perubahan-perubahan yang mempunyai implikasi terhadap K3.

1.4.3   Perusahaan  telah  membentuk  P2K3  Sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1.4.4   Ketua  P2K3  adalah  pimpinan  puncak  atau pengurus.

1.4.5   Sekretaris P2K3 adalah ahli K3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1.4.6   P2K3     menitikberatkan     kegiatan     pada pengembangan  kebijakan    dan    prosedur mengendalikan risiko.

1.4.7   Susunan pengurus P2K3 didokumentasikan dan diinformasikan kepada tenaga kerja.

1.4.8   P2K3 mengadakan pertemuan secara teratur dan hasilnya disebarluaskan di tempat kerja.

1.4.9   P2K3 melaporkan kegiatannya secara teratur sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

1.4.10 Dibentuk  kelompok-kelompok  kerja  dan dipilih dari wakil-wakil tenaga kerja yang ditunjuk sebagai penanggung jawab K3 di tempat kerjanya dan kepadanya diberikan pelatihan  sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

1.4.11 Susunan kelompok-kelompok kerja yang telah terbentuk didokumentasikan dan diinformasikan kepada tenaga kerja

2.     Pembuatan dan Pendokumentasian Rencana K3

2.1    Rencana strategi K3

2.1.1   Terdapat   prosedur   terdokumentasi   untuk identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko K3.

2.1.2 Identifikasi  potensi  bahaya,  penilaian,  dan pengendalian risiko   K3   sebagai   rencana strategi   K3  dilakukan  oleh  petugas  yang berkompeten

2.1.3 Rencana    strategi    K3 sekurang-kurangnya berdasarkan tinjauan awal, identifikasi potensi bahaya, penilaian , pengendalian resiko, dan peraturan perundang-undangan serta informasi K3 lain baik dari dalam maupun luar perusahaan

2.1.4   Rencana  strategi  K3  yang  telah  ditetapkan digunakan untuk mengendalikan risiko K3 dengan menetapkan tujuan dan sasaran yang dapat     diukur  dan  menjadi  prioritas  serta menyediakan sumber daya.

2.1.5   Rencana  kerja  dan  rencana  khusus  yang berkaitan          dengan  produk,  proses,  proyek atau        tempat   kerja   tertentu   telah   dibuat dengan menetapkan tujuan dan sasaran yang dapat diukur, menetapkan waktu pencapaian dan menyediakan sumber daya.

2.1.6   Rencana  K3  diselaraskan  dengan  rencana sistem manajemen perusahaan.

2.2   Manual SMK3

2.2.1   Manual  SMK3  meliputi  kebijakan,  tujuan, rencana,  prosedur    K3,    instruksi    kerja, formulir, catatan dan tanggung jawab serta wewenang tanggung jawab K3 untuk semua tingkatan dalam perusahaan.

2.2.2   Terdapat   manual   khusus   yang   berkaitan dengan produk, proses, atau tempat kerja tertentu.

2.2.3   Manual  SMK3  mudah  didapat  oleh  semua personil dalam perusahaan sesuai kebutuhan.

2.3   Peraturan    perundangan    dan    persyaratan    lain dibidang K3

2.3.1 Terdapat prosedur yang terdokumentasi untuk mengidentifikasi, memperoleh, memelihara dan memahami peraturan perundang-undangan, standar, pedoman teknis, dan persyaratan lain yang relevan dibidang K3 untuk seluruh tenaga kerja di perusahaan.

2.3.2   Penanggung  jawab  untuk  memelihara  dan mendistribusikan informasi terbaru mengenai peraturan perundangan, standar, pedoman teknis, dan persyaratan lain telah ditetapkan

2.3.3   Persyaratan    pada    peraturan    perundang- undangan, standar, pedoman teknis, dan persyaratan lain yang relevan di bidang K3 dimasukkan pada prosedur-prosedur dan petunjuk-petunjuk kerja.

2.3.4   Perubahan    pada    peraturan    perundang- undangan, standar, pedoman teknis, dan persyaratan lain yang relevan di bidang K3 digunakan    untuk    peninjauan    prosedur- prosedur dan petunjuk-petunjuk kerja.

2.4   Informasi K3

2.4.1   Informasi     yang     dibutuhkan     mengenai kegiatan K3 disebarluaskan secara sistematis kepada       seluruh     tenaga     kerja,     tamu, kontraktor, pelanggan, dan pemasok.

3.   Pengendalian Perancangan dan Peninjauan Kontrak

3.1   Pengendalian Perancangan

3.1.1   Prosedur yang terdokumentasi mempertimbangkan identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko yang dilakukan pada tahap perancangan dan modifikasi.

3.1.2   Prosedur, instruksi kerja dalam penggunaan produk, pengoperasian mesin dan peralatan, instalasi, pesawat atau proses serta informasi lainnya    yang  berkaitan  dengan  K3  telah dikembangkan selama perancangan dan/atau modifikasi.

3.1.3   Petugas    yang    berkompeten    melakukan verifikasi bahwa perancangan dan/atau modifikasi memenuhi persyaratan K3 yang ditetapkan       sebelum     penggunaan     hasil rancangan.

3.1.4   Semua perubahan dan modifikasi perancangan yang   mempunyai   implikasi terhadap K3 diidentifikasikan, didokumentasikan,     ditinjau ulang dan disetujui oleh   petugas   yang   berwenang sebelum pelaksanaan.

3.2   Peninjauan Kontrak

3.2.1   Prosedur yang terdokumentasi harus mampu mengidentifikasi  bahaya  dan  menilai  risiko K3   bagi   tenaga   kerja,   lingkungan,   dan masyarakat,      dimana    prosedur    tersebut digunakan pada saat memasok barang dan jasa dalam suatu kontrak.

3.2.2   Identifikasi   bahaya   dan   penilaian   risiko dilakukan pada tinjauan kontrak oleh petugas yang berkompeten.

3.2.3   Kontrak   ditinjau   ulang   untuk   menjamin bahwa pemasok dapat memenuhi persyaratan K3 bagi pelanggan.

3.2.4   Catatan   tinjauan   kontrak   dipelihara   dan didokumentasikan.

4.    Pengendalian Dokumen

4.1    Persetujuan,     Pengeluaran     dan     Pengendalian

Dokumen

4.1.1   Dokumen K3 mempunyai identifikasi status, wewenang, tanggal pengeluaran dan tanggal modifikasi.

4.1.2   Penerima   distribusi   dokumen   tercantum dalam dokumen tersebut.

4.1.3   Dokumen K3 edisi terbaru disimpan secara sistematis pada tempat yang ditentukan.

4.1.4   Dokumen  usang  segera  disingkirkan  dari penggunaannya sedangkan dokumen usang yang disimpan   untuk   keperluan   tertentu diberi tanda khusus.

4.2   Perubahan dan Modifikasi Dokumen

4.2.1   Terdapat sistem untuk membuat, menyetujui perubahan terhadap dokumen K3.

4.2.2 Dalam hal terjadi perubahan diberikan alasan terjadinya perubahan dan tertera dalam dokumen atau lampirannya dan menginformasikan kepada pihak terkait

4.2.3   Terdapat  prosedur  pengendalian  dokumen atau daftar seluruh dokumen yang mencantumkan status dari setiap dokumen tersebut, dalam upaya mencegah penggunaan dokumen yang usang.

5.   Pembelian dan Pengendalian Produk

5.1   Spesifikasi Pembelian Barang dan Jasa

5.1.1   Terdapat prosedur yang terdokumentasi yang dapat menjamin bahwa spesifikasi teknik dan informasi lain yang relevan dengan K3 telah diperiksa sebelum keputusan untuk membeli.

5.1.2   Spesifikasi  pembelian  untuk  setiap  sarana produksi,  zat kimia atau jasa harus dilengkapi spesifikasi  yang  sesuai  dengan persyaratan peraturan perundang-undangan dan standar K3.

5.1.3   Konsultasi    dengan    tenaga    kerja    yang kompeten pada saat keputusan pembelian, dilakukan untuk menetapkan persyaratan K3 yang         dicantumkan     dalam     spesifikasi pembelian dan diinformasikan kepada tenaga kerja yang menggunakannya.

5.1.4   Kebutuhan pelatihan, pasokan alat pelindung diri dan perubahan terhadap prosedur kerja harus dipertimbangkan sebelum pembelian dan penggunaannya.

5.1.5 Persyaratan K3 dievaluasi dan menjadi pertimbangan dalam seleksi pembelian.

5.2   Sistem Verifikasi Barang dan Jasa Yang Telah Dibeli

5.2.1   Barang   dan   jasa   yang   dibeli   diperiksa kesesuaiannya dengan spesifikasi pembelian.

5.3   Pengendalian   Barang   dan   Jasa   Yang   Dipasok

Pelanggan

5.3.1   Barang  dan  jasa  yang  dipasok  pelanggan, sebelum  digunakan      terlebih      dahulu diidentifikasi  potensi   bahaya   dan   dinilai risikonya dan catatan tersebut dipelihara untuk memeriksa prosedur.

5.4   Kemampuan Telusur Produk

5.4.1   Semua produk yang digunakan dalam proses produksi  dapat   diidentifikasi   di   seluruh tahapan produksi dan instalasi, jika terdapat potensi masalah K3.

5.4.2   Terdapat    prosedur    yang    terdokumentasi untuk penelusuran produk yang telah terjual, jika terdapat potensi masalah K3 di  dalam penggunaannya.

6.   Keamanan Bekerja Berdasarkan SMK3

6.1   Sistem Kerja

6.1.1   Petugas yang kompeten telah mengidentifikasi bahaya, menilai     dan mengendalikan risiko yang timbul dari suatu proses kerja.

6.1.2   Apabila upaya pengendalian risiko diperlukan, maka upaya tersebut ditetapkan melalui tingkat pengendalian.

6.1.3   Terdapat prosedur atau petunjuk kerja yang terdokumentasi untuk mengendalikan risiko yang teridentifikasi dan dibuat atas dasar masukan dari personil yang kompeten serta tenaga kerja yang terkait dan disahkan oleh orang yang berwenang di perusahaan.

