SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN NO. KEP. 20/PPK/VI/2005 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV/AIDS DI TEMPAT KERJA

SURAT KEPUTUSAN

DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

NO. KEP. 20/PPK/VI/2005

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV/AIDS DI TEMPAT KERJA

DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

Menimbang          :   bahwa sesuai pasal 7 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I.  No.  68/Men/IV/2003  tentang  Pencegahan  dan  Penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaannya dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan;

Mengingat :

1. Undang-undang No. 3 tahun 1951 tentang Pemberlakuan Undang-undang Tahun 1947 tentang Pengawasan Perburuhan.
2. Undang-undang No.1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
3. Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
4. Keputusan Presiden No. 36 tahun 1994 tentang Komisi Penanggulangan AIDS di Indonesia.
5. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat R.I No. 8/KEP/Menko/Kesra/VI/1994 tentang Susunan Tugas dan Fungsi Keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS di Indonesia.

Memperhatikan   :

1.   Strategi Nasional Penanggulangan AIDS Tahun 2003 – 2008 yang ditetapkan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.

2.   Kesepakatan      Tripartit      Nasional     Tentang      Komitmen Penanggulangan HIV/AIDS di Dunia Kerja Tahun 2003

M E M U T U S K A N

Menetapkan     :

PERTAMA      : Petunjuk tehnis pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja sebagaimana dimaksud pada lampiran surat keputusan ini;

KEDUA :         Petunjuk  tehnis  sebagaimana  dimaksud  pada  amar  pertama digunakan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja;

KETIGA          :         Dalam  melakukan  pembinaan  dan  pengawasan  sebagaimana dimaksud pada amar kedua berkoordinasi dengan instansi terkait baik pada tingkat pusat, propinsi maupun kabupaten/kota;

KEEMPAT      :        Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di  :          Jakarta

Pada Tanggal :          16 Juni 2005

Direktur Jenderal

Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan

ttd.

MSM. Simanihuruk, SH, MM

NIP. 130353033