Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Pengawasan Ketenagakerjaan

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 21 TAHUN 2010

TENTANG PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang    :  bahwa  untuk  melaksanakan  ketentuan  Pasal  178  ayat  (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dipandang  perlu  menetapkan  Peraturan Presiden tentang Pengawasan Ketenagakerjaan;

Mengingat     : 1.     Pasal 4 ayat (1)  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.    Undang-Undang    Nomor    3    Tahun    1951    tentang Pernyataan Berlakunya   Undang-Undang   Pengawasan Perburuhan  Tahun   1948   Nomor   23   Dari   Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4);

3.    Undang-Undang    Nomor    13    Tahun    2003    tentang Ketenagakerjaan  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

4.    Undang-Undang    Nomor    21    Tahun    2003    tentang Pengesahan ILO Convention No. 81 Concerning Labour Inspection In Industry And Commerce (Konvensi ILO No. 81    Mengenai    Pengawasan    Ketenagakerjaan    Dalam Industri dan Perdagangan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4309);

5.    Undang-Undang    Nomor    32    Tahun    2004    tentang Pemerintahan    Daerah   (Lembaran   Negara   Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah  beberapa  kali  diubah  terakhir  dengan  Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6.    Peraturan  Pemerintah  Nomor  79  Tahun  2005  tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah   (Lembaran   Negara   Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

7.    Peraturan  Pemerintah  Nomor  38  Tahun  2007  tentang Pembagian   Urusan  Pemerintahan  Antara  Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

8.    Peraturan  Pemerintah  Nomor  7  Tahun  2008  tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan  :  PERATURAN       PRESIDEN       TENTANG       PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan :

1.    Pengawasan Ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan  pelaksanaan  peraturan  perundang- undangan di bidang ketenagakerjaan.

2.    Unit  kerja  pengawasan  ketenagakerjaan  pada  instansi yang  lingkup  tugas  dan  tanggung  jawabnya di bidang ketenagakerjaan   pada Pemerintah  Pusat  adalah  unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada Kementerian yang menangani   urusan   di   bidang  ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

3.    Unit  kerja  pengawasan  ketenagakerjaan  pada  instansi yang  lingkup  tugas  dan  tanggung  jawabnya di bidang ketenagakerjaan  pada  Pemerintah  Provinsi adalah unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi yang menangani urusan di bidang  ketenagakerjaan    sesuai    dengan    ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.    Unit  kerja  pengawasan  ketenagakerjaan  pada  instansi yang  lingkup  tugas  dan  tanggung  jawabnya di bidang ketenagakerjaan    pada    Pemerintah    Kabupaten/Kota adalah unit  kerja  pengawasan  ketenagakerjaan  pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang menangani urusan di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.    Pegawai  Pengawas  Ketenagakerjaan  yang  selanjutnya disebut Pengawas Ketenagakerjaan adalah Pegawai Negeri Sipil  yang  diangkat  dan  ditugaskan   dalam  jabatan fungsional Pengawas  Ketenagakerjaan  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

6.    Menteri  adalah  Menteri  yang  bertanggung  jawab  di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 2

Pengawasan ketenagakerjaan dilakukan dalam satu kesatuan sistem pengawasan ketenagakerjaan yang terpadu, terkoordinasi, dan terintegrasi yang meliputi :

a.  Unit kerja pengawasan ketenagakerjaan;

b.  Pengawas Ketenagakerjaan; dan

c.  Tata cara pengawasan ketenagakerjaan.

BAB II

UNIT KERJA PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

Pasal 3

(1)   Pengawasan  ketenagakerjaan  dilaksanakan  oleh  unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas   dan   tanggung   jawabnya   di   bidang ketenagakerjaan   pada  Pemerintah  Pusat,  Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

(2)   Untuk  menyelenggarakan  pengawasan  ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di lingkungan organisasi unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan    pada    Pemerintah    Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dibentuk jabatan fungsional pengawas ketenagakerjaan.

(3)   Ketentuan     mengenai     pembentukan     unit     kerja pengawasan   ketenagakerjaan   sebagaimana   dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pengawasan ketenagakerjaan didukung dengan sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 5

(1)   Pengawasan ketenagakerjaan oleh unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung                 jawabnya  di  bidang  ketenagakerjaan  pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dilaksanakan secara terkoordinasi.

(2)   Koordinasi antar unit kerja pengawasan ketenagakerjaan sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   dilaksanakan melalui :

a.  Koordinasi Tingkat Nasional;

b.  Koordinasi Tingkat Provinsi.

Pasal 6

(1)   Unit  kerja  pengawasan  ketenagakerjaan  pada  instansi yang  lingkup  tugas  dan  tanggung  jawabnya di bidang ketenagakerjaan          pada Pemerintah Pusat menyelenggarakan   rapat  Koordinasi  Tingkat  Nasional yang dihadiri   oleh   seluruh   unit   kerja  pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, sekurangkurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(2)   Dalam rapat Koordinasi Tingkat Nasional sebagaimana dimaksud    pada   ayat   (1),   unit   kerja   pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya  di  bidang  ketenagakerjaan  pada Pemerintah   Pusat,   dapat   mengikutsertakan   instansi pemerintah terkait dan/atau pihak lain yang dipandang perlu.