6.1.4   Kepatuhan  terhadap  peraturan  perundang- undangan, standar  serta  pedoman  teknis yang relevan diperhatikan    pada    saat mengembangkan atau melakukan modifikasi atau petunjuk kerja.

6.1.5   Terdapat   sistem   izin   kerja   untuk   tugas berisiko tinggi.

6.1.6   Alat    pelindung    diri    disediakan    sesuai kebutuhan dan digunakan secara benar serta selalu dipelihara dalam kondisi layak pakai.

6.1.7   Alat     pelindung     diri     yang     digunakan dipastikan telah   dinyatakan   layak   pakai sesuai dengan standar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6.1.8   Upaya pengendalian risiko dievaluasi secara berkala apabila terjadi ketidaksesuaian atau perubahan pada proses kerja.

6.2   Pengawasan

6.2.1   Dilakukan   pengawasan   untuk   menjamin bahwa setiap pekerjaan dilaksanakan dengan aman dan mengikuti prosedur dan petunjuk kerja yang telah ditentukan.

6.2.2   Setiap orang diawasi sesuai dengan tingkat kemampuan dan tingkat risiko tugas.

6.2.3 Pengawas/penyelia ikut serta dalam identifikasi bahaya dan membuat upaya pengendalian.

6.2.4 Pengawas/penyelia diikutsertakan dalam melakukan penyelidikan dan pembuatan laporan terhadap terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta wajib menyerahkan laporan dan saran-saran kepada pengusaha atau pengurus.

6.2.5   Pengawas/penyelia  ikut  serta  dalam  proses konsultasi.

6.3   Seleksi dan Penempatan Personil

6.4   Area Terbatas

6.4.2   Terdapat  pengendalian  atas  daerah/tempat dengan pembatasan izin masuk.

6.4.3   Tersedianya fasilitas dan layanan di tempat kerja sesuai dengan standar dan pedoman teknis.

6.4.4   Rambu-rambu  K3  harus  dipasang  sesuai dengan standar dan pedoman teknis.

6.5   Pemeliharaan,  Perbaikan,  dan  Perubahan  Sarana

Produksi

6.5.1   Penjadualan pemeriksaan dan pemeliharaan sarana produksi serta peralatan mencakup verifikasi     alat-alat      pengaman      serta persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, standar dan pedoman teknis yang relevan.

6.5.2   Semua  catatan  yang  memuat  data  secara rinci dari kegiatan pemeriksaan, pemeliharaan, perbaikan   dan   perubahan yang dilakukan atas sarana dan peralatan produksi harus disimpan dan dipelihara.

6.5.3   Sarana dan peralatan produksi memiliki sertifikat yang masih berlaku sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan dan standar.

6.5.4   Pemeriksaan, pemeliharaan, perawatan, perbaikan dan setiap perubahan harus dilakukan petugas yang kompeten dan berwenang.

6.5.5   Terdapat  prosedur  untuk  menjamin  bahwa Jika terjadi perubahan terhadap sarana dan peralatan    produksi,    perubahan    tersebut harus sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan, standar dan pedoman teknis yang relevan.

6.5.6   Terdapat prosedur permintaan pemeliharaan sarana      dan   peralatan   produksi   dengan kondisi K3 yang tidak memenuhi persyaratan dan perlu segera diperbaiki.

6.5.7   Terdapat   sistem   untuk   penandaan   bagi peralatan yang sudah tidak aman lagi untuk digunakan atau sudah tidak digunakan.

6.5.8   Apabila   diperlukan   dilakukan   penerapan sistem penguncian pengoperasian (lock out system)  untuk  mencegah  agar  sarana produksi tidak dihidupkan sebelum saatnya.

6.5.9   Terdapat   prosedur   yang   dapat   menjamin keselamatan dan kesehatan tenaga kerja atau orang lain yang berada didekat sarana dan peralatan produksi pada saat proses pemeriksaan, pemeliharaan, perbaikan dan perubahan.

6.5.10 Terdapat     penanggung     jawab     untuk menyetujui bahwa   sarana   dan   peralatan produksi telah   aman   digunakan   setelah proses pemeliharaan, perawatan, perbaikan atau perubahan.

6.6   Pelayanan

6.6.1   Apabila     perusahaan     dikontrak     untuk menyediakan pelayanan yang tunduk pada standar dan peraturan perundang-undangan mengenai K3, maka perlu disusun prosedur untuk menjamin bahwa pelayanan memenuhi persyaratan.

6.6.2   Apabila perusahaan diberi pelayanan melalui kontrak, dan pelayanan tunduk pada standar dan    peraturan   perundang-undangan   K3, maka perlu    disusun    prosedur    untuk menjamin      bahwa    pelayanan    memenuhi persyaratan.

