PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1973 TENTANG PENGAWASAN ATAS PEREDARAN, PENYIMPANAN DAN PENGGUNAAN PESTISIDA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 1973

TENTANG

PENGAWASAN ATAS PEREDARAN, PENYIMPANAN

DAN PENGGUNAAN PESTISIDA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan produksi pertanian, pestisida mempunyai peranan yang sangat penting;

b. bahwa untuk melindungi keselamatan manusia, sumber- sumber kekayaan perairan, fauna dan flora alami serta untuk menghindari kontaminasi lingkungan, dipandang Perlu segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah tentang  Pengawasan atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida;

c. bahwa untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 11 Tahun   1962 tentang Hygiene untuk Usaha-usaha bagi Umum, perlu dikeluarkan Peraturan Pemerintah tentang  Pengawasan atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida;

Mengingat :

  1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Ordonansi Bahan-bahan Berbahaya (Stbl .1949-377);
  3. Undang-undang   Nomor 2 Tahun 1951 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 3) tentang Pernyataan berlakunya Undang-undang Kecelakaan 1947 Nomor 33 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia;
  4. Undang-undang   Nomor 9 Tahun 1960 (Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun  1960  Nomor  131;  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2068) tentang Pokok-pokok Kesehatan;
  5. Undang-undang Nomor 2 Prp Tahun 1960 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 14) tentang Pergudangan;
  6. Undang-undang  Nomor 11 Tahun 1962 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 48) tentang Hygiene untuk Usaha-usaha bagi Umum;
  7. Undang-undang   Nomor 6  Tahun 1967 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824) tentang Ketentuan-ketentuan Pokok  Peternakan  dan  Kesehatan Hewan;
  8. Undang-undang   Nomor 1  Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia   Tahun   1970   Nomor   1;   Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918) tentang Keselamatan Kerja.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan    : PERATURAN   PEMERINTAH   REPUBLIK   INDONESIA TENTANG PENGAWASAN ATAS PEREDARAN, PENYIMPANAN DAN PENGGUNAAN PESTISIDA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksudkan dengan:

a. Pestisida adalah semua zat kimia dan bahan lain serta jasad renik dan virus yang dipergunakan untuk:

–     Memberantas atau  mencegah hama-hama dan penyakit- penyakit yang merusak tanaman, bagian-bagian tanaman atau hasil-hasil pertanian;

–     Memberantas rerumputan;

–     Mematikan daun dan mencegah pertumbuhan yang tidak diinginkan;

–     Mengatur  atau  merangsang  pertumbuhan  tanaman  atau bagian-bagian tanaman tidak termasuk pupuk;

–     Memberantas   atau   mencegah   hama-hama   luar   pada hewan-hewan piaraan dan ternak;

–     Memberantas atau mencegah hama-hama air;

–     Memberantas atau mencegah binatang binatang dan jasad- jasad  renik  dalam  rumah  tangga,  bangunan dan  dalam alat-alat pengangkutan;

–     Memberantas  atau   mencegah   binatang-binatang   yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia atau binatang yang perlu dilindungi dengan penggunaan pada tanaman, tanah atau air.

b.      Peredaran adalah impor-ekspor dan jual-beli pestisida didalam negeri termasuk pengangkutannya.

c.      Penyimpanan adalah memiliki dalam persediaan di halaman atau  dalam ruang  yang digunakan oleh importir, pedagang atau diusaha-usaha pertanian.

d.      Penggunaan adalah menggunakan pestisida dengan atau tanpa alat dengan maksud seperti tersebut dalam sub a Pasal ini.

e.      Pemohon  adalah   setiap   orang   atau   badan   hukum   yang mengajukan permohonan pendaftaran dan izin pestisida.

Pasal 2

(1).  Setiap   orang   atau   badan   hukum  dilarang   menggunakan pestisida  yang  tidak  didaftar  dan  atau  memperoleh  izin Menteri Pertanian.

(2).   Prosedur permohonan pendaftaran dan izin diatur lebih lanjut

oleh Menteri Pertanian. 

(3).   Peredaran  dan  penyimpanan  pestisida  diatur  oleh  Menteri

Perdagangan atas usul Menteri Pertanian.

Pasal 3

(1).   Izin yang dimaksudkan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah ini diberikan sebagai izin tetap, izin sementara atau izin- percobaan.

(2).   Izin  sementara  dan  izin  percobaan  diberikan  untuk  jangka waktu, 1 (satu) tahun.

(3).   Izin  tetap  diberikan  untuk  jangka  waktu  5  (lima)  tahun, dengan ketentuan bahwa izin tersebut dalam jangka waktu itu dapat ditinjau kembali atau dicabut apabila dianggap perlu karena pengaruh samping yang tidak diinginkan.

(4).   Peninjauan kembali atau pencabutan izin tetap, izin sementara atau izin percobaan dilakukan oleh Menteri Pertanian.

Pasal 4

(1).   Izin diberikan apabila pestisida itu dianggap effektif, aman dan memenuhi syarat-syarat tehnis lain serta digunakan sesuai dengan petunjuk yang tercantum pada label.

(2).   Syarat-syarat tehnis dan pemberian label diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertanian.

Pasal 5

(1).   Untuk keperluan pendaftaran dan pemberian izin, pemohon dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

(2).   Biaya   untuk   keperluan   pendaftaran  dan   pemberian   izin tersebut  pada  ayat  (1)  Pasal  ini,  wajib  disetorkan  kepada Kantor Bendahara Negara

Pasal 6

Setiap orang atau badan hukum dilarang mengedarkan, menyimpan atau menggunakan pestisida yang telah memperoleh izin, menyimpang dari petunjuk-petunjuk yang ditentukan pada pemberian izin.

Pasal 7

Setiap orang atau badan hukum yang mengedarkan, menyimpan atau  menggunakan pestisida wajib  memberikan kesempatan dan izin,kepada setiap pejabat  yang  ditunjuk oleh Menteri Pertanian yang diberi wewenang untuk mengadakan pemeriksaan tentang konstruksi ruang penyimpanan, cara penyimpanan, keselamatan dan kesehatan kerja, pembukuan pengeluaran, mutu label, pembungkusan dan residu.

Pasal 8

Barang siapa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 2, 6, 7 dan 9 Peraturan Pemerintah ini, diancam dengan hukuman berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1962.

Pasal 9

Setiap orang atau badan hukum yang mengedarkan dan menyimpan pestisida   pada saat Peraturan Pemerintah ini berlaku, wajib menyesuaikan  dengan  ketentuan-ketentuan Peraturan  Pemerintah ini didalam jangka waktu 12 (duabelas) bulan.

Pasal 10

Hal-hal yang secara langsung maupun tidak langsung menyangkut keselamatan dan kesehatan manusia diatur oleh Menteri Kesehatan dan Menteri Tenaga Kerja sesuai dengan bidang dan wewenang masing-masing.

Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri Kesehatan, Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan.

Pasal 12

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar  supaya  setiap  orang  dapat  mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  Peraturan Pemerintah  ini  dengan  penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 17 Maret 1973.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO

JENDERAL TNI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 17 Maret 1973

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

SUDHARMONO, SH

MAYOR JENDERAL TNI

Kutipan:         LEMBARAN  NEGARA  TAHUN  1973  YANG  TELAH  DICETAK ULANG

Kami Butuh Bantuanmu

JIka ada kesalahan dalam penulisan lainnya silakan hubungi kami

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Yang lainnya