Pasal 7

Hasil rapat Koordinasi Tingkat Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menjadi pedoman pelaksanaan Koordinasi Tingkat Provinsi.

Pasal 8

(1)   Unit  kerja  pengawasan  ketenagakerjaan  pada  instansi yang  lingkup  tugas  dan  tanggung  jawabnya di bidang ketenagakerjaan         pada        Pemerintah        Provinsi menyelenggarakan   rapat   Koordinasi   Tingkat   Provinsi yang dihadiri     seluruh     unit     kerja    pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya  di  bidang  ketenagakerjaan  pada Pemerintah            Kabupaten/Kota     di     Provinsi     yang bersangkutan, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(2)   Dalam  rapat  Koordinasi  Tingkat  Provinsi  sebagaimana dimaksud pada   ayat   (1),   unit   kerja   pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya  di  bidang  ketenagakerjaan  pada Pemerintah Provinsi, dapat mengikutsertakan instansi Pemerintah dan  instansi  Pemerintah   Daerah  terkait dan/atau pihak lain yang dipandang perlu.

Pasal 9

(1)   Hasil  rapat  Koordinasi  Tingkat  Provinsi  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, menjadi pedoman pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan oleh unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung   jawabnya  di  bidang ketenagakerjaan  pada Pemerintah Kabupaten/Kota.

(2)   Dalam rangka pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dapatmelaksanakan rapat kerja teknis operasional.

Pasal 10

(1)   Hasil   pelaksanaan   pengawasan   ketenagakerjaan   di Kabupaten/Kota dilaporkan kepada Bupati/Walikota.

(2)   Bupati/Walikota      melaporkan      hasil      pelaksanaan pengawasan   ketenagakerjaan   di   wilayahnya   kepada Gubernur.

Pasal 11

(1)   Hasil   pelaksanaan   pengawasan   ketenagakerjaan   di Provinsi dilaporkan kepada Gubernur.

(2)   Gubernur  melaporkan  hasil  pelaksanaan  pengawasan ketenagakerjaan di wilayahnya kepada Menteri dengan tembusan kepada Menteri DalamNegeri.

Pasal 12

Menteri melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan secara nasional kepada Presiden.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi unit kerja pengawasan  ketenagakerjaan  pada  instansi  yang  lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan tata cara pelaporan pengawasan ketenagakerjaan diatur oleh Menteri dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENGAWAS KETENAGAKERJAAN Pasal 14

(1)   Pengawasan  ketenagakerjaan  dilakukan  oleh  Pengawas Ketenagakerjaan   yang   mempunyai   kompetensi   dan independen.

(2)   Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

(1) Dalam rangka memenuhi kebutuhan Pengawas Ketenagakerjaan dilakukan pengadaan Pengawas Ketenagakerjaan.

(2)   Pengadaan   Pengawas   Ketenagakerjaan   sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui :

a.  Pengadaan   Pegawai   Negeri   Sipil   baru   sebagai Pengawas Ketenagakerjaan;

b.  Pendayagunaan    Pegawai    Negeri    Sipil    menjadi Pengawas Ketenagakerjaan.

(3)   Pengadaan   Pengawas   Ketenagakerjaan   sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

(1)   Menteri   menetapkan   Rencana   Kebutuhan   Pengawas Ketenagakerjaan secara nasional.

(2)   Penetapan Rencana Kebutuhan Pengawas Ketenagakerjaan secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Presiden ini dan disesuaikan secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(3)   Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  Rencana  Kebutuhan Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Menteri.

Pasal 17

(1)   Dalam  rangka  memenuhi  Pengawas  Ketenagakerjaan yang berdaya guna dan berhasil guna dilakukan peningkatan kualitas Pengawas Ketenagakerjaan.

(2)   Peningkatan kualitas Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan   dan   pelatihan   sesuai   dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada Pemerintah Pusat melakukan pembinaan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

(1)   Pengawas    Ketenagakerjaan    bertugas    melaksanakan pengawasan ketenagakerjaan.

(2)   Selain  tugas  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1), Pengawas Ketenagakerjaan juga diberikan kewenangan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Dalam   menjalankan  tugas   dan   wewenangnya,  Pengawas Ketenagakerjaan wajib :

a.   merahasiakan segala sesuatu yang menurut sifatnya patut dirahasiakan;

b.  tidak menyalahgunakan kewenangannya.

Pasal 21

Ketentuan mengenai hak, kewajiban, tugas dan wewenang Pengawas Ketenagakerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA CARA PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

Pasal 22

(1)   Unit  kerja  pengawasan  ketenagakerjaan  pada  instansi yang  lingkup  tugas  dan  tanggung  jawabnya di bidang ketenagakerjaan   pada  Pemerintah  Pusat,  Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota menyelenggarakan pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan kewenangannya, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan.

(2)   Tata  cara  pengawasan  ketenagakerjaan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1)   Dalam   hal   terjadi   permasalahan   atas   pelaksanaan pengawasan    ketenagakerjaan   di   Provinsi   dan/atau Kabupaten/Kota     yang    berdampak    nasional    atau internasional, maka unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang  ketenagakerjaan  pada Pemerintah Pusat melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan      permasalahan pengawasan ketenagakerjaan.

(2)   Pelaksanaan  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) dilakukan secara berkoordinasi dengan instansi yang  lingkup  tugas  dan  tanggung  jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada Pemerintah   Provinsi  dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dimana permasalahan tersebut terjadi.

BAB V PEMBINAAN PENGAWASAN

KETENAGAKERJAAN

Pasal 24

(1)   Unit  kerja  pengawasan  ketenagakerjaan  pada  instansi yang  lingkup  tugas  dan  tanggung  jawabnya di bidang ketenagakerjaan   pada   Pemerintah   Pusat   melakukan pembinaan   pengawasan  ketenagakerjaan  kepada  unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

(2)   Dalam    rangka    pembinaan    terhadap    unit    kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat melimpahkan pelaksanaannya kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Pembinaan pengawasan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dimaksudkan untuk mendukung kemampuan unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan pengawasan ketenagakerjaan yang menjadi kewenangannya.

Pembinaan pengawasan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 meliputi bidang :

a.  kelembagaan;

b.  sumber daya manusia Pengawas Ketenagakerjaan;

c.  sarana dan prasarana;

d.  pendanaan;

e.  administrasi;

f.   sistem informasi pengawasan ketenagakerjaan.

Pasal 27

Pembinaan     pengawasan     ketenagakerjaan     sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilaksanakan melalui :

a.  bimbingan;

b.  konsultasi;

c.  penyuluhan;

d.  supervisi dan pemantauan;

e.  sosialisasi;

f.   pendidikan dan pelatihan;

g.  pendampingan pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan;

h.  kegiatan lain dalam rangka pembinaan.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan pengawasan ketenagakerjaan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  24, Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27, diatur oleh Menteri dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

(1)   Apabila  unit  kerja  pengawasan  ketenagakerjaan  pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota belum juga mampu setelah dilakukan pembinaan pengawasan ketenagakerjaan, maka untuk sementara pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang  lingkup  tugas  dan  tanggung  jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada Pemerintah Pusat.

(2)   Unit  kerja  pengawasan  ketenagakerjaan  pada  instansi yang  lingkup  tugas  dan  tanggung  jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada Pemerintah Pusat menyerahkan kembali urusan pengawasan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota telah mampu menyelenggarakan pengawasan ketenagakerjaan.

(3)   Pelaksanaan  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

JARINGAN INFORMASI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

Pasal 30

Dalam rangka pengawasan ketenagakerjaan dibentuk jaringan informasi pengawasan ketenagakerjaan sebagai satu kesatuan sistem informasi pengawasan ketenagakerjaan.

Pasal 31

Jaringan informasi pengawasan ketenagakerjaan mempunyai fungsi :

a. sebagai sarana pelayanan informasi;

b. meningkatkan penyebarluasan dan pemahaman pengetahuan dibidang pengawasan ketenagakerjaan;

Pasal 32

(1)   Jaringan informasi pengawasan ketenagakerjaan terdiri dari :

a.  pusat jaringan;

b.  anggota jaringan.

(2)   Pusat  jaringan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) huruf a adalah unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada Pemerintah Pusat.

(3)   Anggota jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b adalah :

a.     unit    kerja    pengawasan    ketenagakerjaan    pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan    pada    Pemerintah Provinsi;

b.    unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 33

Unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada Pemerintah Provinsi bertindak sebagai pusat jaringan di Provinsi dengan anggota jaringan unit kerja pengawasan  ketenagakerjaan  pada  instansi  yang  lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 34

Ketentuan mengenai bentuk, isi, dan pengelolaan data dan informasi dalam jaringan informasi pengawasan ketenagakerjaan diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 35

(1)   Unit  kerja  pengawasan  ketenagakerjaan  pada  instansi yang  lingkup  tugas  dan  tanggung  jawabnya di bidang ketenagakerjaan  pada  Pemerintah  Pusat  sebagai pusat jaringan mempunyai   tugas   melakukan   pembinaan, pengembangan, pemantauan kepada anggota jaringan informasi pengawasan ketenagakerjaan.

(2)   Pelaksanaan  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 36

(1)   Pihak  lain  dapat  menjadi  anggota  jaringan  informasi pengawasan ketenagakerjaan.

(2)   Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara menjadi anggota jaringan informasi pengawasan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Menteri.

Pasal 37

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan jaringan informasi pengawasan ketenagakerjaan dibebankan kepada anggaran pusat jaringan dan masing-masing anggota jaringan informasi pengawasan ketenagakerjaan.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

(1)   Dalam  rangka  pengawasan  ketenagakerjaan,  Menteri dapat melakukan :

a.     kerjasama   internasional   di   bidang   pengawasan ketenagakerjaan;

b.    pemberian penghargaan; dan

c.    pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan.

(2)   Pelaksanaan  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 Maret 2010

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Kami Butuh Bantuanmu

JIka ada kesalahan dalam penulisan lainnya silakan hubungi kami

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Yang lainnya