SMKK

Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) adalah bagian dari sistem manajemen pelaksanaan pekerjaan konstruksi untuk menjamin terwujudnya keselamatan konstruksi , yaitu pemenuhan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan yang menjamin keselamatan keteknikan konstruksi, keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, keselamatan publik dan lingkungan.

Petugas Keselamatan Konstruksi

Petugas Keselamatan Konstruksi adalah orang yang memiliki kompetensi khusus di bidang Keselamatan Konstruksi dalam melaksanakan dan mengawasi penerapan SMKK yang dibuktikan dengan  sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi, sesuai dengan Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman SMKK .

Dasar Hukum SMKK 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021
  • Pasal 84I ayat (1) menyatakan bahwa setiap pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus menerapkan SMKK.
  • Pasal 84I Ayat (4) SMKK merupakan pemenuhan terhadap standar Kemananan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan
2. Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi
  • Pasal 1 Angka 3 menyebutkan bahwa Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang selanjutnya disingkat SMKK adalah bagian dari sistem manajemen pelaksanaan pekerjaan konstruksi untuk menjamin terwujudnya Keselamatan Konstruksi.

Standar K4

Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan ( K4 ) adalah pedoman teknis keamanan, keselamatan, kesehatan tempat kerja konstruksi, dan perlindungan sosial tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Diagram Ven Peraturan dan Perundangan

Diagram Venn SMKK

Tugas Komite Keselamatan Konstruksi

Sesuai Kepmen PUPR No. 33/KPTS/M/2021 berikut Tugas Keselamatan Konstruksi  adalah sebagai berikut :

  • Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi yang diperkirakan memiliki Risiko Keselamatan Konstruksi besar;
  • Menyusun laporan pemantauan dan evaluasi dan hasil investigasi kecelakaan konstruksi termasuk saran, pertimbangan dan rekomendasi bersama dengan Subkomite dan Sekretariat Komite Keselamatan Konstruksi untuk dilaporkan kepada Ketua Komite;
  • Memberikan saran, pertimbangan dan rekomendasi atas hasil pemantauan dart eveluasi serta investigasi kecelakaan konstruksi;
  • Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Menteri

Wewenang  Komite Keselamatan Konstruksi 

Sesuai Kepmen PUPR No. 33/KPTS/M/2021 berikut Wewenang Komite Keselamatan Konstruksi  adalah sebagai berikut :

  • Memasuki tempat kerja konstruksi;
  • Meminta keterangan dari pihak-pihak terkait;
  • Meminta data yang berhubungan dengan tugas Komite;
  • Melakukan koordinasi dengan pihak terkait Keselamatan Konstruksi.

Dampak Positif Implementasi Keselamatan Konstruksi dalam Proyek antara lain :

  • Mempercepat jadwal proyek ( selama 1 minggu atau lebih )
  • Menurunkan biaya proyek ( sebesar 1% tau lebih )
  • Meningkatkan ROI ( Return of Investment ) proyek – sebesar 1% tau lebih
  • Meningkatkan nama baik perusahaan
  • Meningkatkan kualitas proyek

Rekomendasi Komite Keselamatan Konstruksi

Action Plan SMKK

Action Plan rekomendasi Komite Keselamatan Konstruksi untuk menuju Zero Accident , perlunya perbaikan dalam sistem penyelenggaraan jasa konstruksi di Indonesia, di antaranya pada:

1. Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi
  • Minimnya pemahaman Kontraktor Pelaksana dan Konsultan Pengawas/MK melakukan identifikasi dan penetapan isu eksternal dan interal yang berpengaruh pada pelaksanaan pekerjaan.
  • Minimnya pemahaman Kontraktor Pelaksana dan Konsultan Pengawas/MK dalam menyusun Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, dan Peluang (IBPRP) dengan menerapkan analisis multi risiko secara rinci (multiple risk analysis) pada setiap langkah kerja di dalam Work Breakdown Structure (WBS) untuk keselamatan pekerja, properti/ harta benda, publik, dan lingkungan.
  • Minimnya pemahaman Kontraktor Pelaksana dan Konsultan Pengawas/MK dalam menyusun Analisa Keselamatan Konstruksi (AKK) sesuai dengan risiko pekerjaan di tiap tahapan pekerjaan sesuai dengan nilai kekerapan (probability) kejadian bahaya dan keparahan (severity) atas potensi dampak terhadap manusia (pekerja dan/atau publik), harta benda, dan lingkungan.
  • Menyusun dokumen RKK Pengawasan oleh Konsultan Pengawas yang diintegrasikan dengan RKK Pelaksanaan sebagai alat (tools) dalam melaksanakan pengawasan yang lebih teknis, termasuk apabila terjadi ketidaknormalan pada saat pelaksanaan pekerjaan.
  • Menyusun indikator kriteria pelaksanaan pekerjaan secara jelas dengan mempertimbangkan kondisi cuaca, hujan, petir, kecepatan angin, antrian kendaraan, dll, sehingga tim lapangan dapat melakukan penanganan yang tepat dan tindak lanjutnya.
  • Menyusun indikator kriteria pelaksanaan pekerjaan mencakup kondisi lingkungan (cuaca, kecepatan angin, hujan) yang dituangkan dalam dokumen kerja.
  • Mempekerjakan Pimpinan Unit Keselamatan Konstruksi dengan kualifikasi sesuai dengan risiko keselamatan konstruksi, serta memperhatikan jumlah Ahli K3 Konstruksi/Petugas Keselamatan Konstruksi terhadap pekerja dalam UKK sesuai dengan risiko keselamatan konstruksi.
  • Memperbaiki struktur organisasi proyek dengan memposisikan Pimpinan Unit Keselamatan Konstruksi (UKK) yang sejajar dengan Manajer Proyek, bukan di bawah kendali Manajer Proyek.
  • Menempatkan biaya keselamatan konstruksi pada biaya umum.
  • Menempatkan peralatan kerja pada tempat yang sesuai, sehingga mengurangi kejadian material jatuh, serta dalam rangka mewujudkan 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, dan Rajin) pada lokasi kerja.
2. Perilaku Berkesalamatan
  • Memasang rambu-rambu keselamatan yang dapat terlihat secara jelas oleh pekerja, maupun masyarakat sekitar, terutama pada saat pekerjaan sedang berlangsung. Contohnya rubber cone/concrete barrier, rambu peringatan bahaya, dan informasi (spanduk) pekerjaan sebelum lokasi kerja, pagar pengamanan pekerjaan, lampu selang, dan lainnya.
  • Melakukan penyeragaman pakaian dan helm dari para pekerja, sesuai dengan instansi dan tugas dari pekerja, serta menggunakan APD dan APK yang sesuai dengan jenis dan potensi bahaya.
  • Melakukan edukasi dan sosialisasi secara regular kepada pekerja terampil terkait keselamatan konstruksi dan resikonya saat tool box meeting (TBM).
  • Menempelkan SILO, SIO/SIA, nama operator, dan foto operator berukuran 8R pada seluruh alat berat yang digunakan.
  • Memasang penangkal petir pada posisi tertinggi dan terendah dengan peletakan horizontal dan vertikal pada saat pelaksanaan pekerjaan.
3. Manajemen Proyek
  • Menyusun pembagian peran, tanggung jawab, dan kewenangan yang jelas antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa di dalam dokumen kontrak.
  • Menyusun prosedur Stop Work Authority (SWA) dan alur penanganan tindak lanjut, termasuk pihak yang bertanggungjawab.
  • Merencanakan yang akan dilaksanakan dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang direncanakan.
  • Melakukan pengawasan secara berlapis, dengan melakukan tugas pengawasan sebelum dan sesudah pekerjaan konstruksi dilaksanakan.
  • Melakukan koordinasi dengan seluruh pihak yang terlibat dan terdampak pekerjaan terkait dengan izin kerja dan manajemen lalu lintas.
  • Menyusun jadwal pelaksanaan yang menjabarkan tahap pekerjaan secara detail yang diintegrasikan dengan manajemen lalu lintas (traffic management), sehingga pihak-pihak terkait dapat melakukan pemantauan dan pengendalian.
  • Melakukan sosialisasi secara regular kepada warga sekitar terdampak pekerjaan jauh sebelum pekerjaan dimulai, serta pada saat pekerjaan dilaksanakan.
  • Melakukan pengaturan jadwal pengiriman material, sehingga tidak ada penumpukan material di lokasi
  • ketinggian, serta pelarangan menempatkan material di atas segmen yang masih bergerak.
4. Keselamatan Teknis
  • Memperhatikan safety factor dari seluruh peralatan dan komponen dengan telah memasukkan gaya-gaya yang timbul akibat pekerjaan.
  • Melakukan uji beban dari seluruh alat angkat dan angkut dengan durasi selama 2 (dua) kali dari perkiraan durasi total pekerjaan.
  • Memastikan seluruh platform dari alat angkat dan angkut dalam keadaan rata dan padat, serta melakukan monitoring penurunan pada saat pengangkatan beban tertentu.
  • Melakukan analisis keselamatan keteknikan dalam dokumen keselamatan konstruksi sesuai dengan metode pelaksanaan pekerjaan.
  • Tidak membenarkan kebiasaan sebagai pembiasaan atas pekerjaan konstruksi, tetapi membiasakan melakukan hal yang benar karena pekerjaan konstruksi memiliki karakteristik dan perlakuan yang berbeda.