6.7   Kesiapan Untuk Menangani Keadaan Darurat

6.7.1   Keadaan  darurat  yang  potensial  di  dalam dan/atau di luar tempat kerja telah diidentifikasi dan prosedur keadaan darurat telah didokumentasikan dan diinformasikan agar diketahui oleh seluruh orang yang ada di tempat kerja.

6.7.2   Penyediaan     alat/sarana     dan     prosedur keadaan darurat      berdasarkan      hasil identifikasi dan diuji serta ditinjau secara rutin oleh petugas yang berkompeten dan berwenang.

6.7.3   Tenaga    kerja    mendapat    instruksi    dan pelatihan  mengenai     prosedur     keadaan darurat yang sesuai dengan tingkat risiko.

6.7.4   Petugas     penanganan     keadaan     darurat ditetapkan dan diberikan pelatihan khusus serta diinformasikan kepada seluruh orang yang ada di tempat kerja.

6.7.5   Instruksi/prosedur   keadaan   darurat   dan hubungan keadaan   darurat   diperlihatkan secara  jelas  dan  menyolok  serta  diketahui oleh seluruh tenaga kerja di perusahaan.

6.7.6   Peralatan, dan sistem tanda bahaya keadaan darurat   disediakan,   diperiksa,   diuji   dan dipelihara secara   berkala   sesuai   dengan peraturan perundang-undangan, standar dan pedoman teknis yang relevan.

6.7.7   Jenis, jumlah, penempatan dan kemudahan untuk mendapatkan alat keadaan darurat telah sesuai dengan peraturan perundang- undangan         atau  standar  dan  dinilai   oleh petugas yang berkompeten dan berwenang.

6.8   Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan

6.8.1   Perusahaan telah mengevaluasi alat P3K dan menjamin bahwa   sistem   P3K   yang   ada memenuhi peraturan perundang-undangan, standar dan pedoman teknis.

6.8.2   Petugas P3K telah dilatih dan ditunjuk sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

6.9   Rencana dan Pemulihan Keadaan Darurat

6.9.1   Prosedur  untuk  pemulihan  kondisi  tenaga kerja maupun sarana dan peralatan produksi yang mengalami kerusakan telah ditetapkan dan          dapat   diterapkan   sesegera   mungkin setelah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

7.     Standar Pemantauan

7.1   Pemeriksaan Bahaya

7.1.1   Pemeriksaan/inspeksi terhadap tempat kerja dan cara kerja dilaksanakan secara teratur.

7.1.2   Pemeriksaan/inspeksi    dilaksanakan    oleh petugas yang berkompeten dan berwenang yang telah memperoleh pelatihan mengenai identifikasi bahaya.

7.1.3   Pemeriksaan/inspeksi mencari masukan dari tenaga kerja yang melakukan tugas di tempat yang diperiksa.

7.1.4   Daftar periksa (check list) tempat kerja telah disusun untuk digunakan pada saat pemeriksaan/inspeksi.

7.1.5   Laporan       pemeriksaan/inspeksi       berisi rekomendasi untuk tindakan perbaikan dan diajukan kepada pengurus dan P2K3 sesuai dengan kebutuhan.

7.1.6   Pengusaha atau pengurus telah menetapkan penanggung jawab untuk pelaksanaan tindakan     perbaikan    dari    hasil    laporan pemeriksaan/inspeksi.

7.1.7   Tindakan   perbaikan   dari   hasil   laporan pemeriksaan/inspeksi dipantau untuk menentukan efektifitasnya.

7.2   Pemantauan/Pengukuran Lingkungan Kerja

7.2.1   Pemantauan/pengukuran   lingkungan   kerja dilaksanakan secara  teratur  dan  hasilnya didokumentasikan, dipelihara dan digunakan untuk penilaian dan pengendalian risiko.

7.2.2   Pemantauan/pengukuran   lingkungan   kerja meliputi faktor fisik, kimia, biologi, ergonomi dan psikologi.

7.2.3   Pemantauan/pengukuran   lingkungan   kerja dilakukan oleh  petugas  atau  pihak  yang berkompeten  dan berwenang   dari   dalam dan/atau luar perusahaan.

7.3   Peralatan  Pemeriksaan/Inspeksi,  Pengukuran  dan

Pengujian

7.3.1   Terdapat    prosedur    yang    terdokumentasi mengenai identifikasi, kalibrasi, pemeliharaan dan penyimpanan untuk alat pemeriksaan, ukur dan uji mengenai K3.

7.3.2   Alat dipelihara dan dikalibrasi oleh petugas atau pihak yang berkompeten dan berwenang dari dalam dan/atau luar perusahaan.

7.4   Pemantauan Kesehatan Tenaga Kerja

7.4.1   Dilakukan   pemantauan   kesehatan   tenaga kerja yang bekerja pada tempat kerja yang mengandung         potensi  bahaya  tinggi  sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

7.4.2   Pengusaha        atau        pengurus        telah melaksanakan identifikasi keadaan dimana pemeriksaan kesehatan tenaga kerja perlu dilakukan  dan  telah  melaksanakan  sistem untuk membantu pemeriksaan ini.

7.4.3 Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja yang dilakukan oleh dokter pemeriksa yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan.

7.4.4   Perusahaan menyediakan pelayanan kesehatan kerja sesuai peraturan perundang- undangan.

7.4.5   Catatan  mengenai  pemantauan  kesehatan tenaga kerja dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

8.   Pelaporan dan Perbaikan Kekurangan

8.1     Pelaporan Bahaya

8.1.1   Terdapat  prosedur  pelaporan  bahaya  yang berhubungan dengan K3 dan prosedur ini diketahui oleh tenaga kerja.

8.2     Pelaporan Kecelakaan

8.2.1   Terdapat    prosedur    terdokumentasi    yang menjamin bahwa semua kecelakaan kerja, penyakit      akibat    kerja,    kebakaran    atau peledakan serta kejadian berbahaya lainnya di tempat kerja dicatat dan dilaporkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

8.3     Pemeriksaan dan pengkajian Kecelakaan

8.3.1 Tempat kerja/perusahaan mempunyai prosedur pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

8.3.2   Pemeriksaan   dan   pengkajian   kecelakaan kerja dilakukan oleh petugas atau Ahli K3 yang ditunjuk sesuai peraturan perundang- undangan atau pihak lain yang berkompeten dan berwenang.

8.3.4 Penanggung jawab untuk melaksanakan tindakan perbaikan atas laporan pemeriksaan dan pengkajian telah ditetapkan.

8.3.5   Tindakan  perbaikan  diinformasikan  kepada tenaga kerja yang bekerja di tempat terjadinya kecelakaan.

8.3.6   Pelaksanaan  tindakan  perbaikan  dipantau, didokumentasikan   dan   diinformasikan   ke seluruh tenaga kerja.

8.4     Penanganan Masalah

8.4.1   Terdapat prosedur untuk menangani masalah keselamatan dan kesehatan yang timbul dan sesuai dengan     peraturan     perundang- undangan yang berlaku.

9.   Pengelolaan Material dan Perpindahannya

9.1   Penanganan Secara Manual dan Mekanis

9.1.2   Identifikasi   bahaya   dan   penilaian   risiko dilaksanakan oleh petugas yang berkompeten dan berwenang.

9.1.3   Pengusaha atau pengurus menerapkan dan meninjau cara   pengendalian   risiko   yang berhubungan  dengan   penanganan   secara manual atau mekanis.

9.1.4   Terdapat prosedur untuk penanganan bahan meliputi metode  pencegahan  terhadap kerusakan, tumpahan dan/atau kebocoran.

9.2   Sistem Pengangkutan, Penyimpanan dan Pembuangan

9.2.1   Terdapat  prosedur  yang  menjamin  bahwa bahan disimpan  dan  dipindahkan  dengan cara yang aman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

9.2.2   Terdapat     prosedur     yang     menjelaskan persyaratan pengendalian bahan yang dapat rusak atau kadaluarsa.

9.2.3   Terdapat  prosedur  yang  menjamin  bahwa bahan             dibuang   dengan   cara   yang   aman sesuai                    dengan     peraturan     perundang- undangan.

9.3   Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya (BKB)

9.3.1   Perusahaan  telah  mendokumentasikan  dan menerapkan  prosedur mengenai penyimpanan, penanganan dan pemindahan BKB sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan, standar dan pedoman teknis yang relevan.

9.3.2 Terdapat Lembar Data Keselamatan BKB (Material Safety Data Sheets) meliputi keterangan mengenai   keselamatan   bahan sebagaimana  diatur pada peraturan perundang-undangan dan dengan mudah dapat diperoleh.

9.3.3   Terdapat sistem untuk mengidentifikasi dan pemberian label  secara  jelas  pada  bahan kimia berbahaya.

9.3.4   Rambu peringatan bahaya terpasang sesuai dengan persyaratan  peraturan  perundang- undangan dan/atau standar yang relevan.

9.3.5   Penanganan  BKB  dilakukan  oleh  petugas yang berkompeten dan berwenang.

10.   Pengumpulan Dan Penggunaan Data

10.1  Catatan K3

10.1.1 Pengusaha atau pengurus telah mendokumentasikan dan menerapkan prosedur pelaksanaan identifikasi, pengumpulan, pengarsipan, pemeliharaan, penyimpanan dan penggantian catatan K3.

10.1.2  Peraturan perundang-undangan, standar dan pedoman teknis K3 yang relevan dipelihara pada tempat yang mudah didapat.

10.2  Data dan Laporan K3

10.2.1 Data K3 yang terbaru dikumpulkan dan dianalisa.

10.2.2 Laporan  rutin  kinerja  K3  dibuat  dan disebarluaskan di dalam tempat kerja.

11.   Pemeriksaan SMK3

11.1  Audit Internal SMK3

11.1.1 Audit   internal   SMK3   yang   terjadwal dilaksanakan untuk memeriksa kesesuaian kegiatan  perencanaan       dan       untuk menentukan efektifitas kegiatan tersebut.

11.1.2  Audit internal SMK3 dilakukan oleh petugas yang              independen,      berkompeten      dan berwenang.

11.1.3 Laporan   audit   didistribusikan   kepada pengusaha atau pengurus dan petugas lain yang berkepentingan  dan  dipantau  untuk menjamin dilakukannya tindakan perbaikan.

12.   Pengembangan Keterampilan dan Kemampuan

12.1 Strategi Pelatihan

12.1.1 Analisis kebutuhan pelatihan K3 sesuai persyaratan peraturan perundang-undangan telah dilakukan.

12.1.2  Rencana pelatihan K3 bagi semua tingkatan telah disusun.

12.1.3 Jenis pelatihan K3 yang dilakukan harus disesuaikan  dengan kebutuhan untuk pengendalian potensi bahaya.

12.1.4  Pelatihan dilakukan oleh orang atau badan yang  berkompeten  dan  berwenang  sesuai peraturan perundang-undangan.

12.1.5  Terdapat fasilitas dan sumber daya memadai untuk pelaksanaan pelatihan yang efektif.

12.1.6 Pengusaha  atau pengurus mendokumentasikan dan menyimpan catatan seluruh pelatihan.

12.1.7 Program pelatihan ditinjau secara teratur untuk     menjamin  agar   tetap   relevan  dan efektif.

12.2 Pelatihan Bagi Manajemen dan Penyelia

12.2.1  Anggota manajemen eksekutif dan pengurus berperan  serta    dalam    pelatihan    yang mencakup penjelasan   tentang   kewajiban hukum dan prinsip-prinsip serta pelaksanaan K3.

12.2.2 Manajer dan pengawas/penyelia menerima pelatihan yang  sesuai  dengan  peran  dan tanggung jawab mereka.

12.3 Pelatihan Bagi Tenaga Kerja

12.3.1  Pelatihan  diberikan  kepada  semua  tenaga kerja termasuk tenaga kerja baru dan yang dipindahkan agar mereka dapat melaksanakan tugasnya secara aman.

12.3.2  Pelatihan   diberikan   kepada   tenaga   kerja apabila di tempat kerjanya terjadi perubahan sarana produksi atau proses.

12.3.3 Pengusaha  atau   pengurus  memberikan pelatihan penyegaran kepada semua tenaga kerja.

12.4  Pelatihan     Pengenalan     dan     Pelatihan     Untuk Pengunjung dan Kontraktor

12.4.1 Terdapat    prosedur    yang    menetapkan persyaratan untuk   memberikan   taklimat (briefing) kepada pengunjung dan mitra kerja guna menjamin K3.

12.5  Pelatihan Keahlian Khusus

12.5.1 Perusahaan    mempunyai    sistem    yang menjamin kepatuhan terhadap persyaratan lisensi atau    kualifikasi    sesuai    dengan peraturan perundangan untuk melaksanakan tugas khusus, melaksanakan pekerjaan atau mengoperasikan peralatan.

B.  PENETAPAN   KRITERIA   AUDIT   TIAP   TINGKAT   PENCAPAIAN PENERAPAN SMK3

Pelaksanaan penilaian dilakukan berdasarkan tingkatan penerapan SMK3 yang terdiri dari 3 (tiga) tingkatan yaitu:

1.  Penilaian Tingkat awal

Penilaian penerapan SMK3 terhadap 64 (enam puluh empat)

kriteria sebagaimana tercantum dalam kolom 3 pada Tabel 1.

2.  Penilaian Tingkat Transisi

Penilaian penerapan SMK3 terhadap 122 (seratus dua puluh dua)  kriteria  sebagaimana  tercantum  dalam  kolom  3  dan kolom 4 pada Tabel 1.

3.  Penilaian Tingkat Lanjutan

Penilaian penerapan SMK3 terhadap 166 (seratus enam puluh enam)   kriteria   sebagaimana   tercantum   dalam   kolom   3, kolom 4, dan kolom 5 pada Tabel 1.

Kriteria  yang  digunakan  dalam  penilaian  berdasarkan  Tabel  1 berikut:

Tabel 1

Kriteria pada Tingkat Penerapan SMK3

NOELEMENTINGKAT AWALTINGKAT TRANSISI (Seluruh tingkat awal dan transisi)TINGKAT LANJUTAN (Seluruh tingkat awal, transisi dan lanjutan)
12345
1Pembangunan dan pemeliharaan komitmen1.1.1, 1.1.3, 1.2.2, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6, 1.3.3, 1.4.1, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.5, 1.4.6, 1.4.7, 1.4.8, 1.4.91.1.2, 1.2.1, 1.2.3, 1.3.1, 1.4.21.1.4, 1.1.5, 1.2.7, 1.3.2, 1.4.10, 1.4.11
2Strategi pendokumentasian2.1.1, 2.4.12.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.2.1, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.42.1.5, 2.1.6, 2.2.2, 2.2.3, 2.3.3
3Peninjauan ulang desain dan kontrak3.1.1, 3.2.23.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.2.13.2.3, 3.2.4
4Pengendalian dokumen4.1.14.1.2, 4.2.14.1.3, 4.1.4, 4.2.2, 4.2.3
5Pembelian5.1.1, 5.1.2, 5..2.15.1.35.1.4, 5.1.5, 5.3.1, 5.4.1, 5.4.2
6Keamanan bekerja berdasarkan SMK36.1.1, 6.1.5, 6.1.6, 6.1.7, 6.2.1, 6.3.1, 6.3.2, 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3, 6.4.4, 6.5.2, 6.5.3, 6.5.4, 6.5.7, 6.5.8, 6.5.9, 6.7.4, 6.7.6, 6.8.1, 6.8.26.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.5.1, 6.5.5, 6.5.6, 6.5.10, 6.7.1, 6.7.2, 6.7.3, 6.7.5, 6.7.76.1.8, 6.6.1, 6.6.2, 6.9.1
7Standar pemantauan7.1.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.4.1, 7.4.3, 7.4.4, 7.4.57.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6, 7.1.7, 7.4.27.3.1, 7.3.2
8Pelaporan dan perbaikan8.3.18.1.1, 8.2.1, 8.3.28.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.6, 8.4.1
9Pengelolaan material dan perpindahannya9.1.1, 9.1.2, 9.2.1, 9.2.3, 9.3.1, 9.3.3, 9.3.49.1.3, 9.1.4, 9.3.59.2.2, 9.3.2
10Pengumpulan dan penggunaan jasa 10.1.1, 10.1.2, 10.2.1, 10.2.210.1.3, 10.1.4
11Audit SMK3  11.1.1, 11.1.2, 11.1.3
12Pengembangan keterampilan dan kemampuan12.2.1, 12.2.2, 12.3.1, 12.5.112.1.2, 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 12.3.2, 12.4.112.1.1, 12.1.3, 12.1.7, 12.3.3

C.  KETENTUAN PENILAIAN HASIL AUDIT SMK3

Penilaian hasil Audit SMK3 terdiri dari 3 kategori yaitu:

1.  Kategori Tingkat awal

Perusahaan yang memenuhi 64 (enam puluh empat) kriteria, kriteria tersebut sebagaimana tercantum dalam kolom 3 pada Tabel 1.

2.  Kategori Tingkat Transisi

Perusahaan yang memenuhi 122 (seratus dua puluh dua) kriteria,   kriteria   tersebut   sebagaimana   tercantum   dalam kolom 3 dan kolom 4 pada Tabel 1.

3.  Kategori Tingkat Lanjutan

Perusahaan yang memenuhi 166 (seratus enam puluh enam) kriteria,   kriteria   tersebut   sebagaimana   tercantum   dalam kolom 3, kolom 4, dan kolom 5 pada Tabel 1.

Tingkat penilaian penerapan SMK3 ditetapkan sebagai berikut:

1.  Untuk tingkat pencapaian penerapan 0-59% termasuk tingkat penilaian penerapan kurang.

2.  Untuk tingkat pencapaian penerapan 60-84% termasuk tingkat penilaian penerapan baik.

3.  Untuk   tingkat   pencapaian   penerapan   85-100%   termasuk tingkat penilaian penerapan memuaskan.

Tingkat penilaian penerapan SMK3 dapat dilihat pada Tabel 2:

Tabel 2

Penilaian Tingkat Penerapan SMK3

Kategori PerusahaanTingkat Pencapaian Penerapan
0-59%60-84%85-100%
Kategori tingkat awal (64 kriteria)Tingkat Penilaian Penerapan KurangTingkat Penilaian Penerapan BaikTingkat Penilaian Penerapan Memuaskan
Kategori tingkat transisi (122 kriteria)Tingkat Penilaian Penerapan KurangTingkat Penilaian Penerapan BaikTingkat Penilaian Penerapan Memuaskan
Kategori tingkat lanjutan (166 kriteria)Tingkat Penilaian Penerapan KurangTingkat Penilaian Penerapan BaikTingkat Penilaian Penerapan Memuaskan

Selain penilaian terhadap tingkat pencapaian penerapan SMK3, juga   dilakukan   penilaian   terhadap   perusahaan   berdasarkan kriteria yang menurut sifatnya dibagi atas 3 (tiga) kategori, yaitu:

1.  Kategori Kritikal

Temuan yang mengakibatkan fatality/kematian.

2.  Kategori Mayor

a)     Tidak    memenuhi    ketentuan    peraturan    perundang- undangan;

b)    Tidak melaksanakan salah satu prinsip SMK3; dan

c)     Terdapat  temuan  minor  untuk  satu  kriteria  audit  di beberapa lokasi.

3.  Kategori Minor

Ketidakkonsistenan dalam pemenuhan persyaratan peraturan perundang-undangan, standar, pedoman, dan acuan lainnya.

