UU No. 1 th.1970 tentang Keselamatan Kerja

UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1970

TENTANG

KESELAMATAN KERDJA

DENGAN RAHMAT TUHAN JANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa setiap tenaga kerdja berhak mendapat perlindungan atas keselamatannja dalam melakukan pekerdjaan untuk kesedjahteraan dan meningkatkan produksi serta produktivitas Nasional;

b. bahwa setiap orang lainnja jang berada di tempat kerdja perlu terdjamin pula keselamatannja;

c. bahwa setiap sumber produksi perlu dipakai dan dipergunakan setjara aman dan effisien;

d. bahwa berhubung dengan itu perlu diadakan segala daja-upaja untuk membina norma-norma perlindungan kerdja;

e. bahwa pembinaan norma-norma itu perlu diwudjudkan dalam Undang-undang jang memuat ketentuan-ketentuan umum tentang keselamatan kerdja jang sesuai dengan perkembangan masjarakat, industrialisasi, teknik dan teknologi;

Mengingat :

1. Pasal-pasal 5, 20, dan 27 Undang-undang Dasar 1945;

2. Pasal-pasal 9 dan 10 Undang-undang No. 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerdja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 No. 55, Tambahan Lembaran Negara No. 2912);

Dengan persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong-Rojong;

M E M U T U S K A N :

  1. Mentjabut : Veiligheidsreglement tahun 1910 (Stbl. No. 406);
  2. Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KESELAMATAN KERDJA.

BAB I

TENTANG ISTILAH-ISTILAH

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini jang dimaksudkan dengan :

(1) ”tempat kerdja” ialah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, dimana tenaga kerdja bekerdja, atau jang sering dimasuki tenaga kerdja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaja sebagaimana diperintji dalam pasal 2;

termasuk tempat kerdja ialah semua ruangan, lapangan, halaman dan sekelilingnja jang merupakan bagian-bagian atau jang berhubungan dengan tempat kerdja tersebut;

(2) ”pengurus” ialah orang jang mempunjai tugas memimpin langsung sesuatu tempat kerdja atau bagiannja jang berdiri sendiri;

(3) ”pengusaha” ialah :

a. orang atau badan hukum jang mendjalankan sesuatu usaha milik sendiri dan untuk keperluan itu mempergunakan tempat kerdja;
b. orang atau badan hukum jang setjara berdiri sendiri mendjalankan sesuatu usaha bukan miliknja dan untuk keperluan itu mempergunakan tempat kerdja;
c. orang atau badan hukum jang di Indonesia mewakili orang atau badan hukum termaksud pada (a) dan (b), djikalau jang diwakili
berkedudukan diluar Indonesia.

(4) ”direktur” ialah pedjabat jang ditundjuk oleh Menteri Tenaga Kerdja untuk melaksanakan Undang-undang ini;

(5) ”pegawai pengawas” ialah pegawai technis berkeachlian chusus dari Departemen Tenaga Kerdja jang ditundjuk oleh Menteri Tenaga Kerdja;

(6) ”Ahli keselamatan kerdja” ialah tenaga technis berkeachlian chusus dari luar Departemen Tenaga Kerdja jang ditundjuk oleh Menteri Tenaga Kerdja untuk mengawasi ditaatinja Undang-undang ini

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1) Jang diatur oleh Undang-undang ini ialah keselamatan kerdja dalam  segala  tempat  kerdja,  baik  didarat, didalam tanah, dipermukaan air, didalam air maupun diudara, jang   berada   didalam   wilajah   kekuasaan hukum Republik Indonesia.

