KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR : KEP.239/MEN/2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI CALON AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA UMUM

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP.239/MEN/2003

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI CALON AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA UMUM

MENTERI  TENAGA  KERJA DAN  TRANSMIGRASI  RI,

Menimbang          :

a.   bahwa pelatihan ahli keselamatan dan kesehatan kerja yang dilakukan oleh lembaga pembinaan dan pelatihan K3 yang ditunjuk berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-04/MEN/1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja maupun melalui program kerjasama antara Departemen Tenaga Kerja dan Transmigraai dengan lembaga perguruan tinggi;

b.   bahwa bagi peserta yang telah lulus perlu diberikan sertifikat calon ahli keselamatan dan kesehatan kerja;

c.   bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Mengingat            :

1. Undang-undang Uap 1930;

2. Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;

3. Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

4. Keputusan Presiden RI No. 228/M Tahun 2001  tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;

5. Peraturan   Menteri   Tenaga   Kerja   RI   No.   65/MEN/1969   tentang Penyelenggaraan Kursus/Pelatihan Kader Keselamatan Kerja;

6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. Per-02/MEN/1992 tentang Tata Cara Penunjukan, Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja;

7. Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  RI  No.  Per-04/MEN/1995  tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan          :

PERTAMA          : Program  pembinaan  dan  pelatihan  sertifikasi  calon  ahli  keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka penyiapan calon ahli keselamatan dan kesehatan kerja umum dilaksanakan melalui :

a. Kursus klasikal oleh lembaga pelatihan/perusahaan jasa pembinaan dan pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-04/MEN/1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja;

b. Pembekalan  materi  keselamatan  dan  kesehatan  kerja  oleh  pegawai pengawas fungsional di daerah;

c. Program  pendidikan  formal  dalam  maupun  luar  negeri  setingkat  D3 jurusan Hiperkes dan Keselamatan Kerja, S1/D4 atau S2 jurusan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

KEDUA                : Jumlah jam pelajaran yang diberikan pada kursus klasikal atau pembinaan melalui pembekalan bagi calon ahli keselamatan dan kesehatan kerja umum adalah materi dasar keselamatan dan kesehatan kerja sekurang-kurangnya 120 jam pelajaran x 45 menit yang terdiri atas materi :

a.  Kebijakan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja;

b. Dasar hukum pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja;

c.  Teori keselamatan dan kesehatan kerja; d. Aplikasi pengawasan keselamatan kerja; e.  Aplikasi pengawasan kesehatan kerja.

KETIGA               : Materi  dasar  sebagaimana  dimaksud  pada  amar  KEDUA  bagi  peserta pendidikan formal D3, S1/D4 atau S2 jurusan keselamatan dan kesehatan kerja diberikan secara terintegrasi selama pendidikan berlangsung.

KEEMPAT           : Untuk  menentukan  kelulusan,  peserta  harus  mengikuti  ujian  tulis  yang diberikan oleh Tim Evaluasi Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan.

KELIMA              : Bagi  peserta  yang  lulus  diberikan  sertifikat  calon  ahli  keselamatan  dan kesehatan kerja umum oleh Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan.

KEENAM            : Sertifikat  sebagaimana  dimaksud  pada  amar  KELIMA  merupakan  syarat dalam rangka penerbitan Keputusan Penunjukan sebagai ahli keselamatan dan kesehatan kerja umum di perusahaan atau tempat kerja.

KETUJUH           : Sertifikat kompetensi calon ahli keselamatan dan kesehatan kerja spesialis dan hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan.

KEDELAPAN      : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 10 Nopember 2003

MENTERI

TENAGA KERJA DAN  TRANSMIGRASI REPUBLIK  INDONESIA,

ttd.

JACOB NUWA WEA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *