Sertifikasi SMK3

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) merupakan bagian integral dari manajemen perusahaan yang mencakup struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses, dan sumber daya yang diperlukan untuk mengembangkan, menerapkan, mengevaluasi, dan memelihara kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja. Tujuannya adalah untuk mengendalikan risiko yang terkait dengan aktivitas kerja sehingga tercipta lingkungan kerja yang aman, efisien, dan produktif.

Dasar Hukum SMK3

Di Indonesia, penerapan SMK3 diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan, yang meliputi:

  1. Undang-Undang No. 01 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
  2. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
  3. Undang-Undang No. 02 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
  4. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
  5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 26 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penilaian Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
  6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05 Tahun 2014 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum
  7. Peraturan Menteri Kesehatan No. 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit

Manfaat Sertifikasi SMK3

Penerapan dan sertifikasi SMK3 memberikan beberapa manfaat penting bagi perusahaan, di antaranya:

  1. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan K3.
  2. Umpan balik untuk tinjauan manajemen guna meningkatkan kinerja SMK3.
  3. Evaluasi efektivitas, efisiensi, dan kesesuaian penerapan SMK3.
  4. Peningkatan citra perusahaan yang dapat meningkatkan daya saing.
  5. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan pekerja mengenai K3, yang juga meningkatkan produktivitas.
  6. Pemantauan dan pengendalian bahaya dan risiko di perusahaan.
  7. Pencegahan kerugian yang lebih besar bagi perusahaan.
  8. Pengakuan terhadap kinerja K3 perusahaan.

Apakah Sertifikasi SMK3 Wajib?

Menurut Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012, semua pemberi kerja diwajibkan melaksanakan SMK3, terutama bagi perusahaan yang mempekerjakan minimal 100 pekerja atau memiliki tingkat potensi kecelakaan yang tinggi.

Prinsip Dasar SMK3

Perusahaan yang menerapkan SMK3 harus mematuhi lima prinsip dasar:

  1. Penetapan Kebijakan K3: Meliputi pembangunan dan pemeliharaan dokumen.
  2. Perencanaan K3: Meliputi pembuatan dan pendokumentasian rencana K3.
  3. Pelaksanaan K3: Meliputi pengendalian desain, kontrak, dokumen, pembelian, dan produk serta keamanan kerja.
  4. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja K3: Meliputi standar pemantauan, pengumpulan data, dan pemeriksaan.
  5. Peninjauan dan Peningkatan Kinerja K3: Meliputi pelaporan dan perbaikan kekurangan.

Kriteria Penilaian Penerapan SMK3

Audit sertifikasi SMK3 dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 dengan kategori:

  1. Tingkat awal: Pemenuhan terhadap 64 kriteria audit.
  2. Tingkat transisi: Pemenuhan terhadap 122 kriteria audit.
  3. Tingkat lanjutan: Pemenuhan terhadap 166 kriteria audit.

Tingkat pencapaian penerapan dinilai sebagai berikut:

  • Kurang: 0-59%
  • Baik: 60-84%
  • Memuaskan: 85-100%

Penilaian Berdasarkan Kategori Kriteria

Penilaian perusahaan berdasarkan sifat kriteria dibagi menjadi:

  1. Kritikal: Temuan yang mengakibatkan kematian, koreksi dalam 24 jam.
  2. Mayor: Tidak memenuhi peraturan perundang-undangan K3 atau prinsip SMK3, koreksi dalam satu bulan.
  3. Minor: Ketidakkonsistenan pemenuhan peraturan, standar, pedoman, koreksi sesuai kebijakan.

Elemen/Unsur Audit SMK3

Audit SMK3 mencakup 12 elemen utama:

  1. Pembangunan dan pelaksanaan komitmen
  2. Pembuatan dan pendokumentasian rencana K3
  3. Pengendalian perancangan dan peninjauan kontrak
  4. Pengendalian dokumen
  5. Pembelian dan pengendalian produk
  6. Keamanan bekerja berdasarkan SMK3
  7. Standar pemantauan
  8. Pelaporan dan perbaikan kekurangan
  9. Pengelolaan material dan perpindahannya
  10. Pengumpulan dan penggunaan data
  11. Pemeriksaan SMK3
  12. Pengembangan keterampilan dan kemampuan

Sertifikat SMK3

Sertifikat SMK3 diterbitkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia melalui lembaga audit independen. Sertifikat ini berlaku selama tiga tahun dan memerlukan resertifikasi setelah masa berlaku habis. Proses penerbitan sertifikat memakan waktu hingga satu tahun setelah audit eksternal.

Penghargaan SMK3

Penghargaan SMK3 diberikan kepada perusahaan yang berhasil menerapkan sistem K3 dengan baik. Terdapat dua jenis penghargaan berdasarkan tingkat pencapaian:

  1. Bendera Perak: Untuk pencapaian 60-84%.
  2. Bendera Emas: Untuk pencapaian 85-100%.

Penghargaan ini bertujuan memotivasi perusahaan, pemerintah daerah, dan pekerja untuk lebih baik dalam mengimplementasikan K3.

Syarat SMK3 Perusahaan

Untuk mengajukan SMK3, perusahaan perlu menyiapkan beberapa dokumen seperti:

  • Akta Pendirian dan SK Pengesahan Menkumham
  • Akta Perubahan dan SK Persetujuan Menkumham
  • Izin Domisili Perusahaan
  • SIUP
  • SBU
  • NPWP
  • NIB
  • P2K3 dari Disnakerprov setempat
  • Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan
  • Sertifikat K3
  • Bukti Medical Check Up
  • Foto-foto kantor terkait rambu dan safety sign

SMK3 Konstruksi

SMK3 Konstruksi bertujuan memberikan perlindungan kepada pekerja di sektor konstruksi. Berdasarkan Permen PU No. 05 Tahun 2014, seluruh perusahaan bidang konstruksi wajib menerapkan SMK3 untuk meningkatkan efektivitas perlindungan K3, mencegah kecelakaan kerja, dan menciptakan tempat kerja yang aman dan efisien.