(2) Ketentuan-ketentuan dalam ajat (1) tersebut berlaku dalam tempat kerdja di mana :

a.   Dibuat, ditjoba, dipakai atau dipergunakan mesin, pesawat, alat perkakas, peralatan atau instalasi jang berbahaja atau dapat   menimbulkan ketjelakaan, kebakaran atau peledakan;

b.   Dibuat, diolah, dipakai dipergunakan, diperdagangkan,  diangkut  atau  disimpan bahan atau barang jang : dapat   meledak,   mudah terbakar, menggigit, beratjun, menimbulkan insfeksi, bersuhu tinggi;

c.   Dikerdjakan pembangunan, perbaikan, perawatan, pembersihan   atau   pembongkaran rumah, gedung atau bangunan lainnja termasuk bangunan pengairan, saluran atau terowongan dibawah tanah dan sebagainja atau dimana dilakukan pekerdjaan persiapan;

d.   Dilakukan usaha : pertanian, perkebunan, pembukaan hutan, pengerdjaan hutan, pengolahan   kaju   atau   hasil   hutan   lainnja, peternakan, perikanan dan lapangan kesehatan;

e.   Dilakukan usaha pertambangan dan pengolahan : emas, perak  atau  bidjih  logam  lainnja,  batu- batuan, gas, minjak atau mineral lainnja, baik dipermukaan atau didalam bumi, maupun didasar perairan;

f.    Dilakukan pengangkutan  barang,  binatang atau manusia, baik  didaratan,  melalui  terowongan, dipermukaan air, dalam air maupun diudara;

g.   Dikerdjakan  bongkar-muat  barang   muatan  di kapal, perahu,   dermaga,   dok,   stasiun   atau gudang;

h. Dilakukan penjelaman, pengambilan benda dan pekerdjaan lain didalam air;

i.    Dilakukan  pekerdjaan  dalam  ketinggian  diatas permukaan tanah atau perairan;

j.   Dilakukan  pekerdjaan  dibawah  tekanan  udara atau suhu jang tinggi atau rendah;

k.   Dilakukan  pekerdjaan  jang  mengandung  bahaja tertimbun tanah, kedjatuhan, terkena pelantingan benda,  terdjatuh  atau  terperosok,  hanjut  atau terpelanting;

l.    Dilakukan pekerdjaan dalam tangki, sumur atau lubang;

m. Terdapat atau menjebar suhu, kelembahan, debu, kotoran, api, asap, uap, gas, hembusan angin, tjuatja, sinar atau radiasi, suara atau getaran;

n. Dilakukan   pembuangan   atau   pemusnahan sampah atau timah;

o.   Dilakukan pemantjaran, penjiaran atau penerimaan radio, radar, televisi, atau telepon;

p.   Dilakukan  pendidikan,  pembinaan,  pertjobaan, penjelidikan  atau  riset  (penelitian)  jang menggunakan alat tehnis;

q.   Dibangkitkan,  dirubah,  dikumpulkan,  disimpan, dibagi-bagikan atau disalurkan listrik, gas, minjak atau air;

r.   Diputar  pilem,  dipertundjukkan  sandiwara  atau diselenggarakan rekreasi lainnja jang memakai peralatan instalasi listrik atau mekanik.

(3) Dengan   peraturan   perundangan   dapat   ditundjuk sebagai tempat kerdja ruangan-ruangan atau lapangan-lapangan lainnja jang dapat membahajakan keselamatan atau kesehatan jang bekerdja dan atau jang berada diruangan atau lapangan itu dan dapat dirubah perintjian tersebut dalam ajat (2).

BAB III

SJARAT-SJARAT KESELAMATAN KERDJA

Pasal 3

(1) Dengan  peraturan  perundangan  ditetapkan  sjarat- sjarat keselamatan kerdja untuk :

a.  Mentjegah dan mengurangi ketjelakaan;

b.  Mentjegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran;

c.  Mentjegah dan mengurangi bahaja peledakan;

d.  Memberi kesempatan atau djalan menjelamatkan diri   pada   waktu   kebakaran   atau   kedjadian- kedjadian lain jang berbahaja;

e.  Memberi pertolongan pada ketjelakaan;

f.    Memberi  alat-alat  perlindungan  diri  pada  para pekerdja;

g.   Mentjegah dan mengendalikan timbul atau menjebar  luasnja   suhu,   kelembaban,   debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, tjuatja, sinar atau radiasi, suara dan getaran;

h.  Mentjegah dan mengendalikan timbulnja penjakit akibat   kerdja   baik   physik   maupun   psychis, peratjunan, infeksi dan penularan;

i.   Memperoleh penerangan jang tjukup dan sesuai;

j.    Menjelenggarakan suhu dan lembah udara jang baik;

k.  Menjelenggarakan penjegaran udara jang tjukup;

l.    Memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban;

m. Memperoleh keserasian antara tenaga kerdja, alat kerdja, lingkungan tjara dan proses kerdjanja;

n.  Mengamankan dan memperlantjar pengangkutan orang, binatang, tanaman atau barang;

o.  Mengamankan   dan   memelihara   segala   djenis bangunan;

p.   Mengamankan   dan   memperlancar   pekerdjaan bongkar-muat,    perlakuan    dan    penjimpanan barang;

q.  Mentjegah terkena aliran listrik jang berbahaja;

r.   Menjesuaikan dan menjempurnakan pengamanan pada   pekerdjaan   jang   bahaja   ketjelakaannja menjadi bertambah tinggi.

(2) Dengan    peraturan    perundangan    dapat    dirobah perintjian seperti tersebut dalam ajat (1) sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, tehnik dan teknologi serta pendapatan-pendapatan baru dikemudian hari.

Pasal 4

(1) Dengan  peraturan  perundangan  ditetapkan  sjarat- sjarat keselamatan kerdja dalam perentjanaan, pembuatan, pengangkutan, peredaran, perdagangan, pemasangan, pemakaian, penggunaan, pemeliharaan dan penjimpanan bahan, barang, produk tehnis dan aparat produksi jang mengandung dan dapat menimbulkan bahaja ketjelakaan.

(2) Sjarat-sjarat  tersebut  memuat  prinsip-prinsip  tehnis ilmiah mendjadi  suatu  kumpulan  ketentuan  jang disusun setjara   teratur,  djelas   dan   praktis   jang mentjakup bidang konstruksi, bahan, pengolahan dan pembuatan, perlengkapan alat-alat perlindungan, pengudjian  dan    pengesahan,    pengepakan  atau pembungkusan, pemberian tanda-tanda pengenal atas bahan, barang, produk  tehnis  dan  aparat  produksi guna  mendjamin   keselamatan   barang-barang   itu sendiri, keselamatan tenaga kerdja jang melakukannja dan keselamatan umum.

(3) Dengan    peraturan    perundangan    dapat    dirubah perintjian seperti tersebut dalam ajat (1) dan (2) : dengan peraturan perundangan ditetapkan siapa jang berkewadjiban memenuhi dan mentaati sjarat-sjarat keselamatan tersebut.

PENGAWASAN

Pasal 5

(1) Direktur   melakukan   pelaksanaan   umum  terhadap Undang-undang  ini,  sedangkan  para  pegawai pengawas dan ahli keselamatan kerdja ditugaskan mendjalankan   pengawasan     langsung     terhadap ditaatinja      Undang-undang    ini    dan    membantu pelaksanaannja.

(2) Wewenang dan kewadjiban direktur, pegawai pengawas dan ahli  keselamatan  kerdja  dalam  melaksanakan Undang-undang ini diatur dengan peraturan perundangan.

Pasal 6

(1) Barang   siapa   tidak   dapat   menerima   keputusan direktur dapat   mengajukan   permohonan   banding kepada Panitya Banding.

(2) Tata-tjara   permohonan   banding,   susunan   Panitya Banding, tugas   Panitya   Banding   dan   lain-lainnja ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerdja.

(3) Keputusan Panitya Banding tidak dapat dibanding lagi.

Pasal 7

Untuk pengawasan berdasarkan Undang-undang ini pengusaha harus membajar retribusi menurut ketentuan- ketentuan jang akan diatur dengan peraturan perundangan.

Pasal 8

(1) Pengurus diwadjibkan memeriksakan kesehatan badan, kondisi  mental  dan  kemampuan  fisik  dari tenaga kerdja jang akan diterimanja maupun akan dipindahkan sesuai dengan sifat-sifat pekerdjaan jang diberikan padanja.