Dalam hal penilaian perusahaan termasuk kategori kritikal atau mayor, maka dinilai belum berhasil menerapkan SMK3 dan penilaian tingkat penerapan SMK3 tidak mengacu pada Tabel 2.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI Asisten Deputi Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan

LAMPIRAN III

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2012

TENTANG

PENERAPAN             SISTEM             MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

LAPORAN AUDIT

SISTEM MANAJEMEN  KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3)

NAMA PERUSAHAAN UNIT KERJA

<NAMA TEMPAT KERJA YANG DIAUDIT>

<LOKASI>

TINGKAT AUDIT : <AWAL/TRANSISI/LANJUTAN>

Nomor : <No. Laporan>

<NAMA PENYELENGGARA AUDIT INDEPENDEN> DISTRIBUSI LAPORAN :

1. <NAMA TEMPAT KERJA YANG DIAUDIT>

2. <KEMENTERIAN YANG MEMBIDANGI KETENAGAKERJAAN>

3. <NAMA PENYELENGGARA AUDIT INDEPENDEN>

4. <DINAS YANG MEMBIDANGI KETENAGAKERJAAN>

– 2 –

  No. Laporan  <No. laporan>LAPORAN AUDIT SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA     <NAMA TEMPAT KERJA>    Halaman  <No. Halaman> dari <Total Halaman>
  Tgl. Laporan  <Tanggal Laporan>  Audit ke/ Distribusi  <No. Distribusi> Dari 3
  No. Pekerjaan  <No. Pekerjaan>  RINGKASAN  Auditor  Ketua Tim Auditor

1.   PERUSAHAAN YANG DIAUDIT Nama perusahaan   :

Jenis usaha            :

2.  LINGKUP AUDIT

Ruang lingkup pelaksanaan audit eksternal SMK3 di <nama tempat kerja> meliputi:

a.  <unit kerja unit proses/bagian tempat kerja> <lokasi>

b.  dan seterusnya

3.  PELAKSANAAN AUDIT

Tanggal       : <dari s.d. pelaksanaan audit> Tempat       : <alamat>

4.  TUJUAN AUDIT

Untuk membuktikan tingkat pencapaian penerapan dan pengembangan dan kinerja K3 pada <nama tempat kerja> sesuai dengan SMK3 dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

– 3 –

5.  TIM AUDITOR

Tim auditor (NAMA PENYELENGGARA AUDIT INDEPENDEN) terdiri dari:

1.  <NAMA>, Auditor senior

2.  <NAMA>, Auditor junior

  No. Laporan  <No. laporan>LAPORAN AUDIT SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA     <NAMA TEMPAT KERJA>  Halaman  <No. Halaman> dari <Total Halaman>
  Tgl. Laporan  <Tanggal Laporan>  Distribusi  <No. Distribusi> Dari 3
  No. Pekerjaan  <No. Pekerjaan>  RINGKASAN  Auditor  Ketua Tim Auditor

6.  GAMBARAN UMUM TEMPAT KERJA

a.  <Proses produksi>

b.  <Penerapan K3>

7.  JADWAL  AUDIT

  NO  KEGIATAN  WAKTU  KETERANGAN  PENGHUBUNG
  1  PERTEMUAN AWAL   
  2  PEMERIKSAAN DAN PENILAIAN KRITERIA   
  3  PERTEMUAN AKHIR   

– 4 –

  No. Laporan  <No. laporan>LAPORAN AUDIT SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA     <NAMA TEMPAT KERJA>  Halaman  <No. Halaman> dari <Total Halaman>
  Tgl. Laporan  <Tanggal Laporan>  Distribusi  <No. Distribusi> Dari 3
  No. Pekerjaan  <No. Pekerjaan>  LAPORAN UTAMA  Auditor  Ketua Tim Auditor

8.  DAFTAR  KRITERIA AUDIT DAN PEMENUHANNYA

      NO.      NO. KRITERIA      TIDAK BERLAKU  PEMENUHANNYA
    KESESUAIAN  KETIDAKSESUAIAN
  MAYOR  MINOR
      
      
      

9.  PENJELASAN TENTANG KRITERIA TIDAK BERLAKU

<elemen/kriteria yang tidak bisa diterapkan>

10. URAIAN TEMUAN KETIDAKSESUAIAN

<uraian mengenai temuan yang tidak sesuai minor/mayor>

11. TINDAK LANJUT

<saran perbaikan ketidaksesuaian>

– 5 –

12. HASIL AUDIT

<kesimpulan prosentase perolehan hasil audit>

  No. Laporan  <No. laporan>LAPORAN AUDIT SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA     <NAMA TEMPAT KERJA>  Halaman<No. Halaman> dari <Total Halaman>
  Tgl. Laporan  <Tanggal Laporan>  Distribusi  <No. Distribusi> Dari 3
  No. Pekerjaan  <No. Pekerjaan>  LAPORAN UTAMA  Auditor  Ketua Tim Auditor

13. DATA PENDUKUNG LAPORAN AUDIT

a.  daftar hadir pertemuan perusahaan yang diaudit; dan

b.  respon     perusahaan     terhadap     tindak     lanjut     temuan ketidaksesuaian.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI Asisten Deputi Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan

Kami Butuh Bantuanmu

JIka ada kesalahan dalam penulisan lainnya silakan hubungi kami

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Yang lainnya