(2) Pengurus diwadjibkan memeriksa semua tenaga kerdja jang berada  dibawah  pimpinannja,  setjara  berkala pada Dokter  jang  ditundjuk  oleh  Pengusaha  dan dibenarkan oleh Direktur.

(3) Norma-norma mengenai pengudjian kesehatan ditetapkan dengan peraturan perundangan.

PEMBINAAN

Pasal 9

(1) Pengurus diwadjibkan menunjukkan dan mendjelaskan pada tiap tenaga kerdja baru tentang :

a.   Kondisi-kondisi   dan   bahaja-bahaja   serta   jang dapat timbul dalam tempat kerdjanja;

b.   Semua  pengamanan  dan  alat-alat  perlindungan jang diharuskan dalam tempat kerdjanja;

c.   Alat-alat perlindungan diri bagi tenaga kerdja jang bersangkutan;

d.  tjara-tjara dan sikap jang aman dalam melaksanakan pekerdjaannja.

(2) Pengurus hanja dapat memperkerdjakan tenaga kerdja jang bersangkutan  setelah  ia  jakin  bahwa  tenaga kerdja tersebut telah memahami sjarat-sjarat tersebut di atas.

(3) Pengurus  diwadjibkan  menjelenggarakan  pembinaan bagi  semua tenaga kerdja   jang   berada   dibawah pimpinannja,  dalam   pentjegahan   ketjelakaan   dan pemberantasan kebakaran serta peningkatan keselamatan    dan   kesehatan   kerdja,   pula   dalam pemberian pertolongan pertama pada ketjelakaan.

(4) Pengurus diwadjibkan memenuhi dan mentaati semua sjarat-sjarat  dan  ketentuan-ketentuan  jang  berlaku bagi usaha dan tempat kerdja jang didjalankannja.

BAB VI

PANITYA PEMBINA KESELAMATAN KESEHATAN KERDJA

Pasal 10

(1) Menteri Tenaga Kerdja berwenang membentuk Panitya Pembina Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerdja  guna memperkembangkan kerdja sama, saling pengertian dan partisipasi efektif dari pengusaha atau pengurus dan tenaga kerdja dalam tempat-tempat kerdja untuk melaksanakan tugas dan kewadjiban bersama dibidang keselamatan dan  kesehatan  kerdja  dalam  rangka melantjarkan usaha berproduksi.

(2) Susunan Panitya Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerdja, tugas dan lain-lainnja ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerdja.

KETJELAKAAN

Pasal 11

(1) Pengurus  diwadjibkan  melaporkan  tiap  ketjelakaan jang  terjadi  dalam  tempat  kerdja  jang  dipimpinnja, pada pedjabat jang ditundjuk oleh Menteri Tenaga Kerdja.

(2) Tata tjra pelaporan dan pemeriksaan ketjelakaan oleh pegawai termaksud  dalam  ajat  (1)  diatur  dengan peraturan perundangan.

BAB VIII

KEWADJIBAN DAN HAK

TENAGA KERDJA

Pasal 12

Dengan peraturan perundangan diatur kewadjiban dan atau hak tenaga kerdja untuk :

a.   Memberikan keterangan jang benar bila diminta oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerdja;

b.  Memakai alat-alat perlindungan diri jang diwadjibkan;

c.   Memenuhi     dan     mentaati     semua     sjarat-sjarat keselamatan dan kesehatan kerdja jang diwadjibkan;

d.  Meminta  pada  Pengurus  agar  dilaksanakan  semua

sjarat keselamatan dan kesehatan jang diwadjibkan.

e.   Menjatakan keberatan kerdja pada pekerdjaan dimana sjarat keselamatan dan kesehatan kerdja serta alat-

alat perlindungan diri jang diwadjibkan diragukan olehnja ketjuali dalam hal-hal chusus ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam bata-batas jang masih dapat dipertanggung djawabkan.

BAB IX

KEWADJIBAN BILA MEMASUKI TEMPAT KERDJA

Pasal 13

Barang siapa akan memasuki sesuatu tempat kerdja, diwadjibkan   mentaati   semua   petundjuk   keselamatan kerdja dan memakai alat-alat perlindungan diri jang diwadjibkan.

KEWADJIBAN PENGURUS

Pasal 14

Pengurus diwadjibkan :

a.   Setjara  tertulis  menempatkan  dalam  tempat  kerdja jang  dipimpinnja,  semua  sjarat  keselamatan  kerdja jang diwadjibkan,  sehelai  Undang-undang  ini  dan semua peraturan pelaksanaannja jang berlaku bagi tempat kerdja jang bersangkutan, pada tempat-tempat jang   mudah   dilihat   dan   terbatja   dan   menurut petundjuk pegawai pengawas atau achli keselamatan kerdja.

b.  Memasang  dalam  tempat  kerdja  jang  dipimpinnja, semua gambar keselamatan kerdja jang diwadjibkan dan semua bahan pembinaan lainnja pada tempat- tempat   jang  mudah  dilihat  dan  terbatja  menurut petundjuk pegawai pengawas atau achli keselamatan kerdja.

c.   Menjediakan    setjara    tjuma-tjuma,    semua    alat perlindungan diri jang diwadjibkan pada tenaga kerdja jang berada dibawah pimpinannja dan menjediakan bagi setiap orang lain jang memasuki tempat kerdja tersebut, disertai dengan petundjuk-petundjuk jang diperlukan menurut petundjuk pegawai pengawas atau achli keselamatan kerdja.

BAB XI

KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

(1) Pelaksanaan   ketentuan   tersebut   pada   pasal-pasal diatas diatur    lebih    landjut    dengan    peraturan perundangan.

(2) Peraturan perundangan tersebut pada ajat (1) dapat memberikan antjaman pidana  atas pelanggaran peraturannja dengan hukuman   kurungan  selama- lamanja  3  (tiga)  bulan  atau  denda  setinggi-tingginja Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

(3) Tindak pidana tersebut adalah pelanggaran.

Pasal 16

Pengusaha jang mempergunakan tempat-tempat kerdja jang sudah ada pada waktu undang-undang ini mulai berlaku wadjib   mengusahakan   didalam   satu   tahun sesudah Undang-undang ini mulai berlaku, untuk memenuhi  ketentuan-ketentuan  menurut atau berdasarkan Undang-undang ini.

Pasal 17

Selama Peraturan perundangan untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-undang ini belum dikeluarkan, maka  peraturan  dalam  bidang  keselamatan kerdja jang ada pada waktu Undang-undang ini mulai berlaku, tetap berlaku sepandjang tidak bertentangan dengan Undang- undang ini.

Pasal 18

Undang-undang ini disebut “UNDANG-UNDANG KESELAMATAN KERDJA” dan mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan  pengundangan  Undang-undang  ini dengan penempatannja dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Djakarta

pada tanggal  12 Djanuari 1970

PRESIDEN REPUBLI INDONESIA

ttd.

S O E H A R T O

Djenderal TNI

Ditetapkan di Djakarta

pada tanggal 12 Djanuari 1970

SEKRETARIS  NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

ttd.

ALAMSJAH

Major Djenderal T.N.I

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1970 NOMOR 1

P E N D J E L A S A N

ATAS

UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1970

TENTANG KESELAMATAN KERDJA

PENDJELASAN UMUM

Veiligheidsreglement jang ada sekarang dan berlaku mulai 1910 (Stbl. No. 406) dan semendjak itu di sana sini mengalami perubahan mengenai soal- soal jang tidak begitu berarti, ternjata dalam banjak hal sudah terbelakang dan perlu diperbaharui sesuai dengan perkembangan peraturan perlindungan tenaga kerdja lainnja dan perkembangan serta kemadjuan teknik, teknologi dan industrialisasi di Negara kita dewasa ini dan untuk selandjutnja.

Mesin-mesin, alat-alat, pesawat-pesawat baru dan sebagainja jang serba pelik banjak dipakai sekarang ini, bahan-bahan tehnis baru banjak diolah dan dipergunakan, sedangkan mekanisasi dan elektrifikasi diperluas di mana- mana.

Dengan madjunja industrialisasi, mekanisasi, elektrifikasi, dan modernisasi, maka dalam kebanjakan hal berlangsung pulalah peningkatan intensitet kerdja operasionil dan tempo kerdja para pekerdja. Hal-hal ini memerlukan pengerahan tenaga setjara intensief pula dari para pekerdja. Kelelahan, kurang perhatian akan hal-hal lain, kehilangan kesimbangan dan lain-lain merupakan akibat dari padanja dan menjadi sebab terjadinja ketjelakaan.

Bahan-bahan jang mengandung ratjun, mesin-mesin, alat-alat, pesawat- pesawat dan sebagainja jang serba pelik serta tjara-tjara kerdja jang buruk,

kekurangan  ketrampilan  dan  latihan  kerdja,  tidak  adanja  pengetahuan tentang sumber bahaja jang baru, senantiasa merupakan sumber-sumber bahaja dan penjakit-penjakit akibat kerdja. Maka dapatlah difahami perlu adanja pengetahuan keselamatan kerdja dan kesehatan kerdja jang madju dan tepat.

Selandjutnja dengan peraturan jang madju akan dicapai keamanan jang baik dan realistis jang merupakan faktor sangat penting dalam memberikan rasa tentram, kegiatan dan kegairahan bekerdja pada tenaga-tenaga jang bersangkutan  dan  hal  ini  dapat  mempertinggi  mutu  pekerdjaan, meningkatkan produksi dan produktivitas kerdja.

Pengawasan berdasarkan Veiligheidsreglement seluruhnja bersifat repressief.

Dalam Undang-undang ini diadakan perubahan prinsipiil dengan merubahnja menjadi lebih diarahkan pada sifat PREVENTIEF.

Dalam praktek dan pengalaman dirasakan perlu adanja pengaturan jang baik sebelum perusahaan-perusahaan, pabrik-pabrik atau bengkel-bengkel didirikan, karena amatlah sukar untuk merubah atau merombak kembali apa jang telah dibangun dan terpasang di dalamnja guna memenuhi sjarat-sjarat keselamatan kerdja jang bersangkutan.

Peraturan  baru  ini  dibandingkan  dengan  jang  lama,  banjak mendapatkan perubahan-perubahan jang penting, baik dalam isi, maupun bentuk dan sistimatikanja.

Pembaharuan dan perluasannja adalah mengenai:

1.   Perluasan ruang lingkup.

2.   Perobahan pengawasan repressief menjadi preventief.

3.   Perumusan tehnis jang lebih tegas.

4.    Penjesuaian  tata  usaha  sebagaimana  diperlukan  bagi  pelaksanaan pengawasan.

5.   Tambahan pengaturan pembinaan Keselamatan Kerdja Bagi management

dan Tenaga Kerdja.

6.   Tambahan pengaturan mendirikan Panitya Pembina Keselamatan Kerdja

dan Kesehatan Kerdja.

7.   Tambahan pengaturan pemungutan retribusi tahunan.

PENDJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ajat (1)

Dengan perumusan ini ruang lingkup bagi berlakunja Undang- undang ini djelas ditentukan oleh tiga unsur :

1.  Tempat dimana dilakukan pekerdjaan bagi sesuatu usaha.

2.  Adanja Tenaga Kerdja jang bekerdja disana.

3.  Adanja bahaja Kerdja ditempat itu.

Tidak selalu Tenaga Kerdja harus sehari-hari bekerdja dalam suatu tempat kerdja.

Sering pula mereka untuk waktu-waktu tertentu harus memasuki ruangan-ruangan untuk mengontrol, menjetel, mendjalankan instalasi- instalasi, setelah mana mereka keluar dan bekerdja selandjutnja dilain tempat.

Instalasi-instalasi  itu  dapat  merupakan  sumber-sumber  bahaja  dan

dengan demikian haruslah memenuhi sjarat-sjarat keselamatan kerdja jang berlaku baginja, agar setiap orang termasuk tenaga kerdja jang memasukinja dan atau untuk mengerdjakan sesuatu disana, walaupun untuk djangka waktu pendek, terdjamin keselamatannja.

Instalasi-instalasi demikian itu misalnja rumah-rumah transformator, instalasi pompa air jang setelah dihidupkan, berdjalan otomatis, ruangan-ruangan instalasi radio, listrik tegangan tinggi dan sebagainja.

Sumber berbahaja adakalanja mempunjai daerah pengaruh jang meluas. Dengan ketentuan dalam ajat ini praktis daerah pengaruh ini tercakup dan dapatlah diambil tindakan-tindakan penjelamatan jang diperlukan. Hal ini sekaligus mendjamin kepentingan umum.

Misalnja suatu pabrik dimana diolah bahan-bahan kimia jang berbahaja dan dipakai serta dibuang banjak air jang mengandung zat- zat jang berbahaja.

Bila  air  buangan  demikian  itu  dialirkan  atau  dibuang  begitu  sadja

kedalam sungai maka air sungai itu mendjadi berbahaja, akan dapat mengganggu kesehatan manusia, ternak ikan dan pertumbuhan tanam- tanaman.

Karena  itu  untuk  air  buangan  itu  harus  diadakan penampungannja tersendiri atau dikerdjakan pengolahan terdahulu, dimana zat-zat kimia didalamnja dihilangkan atau dinetraliseer, sehingga airnja itu tidak berbahaja lagi dan dapat dialirkan kedalam sungai.

Dalam pelaksanaan Undang-undang ini dipakai pengertian tentang tenaga kerdja sebagaimana dimuat dalam Undang-undang tentang ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerdja, maka dipandang tidak perlu lagi dimuat definisi itu dalam Undang-undang ini.

Usaha-usaha  jang  dimaksud  dalam  Undang-undang  ini  tidak harus selalu mempunjai motief ekonomi atau motief keuntungan, tapi dapat merupakan usaha-usaha sosial seperti perbengkelan di Sekolah- sekolah tehnik, usaha rekreasi-rekreasi dan dirumah-rumah sakit, dimana dipergunakan instalasi-instalasi listrik dan atau mekanik jang berbahaja.

Ajat (2)

Tjukup djelas.

Ajat (3)

Tjukup djelas.

Ajat (4)

Tjukup djelas.

Ajat (5)

Tjukup djelas.

Ajat (6)

Guna  pelaksanaan  Undang-undang  ini  diperlukan  pengawasan dan untuk ini diperlukan staf-staf tenaga-tenaga pengawasan jang quantitatief tjukup besar serta bermutu.

Tidak sadja diperlukan keahlian dan penguasaan teoritis bidang- bidang spesialisasi jang beraneka ragam, tapi mereka harus pula mempunjai banjak pengalaman dibidangnja.

Staf  demikian  itu  tidak  didapatkan  dan  sukar  dihasilkan  di

Departemen Tenaga Kerdja sadja.

Karena itu dengan ketentuan dalam ajat ini Menteri Tenaga Kerdja dapat menundjuk tenaga-tenaga ahli dimaksud jang berada di Instansi- instansi Pemerintah dan atau Swasta untuk dapat memformeer Personalia operasionil jang tepat.

Maka dengan demikian Menteri Tenaga Kerdja dapat mendesentralisir pelaksanaan pengawasan atas ditaatinja Undang- undang ini setjara meluas, sedangkan POLICY NASIONALNJA tetap mendjadi TANGGUNG DJAWABNJA dan berada ditangannja, sehingga terdjamin pelaksanaannja setjara SERAGAM dan SERASI bagi seluruh Indonesia.

Pasal 2

Ajat (1)

Materi jang diatur dalam Undang-undang ini mengikuti perkembangan masjarakat dan kemadjuan tehnik, tehnologi serta senantiasa akan dapat sesuai dengan perkembangan proses industrialisasi Negara kita dalam rangka Pembangunan Nasional.

Selandjutnja akan dikeluarkan perturan-peraturan organiknja, terbagi baik atas dasar pembidangan tehnis maupun atas dasar pembidangan industri setjara sektoral.

Setelah Undang-undang ini, diadakanlah Peraturan-peraturan perundangan Keselamatan Kerdja bidang Listrik, Uap, Radiasi dan sebagainja, pula peraturan perundangan Keselamatan Kerdja sektoral, baik didarat, dilaut maupun diudara.

Ajat (2)

Dalam  ajat  ini  diperintji  sumber-sumber  bahaja  jang  dikenal

dewasa ini bertalian dengan :

1.  Keadaan mesin-mesin, pesawat-pesawat, alat-alat kerdja serta peralatan lainnja, bahan-bahan dan sebagainja.

2.  Lingkungan

3.  Sifat pekerdjaan

4.  Cara kerdja

5.  Proses Produksi

Ajat (3)

Dengan   ketentuan   dalam   ajat   ini   dimungkinkan   diadakan

perobahan-perobahan atas perintjian jang dimaksud sesuai dengan pendapat-pendapat baru kelak kemudian hari, sehingga Undang- undang ini, dalam Pelaksanaannja tetap berkembang.

Pasal 3

Ajat (1)

Dalam  ajat  ini  ditjantumkan  arah  dan  sasaran-sasaran  setjara konkrit jang harus dipenuhi oleh sjarat-sjarat Keselamatan Kerdja jang

akan dikeluarkan.

Ajat (2)

Tjukup djelas.

Pasal 4

Ajat (1)

Sjarat-sjarat Keselamatan Kerdja jang menjangkut perentjanaan

dan pembuatan, diberikan pertama-tama pada perusahaan pembuat atau produsen dari barang-barang tersebut, sehingga kelak dalam pengangkutan dan sebagainja itu barang-barang itu sendiri, tidak berbahaja bagi tenaga kerdja jang bersangkutan dan bagi umum, kemudian pada perusahaan-perusahaaan jang memperlakukannja selandjutnja jakni jang mengangkutnja, jang mengadakannja, memperdagangkannja, memasangnja, memakainja atau mempergunakannja, memeliharanja, dan menjimpannja.

Sjarat-sjarat tersebut diatas berlaku pula bagi barang-barang jang didatangkan dari luar negeri.

Ajat (2)

Dalam ajat ini ditetapkan setjara konkrit ketentuan-ketentuan jang

harus dipenuhi oleh sjarat-sjarat jang dimaksud.

Ajat (3)

Tjukup djelas.

Pasal 5

Tjukup djelas

Pasal 6

Panitia  Banding  ialah  Panitia  Technis  jang  anggota-anggotanja terdiri dari ahli-ahli dalam bidang jang diperlukan.

Pasal 7

Tjukup djelas.

Pasal 8

Tjukup djelas.

Pasal 9

Tjukup djelas.

Pasal 10

Ajat (1)

Panitya  Pembina  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerdja  bertugas

memberi pertimbangan dan dapat membantu pelaksanaan usaha pentjegahan ketjelakaan dalam perusahaan jang bersangkutan serta dapat memberikan pendjelasan dan penerangan efektif pada para pekerdja jang bersangkutan.

Ajat (2)

Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerdja merupakan suatu Badan jang terdiri dari unsur-unsur penerima kerdja, pemberi

kerdja dan Pemerintah (tripartite).

Pasal 11

Tjukup djelas.

Pasal 12

Tjukup djelas.

Pasal 13

Jang dimaksud dengan barang siapa ialah setiap orang baik jang

bersangkutan maupun tidak bersangkutan dengan pekerdjaan ditempat kerdja itu.

Pasal 14.

Tjukup djelas.

Pasal 15

Tjukup djelas.

Pasal 16

Tjukup djelas.

Pasal 17

Peraturan-peraturan Keselamatan Kerdja jang ditetapkan berdasarkan

Veiligheidsreglement 1910 dianggap ditetapkan berdasarkan Undang-

undang ini sepandjang tidak bertentangan dengannja.

Pasal 18

Tjukup djelas. TAMBAHAN LEMBARAN-NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2918

Kami Butuh Bantuanmu

JIka ada kesalahan dalam penulisan lainnya silakan hubungi kami

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Yang lainnya